JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-100 Meriyati Roeslani, istri dari Kapolri legendaris, Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta menjadi ajang silaturahmi berbagai tokoh bangsa.

Acara digelar di kediaman keluarga Hoegeng di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). Puan hadir bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Keduanya kompak menggunakan batik.

Puan juga turut didampingi sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Ribka Tjiptaning, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti, dan Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati. Tampak pula hadir Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Puan mengatakan Meriyati Roeslani yang akrab disapa Ibu Meri itu adalah sosok sederhana dan bersahaja. Meriyati juga disebut sebagai seorang istri setia yang mendampingi Jenderal Hoegeng semasa hidupnya.

“Ibu Hoegeng bukan hanya istri seorang pejabat, tapi juga penjaga nilai-nilai luhur di dalam keluarga. Beliau mendampingi Jenderal Hoegeng dengan ketulusan, dan menjadi teladan bagi kita semua,” kata Puan.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, Meriyati juga mendukung Jenderal Hoegeng untuk tetap hidup sederhana dan tidak korupsi. Hal ini, kata Puan, adalah nilai-nilai hidup akan terus relevan hingga generasi saat ini.

“Keteguhan hati Ibu Meriyati untuk tetap hidup bersahaja di tengah kekuasaan adalah sesuatu yang patut dicontoh,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Dukungan beliau kepada Pak Hoegeng untuk menjadi polisi yang profesional dan tidak kompromi terhadap suap dan korupsi adalah pelajaran besar bagi generasi sekarang. Kita butuh lebih banyak figur seperti beliau,” tambah Puan.

Dalam acara tersebut, Puan dan Megawati turut memeriahkan acara dengan bernyanyi bersama lagu Jumpa Lagi milik Andi Mariam Matalatta dan Congratulations dari Cliff Richard. Dua lagu riang yang dipersembahkan tamu undangan untuk Ibu Meriyati membuat suasana semakin hangat.

Selain acara hiburan, syukuran 100 tahun Ibu Meriyati juga diisi dengan doa bersama, ramah tamah, serta refleksi nilai-nilai keteladanan hidup keluarga Hoegeng, yang tetap relevan dan menjadi inspirasi lintas generasi.

Pada kesempatan yang sama, Puan juga mendapat tanda tangan Meriyati di bukunya yang berjudul ‘Meriyati Hoegeng-100 Tahun Langkah Setia Pengabdian’. Buku itu menceritakan tentang perjalanan hidup Meri Hoegeng dalam mendampingi Jenderal Hoegeng.

Jenderal Hoegeng merupakan tokoh polisi yang legendaris yang dikenal sebagai polisi teladan, jujur, bersahaja dan berjiwa patriot. Jenderal Hoegeng merupakan Kapolri ke-5 pada periode tahun 1968-1971.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina mendorong lahirnya forum partisipatif khusus bagi generasi muda dalam proses perencanaan pembangunan Kota Semarang.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Temu Karya Karang Taruna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang pada Minggu (23/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Agustina mengumumkan rencana penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemuda, sebagai wadah resmi agar aspirasi pemuda dapat langsung masuk ke dalam kebijakan kota.

“Selama ini di Musrenbang kecamatan, pemuda belum tentu mendapat ruang untuk berbicara. Maka, kami dorong adanya Musrenbang Pemuda agar mereka punya forum khusus untuk menyampaikan kebutuhan dan gagasan,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya jadi penonton dalam pembangunan, tetapi harus menjadi subjek dan pelaku aktif. 

“Karang Taruna ini bersama kepemudaan yang lain menjadi penggerak dan jembatan antara kebutuhan pemuda dan arah kebijakan pemerintah. Karang Taruna harus menjadi radar yang mampu menangkap dinamika zaman sekaligus menjadi mercusuar yang menerangi arah gelap generasi muda,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Agustina juga menyampaikan bahwa Kota Semarang memiliki sejarah panjang yang melekat dengan semangat pemuda.

Ia mencontohkan keberadaan Jalan Pemuda tempat kantor wali kota berada dan Tugu Muda sebagai simbol pergerakan generasi muda.

“Gen-nya Kota Semarang itu adalah pemuda. Itu sejak zaman Belanda dulu, Jalan Pemuda sudah bernama Bodjongweg, Bod itu kapal Jong itu pemuda. Jadi, sejarahnya memang kota Semarang itu dikenal sebagai sebuah kota yang pergerakan pemudanya luar biasa,” ungkapnya.

