Home Blog

Pemerataan Akses Sanitasi, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Percepatan Pembangunan Jamban

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan fasilitas sanitasi, khususnya jamban sehat, guna mengatasi ketimpangan akses sanitasi di masyarakat.

Menurut Saleh, penyediaan sanitasi dan akses air bersih harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Dirinya menilai, masih adanya warga yang belum memiliki akses sanitasi layak menunjukkan perlunya langkah yang lebih cepat dan terarah.

“Akses sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar. Pemerintah daerah harus mempercepat pembangunan jamban agar seluruh masyarakat bisa hidup lebih sehat,” katanya di Semarang.

Berdasarkan data, sebanyak 21.542 rumah tangga di wilayah Jateng hingga kini belum memiliki jamban atau akses sanitasi dasar yang layak.

Menurut dia, kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan berbagai penyakit berbasis lingkungan.

Saleh menegaskan, percepatan pembangunan sanitasi tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus disertai edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

“Selain membangun fasilitas, perlu juga edukasi agar masyarakat terbiasa menjaga kebersihan dan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dalam memperluas jangkauan layanan sanitasi, terutama di wilayah yang masih tertinggal.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, juga perlu diperkuat agar program sanitasi dapat berjalan lebih efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, hasilnya diharapkan lebih maksimal dan merata.

Saleh berharap, dengan percepatan pembangunan dan pendekatan yang komprehensif, persoalan akses sanitasi di Jawa Tengah dapat segera teratasi dan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

“Sanitasi yang baik adalah fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Saleh.

PDB Kuartal I 2026 Menguat, Bank Mandiri Catat Kredit Tumbuh 17,4 Persen

JAKARTA – Di tengah dinamika geopolitik global yang masih bergejolak, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, meningkat dari 5,4 persen pada kuartal IV 2025. Pertumbuhan ini ditopang konsumsi rumah tangga yang naik 5,52 persen secara tahunan (year on year/YoY) serta akselerasi belanja pemerintah sebesar 21,8 persen.

Peningkatan belanja pemerintah didorong percepatan implementasi sejumlah program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan sekolah rakyat.

Direktur Treasury & International Banking Ari Rizaldi menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif akan terus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

“Ke depan, tantangan global akan terus ada. Namun, di balik setiap tantangan juga terdapat peluang yang dapat dioptimalkan melalui strategi yang tepat. Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, kami meyakini pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga secara berkelanjutan,” ujar Ari dalam Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Ari, konflik antara Amerika Serikat dan Iran memang mendorong harga minyak melampaui US$100 per barel dan memicu volatilitas pasar keuangan global. Meski demikian, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia juga terus menjalankan bauran kebijakan, termasuk intervensi nilai tukar, guna menjaga stabilitas rupiah yang terdepresiasi 3,9 persen sepanjang 2026. Akselerasi belanja fiskal serta sinergi tiga otoritas diyakini tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

Optimisme tersebut turut tercermin di sektor perbankan. Hingga Maret 2026, kredit industri perbankan tumbuh 9,49 persen YoY dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) terjaga di level 2,14 persen. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) industri tumbuh 13,55 persen YoY dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 84,63 persen, mencerminkan likuiditas yang memadai.

Di sisi lain, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan yang melampaui rata-rata industri. Kredit bank only per Maret 2026 mencapai Rp1.530 triliun atau tumbuh 17,4 persen YoY. DPK meningkat menjadi Rp1.675 triliun atau naik 21,1 persen YoY.

Dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) tercatat mencapai Rp1.201 triliun, tumbuh 12,7 persen YoY. Laba bersih konsolidasi perseroan mencapai Rp15,4 triliun atau naik 16,6 persen YoY, dengan Return on Equity (ROE) sebesar 22,1 persen, Capital Adequacy Ratio (CAR) 19,7 persen, serta rasio BOPO yang membaik ke level 58 persen.

“Bank Mandiri optimistis dapat mempertahankan kinerja yang solid sepanjang 2026. Ke depan, kami akan terus menjalankan strategi bisnis secara disiplin dan terukur, sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Ari.

Komitmen bank berlogo pita emas tersebut sebagai mitra strategis pemerintah juga terus diperkuat. Hingga kuartal I 2026, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri mencapai Rp11 triliun dan telah menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif.

Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan Virtual Account Bank Mandiri untuk pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Selain itu, Bank Mandiri juga membiayai sekitar 2.300 unit hunian dalam Program 3 Juta Rumah serta mendukung pengembangan sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna memperkuat ekosistem penggerak ekonomi nasional.**

Politisi PDIP Endro Mengutuk Keras Kasus Pencabulan Ponpes di Pati, Fungsi Pengawasan Lembaga Pendidikan Dievaluasi

SEMARANG – Mencuat kasus pencabulan Di Ponpes Ndolo Kusumo Pati mematik reaksi keras dari kalangan legislator. Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawab Tengah, Endro Dwi Cahyono, mengutuk keras dugaan tindakan tersebut dan meminta pengawasan terhadap lembaga pendidikan diperkuat.

“Saya selaku anggota DPRD mengutuk keras kejadian ini, sangat-sangat menyayangkan sekali. Dan fungsi kami sebagai lembaga pengawasan nantinya akan mengevaluasi Dinas Pendidikan. Kemudian juga berkomunikasi secara intens dengan Kementerian Agama,” kata Endro di Semarang, Minggu (10/5).

Politikus PDI Perjuangan itu, fungsi pengawasan terhadap peserta didik harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada lingkungan pesantren. Pentingnya perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Pengawasan sekolah-sekolah tidak hanya di pondok pesantren, di mana pun pengawasan tetap harus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak didik kita. Mereka itu generasi penerus bangsa,” ungkapnya.

Dia mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dalam mengawasi lingkungan pendidikan. Sedangkan tragedi seperti ini harus menjadi pelajaran bersama agar kewaspadaan tetap dijaga.

“Kita harus belajar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kewaspadaan tetap harus dijaga,” tuturnya.

Selain lembaga pendidikan, ia meminta para orang tua tetap aktif memantau kondisi anak selama menempuh pendidikan.

“Anak-anak juga yang sedang belajar di mana pun tetap harus diawasi oleh orang tuanya,” jelasnya.

Terkait nasib para santriwati yang menjadi korban di Ponpes Ndolo Kusumo, pihaknya menyarankan jangan pernah putus asa dan jangan menyerah.

“Untuk izin pondok pesantren yang dicabut ini akan jadi konsen kita. Kita musti mengawal bersama supaya santri-santri bisa tetap belajar dimanapun berada. Minimal yang musti kita perhatikan adalah masa depan mereka harus cerah,” tuturnya.

Terpisah, Kuasa Hukum korban, Yusron Ali menilai penyidikan kasus pencabulan di Ponpes Ndolo Kusumo terkesan lambat lantaran ada dugaan Ashari mendapat back-up dari oknum kepolisian. Sebab, semula dirinya yang menangani kasus tersebut sejak tahun kemarin dikagetkan dengan proses penyidikan yang terhenti pada 23 September.

“Penyidikan yang terhenti 23 September kemungkinan masuk angin karena ada arahan ketika proses penyidikan, beberapa anggota tidak mau masuk ke arah sana,” kata dia.

Kasus ini berawal dari terungkapnya tindak asusila yang dilakukan oleh Ashari (51) alias AS, pendiri ponpes Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. AS dilaporkan ke polisi atas dugaan tindakan asusila terhadap para santrinya.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, mengatakan pelapor dalam kasus Ndolo Kusumo adalah FA. Korban, mengalami tindakan kekerasan seksual sejak Februari 2020 hingga Januari 2024.

“TKP [tempat kejadian perkara] di lingkungan pondok. Perbuatan dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda,” kata Jaka saat konferensi pers pada Kamis, 7 Mei 2026.

AS dijerat Pasal 76 huruf E jo pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Kemudian Pasal 6 huruf C contoh pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun, serta Pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana maksimal 12 tahun.

Percepat Penanganan Jalan Amblas Kalibanteng Kulon, Pemkot Semarang Perkuat Koordinasi Lintas Kewenangan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait amblasnya Jalan Jembawan I, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat. 

Penanganan dilakukan secara kolaboratif bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) guna memastikan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan bahwa hasil survei lapangan menunjukkan jika penurunan jalan sepanjang 41 meter tersebut dipicu oleh kondisi talud Sungai Silandak yang mengalami kemiringan dan rembesan. 

Aliran air yang menggerus pondasi talud menyebabkan tanah di bawah badan jalan ikut tertarik, sehingga memicu amblas.

“Penanganan perlu dilakukan secara komprehensif. Sumber persoalan ada pada talud, sehingga perlu ditangani terlebih dahulu agar perbaikan jalan dapat bertahan optimal,” jelasnya.

