SEMARANG (lensasemarang.com) – DPRD Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jateng tercatat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara lengkap dan tepat waktu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menyebut capaian tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen moral yang dijalankan secara kolektif oleh seluruh anggota legislatif.

“LHKPN bukan hanya rutinitas pelaporan. Ini merupakan wujud komitmen moral agar masyarakat percaya bahwa wakil rakyat bekerja secara terbuka dan tidak ada yang disembunyikan,” katanya.

Menurut dia, di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas, keterbukaan informasi terkait harta kekayaan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Ia menegaskan, pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat juga bertujuan untuk meminimalkan potensi spekulasi di tengah publik.

“Kami ingin menghindari berbagai prasangka. Dengan pelaporan yang jelas dan tepat waktu, kami menunjukkan bahwa transparansi benar-benar dijalankan,” ujarnya.

Selain itu, langkah tersebut juga dinilai sebagai bagian dari edukasi politik kepada masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan dan pengawasan terhadap penyelenggara negara.

DPRD Jateng pun mendorong agar pemerintah kabupaten/kota menerapkan standar kedisiplinan yang sama dalam pelaporan LHKPN. Harapannya, praktik transparansi dapat diterapkan secara merata di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Ini bukan semata-mata soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi tentang membangun budaya integritas yang berkelanjutan,” katanya.

Capaian pelaporan LHKPN sebesar 100 persen ini menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Tengah terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui langkah ini, DPRD Jateng berupaya membangun kepercayaan publik dari hal yang paling mendasar, yakni keterbukaan dalam pengelolaan harta kekayaan.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Warga Provinsi Jawa Tengah kini memiliki akses baru terhadap layanan sosial gratis yang mudah dijangkau yakni Program Dapur Marhaen yang diinisiasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan akan digelar secara rutin pada tanggal 10 tiap bulannya.

Program sosial untuk seluruh warga ini bertempat di kantor 35 kantor DPC PDIP di seluruh Jateng, plus Panti Marhen atau kantor DPD PDIP Jateng, di Kota Semarang.

Program ini dirancang terbuka untuk umum tanpa prosedur yang rumit karena masyarakat cukup datang ke lokasi terdekat untuk dapat menikmati makan gratis dan periksa kesehatan gratis di Program Dapur Marhaen.

“Dalam pelaksanaannya, Dapur Marhaen tidak hanya menyediakan makan siang gratis, tapi juga layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Semua gratis,” tegas Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto di Semarang, Selasa (7/4/2026).

Sumanto berharap, kehadiran Dapur Marhaen dengan dua layanan gratis sekaligus ini dapat membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga kondisi kesehatan.

Ia menegaskan, program ini merupakan bentuk kepedulian kader banteng terhadap seluruh lapisan masyarakat.

“Semua lapisan masyarakat, boleh datang. Gak ada sekat, siapa saja silakan menikmati program ini,” ujar Sumanto yang juga merupakan Ketua DPRD Jateng itu.

Program Dapur Marhaen ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, namun perhatian khusus diberikan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti pemulung, tukang becak, pedagang kaki lima, hingga mahasiswa.

“Masyarakat juga diperbolehkan datang bersama keluarga untuk mengikuti kegiatan ini,” katanya.

Dalam setiap pelaksanaan, panitia menyiapkan sekitar 17.500 porsi makanan yang didistribusikan di berbagai titik. Sistem penyajian dilakukan secara prasmanan sehingga pengunjung dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan.

Dengan pelaksanaan yang rutin setiap bulan dan lokasi yang tersebar di berbagai daerah, Program Dapur Marhaen diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi berkembang sebagai gerakan sosial berkelanjutan yang mampu memperkuat solidaritas dan kepedulian di tengah masyarakat.

“Nanti kita evaluasi, jika mendapat respons positif, maka bisa saja nanti program ini lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Jawa Tengah menyambut baik keputusan vonis bebas terhadap Amsal Sitepu, pejuang ekonomi kreatif yang kasusnya sempat menjadi perhatian publik dan dibahas dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut penghargaan terhadap proses kreatif dalam produksi video, mulai dari ide, konsep, editing, dubbing, cutting, hingga penggunaan alat produksi yang merupakan inti dari sebuah karya profesional.

Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, sebelumnya menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya menyentuh satu individu, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

“Ketika satu insan kreatif merasa terdzalimi, seluruh pelaku ekonomi kreatif ikut merasakan hal yang sama. Karya kreatif harus dihargai dan keadilan harus ditegakkan,” tegas Ketum Kawendra.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Gekrafs Jawa Tengah, Berty Diah, menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi bukti pentingnya organisasi hadir di tengah para pelaku ekraf.

“Gekrafs bukan sekadar wadah kolaborasi, tetapi juga rumah perjuangan yang hadir untuk menjaga hak, martabat, dan semangat berkarya para pejuang ekonomi kreatif,” ujar Berty.

Menurut dia, keputusan vonis bebas ini menjadi harapan baru agar tidak ada lagi anak muda kreatif yang merasa takut untuk berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi bangsa.

Gekrafs Jawa Tengah juga mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk tetap semangat dan percaya bahwa setiap karya memiliki nilai.

“Untuk seluruh pejuang ekraf, teruslah berkarya, jangan takut bersuara, dan tetap percaya pada nilai kreativitas yang kalian miliki,” katanya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa ketika insan kreatif membutuhkan dukungan, Gekrafs hadir sebagai rumah kolaborasi, ruang perjuangan, dan garda terdepan bagi para pejuang ekonomi kreatif Indonesia.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Tiga hari pasca dioperasikannya Posko Angkutan Udara Lebaran 2026, lalu lintas penumpang dan pesawat di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mengalami kenaikan.

“Kenaikan tersebut tergambarkan pada hasil rekapitulasi statistik angkutan Lebaran, di mana selama tiga hari Posko Lebaran atau tanggal 13 s.d. 15 Maret 2026, terdapat 252 pergerakan pesawat atau naik 31% dibandingkan periode 3 hari posko tahun lalu yang mencapai 193 pergerakan pesawat,” kata General Manager Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, Sulistyo Yulianto.

Kondisi ini, lanjut dia, juga terjadi pada trafik pergerakan penumpang yang mengalami kenaikan yaitu total 27.474 penumpang, lebih tinggi dibandingkan periode tiga hari Posko Lebaran 2026 yang mencapai 22.841 penumpang.

“Berdasarkan pantauan trafik secara real-time selama tiga hari posko, terdapat kenaikan trafik penumpang sebesar 20 persen di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Kebijakan Work From Anywhere menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan serta menunjukkan masih tingginya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan transportasi udara dari dan ke Semarang,” ujarnya.

“Menurut olahan data kami, trafik penumpang diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya pada Kamis (19/3) sebanyak 10.445 penumpang dan Sabtu (28/3) mencapai 11.480 penumpang. Secara total periode posko, pergerakan penumpang diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” katanya.

Selain berfokus pada kesiapan operasional dan personel bandara dalam menghadapi lonjakan penumpang, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang juga memastikan kesiapan antisipasi adanya banjir meliputi pembuatan tanggul perimeter sisi udara dengan panjang 1.361 m dan tinggi 0,9 m, penambahan kolam hisap berkapasitas 720 m3, menyiagakan total 60 pompa di 3 titik rumah pompa, serta ketersediaan water pond sisi udara berkapasitas 20.790 m3 dan sisi darat berkapasitas 144.613 m3.

Manajemen bandara juga secara konsisten berkoordinasi dengan Perum LPPNPI, BMKG, serta seluruh stakeholder penerbangan untuk memantau perkembangan cuaca secara real time dan memastikan setiap keputusan operasional dilakukan sesuai prosedur keselamatan yang berlaku.