Home Blog Page 37

Puan Maharani Ingatkan Penulisan Sejarah Ulang Tak Hilangkan Jejak Sejarahnya

SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal penulisan ulang sejarah Indonesia yang diminta ditunda oleh Komisi X DPR.

Puan menghormati Kementerian Kebudayaan yang tetap ingin melanjutkan penulisan ulang sejarah, namun ia meminta agar dilaksanakan dengan sejelas-jelasnya.

“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” kata Puan saat dimintai tanggapan oleh pewarta di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi X DPR RI meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan Kementerian Kebudayaan ditunda bahkan dihentikan karena menuai banyak kontroversi.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menbud Fadli Zon, kemarin.

Namun usai rapat kerja, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah tetap dilanjutkan. Ia juga menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah dilakukan oleh sejumlah sejarawan profesional dari berbagai wilayah. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak jangan dulu menghakimi apalagi penulisan ulang sejarah tersebut masih dilakukan.

Adapun, pemerintah melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Nusantara dalam Tim Penulisan Ulang Sejarah Nasional, meskipun ada juga sejarawan yang akhirnya memutuskan mundur karena menemukan kejanggalan.

Untuk itu, Puan menegaskan agar proyek penulisan sejarah ulang dilandasi dengan prinsip saling menghargai.

“Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu ya, saling menghormati dan menghargai,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan juga dimintai tanggapan terkait kontroversi soal insiden pemerkosaan massal dalam tragedi 1998 yang menjadi kontroversi terkait penulisan sejarah ulang.

Hal ini buntut pernyataan Menbud Fadli Zon yang menyebut tak ada bukti soal pemerkosaan massal ‘98.

Menurut Puan, Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie pernah mengakui soal adanya tindakan kekerasan seksual pada Mei 1998. Pernyataan ini disampaikan BJ Habibie pada pidato 14 Agustus 1998 di hadapan MPR/DPR.

“Di mana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan apa-apa, saya juga tidak hafal secara detail. Ya coba kita buka fakta-fakta sejarah itu, kita kaji kembali, kita lihat kembali,” jelas Puan.

Terpenting, Puan mengingatkan bahwa jangan sampai ada fakta-fakta sejarah yang dihilangkan, apalagi sejarah tersebut pernah disampaikan oleh presiden Indonesia terdahulu yakni BJ Habibie.

“Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu. ya, apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah, apalagi disampaikan oleh seorang Presiden, artinya kan itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati,” paparnya

“Jadi, jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati,” imbuh Puan.

Puan menyebut DPR RI akan melihat seperti apa penulisan sejarah yang dilakukan Kemenbud. Sebab, Menbud Fadli Zon tetap ingin melanjutkan proyek tersebut. Khususnya menyoal peristiwa pemerkosaan di tragedi 1998 yang disebut tidak ada bukti.

“Ya coba kita lihat nanti apakah seperti itu atau tidak. Coba nanti Kementerian Budaya dan Komisi X kita lihat proses selanjutnya bagaimana,” pungkasnya.

Prihatin Insiden Kapal Tenggelam di Selat Bali, Puan Maharani Minta Tata Kelola Transportasi Diperbaiki

SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) di Selat Bali. Puan meminta Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola transportasi yang mengutamakan keselamatan penumpang.

“Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban Kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Seperti diketahui, sebuah kapal penyeberangan milik operator swasta bernama KMP Tunu Pratama Jaya, tenggelam saat berlayar di lintasan Ketapang-Gilimanuk, Selat Bali, Rabu (2/7), malam. Disebutkan, KMP Tunu Pratama Jaya membawa 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal, serta 22 unit kendaraan.

Kementerian Perhubungan menyampaikan hingga pukul 10.00 waktu setempat, total telah ada 31 orang penumpang yang dievakuasi dalam kondisi selamat. Sedangkan empat orang dilaporkan meninggal dunia.

Terkait hal ini, Puan menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola transportasi laut.

“Dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada. Jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini,” tutur mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan mengatakan Pemerintah juga perlu melakukan mitigasi bencana atas perubahan cuaca ekstrem yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

“Memang situasi atau cuaca banyak menjadi salah satu hal, namun mitigasi dan antisipasi seperti ini harus dilakukan,” sebut Puan.

Selain insiden tenggelamnya kapal di Selat Bali, Puan pun menyoroti soal penahanan seorang selebgram warga negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi vonis 7 tahun penjara oleh pengadilan militer Myanmar.

Puan kembali mendorong Pemerintah untuk segera memberikan perlindungan bagi WNI yang dituduh terlibat dengan kelompok pemberontak anti-junta tersebut.

“Kasus Myanmar, Pemerintah dengan BPN berkoordinasi yang kami juga mendorong Pemerintah untuk bersama-sama bisa melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan,” ungkapnya.

Kasus penahanan selebgram WNI ini menambah daftar panjang warga asing yang tersangkut konflik bersenjata di negara tersebut.

Menurut laporan dari berbagai media, warga Indonesia berinisial AP itu ditangkap usai melakukan perjalanan ke wilayah konflik. Wilayah ini dikuasai oleh pasukan perlawanan terhadap pemerintahan militer Myanmar.

Selama berada di sana, ia diduga melakukan kontak langsung dengan kelompok bersenjata dan melakukan transfer dana yang dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.

Puan menekankan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan keselamatan dan evakuasi terhadap WNI di manapun, utamanya di negara berkonflik.

“Karena seluruh warga negara Indonesia yang mungkin ada di luar negeri kalau kemudian keselamatannya itu terancam ataupun perlu mendapat perlindungan sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan cara apapun,” pungkas Puan.

Dirut RS Indonesia di Gaza Tewas Karena Serangan Israel, Puan: Ini Bukan Hanya Masalah Konflik, Tapi Kemanusiaan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dukacita atas meninggalnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan dalam serangan udara yang dilakukan Israel kepada Palestina. Menurutnya, insiden ini telah melukai nilai-nilai kemanusiaan.

“Kami di DPR dan pimpinan DPR tentu saja turut berduka cita sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi di Gaza, khususnya kepada Dirut Rumah Sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Seperti diberitakan, salah satu dokter paling senior di Gaza, Marwan al-Sultan, beserta keluarganya tewas dalam serangan udara yang dilancarkan Israel. Al-Sultan merupakan seorang ahli jantung ternama dan menjabat sebagai direktur Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza.

Kematian al-Sultan digambarkan sebagai ‘kerugian yang sangat besar’ bagi sistem kesehatan Gaza yang telah porak-poranda. Menurut organisasi Healthcare Workers Watch (HWW) yang berbasis di Palestina, al-Sultan adalah tenaga kesehatan ke-70 yang tewas akibat serangan Israel dalam 50 hari terakhir.

Serangan udara Israel ini tentu saja kembali menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza. Puan pun berharap, serangan serupa yang menyasar tenaga medis tidak akan pernah lagi dilakukan Israel.

“Kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi karena ini adalah bukan hanya masalah konflik yang terjadi di sana tapi ini adalah masalah kemanusiaan,” tegas cucu Proklamator RI itu.

Puan mengajak seluruh dunia untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Ia juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait masalah kemanusiaan di Gaza, Palestina.

“Marilah kita sama-sama menghormati dan menghargai, dan menjaga hal-hal yang merupakan satu hal yang harus sama-sama dijaga, menjaga wilayah-wilayah yang harusnya tidak terkontaminasi atau terlewat atas batasnya di arah kemanusiaan,” ucap Puan.

“Dan kami tentu saja meminta kepada Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memitigasi, mengantisipasi, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan,” pungkas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Puan Maharani Ungkap DPR Terima Usulan 24 Calon Dubes RI, Nama Masih Rahasia

SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan Pemerintah mengusulkan calon-calon duta besar untuk 24 negara sahabat dan organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Sesuai mekanisme, Puan mengatakan usulan nama-nama calon dubes tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutannya.

Hal itu disampaikan Puan terkait surat yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR RI tentang permohonan pertimbangan calon duta besar untuk negara sahabat yang baru saja dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI.

“Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR dan nantinya akan dibahas di Komisi I. Tadi dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia. Kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia karena ini pertama dan menyangkut legalitas dan lain sebagainya,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

“Namun bisa saya sampaikan usulan calon dubes yang disampaikan oleh Pemerintah ada 24 negara,” sambungnya.

Karena bersifat rahasia, Puan menegaskan bahwa nama-nama calon dubes untuk saat ini tidak bisa diungkap ke publik. Ia meminta masyarakat menunggu hasil fit and proper test yang akan dilakukan Komisi I DPR dalam waktu dekat.

“Jadi nanti tunggu hasil dari fit and proper yang dilakukan oleh Komisi I. Mulai hari ini Komisi I akan melakukan mekanisme fit and proper proper test,” jelas Puan.

Dalam fit and proper test itu, calon-calon dubes akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI dan dipilih berdasarkan persetujuan Komisi I DPR. Kemudian hasilnya akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan. Persetujuan paripurna DPR kemudian akan dikirimkan ke pemerintah, dan jika berjalan lancar calon-calon dubes tersebut nantinya akan dilantik Presiden.

Menurut aturan yang ada, uji kelayakan dan kepatutan dilakukan untuk mengetahui kompetensi calon dubes sebagai pertimbangan dari DPR kepada pemerintah.

“Bagaimana nanti kemudian komisi I menyatakan apakah orang tersebut pantas, tidak pantas, boleh diajukan atau tidak diajukan dan lain-lain sebagainya,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai siapa saja nama calon dubes yang diusulkan Pemerintah, Puan menegaskan hal tersebut baru akan dibuka saat fit and proper test dilakukan.

“Nanti di komisi I juga udah ada. Komisi I kan tidak mungkin melakukan fit and proper tanpa tahu namanya,” ucap Puan.

Cucu Bung Karno tersebut menjelaskan, nama calon dubes belum bisa dibuka saat ini karena memang mekanismenya seperti itu. Dalam aturan, kata Puan, nama-nama calon dubes baru akan diumumkan setelah proses pemilihan telah selesai.

“Memang itu mekanisme. Jadi bukannya ini dirahasia-rahasiain. Tadi juga dalam paripurna, saya membacakan sesuai dengan tata tertib, akan dibahas secara rahasia tanpa menyebut nama, kemudian akan dilakukan fit and proper, setelah itu selesai baru akan diumumkan,” paparnya.

“Karena ini menyangkut nama seseorang, jadi itu ranah Komisi I untuk menyebutkan bagaimana orang tersebut apakah bisa lanjut dari calon menjadi duta besar atau tidak, ya silakan nanti. Bukan kemudian sepertinya rahasia tertutup, (tapi) kita menghormati nama tersebut,” lanjut Puan.

Puan mengatakan tidak ada pesan khusus dari Pemerintah mengenai calon-calon dubes yang akan ditempatkan, termasuk untuk Amerika Serikat.

“Semua nama yang diusulkan tentu saja kami menghargai dan menghormati nama yang diusulkan karena semua nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik,” ungkap mantan Menko PMK itu.

Puan berharap pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan berjalan dengan lancar dan calon dubes terpilih bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia, dan apalagi dalam situasi geopolitik dan global yang sangat tidak menentu seperti ini,” pungkas Puan.

Wali Kota Semarang Optimalkan Koperasi Merah Putih Ke Berbagai Lini Usaha

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina akan mengoptimalkan Koperasi Merah Putih menjadi unit ekonomi yang bisa masuk ke berbagai lini usaha, termasuk pengelolaan sampah hingga penyediaan pangan.

Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk dapat mempersiapkan kajian inovatif dalam pengembangan Koperasi Merah Putih.

“Mungkin ada banyak yang bisa diambil oleh Koperasi Merah Putih. Kemarin kita minta Brida untuk menghitung,” ujarnya.

Menurut Agustina, jika Koperasi Merah Putih ikut serta dalam menyediakan transportasi pengangkutan sampah, maka perlu ada kajian bisnis yang harus dipersiapkan.

