Home Blog Page 86

Aliansi Relawan Andika-Hendi se-Jateng Satukan Visi-Misi

SEMARANG (lensasemarang.com) – Sejumlah organisasi relawan dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah melakukan konsolidasi dan menyatukan visi menjadi Aliansi Organ Relawan Andika-Hendi se-Jateng di Semarang, Minggu (6/10/2024).

Sutaryono selaku Ketua Acara Konsolidasi Relawan ini menuturkan pertemuan ini dimulai dari berkumpulnya para organisasi relawan di grup Whatsapp yang kemudian merencanakan pertemuan secara langsung.

Mereka semua punya visi-misi yang sama dalam mendukung Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

“Diinisiasi awalnya oleh organ relawan, seperti yang sudah punya relawan dan organ beserta strukturnya. Kemudian berkembang menjadi grup whatsapp yang jumlahnya lebih dari 75 organ relawan, baik lama baru, besar dan kecil. Lalu kami ingin ketemu di darat bersilaturahmi, yang mungkin sebagian besar organ-organ pendukung Mas Ganjar Pranowo pada saat itu,” katanya di sela kegiatan.

Dirinya menyebut pada aliansi ini tidak memiliki ketua karena masing-masing sudah memiliki struktur yang juga punya ketua.

Kemudian, pada konsolidasi ini menciptakan sebuah kesepakatan yang bakal dilaksanakan demi kemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ia menjelaskan jika mereka, pertama, siap memenangkan Gubernur-dan Wakil Guberjur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi.

Kedua, siap bekerja sana dengan mesin partai politik Andika Perkasa-Hendi sampai dengan TPS. Ketiga, siap mewujudkan Jawa Tengah bersatu demi visi-misi Andika Hendi. 

Keempat, sanggup mensukseskan Pilkada serentak secara damai, bebas, umum, dan rahasia.

“Kelima, berpegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen,” ujarnya.

Adapun para relawan pendukung ini berasal dari berbagai kota di Jawa Tengah meskipun tidak semua bisa hadir.

Sutaryono juga berharap aliansi ini bisa rutin berkumpul dan saling berkonsolidasi untuk mendukung Andika-Hendi.

“Aliansi ini diharapkan bisa bertemu rutin bulanan. Konsolidasi agar kita bisa merefleksikan bersama berbagai permasalahan yang ada di sekitar. Intinya ini silaturahmi. Kebersamaan, kekeluargaan dan kerelaan. Kami optimis solid,” tegasnya.

35 Kontingen Tiba di Solo Raya Untuk Bertanding Pada Peparnas XVII

SURAKARTA (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyebut seluruh kontingen yang akan berlaga pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII sudah sampai di Solo Raya.

Sebanyak 35 kontingen tersebut berasal dari 35 provinsi dengan total atlet dan ofisialnya sebanyak 5.178 orang. Mereka akan berlaga untuk 20 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Peparnas XVII.

“Semua (kontingen) sudah berada di Surakarta dan sekitarnya karena (venue) pertandingan Peparnas XVII berada di Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo,” kata Nana Sudjana usai mengecek venue untuk pertandingan cabang olahraga menembak dan e-sport, di Surakarta, Sabtu (5/10/2024).

Selain mengecek kesiapan venue, Nana sejak pagi juga berkeliling Kota Surakarta untuk mengecek kesiapan lainnya seperti kesiapan tempat pembukaan di Stadion Manahan Solo sampai kesiapan transportasi dan akomodasi.

Khusus transportasi, kata Nana, panitia telah menyiapkan total 62 armada bus ramah disabilitas untuk antar-jemput atlet dan ofisial, sedangkan untuk hotel telah disiapkan sebanyak 31 tempat.

“Saat ini para atlet dan ofisial sudah masuk ke tempat yang disediakan,” ujarnya.