Temu Karya Karang Taruna ini juga menjadi momentum pemilihan Ketua Karang Taruna Kota Semarang periode 2025–2030. H. Suragah Rambing terpilih sebagai ketua baru, menggantikan Ananta Wijaya Putra. Kepada pengurus yang baru, Agustina berpesan agar lima tahun ke depan dijadikan masa penguatan kontribusi pemuda dalam pembangunan kota.

“Karang Taruna kami harapkan bisa menjadi mitra utama dalam pelaksanaan, pengawasan, bahkan perancangan ulang program-program tersebut agar semakin tepat sasaran dan berdampak,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina menegaskan komitmennya untuk meningkatkan penguatan Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis yang ada di seluruh wilayah kota Semarang. Pihaknya berencana untuk memamerkan hasil UMKM Pokdarwis secara berkala di titik-titik tertentu. 

Bahkan, di setiap event yang akan digelar di kota Semarang, dirinya mewajibkan untuk menarik UMKM yang ada di kota Semarang.

“Kita akan buatkan pameran berkala khusus untuk UMKM, untuk hasilnya Pokdarwis di titik-titik tertentu. Ini juga identifikasi supaya kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Agustina usai membuka Jambore Pokdarwis di Sleko Kota Lama, Minggu (22/6/2025).

Dirinya juga menekankan pentingnya kesiapan Pokdarwis menghadapi lonjakan event nasional seperti Pra MTQ dan Kongres Perempuan. Di samping itu juga ada Water Forum yang digelar beberapa waktu lalu. “Kita akan menjadi hub, menjadi titik. Menjadi pusat perdagangan, jasa, dan konferensi,” imbuhnya.

Untuk itu, Agustina mengajak Pokdarwis bersiap agar memanfaatkan momen yang diprediksi akan mendatangkan ribuan orang ke Kota Semarang. “Maka Pokdarwis mari bersiap. Jangan hanya jadi penonton ketika para tamu datang,” tegasnya.

Agustina turut menggarisbawahi pentingnya ekosistem ekonomi lokal yang tangguh. Merespon arahan Menko PMK, ia mendorong agar kecamatan kembali rutin menggelar gerai UMKM dua bulan sekali. Upaya ini diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi dan memperkuat peran UMKM sebagai pengungkit pertumbuhan.

“UMKM harus kembali kemrengseng, hidup dan ramai,” tegasnya. Selain itu, ia menuturkan bahwa kebijakan anggaran Rp25 juta per RT per tahun yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota juga diharapkan mampu bersinergi dengan penguatan Pokdarwis di tiap kelurahan.

Jambore Pokdarwis di Sleko Kawasan Kota Lama Semarang itu sendiri berlangsung meriah. Di samping Jambore Pokdarwis, digelar pula Musrenbang Pariwisata, serta Festival Khojas yang berlangsung di beberapa titik, seperti Taman Sleko dan Gedung PGN Menara Syahbandar.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang juga meluncurkan program DEWI SRI—Desa Wisata Unggulan yang Sustainable, Religius, dan Inovatif. Program ini sebagai langkah strategis membangun destinasi berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemeriahan berlanjut hingga malam hari dengan penyelenggaraan Festival Khojas yang menampilkan kirab budaya, seni tradisional, serta final lomba menyanyi lagu Melayu. Penampilan spesial Tribute to A. Rafiq dan konser Orkes Melayu El Rafiqa turut menjadi daya tarik utama bagi pengunjung.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengundian pemenang program Ijolke. Ijolke merupakan program apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak.

Acara yang dipusatkan di kawasan Kota Lama Semarang ini dihadiri lebih dari 500 orang termasuk Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, pimpinan BUMD, akademisi, pelaku ekonomi kreatif, serta komunitas budaya dan media. Semuanya berkumpul dalam semangat yang sama: membangun pariwisata Kota Semarang dari bawah, bersama, dan berkelanjutan.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina menghadiri prosesi penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang perumahan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/6/2025).

Nota kesepakatan tersebut dilakukan untuk menyatukan data dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Penandatanganan juga dilakukan oleh bupati-wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS dan BP Tapera.

“Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini perlu karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten kota di wilayah kita,” kata Gubernur Ahmad Luthfi usai acara.

Menurut Luthfi, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah sehingga diperlukan sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ke tiga.