“Jadi berapa modal yang harus diberikan. Return of investment-nya itu sampai berapa tahun? Kuat atau enggak? Terus persiapan apa? Ini tugas Brida,” katanya.

Sedangkan untuk penyediaan pangan, Agustina mengatakan, Koperasi Merah Putih dapat mengadopsi program Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), yang kemudian dapat memberikan inovasi di dalamnya.

“Coba ‘Pak Rahman’ ini bisa enggak dipelajari, diadop dulu sama koperasi Merah Putih di salah satu kelurahan. Kalau koperasinya satu kelurahan, mantap apa enggak? Kalau enggak mantap, berarti yang kerja sama antar koperasi,” ujarnya.

Walaupun begitu, ia mengingatkan bahwa setiap langkah harus melalui kajian bisnis yang matang. “Jangan sampai gegabah, karena ini menyangkut uang masyarakat,” lanjutnya.

Dirinya menyebut jika Pemkot Semarang juga akan menggandeng berbagai perguruan tinggi di kota Semarang untuk membantu menyusun kajian dan business plan koperasi.

“Itu sudah saya koordinasikan Brida, Brida itu bisa kerja sama misal dengan Undip di Fakultas Ekonomi, kemudian, Unnes juga bisa, Unika, Untag, kemudian Unissula, banyak. Kita akan bekerja sama dengan semuanya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini,” pungkasnya.

Gratis! Selami Semangat Juang Presiden Pertama RI Lewat Pameran Lukisan Bung Karno

SEMARANG (lensasemarang.com) – Lebih dari 100 lukisan bertema Soekarno hasil karya 50 seniman asal Jawa Tengah dipamerkan di gedung Oudetrap, kawasan Kota Lama, Semarang. Pameran terbuka dan gratis untuk umum tersebut diselenggarakan mulai tanggal 26 sampai 30 Juni 2025.

Pengunjung akan dibawa menyelami sejarah dan mengenal lebih dekat sosok proklamator Republik Indonesia dari berbagai sisi melalui lukisan yang dipamerkan.

Wali Kota Semarang Agustina menuturkan bulan Juni menjadi bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena menjadi bulan lahirnya Pancasila hingga dikenal dengan sebutan Bulan Bung Karno. Karena itulah, Kota Semarang menghadirkan Festival Mustika Rasa yang di dalamnya juga digelar Pameran Lukisan Bung Karno untuk mengenang presiden pertama Republik Indonesia.

“Pameran ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Festival Mustika Rasa, sebuah agenda kebudayaan berskala nasional,” lanjutnya.

Festival ini memamerkan berbagai macam ukuran lukisan yang menggambarkan presiden pertama Indonesia dalam beragam perspektif, termasuk sebagai negarawan dengan nilai-nilai perjuangan.

“Jenis dan aliran lukisannya beragam, mulai dari realisme, naturalisme, ekspresionisme, dan lainnya, yang masing-masing mampu merekam dan mengekspresikan emosi serta semangat Bung Karno,” ujarnya.

Lebih jauh, dirinya menjelaskan penyelenggaraan pameran tersebut bertujuan untuk memberi edukasi dan visualisasi sekaligus menggugah semangat kebangsaan melalui karya seni rupa agar masyarakat tidak lupa dengan sejarah yang ada di Indonesia.

“Selain sebagai ruang berekspresi bagi seniman, kami berharap pameran lukisan ini juga mampu menjadi media refleksi yang kuat, dan Bung Karno bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus bergerak, berpikir kritis, dan mencintai tanah air dengan cara masing-masing,” lanjut Agustina.

Pameran lukisan tersebut terbuka untuk umum sejak pukul 10.00–21.00 WIB dan menyasar berbagai kalangan. Untuk menikmati karya seninya pun, pengunjung tidak dipungut biaya sama sekali. Cukup mendatangi Oudetrap dan menikmati pengalaman menyenangkan menyusuri keragaman interpretasi para perupa yang berhubungan dengan Soekarno.