Nana menambahkan, beberapa cabor juga menggunakan ballroom hotel sebagai venue pertandingan guna menunjang aksesibilitas dan fisibilitas atlet dari tempat menginap ke lokasi bertanding dan sebaliknya.

Ia mencontohkan, untuk cabor menembak lokasinya di Hotel Harris, pun dengan venue pertandingan juga berada di hotel tersebut. Begitu juga dengan cabor E-Sport yang lokasi pertandingan dan penginapannya berada di Hotel Adiwangsa.

“Ini untuk memberikan rasa nyaman, keramahan dan pelayanan kepada para atlet. Jadi mereka menginap di satu hotel dan bertandingnya di lingkungan hotel tersebut,” kata Nana.

Fasilitas lain yang disiapkan dengan matang adalah layanan kesehatan. Setiap venue akan ada tim kesehatan yang siap mengawal setiap pertandingan.

Sama halnya dengan dukungan keamanan yang sudah siap untuk mengamankan seluruh rangkaian Peparnas XVII.

Salah seorang official asal kontingen Sulawesi Barat, Irwan mengaku, terkesan sejak pertama tiba di Jawa Tengah sampai mencoba venue latihan di Stadion Sriwedari.

Menurutnya, venue yang disediakan sudah memenuhi standard dan memang sudah siap.

Relawan Agustina-Iswar Tekankan Pilwalkot Semarang Tanpa Kampanye Negatif

SEMARANG (lensasemarang.com) – Relawan pendukung pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang nomor urut 01, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin (Agustina-Iswar), hadirkan Pakar Politik untuk membedah visi misi Paslon yang didukungnya, Jumat (4/10/2024) malam. 

Bedah visi-misi dengan menghadirkan Pakar Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia, yang juga alumni Ponpes Tebu Ireng Jombang, dr. Hansen, S.Ked, SH, MH bertujuan untuk menekankan politik tanpa kampanye negatif dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2024, diikuti oleh tokoh muda perwakilan dari 16 koordinator kecamatan Kota Semarang.

“Acara ini sengaja kita adakan terbatas dan tidak menghadirkan salah satu pasangan calon,” kata koordinator kegiatan, Abdurrahman, di Noms Coffee, Jalan Sukarno-Hatta, Kota Semarang.

Menurut dia, dengan hadirnya narasumber yang kompeten dan berpengalaman dalam dunia aktivis, bisa memberikan warna tersendiri bagi para relawan.

“Narasumber kita ini memang latar belakang pendidikannya seorang dokter, tapi aktivis pemuda dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Nah, harapan kami, diskusi bedah visi-misi ini bisa memberikan wawasan tersendiri,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, para relawan tidak berlaku pragmatis dalam berpolitik dan tidak ada transaksi politik dengan Paslon yang didukung.

“Yang jelas kita tunjukkan dulu kinerja kita dalam membantu kemenangan Agustina-Iswar di Pilwalkot Semarang,” katanya.

Selain itu, dirinya juga berharap ada banyak kesamaan dengan visi-misi para relawan sebagai perwakilan warga kota Semarang. 

“Jadi agar kita bisa mendiskusikan kira-kira program para relawan yang lintas organisasi ini di masyarakat yang sejalan dengan visi-misi pasangan calon. Ini yang terpenting,” ujarnya.

Sebab, warga Semarang sejauh ini lebih sering menerima program dari pemerintah. “Nah, harapannya kita bisa ikut terlibat merumuskan program yang nantinya dijalankan oleh pemerintah,” katanya.

Dikatakan pula oleh Abdurrahman, Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah memiliki budaya toleransi yang tinggi sehingga pesta politik harus berlangsung dengan damai dan dewasa, tanpa ujaran kebencian dan isu-isu yang negatif.

“Kami berharap politik hari ini, khususnya Pilwalkot Semarang ini, mendewasakan masyarakat dengan politik yang positif seperti adu visi-misi,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya bersama para koordinator kecamatan mengadakan bedah visi-misi agar terhindar dari kampanye negatif.

