SEMARANG (lensasemarang.com) – Bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Jawa Tengah menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh yang meminta agar pemerintah serius mengatasi masalah dampak banjir yang tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga sejumlah fasilitas pendidikan. 

“Kondisi ini mengganggu aktivitas belajar siswa-siswi. Jadi pendidikan anak harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Mohammad Saleh mengingatkan pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak boleh terhenti meski kondisi darurat melanda.

Oleh karena itu, pemulihan sektor pendidikan pascabencana alam juga harus jadi prioritas Pemerintah. “Anak-anak harus dipastikan mendapatkan jaminan pendidikan yang layak,” tambahnya.

Pemulihan pendidikan di Jateng, lanjut Saleh, butuh partisipasi semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta, relawan, organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, dan lainnya karena partisipasi itu akan jadi landasan utama dalam percepatan penanganan pemulihan pendidikan pascabencana.

“Upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana harus terus dilakukan dengan mengedepankan semangat optimisme dan gotong royong,” ujarnya.

Infrastruktur pendidikan yang rusak harus segera diperbaiki. Terutama sekolah-sekolah yang sudah minim fasilitas. Apalagi Pendidikan di Jawa Tengah merupakan prioritas strategis untuk memutus rantai kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menyiapkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. 

“Pemerintah harus fokus pada pemerataan akses, peningkatan mutu, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan vokasi (SMK) yang sesuai kebutuhan industri, didukung program untuk warga miskin ekstrem,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, mengapresiasi gagasan Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh, yang tertuang dalam disertasi “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”.

I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani yang merupakan tim penguji disertasi tersebut menilai gagasan keadilan ekologis dalam regulasi PSN yang ditawarkan Mohammad Saleh merupakan gagasan yang implementatif dan layak diaplikasikan dalam kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Hasil kajian ini patut diapresiasi dan ditindak-lanjuti dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional,” ujar I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Summa Cumlaude dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00. Pencapaian ini diraih setelah ia berhasil mempertahankan dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu (14/2/2026).

Dalam penelitiannya, Saleh mengkaji sekaligus merekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar selaras dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Konsep yang ditawarkan menempatkan alam bukan semata sebagai objek pembangunan yang berorientasi ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keberlanjutan generasi mendatang.

“Mohammad Saleh berusaha mendesain regulasi agar tidak hanya melihat alam sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keadilan antargenerasi,” ujar Ayu.

Ayu juga menilai Mohammad Saleh berhasil mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam regulasi pembangunan PSN yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekologis.

Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.

“Di sisi lain, Mohammad Saleh juga berhasil mengupasnya menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN. Ini menarik karena dia juga mengusulkan perbaikan asas,” kata Ayu.

Sementara itu, Mohammad Saleh mengatakan disertasi ini berangkat dari keprihatinannya terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis. Ia menilai sejumlah proyek pembangunan masih menyisakan persoalan lingkungan, sosial, hingga agraria.

“Kita tahu bahwa pembangunan itu hal yang penting dan perlu, tapi tidak melupakan keadilan ekologis, karena itu juga berdampak terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang maupun juga masyarakat kita di masa sekarang,” ungkapnya.

Dalam penelitiannya, Saleh menggunakan paradigma post positivisme dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk merekonstruksi regulasi PSN agar selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Disertasi tersebut menyoroti sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024, yang dinilai perlu penguatan substansi keadilan ekologis.

“Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota terkait PSN itu supaya nantinya bisa membuat aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Sejumlah profesor Ilmu Hukum mengapresiasi disertasi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu (14/2/2026).

Dalam sidang tersebut, Saleh berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis” dan resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 serta predikat Summa Cumlaude.

Penelitian Saleh mengkaji sekaligus merekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar selaras dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Atta Abdullati Alsonbati, menilai topik tersebut sangat relevan dengan tantangan global, terutama di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

“Penelitian ini sangat relevan dengan tantangan saat ini. Pelestarian dan perlindungan lingkungan merupakan topik yang berkaitan dengan persoalan global, termasuk perubahan iklim dan berbagai dampaknya,” ujar Prof. Atta dalam tanggapan daring.

Ia menambahkan, konsep keadilan ekologis sejalan dengan perspektif Maqashid Syariah yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa, harta, dan keturunan. Prinsip ini juga sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Apresiasi serupa disampaikan Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Ia menilai gagasan keadilan ekologis dalam regulasi PSN menempatkan alam tidak semata sebagai objek pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keberlanjutan generasi mendatang.

“Saudara berusaha mendesain regulasi agar tidak hanya melihat alam sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keadilan antargenerasi,” ujarnya.

Prof. Ayu menilai Saleh berhasil mengidentifikasi kelemahan dalam sejumlah regulasi pembangunan PSN yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekologis. Ia menyoroti perlunya rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.

