Home Blog Page 32

Sidang Bersama DPR-DPD, Puan Maharani Singgung Kedaulatan Rakyat

JAKARTA (lensasemarang.com) – DPR RI dan DPD RI menggelar Sidang Bersama 2024 hari ini bersamaan dengan Sidang Tahunan MPR RI. Di Sidang Bersama, Puan menyampaikan pidato dan menyinggung soal kedaulatan rakyat dan semangat kebersamaan di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.

Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara.

“Hari ini, kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam hitungan hari, bangsa kita akan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Puan mengawali pidatonya.

“Delapan puluh tahun kita berdiri sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang dipersatukan oleh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebih dari itu, persatuan kita tegak karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya,” lanjutnya.

Selain Presiden Prabowo, Sidang Bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR juga turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga/instansi Negara.

Di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Ketum PKB yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kemudian, Ketum Partai Demokrat yang juga Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Imipas Agus Adrianto, Ketum PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Andi Amran Sulaiman, Menag Nazaruddun Umar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 Ma’ruf Amin.

Puan menegaskan, Pancasila bukan hanya sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ia mengingatkan bahwa mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya, bukanlah tugas yang ringan.

“Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa,” tutur cucu Proklamator RI, Sukarno itu.

Menurut Puan, kekuatan tersebut tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Di mana kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif seluruh anak bangsa.

“Seperti pepatah dalam kearifan Jawa ‘Mangan ora mangan, sing penting ngumpul’. Yang berarti mengutamakan kebersamaan dari pada mengejar kepentingan masing-masing,” ucap Puan.

Puan menyebut, jiwa sosial itulah yang membedakan kita dari bangsa lain. Kebersamaan itu, kata Puan, diperkuat dalam konstitusi, dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara. Ia menegaskan bahwa rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, rakyat berdaulat atas sumber daya alam, dan rakyat berdaulat atas budaya bangsa.

“Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara, benar-benar berpulang pada kehendak rakyat,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan menyinggung soal demokrasi nasional yang berakar kokoh pada sila keempat Pancasila, yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Puan mengatakan, sila keempat Pancasila merupakan prinsip yang membimbing seluruh anak bangsa bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat, dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, dan dilandasi musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan,” sebut Puan.

Mantan Menko PMK itu menambahkan, demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

“Demokrasi kita, bukan hanya tentang “saya”, akan tetapi tentang “kita”. Kita yang berdaulat; kita yang sejahtera; dan kita yang berkebudayaan,” tegas Puan.

Puan Maharani Sambut Ketua Parlemen ASEAN di Sidang Bersama DPR-DPD 2025

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mencuri perhatian pagi ini saat memasuki ruang Sidang Tahunan MPR 2025 dan Sidang Bersama DPR-DPD yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berbalut kebaya berwarna hijau lime yang dipadukan dengan selendang merah elegan, Puan terlihat hangat dan sigap menyambut langsung para tamu kehormatan dari negara-negara sahabat ASEAN.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara.

Beberapa di antaranya seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Wapres ke-11 Boediono, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Wamentan Sudaryono, Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

Momen menarik terjadi saat Puan menghampiri satu per satu para Ketua Parlemen ASEAN yang secara khusus diundang untuk menghadiri sidang bersama tahun ini. Para Ketua Parlemen ASEAN itu diundang secara khusus oleh Puan untuk menghadiri sidang bersama DPR-DPD.

Puan tampak memberikan sambutan hangat. Dia bersalaman dengan satu per satu Ketua Parlemen ASEAN yang hadir dan perbincangan singkat penuh keakraban menandai momen diplomatik tersebut.

Tampak hadir dalam barisan tamu kehormatan yakni Presiden AIPA sekaligus Ketua DPR Malaysia, H. E. Tan Sri Dato’ (Dr.) Johari bin Abdul, Ketua Parlemen Nasional Timor Leste, H. E. Maria Fernanda Lay.

Kemudian, Ketua Parlemen Singapura, H. E. Seah Kian Peng dan Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam E. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama antarlembaga legislatif ASEAN dan mencerminkan peran aktif Indonesia dalam mempererat diplomasi parlemen kawasan.

Sementara itu, suasana sidang Bersama DPR-DPD RI dan Sidang tahunan MPR RI tahun 2025 terasa istimewa. Sebab, sidang ini adalah momen pertama bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato dalam sidang tahunan.

Presiden Prabowo terlihat mengenakan setelan jas abu-abu dengan dasi biru muda. Turun dari mobil, Prabowo langsung disambut hangat oleh Puan.

Sejumlah pejabat juga hadir dalam sidang bersama DPR-DPD dan sidsng tahunan MPR RI di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Ketum PKB yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kemudian, Ketum Partai Demokrat yang juga Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Imipas Agus Adrianto, Ketum PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Andi Amran Sulaiman, Menag Nazaruddun Umar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Bawa Semangat Antipenjajahan, Puan Maharani Kenakan Kebaya Selendang Merah Pada Sidang Bersama DPR-DPD

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan kebaya dengan nuansa warna hijau lime dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 digelar Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara.

Beberapa di antaranya seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Wapres ke-11 Boediono, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Wamentan Sudaryono, Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

Puan tiba di Gedung Nusantara sekitar pukul 8.20 WIB dengan menumpangi mobil maung. Saat tiba di lokasi, Puan sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang datang sebagai salah satu tamu undangan. Keduanya kemudian masuk ke dalam ruangan bersamaan.

Dalam acara ini, Puan tampak anggun memakai kebaya sederhana berwarna hijau lime bermotif bunga. Penampilan Puan semakin spesial dengan paduan selendang berwarna merah.

Adapun selendang merah dipilih sebagai makna perjuangan anti-penjajah, mengingat Sidang Tahunan MPR digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI.

Puan pun memilih kain panjang Batik Tulis Pekalongan untuk bawahannya. Kain batik tersebut berbahan sutra alat tenun bukan mesin.

Yang menarik, kain pilihan Puan bermotif bunga Hokokai dengan latar tanahan motif parang, Diketahui, motif Bunga Hokokai merupakan design batik yang ada pengaruhnya saat penjajah Jepang datang ke Indonesia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD ini.

Sementara Puan akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan tamu undangan lainnya dalam Sidang Bersama DPR-DPD. Siang harinya, Puan akan memimpin rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2025-2026.

Di rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato nota keuangan serta Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pidato nota keuangan dan RAPBN 2026 itu merupakan yang pertama kali disampaikan Prabowo sejak menjabat sebagai Presiden.

Surati Sekjen PBB, Puan Maharani Minta Krisis Kemanusiaan Gaza Dihentikan

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan langkah politik dengan mengirim surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, di New York, Amerika Serikat, yang berisi desakan agar PBB menghentikan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

“Atas nama DPR RI, saya mengirim surat, mengingat krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza. Ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, kini menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman massal yang terus dilakukan Israel. Ini sudah bikin kehidupan hancur total,” tulis Puan dalam suratnya.

Menurut Puan, PBB itu lahir bukan cuma buat bikin dunia aman, tapi juga buat ngejaga warga sipil tak berdaya dari penindasan.

Langkah Puan ini sejalan sama sikap Indonesia yang selama ini vokal mendukung kemerdekaan Palestina.

Dukung Kelancaran Proyek Strategis Nasional, ATR/BPN Jateng-Kejati Teken Kerja Sama

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jateng melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai salah satu upaya mendukung kelancaran proyek strategis nasional (PSN) yang ada di provinsi setempat.

Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng Lampri mengatakan bahwa tujuan dari kerja sama ini membangun sinergisitas antarinstansi dalam penyelesaian masalah hukum agar lebih efektif terutama dalam bidang perdata dan tata usaha negara,bail dalam maupun luar pengadilan.

“Saat ini di Provinsi Jateng banyak pengadaan tanah untuk keperluan proyek jalan tol misalnya. Sehingga Kerjasama ini bagian dari Upaya agar kedepan tidak ada kesalahan dan kami memang membutuhkan pendampingan dari kejaksaan,” kata Lampri kepada awak media usai penandatanganan kerja sama di kantor Kanwil ATR/BPN Jateng, Rabu (13/8/2025).

Menurut dia, dengan pendampingan dari kejaksaan, proyek strategis nasional dapat berjalan lancar karena salah satu yang menjadi kendala yakni Ketika berhadapan dengan mafia tanah.

Termasuk, lanjut dia, salah satu dari 8 Program Kanwil ATR/BPN Provinsi Jateng yaitu penyelamatan aset karena pemulihan dan penyelamatan aset negara akan lebih optimal.

Salah satunya juga dapat membantu mengidentifikasi mana saja yang termasuk aset-aset negara yang berupa tanah.

“Pendampingan Hukum dalam Kegiatan Strategis seperti PTSL dan Program Strategis Nasional lainnya. Kami perlu pendampingan dari kejaksaan agar tidak masuk ke dalam jurang yang berbahaya,” ujarnya.

Lampri mengungkapkan, tujuan kerja sama ini adalah pencegahan dan penyelesaian masalah, dalam hal ini BPN dapat menjadi narasumber untuk pengayaan dan bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan.

“Misal di pengadilan apabila diperlukan, serta sepakat untuk saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam menentukan langkah penyelesaian,” katanya.

Kepala Kejati Jateng Hendro Dewanto menambahkan, pihaknua mengapresiasi kerja sama dan sinergitas antardua instansi di Jateng dan menyatakan siap berkolaborasi dengan BPN Jateng jika diperlukan sesuai tupoksi pihaknya.

“Niat baik ini untuk kemanfaatan masyarakat bersama. Sehingga kita akan penuh memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ATR/BPN Jateng. Silakan nanti kita bantu jika diperlukan,” katanya.

Kembali ke DPRD: Demokrasi Kok Ditarik Mundur?

Ditulis oleh Mahasiswa DIK Universitas Sahid, Edi Nurwahyu Julianto

Baru-baru ini, wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali ramai dibicarakan. Salah satu pengusungnya adalah Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang menyebut bahwa sistem pemilihan langsung dianggap boros, penuh polarisasi, dan terlalu banyak menimbulkan gesekan sosial.

Ia menyarankan agar kita mempertimbangkan lagi pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti masa lalu. Sekilas, argumen ini terdengar logis. Tapi jika dicermati lebih dalam, ini adalah bentuk mundurnya demokrasi yang sedang–dengan susah payah–kita bangun selama dua dekade terakhir.

Dalam dunia komunikasi, ada satu teori penting yang bisa membantu kita memahami situasi ini: teori komunikasi kritis, khususnya gagasan ruang publik (public sphere) dari Jürgen Habermas.

Habermas percaya bahwa demokrasi yang sehat itu lahir dari ruang publik yang bebas dan terbuka, tempat warga negara bisa saling berdiskusi secara rasional, setara, dan tanpa tekanan dari negara atau pasar.
Nah, ketika hak memilih itu dicabut dan diserahkan ke DPRD, kita sebenarnya sedang menutup ruang publik itu—menjadikannya eksklusif dan hanya bisa diakses oleh segelintir elite politik. Demokrasi berubah dari pesta rakyat menjadi pesta partai.

Mari kita jujur. Pemilihan oleh DPRD bukan cuma soal “hemat anggaran”. Kita semua tahu DPRD bukanlah institusi paling bersih di negeri ini. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), masa-masa ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD (sebelum 2005), justru jadi ladang subur praktik suap dan transaksi politik.

Siapa yang punya uang, dia yang naik. Bukan karena kompetensi, apalagi karena amanah rakyat. Sistem ini bukan cuma membuka peluang korupsi, tapi juga menutup pintu partisipasi publik secara langsung. Warga hanya bisa menonton dari luar pagar, tanpa punya suara atas siapa yang akan memimpin mereka.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Survei LSI tahun 2023 menunjukkan hanya 35 persen masyarakat yang percaya DPRD bisa memilih pemimpin daerah secara jujur dan adil. Jadi kalau kepercayaan publik saja sudah rendah, lalu mengapa kita ingin menyerahkan nasib demokrasi lokal pada lembaga yang justru tidak dipercaya publik?

Bila pemilihan oleh DPRD benar-benar diterapkan lagi, setidaknya ada empat risiko besar yang harus kita waspadai. Pertama, terputusnya hubungan langsung antara rakyat dan pemimpin. Kepala daerah tak lagi merasa berutang budi kepada rakyat, tapi kepada partai.

Kedua, meningkatnya potensi politik uang, karena kursi bisa diperjualbelikan di ruang tertutup. Ketiga, turunnya kepercayaan publik terhadap sistem politik, karena rakyat tak lagi punya peran dalam menentukan masa depan daerahnya.

Dan keempat, kuatnya cengkeraman oligarki partai, karena semua akses menuju kekuasaan hanya bisa ditempuh lewat jalur elite. Dalam situasi ini, kita perlu kembali pada prinsip awal demokrasi: rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kalau yang dikritik adalah mahalnya biaya kampanye dan maraknya politik identitas, solusinya bukan mencabut hak pilih rakyat. Solusinya adalah reformasi partai politik, pengawasan yang ketat terhadap pendanaan kampanye, serta edukasi politik kepada masyarakat. Kita juga bisa mendorong adanya sistem pemilu yang lebih adil, transparan, dan mengurangi ketergantungan calon kepala daerah pada sponsor politik.

Logika Habermas masih relevan hingga hari ini. Dalam ruang publik yang sehat, wacana politik harus dibentuk lewat argumentasi, bukan dominasi. Sayangnya, wacana “kembali ke DPRD” justru hadir sebagai bentuk distorsi komunikasi publik.

Elite berbicara atas nama rakyat, padahal sejatinya sedang menyelamatkan kepentingan kelompok mereka sendiri. Ini adalah bentuk “komunikasi patologis”, istilah yang digunakan Habermas untuk menggambarkan situasi ketika ruang diskusi dikuasai oleh logika kekuasaan, bukan akal sehat.

Kita sedang diuji: apakah demokrasi di Indonesia hanya sekadar ritual lima tahunan, ataukah ia sungguh-sungguh menjamin partisipasi publik dalam menentukan nasib bersama? Jika kita ingin membangun masa depan demokrasi yang sehat, maka suara rakyat harus dirawat, bukan dicabut. Membenahi sistem yang cacat jauh lebih terhormat daripada menyerah pada kenyamanan sistem lama yang penuh borok.

Demokrasi memang mahal. Tapi menyerahkannya kembali ke tangan segelintir elite akan jauh lebih mahal biayanya: ketidakpercayaan, ketimpangan, dan kehilangan harapan. Maka sebelum semua itu terjadi, mari kita pertahankan ruang publik yang bebas, terbuka, dan partisipatif—karena dari situlah demokrasi bisa terus tumbuh, dan rakyat tetap punya suara.

Mahasiswa KKN-T IDBU Tim 32 Undip Tahun 2025 Kembangkan Agrowisata Berbasis Lingkungan Di Desa Mluweh

SEMARANG (lensasemarang.com) – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik IDBU Tim 32 KHDTK Wanadipa Undip Tahun 2025 telah menginisiasi rangkaian program strategis yang dilaksanakan sejak 20 Mei 2025 hingga 17 Juli 2025 untuk mengembangkan kawasan agrowisata berbasis pelestarian lingkungan di Desa Mluweh, Kabupaten Semarang.

Selama dua bulan lebih, para mahasiswa merancang kontribusi nyata dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam lokal yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Desa Mluweh dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, mulai dari bentang lahan hingga posisinya yang strategis dekat dengan kawasan KHDTK Wanadipa Undip.

Melihat potensi ini, para mahasiswa menyusun strategi pengembangan agrowisata yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga mengedepankan edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

“Program ini diawali dengan identifikasi potensi lokal serta tantangan lingkungan. Kami menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor wisata desa,” kata Raffa Ariq selaku Ketua Program 3 KKN-T IDBU Tim 32.

Salah satu inovasi teknis yang diterapkan adalah pembangunan sistem irigasi konservatif menggunakan air hujan. Tim 32 membangun gasebo multifungsi yang atapnya difungsikan sebagai penangkap air.

Air tersebut kemudian dialirkan ke kolam penampungan dan drum penyimpanan, yang selanjutnya digunakan untuk irigasi bedengan tanaman hortikultura seperti cabai dan terong.

Selain itu, mahasiswa juga mendesain jalur edukatif berbentuk track yang menyusuri petak-petak demplot. Jalur ini memungkinkan pengunjung menikmati kawasan sambil mempelajari jenis-jenis tanaman dan praktik pertanian ramah lingkungan.

“Kami menyiapkan dua jalur, yaitu track pendek untuk pemula dan track panjang untuk pengunjung yang ingin menikmati petualangan yang lebih intens,” tambah Raffa. 

Untuk memperkuat pemahaman warga mengenai potensi yang ada, dibuatlah maket agrowisata sebagai media visualisasi.

Maket yang dibuat oleh Tim 32 ini dirancang berdasarkan skema teknis dan data lapangan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Beragam material digunakan dalam proses perakitannya, seperti duplex, styrofoam, kawat baja hitam, dan akrilik. Dari bahan-bahan tersebut, para mahasiswa membentuk elemen-elemen utama kawasan agrowisata, mulai dari tata ruang, proporsi bangunan, kontur lahan, hingga penempatan fasilitas seperti green house, gasebo, jembatan gantung, toilet, dan ruang workshop.

Dengan desain yang representatif, maket ini menampilkan hubungan antar zona secara menyeluruh, sehingga siapapun yang melihatnya dapat langsung membayangkan bentuk kawasan yang akan dibangun di lapangan.

Pembuatan maket ini menjadi strategi penting untuk memperjelas rancangan kepada stakeholder. Program edukasi mengenai pengembangan agrowisata pun digencarkan.

Mahasiswa program 3 membuat booklet “Mengenal Potensi Agrowisata Desa Mluweh” serta poster-poster infografis. Selain disosialisasikan, materi-materi tersebut juga dipasang di titik-titik strategis desa. Materi poster mencakup manfaat agrowisata, teknik bertani ramah lingkungan, hingga potensi ekonomi dari olahan hasil pertanian.

Sebagai bentuk dukungan kelembagaan, Tim 32 juga menginisiasikan pembuatan kontrak perjanjian kerja sama terkait kepesanggeman bagi penggarap lahan di Desa Mluweh dibawah binaan pihak KHDTK Wanadipa Undip.

Kerja sama ini membuka legalitas pengelolaan lahan KHDTK oleh masyarakat secara produktif namun tetap konservatif. Selain itu, perjanjian ini bertujuan untuk mengorganisasi pengelolaan kawasan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. 

Sosialisasi dilakukan secara terbuka dengan pendekatan partisipatif agar warga merasa memiliki kawasan.

Meski pembangunan berjalan baik, tantangan tetap muncul. Kontur lahan yang tidak rata menjadi kendala saat membangun gazebo dan membuka jalur akses. Selain itu, masih banyak warga yang belum memahami fungsi KHDTK Wanadipa Undip, sehingga perlu dilakukan edukasi mendalam tentang ruang terbuka edukatif ini.

Program ini telah menunjukkan dampak positif, baik dari sisi teknis, sosial, maupun edukatif. Sistem irigasi sederhana berhasil menjaga kelembaban tanah, sementara pembukaan jalur memperlancar mobilitas dan akses pengunjung.

Desain visual berupa maket membantu mempercepat pemahaman, sedangkan media promosi meningkatkan antusiasme warga.

Kombinasi antara edukasi, pembangunan fisik, dan penguatan kelembagaan menjadikan program agrowisata Desa Mluweh sebagai salah satu contoh pengabdian yang terpadu. Mahasiswa Tim 32 berharap inisiatif ini dapat terus dilanjutkan oleh masyarakat dan pihak terkait untuk menjadikan Desa Mluweh sebagai destinasi agrowisata edukatif yang berkelanjutan.

Terima Kunjungan Kenegaraan Presiden Peru, Puan Maharani Dorong Pemberdayaan Perempuan

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Gedung DPR dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Peru.

Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra bersama rombongan tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Puan menyambut Presiden Zegarra didampingi Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

Kehadiran Presiden Peru ke DPR masih dalam satu rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Indonesia di mana tadi, Dina Ercilia Boluarte Zegarra juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ini merupakan kali kedua Indonesia dan Peru bertemu setelah pada tahun lalu Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke negara tersebut.

Puan pun menilai, pertemuan dua negara ini mencerminkan tekad bersama untuk semakin mempererat hubungan kedua bangsa.

“Saya melihat kunjungan ibu Presiden ke DPR RI, sebagai wakil rakyat Indonesia, sebagai refleksi dari pemerintah Peru untuk membangun hubungan dengan rakyat Indonesia,” kata Puan.

“Saya optimis ke depannya kita akan membuka babak baru hubungan yang lebih produktif dan saling menguntungkan bagi Indonesia dan Peru,” sambungnya.

Lebih lanjut, Puan menyebutkan bahwa peningkatan kerja sama Indonesia dan Peru menjadi semakin relevan, di saat dunia menghadapi berbagai ketidakpastian serta tantangan terkait perdamaian dan kesejahteraan. 

Menurutnya, Indonesia harus membangun koalisi bersama negara-negara yang mengedepankan multilateralisme, kerja sama internasional, dan menolak tindakan unilateral.

“Koalisi bersama seperti ini tidak terbatas kepada negara-negara yang lokasi geografinya berdekatan, namun lebih ditentukan oleh kepentingan yang sama, meski terpisah jauh, seperti Indonesia dan Peru,” tutur Puan.

Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan selamat kepada Presiden Dina Ercilia Boluarte Zegarra atas penganugerahan Bintang Republik Indonesia Adipurna, karena kontribusi dan komitmennya dalam mempererat hubungan kedua negara.

Negara Peru merupakan mitra penting Indonesia di Amerika Latin sejak tahun 1975. Kerja sama bilateral RI-Peru terus berkembang, tidak hanya di bidang politik dan ekonomi, namun juga berkembang lebih luas dengan melibatkan masyarakat kedua negara.

Secara khusus, kata Puan, kunjungan Presiden Peru ke DPR RI membuka dimensi baru hubungan kedua negara, di mana hubungan tidak hanya antar pemerintah, namun juga melibatkan para wakil rakyat.

Dirinya berharap, pertemuannya dengan Presiden Peru dapat mendorong partisipasi perempuan di bidang politik, baik di pemerintah maupun parlemen.

“Sebagai sesama pemimpin perempuan saya berharap kita dapat terus bekerja sama mendorong pemberdayaan perempuan di negara kita masing-masing,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI dua periode tersebut.

“Kita dapat menjadi contoh bagi para perempuan dan generasi muda bahwa perempuan dapat menjadi pimpinan negara,” imbuh Puan.

Adapun kerjasama antar parlemen yang dijalin kedua negara, diantaranya yakni DPR RI periode 2024–2029 telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) untuk membina hubungan dengan Parlemen Peru.

“Kami juga ingin meminta dukungan Yang Mulia atas rencana kunjungan kerja Delegasi GKSB DPR RI ke Peru pada bulan September mendatang. Kunjungan ini akan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan parlemen kedua negara secara konkret,” jelas Puan dalam pertemuan.

Selain itu, Puan berharap Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Antar-Parlemen Indonesia–Peru yang sempat tertunda pembahasannya dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap MoU tersebut dapat segera disepakati untuk memperkuat kerangka institusional kemitraan parlemen kita,” ucap mantan Menko PMK itu.

“Kami juga mendorong peningkatan interaksi antar-anggota parlemen kedua negara,” lanjutnya.

Puan pun menyinggung soal kerjasama perdagangan dan investasi Indonesia RI dan Peru. Dengan potensi kapasitas ekonomi kedua negara, maka volume perdagangan dan arus investasi Indonesia-Peru saat ini dinilai masih jauh dari potensi optimal.

“Hal ini menjadi semakin relevan di mana kita mengalami peningkatan tarif sepihak dari negara besar, yang mendisrupsi perdagangan internasional,” sebut Puan.

Pada tahun 2024, total nilai perdagangan Indonesia–Peru tercatat sebesar USD 480 juta. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, Puan mencatat penyelesaian Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA) merupakan hal yang penting. Ia berharap IP-CEPA akan meningkatkan arus perdagangan serta investasi kedua negara secara signifikan.

“Di bidang investasi, kedua negara dapat saling mempromosikan potensinya, untuk dimanfaatkan sektor swasta kedua negara berinvestasi,” kata Puan.

Puan menilai, kerjasama pertanian dan kemaritiman antara RI dan Peru juga perlu ditingkatkan apalagi Indonesia dan Peru sama-sama memiliki potensi pertanian yang kaya, dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

“Kita dapat meningkatkan kerja sama teknis di bidang pertanian, misalnya melalui penelitian bersama teknologi pertanian presisi, pengembangan bibit unggul, dan program capacity building bagi petani,” terang cucu Bung Karno tersebut.

“Sebagai negara yang memiliki garis pantai panjang, Indonesia dan Peru memiliki kepentingan besar dalam pengelolaan laut lestari. Kita dapat bekerja sama dalam pengembangan perikanan berkelanjutan, termasuk budidaya ikan dan peningkatan rantai nilai produk laut,” tambah Puan.

Kerjasama lain yang didorong dapat dikembangkan yakni pada sektor kebudayaan, pariwisata dan pendidikan. Menurut Puan, sektor-sektor ini sebagai upaya mempererat interaksi antar warga negara atau people-to-people interaction melalui kegiatan pertukaran budaya, pendidikan, dan pariwisata.

Puan menuturkan bahwa Peru memiliki kekayaan sejarah dan alam yang mendunia, dari situs arkeologi Machu Picchu. Sementara, Indonesia memiliki keragaman budaya, mulai dari Candi Borobudur dan Pulau Bali.

“Terdapat potensi kerja sama konservasi warisan budaya tersebut. Kita juga perlu meningkatkan arus wisatawan kedua negara melalui promosi pariwisata bersama,” tuturnya.

Sekali lagi, Puan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Dina Boluarte, atas diskusi yang produktif dan konstruktif pada hari ini di gedung Parlemen RI. Ia berharap, persahabatan dan kerja sama antara kedua negara akan terus berlanjut dan semakin erat di masa depan.

“Saya berharap yang terbaik bagi ibu Presiden dalam memimpin rakyat Peru,” ungkap Puan.

Usai pertemuan, Puan menjelaskan pertemuan antara dirinya dengan Presiden Peru. Ia kembali menegaskan dukungannya atas sesama pemimpin perempuan.

“Saya juga menyampaikan sebagai sesama pemimpin perempuan, tentu saja kita harus sama-sama mendukung bagaimana pemimpin perempuan di negara masing-masing dalam menjalankan kepemimpinan sebagai pemimpin perempuan,” tegas Puan dalam konferensi pers.

Zero ODOL: Hegemoni Jalan Raya yang Tak Ramai Didebatkan

Ditulis oleh Mahasiswa DIK Universitas Sahid, Edi Nurwahyu Julianto

Beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar menggulirkan kebijakan Zero ODOL—yakni larangan kendaraan angkutan barang yang dimensinya melebihi ketentuan dan bermuatan berlebih (Over Dimension Over Loading). Di atas kertas, kebijakan ini terdengar ideal. Jalan jadi lebih awet, kecelakaan menurun, distribusi logistik jadi lebih tertib. Tapi jika dikihat dari kacamata kritis, khususnya dari teori hegemoni Antonio Gramsci, narasi ini ternyata menyimpan dominasi yang dibungkus seolah-olah sebagai kepentingan bersama.

Gramsci mengatakan, kekuasaan tak selalu bekerja lewat represi, tapi lewat konsensus yang diproduksi oleh elite dan diterima tanpa sadar oleh publik. Artinya, sesuatu bisa tampak “benar” dan “masuk akal” bukan karena itu netral, tapi karena dibingkai secara ideologis oleh mereka yang memegang kuasa—baik kuasa politik, ekonomi, maupun media.

Inilah yang sedang terjadi pada narasi Zero ODOL. Narasi utama yang kita dengar di media adalah: truk ODOL merusak jalan, membahayakan nyawa pengguna jalan, dan menimbulkan kerugian negara.

“Tapi jarang sekali kita diajak melihat akar masalah. Kenapa banyak sopir atau pengusaha kecil tetap memakai truk ODOL? Apakah mereka sengaja melanggar aturan, ataukah sistem logistik nasional memang menuntut mereka untuk begitu?” ujarnya.

Realitanya, sistem logistik kita masih banyak ketimpangan. Banyak perusahaan besar hanya mau membayar ongkos angkut murah, sehingga sopir dan pengusaha kecil harus mengangkut lebih banyak demi bisa untung. Di sisi lain, pengawasan juga sering tidak adil. Truk-truk kecil kena tilang, sementara armada milik pemain besar bisa lewat begitu saja.

Dalam situasi ini, narasi Zero ODOL menjadi alat hegemonik: ia membingkai persoalan sistemik sebagai kesalahan individu, lalu menuntut mereka patuh atas nama “kepentingan umum”.

Yang menarik, mayoritas masyarakat tampaknya menerima begitu saja kebijakan ini. Inilah bentuk hegemoni yang dimaksud Gramsci—ketika kelas bawah ikut menyetujui aturan yang justru menyulitkan mereka, karena narasi yang dominan membuat mereka percaya bahwa itulah yang terbaik untuk semua.

Kita tidak diajak berpikir kritis soal struktur, tapi didorong untuk tunduk pada aturan yang telah diputuskan “dari atas”.
Padahal, jika kita tarik ke belakang, para sopir dan pemilik angkutan kecil jarang dilibatkan secara bermakna dalam proses penyusunan kebijakan ini. Yang dilibatkan lebih banyak adalah asosiasi logistik besar, pengusaha besar, dan kementerian teknis.

Prosesnya elitis dan teknokratis. Dalam bingkai Gramsci, ini adalah bentuk dari dominasi ideologi: kelompok dominan mampu menentukan apa yang boleh dibicarakan, siapa yang boleh bicara, dan bagaimana publik harus memahami persoalan.

Lalu apa yang bisa dilakukan?
Pertama, kita perlu membuka ulang ruang dialog yang partisipatif, bukan hanya dalam bentuk sosialisasi top-down, tapi forum deliberatif yang benar-benar melibatkan sopir, koperasi angkutan, dan buruh logistik. Jika negara memang serius ingin menciptakan sistem angkutan yang aman dan berkeadilan, maka semua aktor—termasuk yang kecil—harus duduk setara.

Kedua, harus ada kebijakan transisi yang berpihak pada kelompok rentan. Misalnya insentif peremajaan armada, relaksasi aturan dengan batas waktu yang jelas, atau skema subsidi konversi truk. Jangan sampai Zero ODOL hanya jadi “pembersih jalan” dari pemain kecil, sementara pemain besar tetap melenggang dengan kekuatan modal.

Ketiga, kita sebagai masyarakat juga perlu lebih kritis terhadap narasi dominan. Jangan cepat percaya pada istilah “efisiensi” atau “keselamatan” tanpa bertanya: efisien bagi siapa? aman untuk siapa? dan siapa yang menanggung bebannya?

Akhir kata, jalan raya memang harus dijaga. Tapi jangan sampai atas nama menjaga aspal, kita malah melindas nasib orang kecil. Karena ketika kebijakan publik hanya berpihak pada yang kuat, dan narasi dibentuk oleh yang berkuasa, maka itulah saatnya kita curiga: apakah ini aturan yang adil, atau hanya bentuk lain dari hegemoni yang bekerja diam-diam?

MilkLife Soccer Challenge Gerakkan Ekosistem Sepak Bola Putri Kota Semarang

SEMARANG (lensasemarang.com) – Penyelenggaraan MilkLife Soccer Challenge Semarang Seri 1 2025 – 2026 mulai menggerakkan roda ekosistem sepak bola putri di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kali ini sebanyak 1.213 siswi dari 64 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) di Kota Semarang dan sekitarnya ikut ambil bagian dalam turnamen yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife tersebut.

Tak hanya secara kuantitas, kemampuan para putri unjuk kebolehan mengolah ‘si kulit bundar’ di lapangan putri juga meningkat. Hal ini membuat sejumlah sekolah sepak bola (SSB) di kota Semarang membuka kelas khusus untuk para putri di antaranya Bhaladika Pertiwi, Arema FC Women Academy serta Ratanika Putri Semarang.

Head Coach MilkLife Soccer Challenge, Timo Scheunemann, mengapresiasi banyaknya sekolah sepak bola yang kini mulai membuka kelas putri.

Hal tersebut, membuat para pesepakbola putri muda memiliki wadah untuk berlatih dan mengasah kemampuan yang pada akhirnya dapat tampil maksimal ketika berlaga di kompetisi bergengsi seperti MilkLife Soccer Challenge.

“Ekosistem sepak bola putri sudah tercipta. Tren positif itu terjadi tak hanya di Semarang, tetapi juga di kota-kota lain. Saya mengapresiasi hal tersebut karena mampu memberikan para atlet kesempatan untuk berkembang dan bisa melanjutkan jenjang karier mereka ke level profesional nantinya. Hal itu juga menunjukkan kita miliki sistem regenerasi yang sudah berjalan dengan sangat baik, karena kita memang betul-betul memulai dari bawah,” kata Coach Timo yang memperoleh lisensi kepelatihan UEFA A di Koeln Jerman sejak 2007.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin mengatakan penyelenggaraan MilkLife Soccer Challenge 2025-2026 menjadi komitmen Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife untuk terus mendorong kemajuan sepak bola putri Indonesia melalui turnamen yang berjenjang dan berkelanjutan. Hal ini menjadi dukungan penuh bagi para putri untuk ikut menjadi bagian dalam masa depan sepak bola putri.

“Para pesepak bola putri muda kita semakin menunjukkan kualitas mereka dari tahun ke tahun. Ini menjadi sinyal bagus bagi ekosistem sepak bola putri yang akan terus bertumbuh. Kami akan terus mendorong melalui penyelenggaraan turnamen mulai dari KU 8 hingga Ku 16 sebagai upaya menjaga regenerasi supply pemain. Dengan demikian visi kami untuk memperkokoh posisi sepak bola wanita Indonesia di mata dunia akan segera terwujud,” kata Yoppy.