“Kita pelajari bersama kira-kira apa kekurangan dan kelebihan calon yang kita sukseskan. Biar bisa memberikan masukan nanti saat koordinasi dengan Bu Agustina dan Pak Iswar,” katanya.

Yoyok-Joss Berkomitmen Perjuangkan Perda Pesantren dan Sejahterakan Guru Madrasah

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang nomor urut 2, Yoyok Sukawi-Joko Santoso (Yoyok-Joss) berkomitmen memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan pendidikan pondok pesantren dan kesejahteraan guru madrasah. 

Pasangan ini akan memperjuangkan pembentukan Peraturan Daerah Pesantren jika terpilih dalam kontestasi Pilwakot 2024.

Menurut Calon Wali Kota Semarang, Yoyok Sukawi, pendidikan pesantren perlu mendapatkan dukungan penuh dengan dibentuknya regulasi atau payung hukum. 

Pasangan Yoyok-Joss ingin mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi warga Kota Semarang. Tidak hanya sekolah negeri maupun sekolah formal, tetapi juga pendidikan keagamaan seperti pesantren, TPQ, dan madrasah. 

Termasuk pula kesejahteraan bagi guru madrasah serta guru TPQ dan madin di Kota Semarang yang menjadi perhatian khusus bagi Yoyok-Joss.

Oleh sebab itulah diperlukan kebijakan dan program yang mampu mengangkat kesejahteraan guru tersebut, termasuk juga pembentukan pyung hukum yang mengaturnya dalam wujud peratran daerah. 

“Sehingga kami memandang Perda Pesantren adalah payung hukum yang bagus, di dalamnya mengatur kesejahteraan guru madrasah diniyah dan TPQ. Kami pastikan nanti begitu Yoyok-Joss dilantik, Perda Pesantren jadi pembahasan prioritas di pemerintahan,” kata dia.

Calon Wakil Wali Kota Semarang, Joko Santoso menambahkan, jika Yoyok-Joss terpilih pada kontestasi ini, pembentukan Perda Pesantren akan menjadi agenda prioritas bersama DPRD dan hal tersebut juga sudah disepakati bersama sembilan parpol pengusung Yoyok-Joss. 

Diketahui sembilan parpol pengusung Yoyok-Joss pada Pilwakot Semarang 2024 yakni Partai Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, Golkar, PSI, PAN, Nasdem, dan PPP. Sembilan partai ini jika ditotal memiliki perolehan sebanyak 36 kursi di DPRD Kota Semarang. 

“Perda Pesantren tahun-tahun lalu sebenarnya sudah dikaji tetapi kekuatan di parlemen kurang. Nah sekarang Yoyok-Joss dengan sembilan parpol pengusung harapannya bisa mengegolkan Perda Pesantren yang di dalamnya ada kesejahtreen guru madin dan TPQ,” ujar Joko Joss.

Terpisah, para kiai Jaringan Aswaja Kota Semarang yakin Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Yoyok Sukawi-Joko Santoso (Yoyok-Joss) mampu mengangkat potensi diri santri. 

Ketua Jaringan Aswaja Kota Semarang, H Saiful Bahri mengatakan, pendidikan di pesantren atau non-formal sebenarnya juga tak kalah hebat dari sekolah-sekolah swasta dan negeri lainnya. Oleh karena itu, ia berharap dengan program pendidikan gratis bagi siswa di Kota Semarang dari Yoyok-Joss nanti, bisa memunculkan persaingan kualitas antarpelajar. 

Selain di bidang akademik, ada pelatihan-pelatihan juga yang nanti bisa diberikan kepada para santri seperti pelatihan kewirausahaan. Hal ini penting agar para santri memiliki jiwa mandiri dan kenal dengan dunia entrepreneur. 

“Semuanya diopeni (dirawat-red) ini harapan kita. Termasuk pelatihan-pelatihan juga, karena itu sebagai penunjang untuk meningkatkan SDM unggul,” ujarnya.

Pj Gubernur Jateng Serahkan Tali Asih Peraih Medali PON XXI Senilai Rp60,6 Miliar

SEMARANG (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memberikan penghargaan kepada para atlet dan kontingen Jateng peraih medali pada PON XXI Aceh-Sumatra Utara (Sumut)berupa tali asih dan uang pembinaan senilai total Rp60,6 miliar.

Penyerahan tali asih dan uang pembinaan tersebut dilakukan secara simbolis di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Jumat (4/10/2024). 

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga peraih medali emas, perak, dan perunggu PON XXI Aceh-Sumut.

“Nominal totalnya Rp60,671 miliar dari Pemprov Jateng. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan para atlet dan pelatih. Bisa menjadi modal untuk ekonomi produktif dan mengembangkan prestasi,” kata Nana. 

Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perjuangan Kontingen Jateng pada gelaran PON Aceh-Sumut.

Pada gelaran tersebut, provinsi ini mengirim sebanyak 743 atlet untuk bertanding pada 60 cabang olahraga.

Hasilnya, Jawa Tengah menempati peringkat kelima klasemen akhir perolehan medali dengan 71 emas, 74 perak, dan 115 perunggu.

Perolehan itu mengalami peningkatakan dibandingkan dengan PON Papua,bahkan perolehan medali emasnya juga mengalami peningkatan sepanjang keikutsertaannya di PON. 

Meskipun ada peningkatan prestasi, Nana menegaskan akan mengevaluasi hasil PON XXI Aceh-Sumut sebab ia mengharapkan ke depan bisa bersaing di tiga besar.

“Para atlet harus terus berlatih, mengasah fisik dan mentalnya agar dapat berprestasi pada event nasional dan internasional,” ujar Nana.

Evaluasi tersebut juga berkaitan dengan pembinaan atlet yang konsisten dan upaya untuk terus mencari bibit-bibit atlet potensial.

Untuk itu, Pemprov Jateng telah menggelontorkan bantuan sarana dan prasarana pada tahun 2025. Setidaknya ada 21 cabang olahraga yang memperoleh bantuan tersebut.

“Evaluasi tetap kami lakukan, khususnya dalam hal kepengurusan. Kami akan koordinasi dengan KONI, bahwa olahraga bukan hanya tanggung jawab Pemprov Jateng, tetapi tanggung jawab bersama. Keterlibatan Forkopimda dan para pengusaha akan ditingkatkan agar kebutuhan anggaran olahraga dapat ditingkatkan,” katanya.

Selain penghargaan bagi atlet dan pelatih, Pemprov Jateng juga memberikan penghargaan kepada cabang olahraga peraih juara umum, yakni bulutangkis, paralayang, sepak takraw, dan woodball. Kemudian penghargaan kepada cabang olahraga peraih medali emas terbanyak yaitu wushu dan menembak.

Salah seorang atlet panahan, Vetara Nabil Yahya Hartanto Putri menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemprov Jateng kepada para atlet.

Pada PON XXI Aceh-Sumut ia menyumbang tiga medali emas dan satu perunggu. Atas torehan medalinya itu Vetara menerima tali asih senilai total Rp250 juta.

“Terima kasih untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan yang terbaik untuk Kontingen Jawa Tengah,” kata dia.

98 KK Terdampak Rob Di Kabupaten Pekalongan Dapat Bantuan Rumah Gratis

PEKALONGAN (lensasemarang.com) – Sebanyak 98 kepala keluarga (KK) Dusun Semonet, Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mendapatkan bantuan rumah gratis, akibat tempat tinggalnya terdampak air laut pasang atau rob.

Mereka mendapatkan rumah tinggal secara gratis di Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, atau berjarak sekitar 9,9 kilometer dari tempat tinggalnya yang lama.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengecek langsung progres pembangunan bantuan rumah tersebut pada Kamis (3/10/2024).

