SURAKARTA (lensasemarang.com) – Penjabat Gubenur Jateng Nana Sudjana menekankan kepala desa dan lurah di wilayahnya agar tetap netral dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut disampaikan Nana saat menghadiri acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Stakeholder dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah di Kota Surakarta pada Sabtu (9/11/2024).
Sosialisasi tersebut menghadirkan kepala daerah dan sejumlah kepala desa dan lurah di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Nana memastikan kesanggupan para kepala desa dan lurah untuk bersikap netral dan berharap kepala desa/lurah justru harus ikut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.
“Saya minta kepala desa supaya menyukseskan pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu juga mendorong partisipasi pemilih, dan menjaga situasi lingkungan benar-benar aman dan kondusif.
Selama tahapan Pilkada 2024, lanjut Nana, Pemprov Jateng masif melakukan sosialisasi perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun netralitas kepala desa/perangkat desa.
Setidaknya sudah dua surat edaran yang diterbitkan. Surat edaran pertama pada 17 Januari 2024 kepada bupati walikota se – Jawa Tengah tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Surat edaran kedua pada 29 Oktober 2024 tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
“Selama ini kami dari pemprov juga tidak henti-hentinya memberikan arahan. Kita sudah mengedarkan dua surat edaran, arahannya terkait dengan masalah netralitas,” katanya.
Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin menilai kepala desa dan lurah punya pengaruh besar di masyarakat sehingga ketika mereka tidak netral dalam pelaksanaan pilkada, akan menimbullkan preseden buruk bagi pemerintahan di masa mendatang.
Bawaslu Jateng gencar melakukan pencegahan dan sosialisasi untuk menekan terjadinya berbagai pelanggaran pilkada 2024.
Amin menyebut, beberapa di antaranya sudah 762 kali memberikan sosialisasi kepada TNI, Polri, ASN, dan kepala desa di seluruh Jawa Tengah. Selain itu juga mengirimkan surat imbauan, dan membentuk 479 desa antipolitik uang.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarta menuturkan, jumlah pemilih di Jateng yang tinggi berpotensi menciptakan dinamika yang luar biasa. Namun, dengan koordinasi yang kuat antar stakeholder, akan terjadi kebersamaan dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada Jateng.