Dalam survei bersama yang dilaksanakan pada Selasa (5/5/2026), disepakati bahwa penanganan darurat talud akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juana bersama DPU Kota Semarang. 

Sementara itu Disperkim akan melanjutkan dengan perbaikan badan jalan sebagai bagian dari kewenangan penanganan jalan lingkungan.

Murni menegaskan, koordinasi terus dilakukan secara intensif agar proses penanganan dapat segera berjalan. 

“Kami terus berkomunikasi dengan BBWS agar penanganan talud dapat segera dilakukan. Setelah itu, kami siap menindaklanjuti dengan perbaikan aspal jalan demi kenyamanan dan keselamatan warga,” ujarnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, sekaligus memastikan setiap penanganan infrastruktur dilakukan sesuai kewenangan.

Elevasi Curam Silayur dan Tonase Kendaraan Besar Jadi Faktor Risiko Kecelakaan, Pemkot Semarang Perkuat Pengendalian Keselamatan Jalan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai langkah penanganan pengendalian keselamatan jalan di kawasan Jalan Prof. Hamka–Moch. Ichsan atau yang dikenal masyarakat sebagai kawasan Silayur, Kecamatan Ngaliyan.

Kawasan tersebut selama bertahun-tahun memang dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi kendaraan bertonase besar yang melintas dari arah Pantura menuju wilayah Semarang bagian barat.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa kondisi geografis jalan dengan elevasi curam menjadi salah satu faktor utama tingginya risiko kecelakaan di kawasan tersebut.

“Tanjakan Silayur ini memang memiliki karakteristik jalan yang ekstrem. Elevasi tanjakan cukup panjang dan curam sehingga membutuhkan perhatian khusus, terutama untuk kendaraan berat,” ujar Agustina.

Berdasarkan data teknis, ruas Jalan Moch. Ichsan di kawasan Silayur memiliki panjang tanjakan sekitar 649 meter dengan tingkat kelandaian mencapai 9 hingga 13,2 persen. Kondisi tersebut dinilai telah melampaui ambang kelandaian kritis khususnya bagi kendaraan berat, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan performa kendaraan, gangguan pengereman, hingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Selain faktor elevasi dan geometrik jalan, tingginya aktivitas kendaraan logistik dan kendaraan bertonase besar juga menjadi faktor yang memperbesar risiko kecelakaan di kawasan tersebut. 

Pemerintah Kota Semarang menilai kendaraan dengan muatan berlebih maupun kendaraan berat yang tidak sesuai ketentuan operasional menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan di jalur Silayur.

Selain faktor kendaraan dan kondisi jalan, perkembangan kawasan permukiman dan industri di wilayah Semarang Barat juga menyebabkan peningkatan volume lalu lintas secara signifikan.

Kawasan Industri Candi, BSB, serta pertumbuhan kawasan permukiman di sekitar Ngaliyan menjadikan koridor Silayur sebagai jalur utama distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan ruang jalan akibat pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas turut memengaruhi lebar efektif jalan di beberapa titik. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak kendaraan menjadi terbatas dan memperbesar potensi hambatan lalu lintas, terutama ketika kendaraan berat melintas secara bersamaan.

Agustina menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak tinggal diam dan telah melakukan berbagai langkah penanganan secara bertahap melalui lintas OPD bersama instansi terkait.

Sejumlah penanganan teknis telah dilakukan, di antaranya pemasangan perlengkapan jalan, penambahan dan penebalan marka jalan, pemasangan pita kejut, serta penambahan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) dan rambu informasi jam operasional kendaraan berat.

Pemerintah Kota Semarang juga melakukan pemasangan portal pembatas kendaraan berat untuk membatasi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan melintas di kawasan Silayur. 

Selain itu, dilakukan penempatan petugas dan posko portabel guna memperkuat pengawasan lalu lintas di lapangan.

Upaya pengurangan hambatan samping juga dilakukan melalui penutupan sejumlah titik putar balik (u-turn) di kawasan Silayur, termasuk di sekitar Ruko Taman Ngaliyan, kawasan Rumah Sakit Permata Medika hingga Citadel Square.

Dalam penanganan kawasan Silayur, sejumlah OPD dan instansi turut terlibat secara terpadu. Dinas Perhubungan Kota Semarang bertanggung jawab pada manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemasangan perlengkapan jalan, pengaturan operasional kendaraan berat, serta pengawasan lapangan.

Dinas Pekerjaan Umum turut melakukan kajian teknis geometrik jalan dan penanganan infrastruktur pendukung. Sementara Bappeda Kota Semarang terlibat dalam perencanaan kawasan dan sinkronisasi pengembangan wilayah Semarang Barat agar tetap memperhatikan aspek keselamatan transportasi.

Pemerintah Kota Semarang juga terus berkoordinasi dengan kepolisian, serta pihak terkait lainnya dalam pengawasan kendaraan berat dan evaluasi sistem lalu lintas di kawasan tersebut.

“Penanganan Silayur tidak bisa dilakukan secara instan karena menyangkut kondisi topografi, pertumbuhan kawasan, lalu lintas logistik, hingga kebutuhan penataan ruang jalan. Tetapi kami memastikan penanganan terus berjalan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas,” tegas Agustina.

Pemerintah Kota Semarang mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan berat, agar mematuhi aturan tonase, memastikan kondisi kendaraan laik jalan, dan menaati jam operasional yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama.

Wali Kota Agustina Kebut Penanganan Longsor Kalialang, Infrastruktur Mulai Dipulihkan dan Bantuan Terus Mengalir

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang terus menunjukkan progres nyata dalam penanganan bencana longsor di kawasan Kalialang, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati.

Di bawah arahan langsung Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, berbagai langkah percepatan langsung dilakukan mulai dari penanganan darurat, pemulihan akses lingkungan, hingga pemenuhan kebutuhan warga terdampak.

Agustina menegaskan, Pemkot Semarang tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan cepat agar warga segera kembali merasa aman dan nyaman.

“Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Karena itu seluruh OPD kami minta bergerak cepat dan saling terintegrasi agar penanganan di lapangan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Agustina, Kamis (7/5/2026).

Sejak hari pertama kejadian, penanganan dilakukan secara gotong royong melibatkan BPBD, Disperkim, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, TNI, relawan, hingga warga sekitar. 

Memasuki progres penanganan Rabu (6/5/2026), Pemkot Semarang mulai melakukan pembersihan akses jalan agar mobilitas bantuan dan aktivitas warga kembali lancar.

Disperkim bersama BPBD, Koramil, Kecamatan Gunungpati, dan Kelurahan Sukorejo juga melakukan perbaikan atap bangunan penampungan sementara guna meningkatkan kenyamanan warga selama masa tanggap darurat.

Di saat bersamaan, dapur umum yang dikelola ibu-ibu PKK Kelurahan Sukorejo terus aktif menyediakan kebutuhan konsumsi harian bagi warga terdampak.

BPBD Kota Semarang turut menyalurkan bantuan darurat berupa paket sembako untuk dapur umum, selimut, matras, dan terpal. Dinas Sosial juga bergerak cepat menambah kebutuhan pengungsi, termasuk pengadaan kasur lipat.

Tidak berhenti pada penanganan darurat, Pemkot Semarang juga mulai masuk pada tahap pemulihan lingkungan. Disperkim telah menyusun rencana teknis dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur terdampak, mulai dari pavingisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase, instalasi penerangan dan listrik, sanitasi air bersih, hingga pembenahan fasilitas penampungan sementara.

Progres penanganan kembali menunjukkan perkembangan signifikan pada Kamis (7/5). Material pembangunan mulai dikirim ke lokasi dan pengerjaan akses jalan terus dikebut untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak. Instalasi lampu dan jaringan listrik di area penampungan sementara juga telah selesai dikerjakan dan kini sudah dapat dimanfaatkan warga.

Selain itu, Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan tambahan berupa sepuluh kasur lipat dan dua dos makanan siap saji guna mendukung kebutuhan warga di pengungsian.

Agustina mengapresiasi kekompakan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan longsor Kalialang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat wilayah, relawan, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan.

“Saya melihat semua bergerak bersama. OPD turun cepat, masyarakat saling membantu, relawan dan aparat wilayah juga terus siaga. Inilah kekuatan gotong royong Kota Semarang dalam menghadapi bencana,” kata Agustina.

Pemerintah Kota Semarang memastikan penanganan dan pendampingan terhadap warga terdampak akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar pulih. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah rawan longsor.

Tak Perlu Antre, Warga Semarang Kini Bisa Akses 20 Layanan Publik Cukup Lewat Satu Aplikasi

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memperkuat transformasi layanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Semarang Dalam Genggaman Saya” (SDGs), yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Melalui platform terintegrasi ini, sedikitnya 20 layanan publik kini dapat diakses dalam satu aplikasi, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga pengaduan masyarakat.

Agustina menegaskan bahwa kehadiran aplikasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih praktis, cepat, dan efisien.

“Sekarang masyarakat tidak perlu lagi datang ke banyak kantor hanya untuk mengurus layanan yang berbeda. Cukup satu aplikasi, semua bisa diakses dari mana saja,” ujar Agustina belum lama ini.

Layanan kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, hingga perpindahan penduduk kini dapat diurus secara digital. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan kesehatan melalui Puskesmas dan rumah sakit, memanfaatkan transportasi publik Trans Semarang, hingga melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara lebih mudah.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga dilengkapi fitur identitas digital yang memungkinkan masyarakat menyimpan berbagai kartu penting dalam satu sistem, sehingga lebih praktis dan efisien tanpa harus membawa banyak dokumen fisik.

“Dari sisi informasi, warga dapat memantau harga pasar, kondisi kota melalui Pantau Semar, hingga memperoleh informasi banjir dan agenda kegiatan Kota Semarang secara real time,” lanjut Wali Kota Agustina.

Sementara itu, melalui fitur Lapor Semar, masyarakat juga dapat menyampaikan aduan dan aspirasi secara langsung yang akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik.

Warga Kota Semarang sudah dapat mengunduh aplikasi “Semarang Dalam Genggaman Saya” melalui Google Play Store pada tautan berikut: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.semarang.superapp

Dengan kemudahan ini, Pemerintah Kota Semarang mendorong masyarakat untuk memaanfaatkan layanan digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Di Tengah Duka Longsor Kalialang, Wali Kota Agustina Hadir Pastikan Warga Terlindungi

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, turun langsung meninjau lokasi tanah longsor di Kalialang, Kecamatan Gunungpati, Selasa (5/5/2026).

Di tengah situasi yang penuh kekhawatiran, kehadiran wali kota menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah warga yang terdampak.

Agustina menyapa warga, mendengarkan cerita mereka, sekaligus memastikan bahwa penanganan berjalan cepat dan tidak ada kebutuhan yang terabaikan. Bagi Agustina, keselamatan warga bukan sekadar prioritas, tetapi hal yang harus dijaga tanpa kompromi.

“Yang paling penting saat ini warga dalam kondisi aman. Kami tidak ingin penanganan ini berlarut. Apa yang bisa dilakukan di tingkat kota, langsung kami kerjakan agar warga tidak harus menunggu,” ujarnya dengan tegas namun penuh empati.

Sebanyak 4 kepala keluarga atau 11 jiwa terdampak dalam peristiwa ini. Mereka telah mengungsi ke tempat yang lebih aman secara bertahap sejak awal Mei, setelah pergerakan tanah mulai mengancam rumah tinggal mereka.

Pemerintah Kota Semarang pun bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi. Mulai dari logistik harian hingga akses air bersih, semuanya diupayakan agar warga tetap bisa menjalani aktivitas dengan layak meski dalam keterbatasan.

Agustina juga meminta jajarannya menyiapkan lokasi pengungsian yang aman dan nyaman dengan memanfaatkan fasilitas di sekitar, sehingga warga tidak merasa sendirian menghadapi situasi ini.

Di sisi lain, koordinasi dengan berbagai pihak terus diperkuat, termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, mengingat lokasi berada di kawasan Daerah Aliran Sungai yang membutuhkan penanganan lintas kewenangan.

Tak hanya fokus pada kondisi darurat, Pemkot Semarang juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang. Penguatan struktur tanah seperti talud atau bronjong akan diusulkan di titik-titik rawan untuk mencegah longsor susulan dan memberikan rasa aman bagi warga ke depan.

Seluruh perangkat daerah pun diminta tetap siaga dan terus memantau perkembangan di lapangan.

“Keselamatan warga adalah yang utama. Kami ingin memastikan mereka merasa aman, kebutuhan terpenuhi, dan ada kepastian bahwa penanganan ini terus berjalan,” pungkas Agustina.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Sabar Wahyudi menyampaikan bahwa warga terdampak telah diungsikan secara bertahap setelah kondisi memburuk.

“Setelah kejadian itu, warga yang terdampak langsung kami ungsikan satu per satu. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” jelasnya.

