SEMARANG (lensasemarang.com) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI bertema “Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan” pada Rabu (20/11).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antara legislatif dan BPN dalam meningkatkan tata kelola penerimaan negara serta memastikan pelayanan pertanahan yang lebih transparan, profesional, dan berkeadilan.

Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, bersama sejumlah anggota dari berbagai fraksi dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum evaluasi untuk semakin memperkuat integritas tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

Dalam pemaparannya, Lampri memaparkan delapan program prioritas Kanwil BPN Jawa Tengah yang tengah dijalankan untuk mendukung kebijakan nasional Kementerian ATR/BPN, yaitu memaksimalkan realisasi anggaran, percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), percepatan sertifikasi tanah wakaf, mewujudkan kabupaten/kota lengkap.

Kemudian, peningkatan pelayanan prioritas, implementasi strategi komunikasi (Strakom), pengadaan tanah, dan pembangunan Zona Integritas

Menurutnya, seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat akuntabilitas, memperluas digitalisasi layanan, serta memastikan target PNBP dicapai secara terukur dan berintegritas.

Dalam sesi dialog, Aria Bima memberikan penekanan terkait pentingnya pengawasan PNBP tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga pada rasa keadilan publik.

“Untuk PNBP, harapannya bagi Jawa Tengah bukan hanya resmi dalam laporan keuangan, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat ketika berurusan dengan kantor pertanahan. Masyarakat harus pulang dengan perasaan ‘dilayani’, bukan dipersulit,” tegasnya.

Ia juga mendorong jajaran BPN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus membuka ruang diskusi internal dan bersama para pemangku kepentingan.

“Kami harap Kakanwil dan para Kepala Kantor Pertanahan terus mengadakan diskusi-diskusi. Melalui pertemuan seperti ini, banyak hal dapat kita ambil untuk menjadi langkah perbaikan yang konkret dan terukur,” ujarnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan hubungan kerja antara Komisi II DPR RI dan BPN semakin solid dalam merumuskan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pertanahan.

Penguatan integritas, digitalisasi layanan, dan optimalisasi pengawasan internal menjadi fokus utama dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengajak para guru dan sekolah di Kabupaten Batang untuk menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter “Batang Rewind” sebagai sarana edukasi sejarah bagi para pelajar.

“Film ini bukan hanya sekadar karya, tetapi mengandung banyak muatan edukasi untuk generasi muda tentang pentingnya sejarah. Saya sangat mengapresiasi upaya ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, khususnya pelajar, tentang sejarah Kabupaten Batang,” kata Saleh.

Hal itu disampaikan Saleh usai menghadiri launching film dokumenter tersebut yang digarap komunitas Pegiat Literasi Batang, di Aula Kabupaten Batang, beberapa waktu lalu.

Film dokumenter bertajuk “Batang Rewind” ini merupakan produksi kedua komunitas tersebut, setelah sebelumnya merilis film dokumenter “Mencari Jejak Mbah Rifaiyah”. Film dapat diakses secara gratis melalui kanal YouTube Pegiat Literasi Batang.

Saleh berharap, sekolah-sekolah di Batang dapat memanfaatkan film ini sebagai media pembelajaran alternatif.

“Saya berharap film ini dapat disebarkan ke sekolah-sekolah dan ditonton oleh anak-anak. Guru-guru bisa mengajak siswa untuk nonton bareng sebagai bagian dari pembelajaran sejarah lokal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Saleh juga menyampaikan kesimpulan penting yang diperoleh sepanjang proses pembuatan film dokumenter tersebut. Menurutnya, kekayaan sejarah Kabupaten Batang perlu difasilitasi dengan keberadaan museum khusus.

“Kami menyadari bahwa Kabupaten Batang sudah pantas memiliki Museum Batang untuk menyimpan, melestarikan, dan merawat peninggalan sejarah yang sangat banyak dan beragam,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa penanganan korban bencana di Jateng harus dilakukan secara tuntas dan jangan sampai ada warga yang terlantar.

Hal ini disampaikan Saleh menanggapi beberapa kejadian bencana di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara beberapa waktu lalu.

Saleh menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD serta seluruh elemen terkait telah bergerak cepat dalam melakukan penanganan tanggap darurat.

Upaya tersebut mencakup evakuasi warga terdampak, pembukaan posko pengungsian, penyediaan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar.

Menurut dia, pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan kerusakan serta memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kami di DPRD juga melakukan monitoring langsung dan siap mendukung percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi melalui dukungan anggaran dan kebijakan,” ujar Saleh.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun masyarakat yang tangguh bencana. Menurutnya, konsep tangguh bencana adalah kondisi ketika masyarakat mampu mengenali risiko, mengurangi dampak, serta cepat bangkit setelah terjadi bencana.

Ia menegaskan bahwa ketangguhan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan mulai dari tingkat keluarga, desa, hingga pemerintah daerah dan pusat.

“Masyarakat yang tangguh harus memiliki kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta jejaring sosial yang kuat,” katanya.

Dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana, Saleh mengungkapkan beberapa hambatan yang masih ditemui di lapangan, antara lain tingkat kesadaran dan edukasi kesiapsiagaan yang masih beragam, tata ruang yang belum sepenuhnya berbasis mitigasi, keterbatasan sistem peringatan dini di wilayah rawan, hoaks dan disinformasi yang memperlambat respon dan koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat secara sistematis.