“Silakan menikmati akhir pekan ini bersama keluarga ataupun teman, sahabat dengan menjelajahi sekaligus mengapresiasi karya-karya seni lukisan bertema Soekarno di Oudetrap. Mari kita rayakan ruang hidup berkesenian yang memantik semangat berkebangsaan pada bulan Juni ini,” pungkasnya.

Januari-Juni 2025, Bea Cukai Jateng-DIY Gagalkan Peredaran 64,5 Juta Batang Rokok Ilegal

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menggagalkan peredaran lebih dari 64,5 juta batang rokok ilegal serta ribuan liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal selama periode Januari-Juni 2025 atau semester pertama 2025.

Penindakan ini merupakan komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng-DIY Imik Eko Putro menjelaskan bahwa selama semester pertama tahun 2025, pihaknya bersama seluruh satuan kerja di bawahnya telah melakukan 878 penindakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

“Dari penindakan tersebut, kami berhasil mengamankan 64,5 juta batang rokok dan 12.730 liter MMEA yang tidak dilekati pita cukai,” kata Imik di hadapan awak media di Semarang, (25/6/2025).

Total perkiraan nilai barang hasil penindakan ini mencapai Rp90,8 miliar dengan potensi penerimaan cukai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp57,8 miliar.

Tidak hanya di sektor cukai, Bea Cukai Jateng-DIY juga aktif melakukan penindakan di bidang kepabeanan. Sebanyak 483 penindakan telah dilakukan untuk mencegah peredaran berbagai barang ilegal seperti kosmetika, obat-obatan keras, barang-barang mewah, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

“Dari penindakan kepabeanan, nilai barang yang berhasil diamankan mencapai Rp54,8 miliar dengan potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan sebesar Rp4,2 miliar,” ujarnya.

Selain itu, 20 penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) juga berhasil dilakukan dengan barang bukti metamfetamin 13.504 gram, ganja 558 gram, mephedron 600 butir, dan psikotropika 700 butir.

Dari total penindakan tersebut, 33 kasus di antaranya telah dilanjutkan ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Penindakan lainnya masih dalam proses penelitian, pengenaan denda administrasi, re-ekspor, atau tindak lanjut sesuai ketentuan.

Dalam acara pemusnahan Barang Kena Cukai ilegal senilai lebih dari Rp19,3 miliar, Imik Eko Putro menjelaskan bahwa pemusnahan ini merupakan hasil dari 42 kali penindakan yang dilakukan sejak tahun 2024 hingga pertengahan 2025.

Barang yang dimusnahkan mencakup 13,9 juta batang rokok ilegal dan 2.686,20 liter MMEA tanpa pita cukai.

“Barang-barang ini melanggar ketentuan karena tidak dilekati pita cukai dan diangkut dengan berbagai modus penyamaran. Penindakan ini menunjukkan komitmen kuat kami dalam memberantas peredaran ilegal,” tegas Imik.

Dari barang yang dimusnahkan tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp13,56 miliar, yang meliputi kerugian dari sektor cukai, PPN Hasil Tembakau, dan pajak rokok.

Seluruh barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Selain itu, turut dimusnahkan juga BKC ilegal yang merupakan barang eksekusi dari empat perkara tindak pidana di bidang Cukai yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan pelimpahan dari penyidikan Bea Cukai Jateng DIY dan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Para pelaku telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, dengan hukuman penjara bervariasi antara satu tahun empat bulan hingga dua tahun sepuluh bulan. Adapun dalam UU Cukai, sanksi hukuman untuk para pelaku tindak pidana di bidang cukai hukumannya diancam dengan hukuman penjara antara satu tahun hingga delapan tahun penjara dan/atau denda antara dua kali hingga sepuluh kali nilai kerugian negara.

Proses pemusnahan rokok ilegal dilakukan melalui penghancuran (shredder) dan kemudian dibakar di tungku pabrik PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk, Cirebon.