Saat ini progress pembangunannya sudah mencapai 80% dan diperkirakan, warga bisa menempati rumah-rumah tersebut pada akhir 2024.

Dijelaskan Nana, rumah yang terbangun sudah memenuhi syarat rumah sederhana sehat dengan spesifikasi rumah seluas 40 meter persegi, terdapat ruang tamu, dua kamar tidur, dan satu toilet, sedangkan konstruksi rumah yang dibangun juga tahan gempa bumi.

Relokasi ini dilakukan dikarenakan ada 100 KK yang rumahnya terdampak banjir rob, bahkan jalan dan jembatan yang menjadi akses kampung tersebut juga terdampak sehingga mengharuskan untuk direlokasi. 

Rumah yang dibangun, lanjut Nana, seharusnya untuk 100 KK, namun karena dua KK meninggal dunia tanpa ahli waris, maka rumah yang dibangun diperuntukkan bagi 98 KK. 

Pembangunan rumah-rumah tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan banyak pihak dengan rincian, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jateng membangun sebanyak 64 unit, masing-masing unit dianggarkan Rp40 juta. Pembangunan tersebut dibantu biaya tukang oleh Pemkab Pekalongan dengan dana Rp15 juta per unit. 

Kemudian, Kementerian PUPR menyediakan rumah 32 unit, sanitasi, drainase, dan air minum dengan total anggaran Rp5,9 miliar dari dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Lazismu membangun dua unit rumah.

Pemkab Pekalongan juga memfasilitasi penyediaan dan pematangan lahan komunitas. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jateng dan PLN menyediakan sambungan Listrik untuk seluruh rumah, sedangkan Kementerian ATR-BPN menyediakan sertifikasi lahan. 

“Semuanya saling bersinergi, dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak,” ujar Nana. 

Dirinya berharap bantuan rumah tersebut bisa memberikan manfaat. Pemprov Jateng berkomitmen melayani masyarakat dengan baik, dan meningkatkan kesejahteraannya.

Salah seorang warga penerima bantuan, Sukini mengaku senang dengan adanya bantuan tersebut sebab sejak beberapa tahun terakhir, rob yang melanda Dusun Semonet semakin tinggi.

Rumahnya tidak mungkin lagi ditinggali, empat tahun ini dirinya terpaksa mengontrak rumah. 

“Kami semua warga Semonet senang sekali mendapat rumah ini,” katanya.

Sukini menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah, terlebih seluruh warga yang direlokasi mendapatkan rumah secara gratis.

Pj Gubernur Jateng Ajak Mahasiswa Berpartisipasi Aktif Pada Pilkada 2024

SEMARANG (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta para mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024, baik dalam bentuk penggunaan hak suara maupun dalam pengawasan. 

“Ada empat kategori suksesnya Pilkada, salah satunya partisipasi masyarakat yang tinggi,” kata Nana saat menjadi keynote speech pada acara Seminar Kebangsaan dengan tema “Sukses Pilkada Serentak Tahun 2024” di Gedung Prof Purwahid Patrik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (3/10/2024).

Oleh karena itu, dirinya mengajak para mahasiswa agar menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

Dalam penyelenggaraan Pilkada ini, Nana menyebut perguruan tinggi punya peran yang sangat penting untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kita harapkan perguruan tinggi juga ikut berpartisipasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Jawa Tengah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nana juga meminta kepada mahasiswa untuk ikut melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkada supaya berjalan lancar dan sukses.

“Saya pun mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti perkembangan Pilkada, bisa sebagai pemantau ataupun pengawas,” katanya.

Sebab, lanjut dia, setiap tahapan pilkada punya potensi kerawanannya masing-masing, salah satu kerawanan yang berpotensi muncul adalah adanya hoaks. 

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip Farid Darmawan berharap, mahasiswa dapat terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak terutama dalam hal menggunakan hak pilihnya.