Sementara menurut Agustina, nota kesepahaman tersebut dijalankan guna mensinergikan dan mengoptimalkan penyaluran program pemenuhan hunian pertama bagi masyarakat Jawa Tengah yang didukung oleh data yang lengkap dan akurat dari BPS.

“Ini adalah contoh kebijakan berbasis data melalui peranan BPS. Tentunya Pemerintah Kota Semarang sangat menyambut baik dan akan menggunakan data dari BPS sebagai acuan agar tepat sasaran khususnya dalam memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” tutur Agustina.

Dirinya mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai strategi selain pemutakhiran data BPS, juga memberikan kemudahan dalam pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pencegahan deadlock, termasuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti para asosiasi pengembang perumahan.

“Semangat ini demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapannya tidak ada yang dirugikan baik itu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, serta roda perekonomian melalui pembangunan perumahan terus bergulir,” ujarnya.

Disinggung terkait rencana kementerian yang akan meningkatkan pemenuhan target penyaluran dari sebelumnya 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit pada tahun 2025, Agustina menegaskan menunggu keputusan alokasi yang diberikan untuk Kota Semarang.

“Berapa pun kami siap,” katanya.

Agustina menekankan peran penting data dalam menunjang peningkatan kuota perumahan nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Menurutnya, dengan data dari BPS, Pemerintah Kota Semarang dapat mengidentifikasi keluarga-keluarga yang benar-benar layak dan harus mendapatkan bantuan perumahan atau kepemilikan rumah murah.

“Data BPS Kota Semarang nanti akan menjadi titik awal penetapan sasaran program, menjadi data valid. Dan itu yang akan kami jalankan pertama kali sebelum menentukan skema perumahan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina menandatangani Peraturan Wali kota atau Perwal Tentang Dana Operasional Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp25 juta per tahun dan memastikan tiap RT akan segera cair pada Juli atau Agustus 2025 setelah APBD Perubahan Tahun 2025 disahkan.

Kendati demikian, ada prosedur administratif yang harus dipenuhi setiap RT supaya proses pencairan berjalan lancar dan sesuai peraturan.

Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi ke seluruh RT di kota Semarang.

“Ada mekanisme-mekanisme yang harus dipenuhi oleh masing-masing RT. Sehingga setelah ini, Pemerintah kota atau Pemkot Semarang akan segera melakukan sosialisasi mengenai syarat-syarat pencairan, petunjuk pelaksanaan maupun kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dibiayai dengan dana operasional RT tersebut,” kata Agustina.

Perwal yang sudah ditandatangani wali kota, nantinya semua ketua RT di Kota Semarang akan dilakukan pembaharuan Surat Keputusan (SK) untuk mengantisipasi adanya ketua RT yang sudah tidak aktif.

Selanjutnya, pencairan dana operasional RT akan dilakukan secara nontunai guna meminimalisir risiko bocor, uang rusak, maupun risiko lainnya. Dalam hal pencairan dana tersebut, Pemkot Semarang akan bekerja sama dengan Bank Jateng. Dana akan digelontor langsung sebesar Rp25 juta.

Oleh karena itu, setiap RT perlu membuka rekening di bank.

“Kalau tunai risiko kebocorannya tinggi. Jadi kita berikan melalui transfer ke rekening,” pungkasnya.

Agustina menuturkan, ada sekitar 10.628 RT di Kota Semarang dan ia memastikan, anggaran Kota Semarang mencukupi untuk merealisasikan apa yang sudah dijanjikan dirinya bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin.

Lebih lanjut, Agustina menjelaskan, dana operasional RT senilai Rp 25 juta ini digelontor untuk menggairahkan perekonomian di tingkat RT, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Semarang Agustina menyambut baik kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diharapkan mampu membuka jalan kolaborasi antara pusat dan daerah. 

Menurutnya, meski berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan telah dijalankan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang masih terhambat oleh faktor lingkungan dan keterbatasan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Agustina saat menyambut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang, Kamis (19/6/2025). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau langsung tantangan pengentasan kemiskinan di tingkat kota.

“Salah satu hambatan utama adalah banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT). Tanah tersebut milik BBWS dan merupakan ruang terbuka hijau, sehingga tidak bisa ditata atau dibangun intervensi permanen oleh kota. Kalau tidak ada peran pusat, kami akan kesulitan menembus batas-batas kewenangan itu,” ungkap Agustina.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di kota Semarang pada tahun 2024 masih berada di kisaran 4 persen. Angka ini belum sesuai target RPJMD yang dipatok sebesar 3,39 persen dan ditargetkan turun menjadi 2,99 persen pada akhir 2029.