“Saudara berhasil mengupasnya menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN. Ini menarik karena saudara juga mengusulkan perbaikan asas,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, yang juga bergelar Doktor Ilmu Lingkungan, menilai penelitian tersebut relevan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait lemahnya pengawasan pelaksanaan PSN yang berpotensi berdampak pada lingkungan.

Ia sepakat dengan gagasan Saleh yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

“Ini bagus sekali istilah keadilan ekologis. Biasanya kita mendengar keadilan ekonomis, tetapi ini keadilan ekologis. Harapannya, masa depan jangan ditinggalkan. Jangan sampai karena PSN, generasi mendatang merasa dirugikan secara ekologis,” pungkas Wihaji.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kesenian dan kebudayaan jadi pilar utama dalam membentuk karakter generasi muda dan identitas sebuah bangsa.

Oleh karena itu, memahami peran seni dan budaya sangat penting. Sebab, seni budaya jadi jendela yang membuka kesejarahan, keberagaman, dan kekayaan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, saat menjadi pembicara dalam Temu Komunitas Seni dan Tradisi Kota Semarang bertajuk “Membangun Karakter Bangsa dengan Seni Budaya” di Sanggar Rompok Seni Brotosejati Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

“Seni budaya bisa membangun dan membentuk karakter bangsa. Contohnya cerita wayang. Di dalam cerita wayang pasti ada pelajaran moral tentang nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Itu bisa mendidik karakter generasi muda lebih bijaksana dalam menghadapi kompleksitas kehidupan,” ujarnya.

Selain Mohammad Saleh, pembicara lain pada acara itu adalah anggota Komisi E DPRD Jateng, Dipa Yustia Pasa. Acara yang dimoderatori oleh Widodo ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo, Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Ormas Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, pelaku seni dan budaya di Kota Semarang serta masyarakat umum.

Lebih lanjut Mohammad Saleh mengemukakan perlu kolaborasi dari berbagai kepentingan dan lembaga seperti eksekutif, legislatif, swasta, sanggar, dan pelaku seni untuk mendukung generasi muda berperan aktif dalam seni dan budaya. Upaya dari berbagai pihak tersebut harus terus menerus dan konsisten.

“Kita harus bersama-sama memberikan dukungan kepada generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya serta kesenian tradisonal agar tidak tergerus oleh zaman. Jadi, kolaborasi menjadi kunci di mana semua pemangku kepentingan memilki perannya masing-masing,” kata Mohammad Saleh.

Acara tersebut dimeriahkan dengan pertunjukkan seni budaya dari berbagai komunitas Seni yang ada di Semarang. Mohammad Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jateng pun bangga dengan banyaknya anak muda yang terlibat dalam seni pertunjukkan itu.

“Saya senang ada adik-adik yang masih beraktivitas menari, berkesenian dan sebagainya. Dengan adanya anak-anak kita yang masih mau berkesenian itu artinya kita masih punya optimisme bahwa kebudayaan dan kesenian kita ini masih bisa lestari. Itu sangat bagus untuk mengembangkan kelestarian kesenian dan kebudayaan yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.

Kegiatan di Sanggar Rompok Seni Brotosejati ini juga dipakai Mohammad Saleh untuk menyerap aspirasi dari pelaku seni dan budaya. Menurutnya, sinergi antara DPRD Jateng dan seniman serta pelaku seni sangat penting untuk mendukung pelestarian seni budaya. 

“Saya senang bisa menyerap aspirasi dari pelaku seni dan budaya seperti ini. Ya, kedepannya pegiat kesenian dan budaya Semarang bisa bersinergi dengan DPRD Jateng dalam melakukan kegiatan kesenian. Jika nilai-nilai budaya bisa dilestarikan, itu akan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya,” tandas Mohammad Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di kawasan wisata religi dan budaya Klenteng Sam Poo Kong, Sabtu (14/2/2026).

Kedatangan Wapres Gibran disambut antusias masyarakat, pengurus klenteng, tokoh agama, serta pelaku usaha di kawasan wisata tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran beserta rombongan disambut dengan Tarian Gambang Semarang dan atraksi barongsay. Kemudian Wapres meninjau langsung area ibadah, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Sam Poo Kong.

Usai mendampingi Wakil Presiden, Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa Klenteng Sam Poo Kong bukan hanya situs religi, tapi juga simbol akulturasi budaya dan toleransi yang telah lama tumbuh di Kota Semarang.

“Kawasan ini menggambarkan harmoni kehidupan masyarakat Kota Semarang. Beragam latar belakang budaya dan agama dapat hidup berdampingan dan saling menghormati,” ujarnya.

Selain meninjau kawasan wisata, Gibran juga berdialog dengan pengelola serta masyarakat mengenai pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Pemerintah Kota Semarang turut memaparkan upaya penataan kawasan wisata, peningkatan fasilitas publik, serta dukungan terhadap pelaku UMKM di sekitar lokasi.