Secara statistika, penindakan di bidang cukai hingga bulan juni 2025 ini meningkat signifikan daripada tahun sebelumnya, Data penindakan tahun 2024 atas rokok illegal pada bulan yang sama adalah sebanyak 50,27 juta batang, sedangkan untuk tahun ini sebanyak 69,7 juta batang.

Kenaikan signifikan ini dimungkinkan terjadi selain karena peningkatan usaha pemberantasan rokok illegal yang semakin masif dilaksanakan oleh Bea Cukai dengan dukungan berbagai instansi lainnya, juga menunjukan akibat dari menurunnya daya beli Masyarakat serta kenaikan cukai menimbulkan peningkatan peredaran rokok illegal.

Kondisi ini membuat DJBC perlu mengambil langkah – langkah lain dalam upayanya memberantas peredaran rokok illegal. Diantaranya adalah dengan terus meningkatkan berbagai upaya penegakan hukum yang bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya seperti TNI-Polri, Kejaksaan, Satpol PP, serta instansi lainnya.

Peningkatan pemahaman terkait ketentuan dan pentingnya kegiatan pemberantasan rokok ilegal di kalangan penegak hukum juga menjadi salah satu Langkah penting sehingga seluruh penegak hukum mempunyai kesadaran bersama untuk mendukung Langkah- Langkah pemberantasan rokok illegal yang dilakukan oleh DJBC.

Selain hal tersebut, Bea Cukai dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bekerjasama dengan berbagai kampus di Jawa Tengah, memberikan sosialisasi terkait pemberantasan rokok illegal pada Masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa – desa sehingga pemahaman Masyarakat agar selalu membeli rokok yang legal, dapat terus meningkat.

Bea Cukai bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah juga terus meningkatkan kegiatan pengawasan serta pembinaan kepada para pelaku usaha barang kena cukai.

Pendataan mesin pelinting rokok yang dimiliki oleh para pengusaha rokok menjadi salah satu Langkah yang diambil, dengan harapan dapat menekan adanya pabrik rokok illegal yang menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat karena pengusaha rokok resmi, terutama yang memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT), sulit bersaing dengan pabrik – pabrik illegal tadi yang tidak membayar cukai serta pajak-pajaknya.

“Kegiatan ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pemerintah Daerah dalam pemberantasan kegiatan ilegal. Pemusnahan ini bukan hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi juga yang utama adalah mencegah rokok ilegal dan barang berbahaya lainnya beredar di masyarakat, serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha legal agar terjadi persaingan usaha yang sehat,” tutup Imik.

Bea Cukai Jateng-DIY mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberantas rokok ilegal. Peredaran barang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan membahayakan kesehatan publik.

Wali Kota Semarang Optimis Kelurahan Jatirejo Jadi Juara Lomba Kelurahan Tingkat Jateng

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati maju ke babak tiga besar mewakili Kota Semarang dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Pemaparan dan klarifikasi lapangan telah dilaksanakan Rabu (25/6/2025) di Bumi Perkemahan Jatirejo, Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Agustina pun mengapresiasi kerja keras warga dan seluruh perangkat Kelurahan Jatirejo atas capaian tersebut.

“Terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada seluruh warga dan perangkat Kelurahan Jatirejo, Pak Romadlon Eko selaku lurah, yang telah mempersiapkan segala sesuatunya tidak hanya hari ini, tetapi pada mulai awal tahun sampai dengan sekarang bersiap untuk mengikuti lomba dan siap menjadi juara,” ungkap Agustina.

Dirinya menggambarkan Kelurahan Jatirejo sebagai mozaik potensi yang memukau, kaya akan sumber daya alam dan kaya akan kreativitas masyarakat. Potensi-potensi tersebut antara lain berupa kampung tematik yang berbeda di setiap RW. Di RW I ada Kampung KOKOLAKA (Kolang-Kaling), RW II dengan Kampung KAMBERA (Cabe Rawit), RW III dengan Kampung KAJERA (Jahe Merah), dan RW IV ada Kampung Wisata Edukasi Green Fresh Farm.

“Luar biasa ini. Dan itu tidak akan bisa kalau masyarakatnya tidak mau. Artinya mentalnya sudah mental juara. Harapan kita juara satu kemudian mewakili Jawa Tengah ke Nasional,” ujar Agustina.

Selain Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta juga dinyatakan berhak mengikuti tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah, Tri Harso menjelaskan ada tiga tahapan penilaian yaitu penilaian administrasi, paparan oleh lurah, dan klarifikasi lapangan.

“Kalau nanti Jatirejo Kota Semarang ini bisa menjadi juara tingkat provinsi Jawa Tengah, maka akan dituntun lagi. Ada klarifikasi lapangan lagi, kemudian harus melakukan paparan baik Bu Wali maupun Pak Lurah di depan tim pakar nasional. Harapannya kalau kemarin bisa nomer 3 (nasional) ya besok bisa nomor 1,” pungkas Tri Harso.

Wali Kota Semarang Dorong Generasi Muda Jadi Pelopor Pelestarian Lingkungan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina memberikan apresiasi terhadap kegiatan Youth Forum yang digelar oleh Stasiun Siaran Luar Negeri (SLN) RRI, Selasa (24/6/2025). 

Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi generasi muda untuk mendiskusikan isu-isu lingkungan dengan pendekatan internasional, menggunakan bahasa Inggris sebagai medium komunikasi.

“Acara ini sangat keren, kita akan support RRI dalam acara yang melibatkan anak muda. Forum ini membangun kepedulian dan peran serta generasi muda dalam penanggulangan bencana,” tegas Agustina saat menyampaikan sambutan.

Dalam konteks krisis iklim dan tingginya risiko bencana ekologis, Agustina menekankan bahwa Pemerintah kota atau Pemkot Semarang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk media dan komunitas akademik, untuk memperkuat environmental awareness di kalangan publik.

Ia menyebut, keterlibatan generasi muda sebagai agen perubahan menjadi fondasi penting guna mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.

“Kita membutuhkan banyak pihak, tidak hanya penggerak di darat saja, tetapi juga sosialisasi aktif untuk peduli terhadap lingkungan, termasuk melalui media. Salah satunya, RRI yang membangun awareness anak muda terhadap pelestarian lingkungan,” katanya.

Program Youth Forum ini, lanjut Agustina, sejalan dengan prioritas Pemkot Semarang dalam memperluas ruang terbuka hijau dan memperkuat manajemen persampahan.

Dalam perubahan anggaran terbaru, Pemkot sedang melakukan penambahan 100 unit kontainer sampah baru sebagai bagian dari strategi penanganan sampah yang lebih terpadu dan adaptif terhadap tantangan kota yang terus bertumbuh.

“Youth Forum bukan sekadar forum diskusi, tetapi ruang pembentukan kesadaran kritis dan praktik kepemimpinan hijau yang relevan dengan tantangan zaman,” tutup Agustina.

Sementara itu, Kepala SLN RRI Widhie Kurniawan, menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari program unggulan Voice of Indonesia atau VoI, yang secara aktif mengangkat suara anak muda Indonesia ke kancah global, khususnya dalam isu-isu strategis seperti lingkungan hidup.

“Youth Forum tujuannya untuk mengangkat kepedulian anak muda Semarang terkait dengan lingkungan. Supaya ini diaplikasikan dan diketahui oleh masyarakat di luar sana, termasuk di dunia internasional,” jelas Widhie.

Dengan mengusung tema “Trailblaze the Green Shift”, forum ini menghadirkan mahasiswa dari lebih dari 10 perguruan tinggi di Kota Semarang, termasuk UNNES, UNISSULA, UDINUS, UNIMUS, SCU, UPGRIS, UIN Walisongo, USM, dan Akademi Kepolisian. Mereka terlibat dalam diskusi mendalam tentang solusi lokal terhadap masalah global, seperti urban heat island, sampah plastik, dan krisis air bersih.

Salah satu peserta yang merupakan co founder dari komunitas Semarang Wegah Nyampah (SWN) yang aktif sejak tahun 2019, Afiana menceritakan bagaimana dirinya dan rekan-rekannya mengkampanyekan gerakan minim sampah melalui komunitas SWN.

“Kami membuat campaign dengan memanfaatkan media sosial dengan pesan kunci yaitu refuse first before reuse and recycle. Karena upaya reuse and recycle akan lebih besar,” kata perempuan yang akrab disapa Ana.

Bagi SWN, tidak ada usaha kecil yang tidak berguna, sesederhana membawa tumbler dan totebag untuk belanja. Semua akan berefek besar jika dilakukan bersama-sama secara masif.

Pada forum tersebut, Ia juga menjelaskan decluttering atau pilah sampah dapat memperpanjang nilai guna suatu barang yang berefek baik pada keberlanjutan dan lingkungan karena mencegah penumpukan sampah di TPA secara berlebihan.

“Suara anak muda dikenal fresh, kreatif dan can speak lauder termasuk pakai sosmed bisa jadi agen perubahan besar disaat lingkungan dah mulai genting. Harapannya anak muda bisa paham, peka dengan situasi lingkungannya, dan ambil aksi nyata,” tandas Ana.

Wali Kota Semarang Segera Terapkan Sistem Sanitary Landfill dan Program PSEL Di TPA Jatibarang

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi permasalahan pencemaran akibat dari open dumping di TPA Jatibarang dengan mengimplementasikan program sanitary landfill dan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Dirinya juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong demi merealisasikan program ini.

“Saya minta karang taruna untuk ikut gotong royong, gotong royong apapun bentuknya supaya bisa merasakan bagaimana kita punya TPA Jatibarang yang tidak membahayakan,” tutur Agustina usai menghadiri acara Temu Karya Karang Taruna pada Minggu (22/6/2025).

Upaya ini menjadi bagian dari langkah serius Pemerintah Kota Semarang dalam menindaklanjuti ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada daerah yang masih menerapkan sistem open dumping. 

Sesuai ketentuan dari KLHK tersebut, seluruh TPA di Indonesia harus menghentikan metode pembuangan terbuka paling lambat tahun 2026 dan beralih ke sistem sanitary landfill.

“Kemudian yang ke dua, ada kewajiban dari kita, sesuai dengan peraturan yang ada, sebelum masuk tahun 2026, TPA Jatibarang itu sudah tidak punya open dumping.” tegasnya.

Open dumping sendiri merupakan metode pembuangan sampah ke tanah terbuka tanpa perlakuan khusus, yang berpotensi mencemari tanah, air, dan udara.

Sebagai gantinya, Pemkot Semarang mulai menerapkan sanitary landfill, yaitu sistem penimbunan sampah yang dipadatkan dan ditutup tanah secara berkala. Lahan untuk sanitary landfill ini diperoleh dari hasil ganti rugi proyek Tol Semarang–Demak.

“Kemudian proses open dumping-nya itu harus kita tutup. Ada plastik yang disiapkan, dan bubukannya kita dorong untuk beredar masuk ke ceruk yang ada di sebelah. Kemudian kita juga sudah membeli tanah di sampingnya itu dari hasil penjualan, dari hasil ganti rugi jalan tol Semarang-Demak,” ungkap Agustina.

Melanjutkan program pembuangan sanitary landfill, Agustina juga melaksanakan sistem Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Pengolahan sampah ini didasari oleh pesatnya pertumbuhan penduduk urbanisasi meskipun di satu sisi menimbulkan dampak positif pada sektor ekonomi di perkotaan tetapi juga memberikan tantangan terutama dalam pemenuhan layanan infrastruktur yang semakin tinggi.

Agustina menjelaskan bahwa saat ini proses PSEL masih dikerjakan. 

“Proses, masih dikerjakan. Kita sedang berupaya meminta izin kepada Kementrian Keuangan untuk dapat meneruskan hasil dari kajian yang telah dilakukan,” imbuhnya.

Ia mengatakan, jika pengelolaan sampah menggunakan teknologi tinggi, harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, karena mekanisme pelaksanaannya telah diatur. “Ini masih proses. Mudah-mudahan segera turun,” pungkas Agustina.