Menanggapi hal tersebut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda prioritas semua pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara hingga Pemerintah Daerah atau Pemda.

“Program pengentasan kemiskinan harus jadi agenda prioritas teratas,” tegas Muhaimin. Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.

“Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tapi soal beban pengeluaran. Maka subsidi harus diarahkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat—harga bahan pokok stabil, sekolah gratis, transportasi bagus. Di sisi lain, kita juga perlu memperbanyak wirausaha dan mempercepat transisi penerima bantuan menjadi mandiri,” tegasnya.

Muhaimin juga menyampaikan bahwa Bansos diterima maksimal lima tahun, kecuali untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ia berharap kantong-kantong kemiskinan bisa disulap menjadi wilayah yang mandiri dan produktif.

Dalam penutupnya, Muhaimin menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. “Kalau tak ada pendidikan, kemiskinan bisa saja turun, tapi tetap turun-temurun,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Semarang Agustina menyambut baik kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diharapkan mampu membuka jalan kolaborasi antara pusat dan daerah. 

Menurutnya, meski berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan telah dijalankan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang masih terhambat oleh faktor lingkungan dan keterbatasan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Agustina saat menyambut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang, Kamis (19/6/2025). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau langsung tantangan pengentasan kemiskinan di tingkat kota.

“Salah satu hambatan utama adalah banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT). Tanah tersebut milik BBWS dan merupakan ruang terbuka hijau, sehingga tidak bisa ditata atau dibangun intervensi permanen oleh kota. Kalau tidak ada peran pusat, kami akan kesulitan menembus batas-batas kewenangan itu,” ungkap Agustina.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di kota Semarang pada tahun 2024 masih berada di kisaran 4 persen. Angka ini belum sesuai target RPJMD yang dipatok sebesar 3,39 persen dan ditargetkan turun menjadi 2,99 persen pada akhir 2029.

Menanggapi hal tersebut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda prioritas semua pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara hingga Pemerintah Daerah atau Pemda.

“Program pengentasan kemiskinan harus jadi agenda prioritas teratas,” tegas Muhaimin. Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.

“Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tapi soal beban pengeluaran. Maka subsidi harus diarahkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat—harga bahan pokok stabil, sekolah gratis, transportasi bagus. Di sisi lain, kita juga perlu memperbanyak wirausaha dan mempercepat transisi penerima bantuan menjadi mandiri,” tegasnya.

Muhaimin juga menyampaikan bahwa Bansos diterima maksimal lima tahun, kecuali untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ia berharap kantong-kantong kemiskinan bisa disulap menjadi wilayah yang mandiri dan produktif.

Dalam penutupnya, Muhaimin menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. “Kalau tak ada pendidikan, kemiskinan bisa saja turun, tapi tetap turun-temurun,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina memperoleh kehormatan dengan didapuk menjadi salah satu pembicara dalam konferensi internasional yang digelar di California State University, Sacramento, Amerika Serikat pada 10-13 Juni 2025.

Pada forum tersebut, Agustina memperkenalkan Program SAN PIISAN di hadapan para peserta konferensi dari berbagai negara.

SAN PIISAN merupakan program Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta stunting.

“Suatu kehormatan bagi saya menjadi pembicara dalam konferensi internasional ini. Dalam tema konferensi ini, saya berbicara tentang program yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang, yakni SAN PIISAN yang merupakan program kesehatan yang diluncurkan oleh Dinas Kesehatan (DKK) Kota Semarang untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak,” kata Agustina usai menghadiri kegiatan tersebut.

Dirinya menyampaikan program SAN PIISAN memprioritaskan kesehatan ibu dan anak,mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi baru lahir.

“Saat ini SAN PIISAN menggunakan pantauan modern berbasis aplikasi ‘Sayang Bunda’ untuk pemantauan ibu hamil dan bayi secara real time,” imbuh Agustina.

Lanjutnya, program ini juga merupakan upaya Pemkot Semarang dalam menunjukkan keseriusannya untuk membenahi sektor kesehatan.

Melalui program prioritas Semarang Sehat, Pemerintah Kota Semarang tidak hanya menguatkan pelayanan, tetapi juga memperluas jangkuan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya.