SEMARANG (lensasemarang.com) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Wilayah yang salah satu agendanya merumuskan strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran di provinsi setempat.
Rakerwil DPW PKS Jateng berlangsung di Kota Semarang pada Minggu (30/11/2025) yang diawali dengan kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti oleh 1.000 kader PKS se-Jateng.
Ketua DPW PKS Jawa Tengah Hadi Santoso menekankan bahwa Rakerwil kali ini dirancang bukan sekadar rutinitas organisasi tahunan, tapi menjadi momentum krusial untuk melakukan perubahan fundamental, baik dari sisi pola pikir maupun cara kerja kader di lapangan.
Menurut dia, visi besar mengejar 18 kursi DPRD Jawa Tengah didasarkan pada empat landasan kuat, yakni program amanah Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), visi kesepakatan Musyawarah Wilayah (Muswil), data aktual survei elektabilitas, serta hasil analisis sensus anggota pelopor.
“Rakerwil ini bukan acara formalitas saja, bukan sekadar rapat koordinasi, tapi keluarnya bersama nanti punya agenda kerja yang akan kita laksanakan lima tahun ke depan. Pada saat rapat koordinasi ini, kita ingin melakukan perubahan fundamental yakni mindset dan cara kerja,”kata Hadi Santoso di hadapan para peserta.
Tak hanya fokus pada strategi pemenangan elektoral, sorotan utama dalam Rakerwil ini justru tertuju pada isu kerakyatan, khususnya problem kemiskinan dan ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan serius di Jawa Tengah.
Hadi memaparkan data per Maret 2025 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 9,48 persen atau setara dengan 3,37 juta jiwa.
Meskipun angka ini turun dari 9,58 persen pada September 2024, PKS menilai penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk mengejar target pembangunan daerah.
“Angka 9,48 persen kemiskinan turun dari 9,58 persen, turun sekitar 30 ribu jiwa. Padahal target Jawa Tengah turun ke angka 7 persen, jadi masih ada pekerjaan rumah sebesar 2 persen lagi yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, data per Agustus 2025 mencatat jumlah pengangguran di Jawa Tengah sebanyak 1,04 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,66 persen. Angka ini membaik jika dibandingkan periode Agustus 2024 yang berada di level 4,78 persen.
Merespons dinamika sosial tersebut, PKS berkomitmen menjalankan delapan program unggulan DPP sebagai solusi konkret, yang meliputi Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Gerakan Ekonomi Mandiri (GEMA), Sekolah Kader Patriot Indonesia (SAKTI), JOIN PKS, Akademi Pemimpin Indonesia (API), Transformasi Digital PKS (TOTAL-PKS), Advokasi Kebijakan untuk Rakyat (AKAR), dan Jaring Wakil Rakyat (JAWARA).
Kepedulian partai terhadap kondisi masyarakat juga dibuktikan melalui aksi nyata dalam respon kebencanaan. Hadi menyebutkan bahwa struktur partai telah turun tangan membantu penanganan bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti di Banjarnegara dan Cilacap.
“Langkah ini menegaskan posisi PKS yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian elektoral, tetapi juga hadir sebagai pelayan rakyat yang responsif terhadap kondisi sosial dan kebencanaan di daerah,” kata Hadi.
