JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Puan menegaskan bahwa keberadaan TNI merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan rakyat hidup dalam rasa aman, damai, dan bermartabat.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” kata Puan, Minggu (4/10/2025).

TNI menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Minggu (5/10). HUT ke-80 TNI ini mengangkat tema ‘TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju’.

Sebanyak 133.000 personel TNI dilibatkan dalam dalam acara puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang digelar di silang Monas hari ini. Selain 133.000 personel TNI, 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) juga diturunkan untuk parade, defile, dan demonstrasi keterampilan prajurit dari matra darat, laut, dan udara.

Puan menyebut bahwa delapan dekade pengabdian TNI mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam membangun pertahanan yang lahir dari rakyat dan berjuang untuk rakyat.

“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kompetisi geopolitik, ancaman keamanan non-tradisional, hingga disrupsi teknologi dan informasi, peran TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Karenanya, dalam momentum peringatan HUT ke-80 TNI, Puan kembali mengingatkan agar TNI mampu meningkatkan kekuatan teknologi di era perkembangan zaman ini. Apalagi ancaman serangan siber menjadi ancaman baru pertahanan Indonesia.

Menurut Puan, pembangunan pertahanan siber harus menjadi atensi TNI. Ia juga menekankan bahwa TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan strategi menghadapi tantangan global yang disertai dengan inovasi sehingga menjadi tentara modern dan profesional.

“TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber. Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” terang Puan.

“Tentunya, alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, ‘TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju’ mengandung pesan strategis bahwa kekuatan pertahanan tidak semata ditentukan oleh jumlah personel atau modernitas alutsista, melainkan oleh kemampuan TNI beradaptasi terhadap tantangan zaman, membangun profesionalisme, dan menjaga kepercayaan rakyat.

“TNI yang profesional dan berkarakter rakyat adalah jaminan bagi tegaknya demokrasi dan kemandirian bangsa,” tegas Puan.

Dalam konteks ini, cucu Proklamator RI Sukarno itu menilai penting bagi Pemerintah untuk terus memastikan kebijakan pertahanan nasional berjalan berkesinambungan. Selain itu, kata Puan, berbasis riset, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.

“Penguatan industri pertahanan dalam negeri, kemandirian alutsista, dan peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas yang nyata, bukan hanya slogan,” ujar mantan Menko PMK tersebut.

Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPR RI disebut Puan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan politik dan kebijakan terhadap modernisasi TNI secara transparan dan akuntabel.

“Penguatan TNI tidak boleh dilepaskan dari misi utama pertahanan rakyat semesta, memastikan setiap kebijakan pertahanan memberi dampak langsung terhadap rasa aman dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri,” pesan Puan.

Puan meminta agar peringatan HUT ke-80 TNI tidak menjadi hanya perayaan seremonial, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kolektif bangsa dalam menjaga kedaulatan dan martabat negara.

“TNI telah membuktikan bahwa loyalitas terhadap rakyat dan konstitusi adalah kekuatan sejatinya,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Ke depan, tambah Puan, kolaborasi erat antara TNI, Pemerintah, dan DPR RI harus menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan maju di tengah percaturan global.

“Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-80. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju Demi Kedaulatan dan Kepentingan Bangsa,” tutup Puan.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, sebelum dewan memasuki masa reses. Dalam kesempatan itu, Puan mengungkap sejumlah isu yang menjadi perhatian khusus DPR mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penyelesaian konflik agraria.

Penutupan Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPR digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Selain melaporkan kinerja legislasi dan penganggaran yang telah dilakukan DPR dalam masa sidang ini, Puan juga menyampaikan fungsi pengawasan DPR yang diarahkan pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

“Antara lain perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah,” kata Puan dalam pidato penutupan masa sidang DPR.

Puan mengungkap, DPR juga melakukan pengawasan pada evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan, dan pembentukan Satgas Judi Online.

“(Kemudian) penyelesaian konflik agraria, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta dan kenaikan harga beras, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” sebutnya.

“Penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat, serta penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan,” lanjut Puan.

Berbagai persoalan ini telah menjadi pembahasan DPR dalam berbagai kegiatan alat kelengkapan dewan, termasuk rapat kerja di komisi-komisi terkait bersama Pemerintah. Puan mengingatkan agar Pemerintah menindaklanjuti hasil dalam rapat-rapat kerja di DPR.  

“Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Rapat Kerja dengan DPR RI,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

Pada Masa Persidangan ini, DPR juga telah menetapkan Kementerian Haji dan Umrah menjadi Mitra Kerja Komisi VIII. Selain itu, DPR telah melakukan pemberian persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan dan/atau pemilihan pejabat publik dan nonpejabat publik.

Seperti Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, Hakim Agung dan Hakim ad hoc Mahkamah Agung, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Indonesia; dan Pemberian kewarganegaraan kepada atlet sepak bola dan atlet hoki es.

“Dalam pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI menghadiri berbagai kegiatan dalam rangkaian penguatan diplomasi global. Selain kegiatan multilateral, DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara sahabat,” ungkap Puan.