Melalui Satpol PP Goes to School, Pemkot Semarang Hadir Ciptakan Generasi Sehat dan Berkarakter

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan berkarakter melalui penguatan edukasi langsung ke sekolah-sekolah. 

Hal ini disampaikan Iswar saat menghadiri kegiatan Satpol PP Goes to School dalam rangka Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMP Negeri 11 Semarang, Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Iswar menekankan bahwa kehadiran jajaran Pemkot Semarang, khususnya Satpol PP, berperan sebagai pamong yang membimbing masyarakat.

Program edukasi ke sekolah-sekolah ini bertujuan memastikan anak-anak Kota Semarang siap menghadapi tantangan masa depan dengan kondisi fisik dan mental yang prima.

“Saya melihat anak-anak SMP 11 memiliki komitmen tinggi untuk menjadi generasi Kota Semarang yang berkarakter. Hari ini tema kita adalah bebas rokok, karena kita ingin memastikan kalian semua sehat untuk menerima estafet kepemimpinan bangsa,” ujar Iswar di hadapan para siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Iswar juga mengajak para siswa untuk berani tampil berbeda dengan tidak mengikuti kebiasaan merokok, serta fokus mengejar cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. “Siapa yang ingin membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045? Jika kalian semangat hari ini, besok kalian akan sukses. Saya berdoa, semoga di antara kalian ada yang menjadi Menteri di masa depan,” tambahnya menyemangati para siswa.

Selain sebagai bentuk edukasi karakter, kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mewajibkan tempat belajar-mengajar seperti sekolah menjadi area bebas asap rokok. Pemkot Semarang berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan sosialisasi ini ke sekolah lainnya.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini juga dihadiri Kepala Satpol PP Kota Semarang beserta jajaran Forkopimcam Gajahmungkur, termasuk unsur kecamatan dan kelurahan, guna memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di wilayah.

Pemkot Semarang Pecahkan Rekor Dunia MURI, 10.052 Lumpia Gratis Dibagikan Pada Hari Jadi Ke-479

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang kembali menorehkan prestasi membanggakan pada momentum Hari Jadi ke-479 Kota Semarang.

Melalui gelaran Lumpiavaganza, Pemkot Semarang resmi memecahkan Rekor Dunia MURI dengan membagikan 10.052 lumpia gratis kepada masyarakat di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Minggu (3/5/2026).

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh pihak MURI kepada Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, setelah dilakukan verifikasi faktual di lokasi. Capaian ini bahkan melampaui target awal 10.000 porsi.

Ketua MURI Semarang, Ari Andriyani, menegaskan bahwa jumlah tersebut telah terverifikasi secara resmi.

“Dari usulan 10.000 porsi, setelah verifikasi di lapangan tercatat 10.052 lumpia dibagikan kepada masyarakat melalui mekanisme penukaran botol plastik,” jelasnya.

Tak sekadar memecahkan rekor, MURI menilai program ini memiliki nilai lebih karena menggabungkan pelestarian kuliner khas Semarang dengan edukasi lingkungan. Lumpia dinilai sebagai simbol kuat akulturasi budaya yang hidup di Kota Semarang.

“Lumpia bukan sekadar makanan, tetapi simbol kebhinekaan dan harmoni budaya. Karena nilai tersebut, prakarsa ini tidak hanya dicatat sebagai rekor nasional, tetapi dikukuhkan sebagai rekor dunia,” tegas Ari.

Ribuan warga yang memadati kawasan Simpang Lima menjadi saksi kemeriahan sekaligus kebanggaan atas capaian tersebut. Program penukaran botol plastik dengan lumpia juga menjadi bukti nyata komitmen Pemkot dalam membangun kesadaran lingkungan melalui pendekatan kreatif.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil kolaborasi besar antara pemerintah dan masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang kebanggaan warga Semarang terhadap identitas kotanya. Lumpia adalah warisan budaya yang kita angkat bersama hingga diakui dunia,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk 33 pelaku UMKM lumpia yang turut berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada MURI dan seluruh masyarakat Kota Semarang. Rekor dunia ini menjadi kado istimewa untuk Hari Jadi ke-479 Kota Semarang,” pungkas Agustina.

Melalui capaian ini, Pemkot Semarang semakin memperkuat positioning kota sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan kuliner, sekaligus menunjukkan bahwa inovasi daerah mampu menembus panggung global.