Farid juga mengimbau kepada para mahasiswa untuk tidak bersikap apatis. Menurutnya, ketika mahasiswa diam dan acuh terhadap pesta demokrasi ini merupakan kesalahan.

“Pesan saya kepada kawan-kawan sekalian terkhusus pemilih muda, gunakan kesempatan ini. Mari kita sama-sama sukseskan (Pilkada Serentak),” katanya.

Pj Gubernur Jateng Minta Upaya Preventif Gangster Muncul Kembali

SEMARANG (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta ada upaya-upaya preventif agar gangster yang tindakannya sudah mengarah pada kriminalitas tidak muncul kembali.

“Perlu dilakukan upaya-upaya preventif supaya tidak muncul lagi adanya gangster,” kata Nana usai mengikuti Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (2/10/2024).

Nana yang mengaku resah dengan ulah anggota gangster juga meminta ada shock therapy terhadap para pelaku yang terbukti melakukan berbagai tindak kriminalitas.

“Perlu ada shock therapy terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kriminalitas,” ujarnya.

Berdasarkan data kepolisian, selama tahun 2024 terdapat 135 kejadian kriminal di Jawa Tengah yang dilakukan oleh gangster dan para pelakunya terdiri dari 126 orang dewasa dan 201 pemuda di bawah umur. 

“Ada di antara kelompok itu masih anak SMP dan anak SMA yang memang sedang mencari jati diri. Ini perlu ada upaya-upaya edukasi terhadap mereka,” katanya.

Pada 1 Oktober 2024, Polrestabes Semarang juga telah membubarkan sebanyak 19 kelompok gangster yang ada di wilayah setempat.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu mengapresiasi lembaga-lembaga yang sudah melakukan upaya tersebut melalui programnya masing-masing.

Salah satunya yang dilakukan oleh kejaksaan melalui Program Jaksa Masuk Sekolah yang bertujuan memberi pengenalan, serta pembinaan hukum sejak dini.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun melakukan upaya serupa dengan memberikan edukasi kepada para siswa, bahwa perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan mengarah pada tindak kejahatan tidak boleh dilakukan.

Selain memberikan edukasi kepada siswa, orang tua juga perlu diberikan sosialisasi agar mengawasi anak-anaknya.

Orang tua dan anak harus punya kedekatan agar tidak ada gangguan hubungan yang berpengaruh pada karakter anak.

Gelar Sertifikasi Hakim Bersama Mahkamah Agung, Menteri AHY Tekankan Pentingnya Kolaborasi Untuk Hadirkan Keadilan Bagi Masyarakat

BOGOR (lensasemarang.com) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang untuk pertama kalinya.

Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua MA, Muhammad Syarifuddin di Aula Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (02/10/2024).

“Ini sebuah bentuk kolaborasi antara ATR/BPN dan MA, memberikan pelatihan, memberikan sertifikasi yang tujuannya adalah untuk menyiapkan para hakim seluruh Indonesia untuk lebih menguasai berbagai isu-isu, termasuk penyelesaian sengketa dan konflik dalam urusan pertanahan dan tata ruang,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya. 

Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan, urusan pertanahan merupakan hal yang mendasar dan telah dinantikan oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan.

“Semua punya urusan dengan tanah. Kebutuhan kita tidak akan berkurang, pembangunan akan terus berjalan. Oleh karena itu, kehadiran hakim-hakim yang punya kualifikasi di bidang pertanahan dan tata ruang ini akan sangat-sangat dinantikan,” tegasnya.

Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah menggelar sertifikasi hakim dalam bidang pertanahan dan tata ruang ini. Ia menyebutkan, terdapat 80 hakim yang menjadi peserta dalam pelatihan, di antaranya 61 hakim dari Peradilan Umum dan 19 hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara.

“Harapan saya pelatihan sertifikasi hakim pertanahan dan tata ruang ke depan terus berlanjut karena kalau satu orang hakim ada di satu Peradilan Umum, harus ada 416 hakim. Kalau satu orang hakim di setiap Peradilan Tata Usaha Negara, artinya ada 30 orang hakim,” tutur Ketua MA.

Adapun pelatihan ini dilakukan dengan metode _blended learning_ atau secara mandiri dan tatap muka dengan total 109 jam pelajaran yang berlangsung di PPSDM Kementerian ATR/BPN. Materi pembelajaran diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah praktisi.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto; Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto; para Ketua Kamar dan Panitera MA; serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 selaku praktisi, Junimart Girsang.

Ratusan Ribu Tanah Wakaf Tersertifikasi dan 1.200 KUA Direvitalisasi Selama Pemerintahan Presiden Jokowi 

SURAKARTA (lensasemarang.com) – Selama satu dekade memimpin negeri, banyak kemajuan yang berhasil ditorehkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya, termasuk dalam layanan Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. 

Selama kepemimpinan Presiden Jokowi, penyelesaian sertifikasi tanah wakaf mengalami lonjakan sangat pesat karena hingga September 2024, tercatat ada 255.989 bidang tanah wakaf yang tersertifikasi.

Menurut Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin, lonjakan sertifikasi tanah wakaf terjadi sejak 2016, dimana setiap tahunnya rata-rata ada sekitar 20 ribu tanah wakaf yang berhasil diterbitkan sertifikatnya.

“Hingga akhir September 2024, alhamdulillah sudah ada 255.989 tanah wakaf yang bersertifikat,” kata Kamaruddin Amin saat ditemui di sela acara International Symposium on Innovative Masjid (ISIM) di Kota Surakarta, Rabu (2/10/2024).

“Padahal, sejak 1970-an hingga 2016, jumlah sertifikasi tanah wakaf baru mencapai 98.879 bidang. Ini masih kecil dibandingkan luasan tanah wakaf yang ada,” ujarnya. 

Upaya percepatan penerbitan sertifikat tanah wakaf ini, lanjut Kamaruddin Amin, tidak terlepas dari peran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menginisiasi kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 15 Desember 2021.

Kerja sama ini berdampak besar, tidak hanya meningkatkan jumlah sertifikat wakaf yang diterbitkan, namun juga meningkatkan kerja sama antardua kementerian dalam menjaga aset wakaf. 

“Program percepatan sertifikasi tanah wakaf bersama Kementerian ATR/BPN adalah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan umat. Jika tanah wakaf belum bersertifikat, maka akan rentan terhadap sengketa dan peralihan fungsi yang tidak sesuai dengan niat wakif,” katanya. 

Menurut Kamaruddin, aset wakaf telah berjasa membangun Indonesia dan hal ini ditandai dengan berdirinya fasilitas pendidikan, rumah ibadah, hingga kantor pemerintahan di atas tanah wakaf.

Ditjen Bimas Islam mencatat, tanah wakaf digunakan antara lain untuk 1.110 Kantor Urusan Agama (KUA), 1.180 madrasah negeri, dan 35.059 madrasah swasta. 

“Total luas tanah wakaf yang digunakan KUA mencapai 709.443 meter persegi, dengan nilai asset mencapai Rp1,9 triliun,” ujarnya. 

Ribuan Nazhir Tersertifikasi

Selain sertifikasi, peningkatan kualitas nazhir (pengelola) wakaf juga menjadi perhatian Kemenag.

Upaya yang dilakukan adalah sertifikasi nazhir. Hingga saat ini, sebanyak 4.117 nazhir wakaf telah memperoleh sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sertifikasi ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Sehingga, pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara lebih optimal dadn sesuai dengan standar yang berlaku.

“Keberhasilan tata kelola wakaf juga bergantung pada kapasitas SDM para nazhir kita. Karena itulah kami fasilitasi para Nazhir ini untuk mengikuti sertifikasi,” katanya.

Tak hanya tanah wakaf, Kantor Urusan Agama (KUA) juga menjadi perhatian Kementerian Agama, bahkan selama kepemimpinan Gus Men Yaqut, revitalisasi KUA menjadi salah satu program prioritas.

Lembaga yang menjadi corong layanan keagamaan Kementerian Agama ini mendapatkan perhatian penuh untuk dapat naik kelas. 

Revitalisasi KUA digulirkan sejak 2021. Saat itu, program ini baru menyasar 106 KUA direvitalisasi. Tiga tahun berikutnya, ada 500 KUA yang direvitalisasi pada 2022, 500 KUA direvitalisasi pada 2023, serta 100 KUA di 2024.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menjelaskan terdapat tiga unsur utama yang menjadi perhatian dalam revitalisasi KUA yaitu sarana dan prasarana (infrastruktur), sumber daya manusia, dan sistem layanan berbasis digital.

“Terkait infrastruktur, salah satu fokus KUA revitalisasi adalah kualitas bangunan gedung balai nikah dan manasik haji. Gedung KUA dibangun megah dengan ‘front office’ yang terstandar, ramah difabel dan kelompok rentan. Sejak 2015 hingga 2024, telah dibangun 1.604 gedung KUA melalui skema pembiayaan SBSN,” papar Kamaruddin. 

Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di KUA, dilakukan dengan berbagai paket “capacity building”. Kemenag menggelar Bimtek Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang hingga kini mencetak lebih dari 3.700 fasilitator. 

Bimtek petugas layanan dan “front office” juga diberikan kepada petugas di 1.206 KUA.

Tak hanya itu, Kemenag juga membentuk aktor resolusi konflik dengan melatih penyuluh dan penghulu agar memiliki kompetensi sebagai _first responder_ atas potensi konflik sosial berdimensi agama. Kemenag juga memberikan Bimtek “Natural Peee Educator” bagi kepala KUA.

“Bimas Islam telah memfasilitasi pertemuan bagi kepala KUA lintas generasi angkatan revitalisasi 2021 hingga 2024 pada Juni lalu. Pertemuan itu bertujuan memperkuat kapasitas SDM KUA dengan menerapkan skema _Natural Peer Educator_ (pendidik teman sebaya),” ujarnya.

Untuk transformasi digital, Kemenag telah melakukan digitalisasi dalam pencatatan nikah melalui platform Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berstandar ISO 27001:2013. Sistem ini menyediakan data real-time untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi layanan.

Kamaruddin mengatakan, program Revitalisasi KUA merupakan upaya Kemenag untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan yang prima, kredibel, dan moderat untuk meningkatkan kualitas umat beragama.

“Revitalisasi KUA merupakan program prioritas, karena hampir seluruh layanan Kemenag berada di KUA Kecamatan,” katanya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016, KUA berfungsi memberi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Selain itu, KUA juga bertanggung jawab atas penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, serta pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA.

“Serta berbagai tugas lainnya terkait keluarga, masjid, hisab rukyat, agama Islam, zakat, dan wakaf. Peran ini diharapkan dapat memperkuat fungsi KUA dalam memberi pelayanan keagamaan yang menyeluruh kepada masyarakat,” jelasnya.

Kamaruddin mengungkapkan, indeks kepuasan layanan KUA 2023 mencapai skor 83,26 poin, termasuk dalam kategori tinggi. Selain itu, Ditjen Bimas Islam memperoleh total nilai kepatuhan sebesar 92,70 dari Ombudsman.

Nilai tersebut masuk ke dalam opini kualitas tertinggi dengan mempertimbangkan aspek kompetensi pelaksana tata kelola KUA, sarana prasarana KUA, standar pelayanan KUA, indeks kepuasan masyarakat, dan pengaduan terkait KUA.

“Survei dari Badan Litbang dan Diklat Kemenag menyebut, indeks kepuasan layanan KUA mencapai skor 83,26 poin. Ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan KUA secara nasional,” katanya.