Pertemuan bilateral pada masa persidangan ini dilakukan DPR dengan parlemen Selandia Baru, Rusia, Rumania, Malaysia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok. Puan pun menyebut DPR juga telah menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste dan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam.

“Delegasi DPR RI juga menghadiri undangan kenegaraan ke Meksiko, Papua Nugini, dan Kuba,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Rapat Paripurna ini merupakan agenda kedua usai Rapat Paripurna Khusus Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang diselenggarakan sekaligus untuk memperingati HUT ke-80 DPR RI.

Di Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, DPR juga mengesahkan tim Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria. Pansus tersebut dibuat menyusul banyaknya kasus Konflik Agraria yang merugikan masyarakat.

DPR hari ini pun mengesahkan sejumlah undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition, dan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU ini mengatur perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik (BP BUMN).

Selain itu, Rapat Paripurna DPR juga mengesahkan UU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta pengesahan dua Rancangan UU sebagai inisiatif DPR.

Adapun dua RUU yang disahkan sebagai RUU usul DPR itu adalah RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), serta RUU tentang Statistik.

Kemudian agenda lainnya pada rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 adalah penetapan Mitra Kerja Kementerian Haji dan Umrah. DPR memutuskan Kementerian Haji dan Umrah bermitra dengan Komisi VIII yang membidangi soal urusan agama.

Puan kemudian menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional mewujudkan kedaulatan rakyat. DPR akan memasuki masa reses mulai tanggal 3 Oktober sampai 3 November 2025.

Masa reses merupakan masa di mana anggota dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja (kunker). Kunjungan kerja ini dapat dilakukan oleh anggota dewan perseorangan maupun secara berkelompok atau kunker komisi.

“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat,” tutup Puan.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Usai melaporkan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam Rapat Paripurna khusus, Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR. Ia pun mengajak semua pihak untuk terus bermawas diri dan melakukan perbaikan, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Rapat ini merupakan agenda kedua usai Rapat Paripurna Khusus Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang diselenggarakan sekaligus untuk memperingati HUT ke-80 DPR RI.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir pula dua Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna tersebut, yang kemudian diakhiri dengan pidato penutup masa sidang DPR oleh Puan.

“Masa persidangan ini diawali dengan peringatan 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pengingat akan pengorbanan, perjuangan, dan cita-cita luhur bangsa. Namun, tidak lama berselang setelah itu, kita juga menyaksikan wajah lain dari memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan,” kata Puan mengawali pidatonya.

“Ketika demonstrasi yang berujung anarkis, kerusuhan, dan runtuhnya rasa kemanusiaan akibat hasutan yang menyesatkan, menebar provokasi, membenarkan kekerasan dilakukan, dan dianggap wajar oleh sebagian pihak,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Menurut Puan, hal tersebut merupakan dinamika perjalanan bangsa yang menuntut kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Tidak ada pihak yang mutlak benar atau paling bersalah. Kita semua, termasuk DPR RI dan Pemerintah, harus bercermin dan memperbaiki diri,” tegas Puan.

“Sebab apa yang telah terjadi merupakan isyarat yang sangat penting bahwa ada yang belum kita jalankan dengan baik, bahwa ada yang salah dan harus kita perbaiki bersama,” lanjutnya.

Puan menyatakan, sudah menjadi tugas bersama seluruh anak bangsa dan komponen bangsa untuk menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran untuk lebih mawas diri. Hal ini diperlukan agar persatuan bangsa tetap terjaga, martabat kemanusiaan ditegakkan, dan Indonesia terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih baik.   “Kemerdekaan, pada hakekatnya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapat tempat dalam perjalanan menuju Indonesia yang tenteram, adil, dan makmur,” sebut Puan.

Dalam menjawab berbagai tantangan dalam membangun Indonesia, DPR bersama Pemerintah disebut terus berupaya memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Puan kemudian mengungkap apa saja yang telah dilakukan DPR dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya. Dalam bidang legislasi, DPR dan Pemerintah pada masa persidangan ini telah menyetujui 6 (enam) Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan 2 (dua) Rancangan Undang Undang sebagai Usul DPR RI.

DPR bersama dengan Pemerintah juga akan melanjutkan pembahasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang lainnya yang saat ini masih berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.  

“DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI juga telah menyetujui Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 dan menetapkan Prolegnas Prioritas Tahun 2026,” jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR RI bersama Pemerintah pada masa persidangan ini telah menuntaskan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN) 2026.

“APBN bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mensejahterakan rakyat. Kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” paparnya.

Puan menegaskan, telah menjadi komitmen Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2026 untuk dapat mengentaskan kemiskinan, membangun sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja, menyejahterakan petani, nelayan, buruh, serta meningkatkan penghasilan rakyat, dan membangun seluruh wilayah Indonesia.  

“Pemerintah berkewajiban melaksanakan APBN dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, memenuhi rasa keadilan dan memperhatikan kepatutan,” pesan Puan.

Selain pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR RI, Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan sejumlah undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition.

Dalam rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, DPR pun resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU ini mengatur perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik (BP BUMN).

Rapat Paripurna DPR hari ini juga mengesahkan UU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta pengesahan dua Rancangan UU sebagai inisiatif DPR.

Adapun dua RUU yang disahkan sebagai RUU usul DPR itu adalah RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), serta RUU tentang Statistik.

Kemudian agenda lainnya pada rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 adalah penetapan Mitra Kerja Kementerian Haji dan Umrah. DPR memutuskan Kementerian Haji dan Umrah bermitra dengan Komisi VIII yang membidangi soal urusan agama.

Di Rapat Paripurna hari ini, DPR juga mengesahkan tim Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria. Pansus tersebut dibuat menyusul banyaknya kasus Konflik Agraria yang merugikan masyarakat.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani menegaskan bahwa anggota DPR RI harus berani menjawab kritik dari masyarakat, baik yang bernada halus maupun kasar dengan membuktikan kerja nyata.

Puan pun meminta maaf jika kinerja dewan yang bekerja selama satu tahun sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu, belum sempurna.

Hal tersebut dinyatakan Puan saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna khusus yang digelar di di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Adapun paripurna khusus ini diadakan sekaligus untuk memperingati HUT ke-80 DPR RI.

Puan mengatakan bahwa sejarah tidak mencatat jumlah undang-undang yang disahkan DPR, ataupun besarnya anggaran yang dikelola parlemen. Tetapi sejarah akan mencatat kinerja-kinerja DPR yang pro-rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

“Sejarah tidak akan mencatat hanya pada berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, atau seberapa besar anggaran yang kita kelola, melainkan: apakah setiap keputusan DPR RI benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat, apakah hidup rakyat lebih mudah dan nyaman,” kata Puan saat menyampaikan laporan kinerja tahunan DPR.

“Kita semua yang duduk di ruangan ini adalah wakil rakyat yang menjadi bagian dari rakyat itu sendiri. Kita lahir dari rakyat, kita hadir untuk rakyat, dan harus kembali ke rakyat,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

Puan juga mengingatkan bahwa amanat yang diemban anggota DPR bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang menuntut dedikasi untuk bekerja bagi kepentingan rakyat. Ia menegaskan agar anggota DPR jangan alergi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat.

“Kritik rakyat bisa datang dengan berbagai cara, halus, keras, bahkan kasar. Kritik rakyat kepada DPR RI bisa disampaikan melalui berbagai bentuk seperti demonstrasi di depan Gedung DPR RI, demonstrasi di pelosok daerah, ataupun melalui berbagai postingan di platform platform media sosial,” tutur Puan.

Apapun cara dan bentuknya, kata Puan, DPR disebut harus tetap harus mendengarnya sebagai suara rakyat.

“DPR RI harus menjawabnya dengan kerja nyata. Kita harus selalu mawas diri. DPR RI harus berani mendengar, berani di kritik, dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasinya, sehingga harapan dan keyakinan rakyat tetap tumbuh dan mengakar,” tegas cucu Bung Karno itu.

Puan juga menyebut seharusnya anggota dewan-lah yang lebih banyak memberikan waktu bagi rakyat yang diwakilinya.

“Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita, apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri,” pesan Puan.

“Sebagai wakil rakyat, kita berkewajiban menyediakan waktu, tenaga, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI,” lanjutnya.

Puan pun mengatakan tanggung jawab DPR bukan hanya pada hari ini, tetapi juga pada masa depan bangsa dan negara.

“Kebijakan Negara yang kita ambil pada hari ini, akan menentukan masa depan bangsa dan negara,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK tersebut lantas kembali menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia apabila belum bekerja dengan sempurna. Dalam beberapa kali kesempatan, Puan juga telah meminta maaf atas kekurangan DPR bila dianggap belum optimal dalam bekerja.

Puan memastikan, kritik yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk DPR bertransformasi.

“Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna,” ucapnya.

“Kami akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong bagi kami menyempurnakan diri dan bertransformasi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat,” imbuh Puan.

Menurut Puan, transformasi DPR hanya akan dapat berjalan apabila seluruh anggota DPR RI dari 8 fraksi yang ada di Parlemen, ikut mengambil peran dan tanggung jawab, bergotong royong, kerjasama dan mengambil langkah nyata yang dapat dilakukan bersama tanpa harus menunggu orang lain.

“Kita sendirilah yang melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik, bukan orang lain. Transformasi DPR RI akan menjadi nyata bila kita bertindak, Visi tanpa aksi hanyalah mimpi, tetapi aksi bersama dengan visi yang jelas, akan membawa kebaikan bagi semua,” sebutnya.

Puan mengajak seluruh anggota dewan agar memperkuat komitmen dan kerja bersama untuk mewujudkan DPR RI yang sungguh-sungguh menjadi rumah rakyat, suara rakyat, dan perjuangan kehidupan rakyat.

“Atas nama Pimpinan DPR RI, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaannya, kritik, serta dukungan yang diberikan untuk menyempurnakan pelaksanaan Kedaulatan Rakyat,” pungkas Puan.