Tantangan-tantangan tersebut harus diatasi melalui upaya bersama dan perencanaan jangka panjang.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan risiko, pembersihan serta normalisasi sungai dan saluran air, simulasi kebencanaan di sekolah, desa, dan wilayah rawan, peningkatan kapasitas relawan dan aparatur desa dan penguatan regulasi dan anggaran kebencanaan berbasis kebutuhan wilayah

Saleh menyebut langkah-langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi kerugian dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Terkait penanggulangan bencana, Saleh menegaskan bahwa sinergi antarpihak sangat penting. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa harus terhubung dalam sistem informasi dan koordinasi yang baik.

Selain itu, komunitas relawan, perguruan tinggi, media, dan sektor swasta juga harus menjadi bagian dari ekosistem penanggulangan bencana.

Saleh menyatakan bahwa edukasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan media yang dekat dengan masyarakat, seperti sekolah, rumah ibadah, radio komunitas, media sosial, hingga pelatihan di desa. Informasi yang diberikan harus sederhana, aplikatif, dan mudah dipahami.

Ia juga mengingatkan bahaya hoaks yang sering muncul saat bencana. Menurutnya, disinformasi dapat memperburuk keadaan dan membuat penanganan menjadi lambat.

“Masyarakat harus mengutamakan informasi resmi dari BPBD atau BNPB. Media perlu memperkuat cek fakta, dan pemerintah harus mempercepat arus informasi resmi. Pelaku penyebaran hoaks harus ditindak tegas demi keselamatan publik,” tegasnya.

Mohammad Saleh mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk selalu waspada, menjaga lingkungan, saling peduli, serta aktif mengikuti pelatihan kebencanaan.

“Semoga dengan semangat Sinergi Bersama Bangun Jateng Tangguh Bencana, Jawa Tengah menjadi daerah yang lebih aman, resilien, dan kuat menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kematian Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang ditemukan twas usai diculik oleh ayah tirinya delapan bulan lalu.

Menurut dia, kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi tanggung jawab negara yang wajib menjamin perlindungan anak.

“Karena hal-hal seperti ini memang bukan hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga, atau sekolah, juga merupakan tanggung jawab dari negara. Karenanya kami meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa menindaklanjuti hal ini secara serius,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025). 

Politikus PDI-P ini menilai kasus pembunuhan terhadap Alvaro menambah daftar kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian serius nasional.

“Kami sangat prihatin dan turut berbelasungkawa. Tentu saja, ini merupakan, sudah merupakan darurat, situasi darurat yang memang harus ditanggapi secara saksama,” ujar Puan. 

Menurut dia, pimpinan DPR akan meminta komisi terkait memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Evaluasi sistem perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan akan menjadi fokus pembahasan.

“Dan di DPR, kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi. Dan bisa dilakukan tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya,” kata Puan.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jateng Muhammad Saleh mengajak masyarakat terus menggelorakan hidup sehat, salah satunya Lewat Yellow Fun Walk di halaman kantor DPD Partai Golkar Jawa Tengah di Jalan Kyai Saleh Kota Semarang, Minggu pagi (23/11/2025) yang diikuti ratusan masyarakat bersama para kader Partai Golkar.

Mengusung tema “Langkah Sehat Hati Ceria, Bareng Golkar Kita Bahagia”, agenda jalan sehat ini digelar untuk memperingati HUT ke-61 Partai Golkar serta sebagai ajang rekreasi sekaligus kampanye hidup sehat. 

Sejak pukul 06.00 WIB, para peserta tampak antusias bersiap menempuh rute yang dimulai dari Jalan Kyai Saleh, kemudian melintasi Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, kawasan Simpang Lima, Jalan Pandanaran, hingga Jalan Bergota, sebelum kembali ke titik pemberangkatan. 

Sekarang keinginan masyarakat untuk hidup sehat kan luar biasa. Ada fun run, fun walk, saya kira ini budaya sehat yang bagus, gerakan masyarakat sehat ini juga untuk mendukung program pemerintah untuk hidup sehat,” katanya.

Mohammad Saleh yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Jateng, mengatakan bersama kader dan masyarakat, kompak mengenakan kaus kuning. Suasana hangat dan penuh keceriaan terlihat sepanjang acara jalan sehat.

Saleh mengatakan, meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga santai serta pentingnya menerapkan hidup sehat menjadi dorongan utama pelaksanaan kegiatan Yellow Fun Walk ini.

Yellow Fun Walk sendiri dimeriahkan dengan berbagai acara. Seperti senam zumba yang dipandu instruktur Zin Toffa, musik dan hiburan, serta undian doorprize bagi peserta. Selain itu juga ada bazar produk UMKM dan kuliner lokal. 

Saleh menekankan, partainya terus berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mempersiapkan Pemilu berikutnya. Hal ini dilakukan dengan beragam kegiatan di bidang keagamaan, sosial, kesehatan, dan lingkungan hidup. 

“Setiap Musda kita pun ke pondok-pondok pesantren, kita bertemu dengan kiai dan ulama. Tujuan kita adalah silaturahmi dan kedua agar masyarakat tahu bahwa Golkar ini ada kegiatan yang sifatnya langsung menyentuh kepada masyarakat,” ujarnya.