Agustina menilai kunjungan kerja Wakil Presiden ini memberi energi baru bagi Kota Semarang untuk terus menjaga harmoni sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.

“Bagi kami, kunjungan ini bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi juga penguat komitmen bersama untuk merawat kebhinekaan dan kesejahteraan warga,” katanya.

Agustina berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Harapannya, setelah kunjungan Bapak Wakil Presiden, kolaborasi pusat dan daerah semakin erat, pembangunan kota semakin dipercepat, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat – dari meningkatnya kunjungan wisata hingga bertambahnya kesempatan usaha bagi warga Semarang,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang besok akan menggelar tradisi Dugderan dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah pada Senin (16/2/2026).

Seiring kirab budaya yang melibatkan ribuan peserta dan dipadati warga, Pemkot Semarang menyiapkan rekayasa serta pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas.

Dalam tradisi dugderan tersebut, selain prosesi pemukulan bedug, pawai budaya juga menampilkan berbagai komunitas dan kesenian yang selalu menjadi daya tarik utama dan menyedot perhatian masyarakat.

Kirab akan bergerak dari Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Semarang (Kauman), kemudian dilanjutkan ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Sepanjang rute diperkirakan akan terjadi kepadatan dikarenakan warga memadati lokasi untuk menyaksikan tradisi tahunan tersebut.

Guna kelancaran prosesi acara, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Semarang bersama Satlantas Polrestabes Semarang akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 12.00 WIB hingga kegiatan selesai. Sejumlah ruas jalan seperti Jalan Pemuda hingga kawasan Kauman akan dialihkan sementara mengikuti pergerakan rombongan kirab.

Pada tahap awal, arus kendaraan di sekitar Simpang Gendingan akan dibatasi. Saat kirab memasuki kawasan pusat kota, pengalihan arus diperluas menuju Jalan Gajahmada hingga Kauman yang menjadi lokasi prosesi Dugder.

Adapun rekayasa lalu lintas yang diterapkan antara lain Jalan Imam Bonjol – kawasan Tugu Muda diberlakukan dua arah sementara. Kendaraan dari Jalan Pierre Tendean dialihkan menuju Jalan Imam Bonjol. Sementara arus dari arah Kota Lama menuju Tugu Muda dialihkan melalui Jalan Kolonel Sugiyono – Jalan Imam Bonjol. Jalan Gajahmada menuju jalan Pemuda dialihkan melalui Jalan Depok – Jalan MH Thamrin.

Dari Jalan Thamrin menuju Jalan Pandanaran kita lakukan perlambatan dengan berputar di U-turn kampung kali.

Bagi masyarakat yang akan menuju bandara Ahmad Yani, Stasiun Poncol maupun Tawang dari arah Simpang Lima bisa melalui kawasan Tugu Muda.

Petugas akan melakukan pengaturan situasional di lapangan menyesuaikan pergerakan peserta kirab.

“Masyarakat yang hendak beraktivitas di kawasan perdagangan Kota Lama maupun Simpang Lima diimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan. Warga masyarakat juga diminta untuk tidak memarkir kendaraan di sepanjang rute kirab serta mematuhi arahan petugas,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan.

Sementara bagi masyarakat yang akan menyaksikan prosesi karnaval Dugderan, bisa memarkirkan kendaraan di kantong-kantong parkir yang telah disediakan oleh Pemkot Semarang. Di antaranya di SMA 3, SMA 5, parkir DP Mall dan juga basement Pasar Bulu.

Pemkot Semarang berharap masyarakat dapat menyaksikan dan menikmati pagelaran acara dengan tertib sehingga kegiatan kirab budaya Dugderan bisa berjalan lancar.

Dugderan tidak hanya menjadi penanda datangnya Ramadan, tetapi juga ruang pertemuan warga lintas kampung, komunitas, dan generasi yang setiap tahun selalu dinantikan masyarakat Kota Semarang.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta pemerintah daerah untuk menggencarkan operasi pasar menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Menurut dia, momentum menjelang Ramadan biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi sejak dini agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Menjelang Ramadan, kebutuhan masyarakat pasti meningkat. Pemerintah harus memastikan stok aman dan harga tetap stabil melalui operasi pasar yang masif dan tepat sasaran,” ujar Saleh, Minggu (15/2/2026).

Ia menekankan, operasi pasar harus difokuskan pada komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, hingga cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga.

Selain itu, distribusi bahan pangan juga harus dipastikan berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan di sejumlah daerah.

“Distribusi harus dipastikan lancar, jangan sampai ada daerah yang mengalami kekurangan pasokan karena distribusi tersendat,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Saleh juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pengawasan ketat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar.

“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia mengajak pelaku usaha dan distributor untuk ikut menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Stabilitas harga dan pasokan pangan menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat,” pungkas Mohammad Saleh.