SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai isu yang berdampak luas pada masyarakat termasuk rencana penulisan ulang buku sejarah nasional hingga kebijakan tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kata Puan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.

Puan menyebut rencana penulisan ulang buku sejarah Indonesia menjadi salah satu isu penting yang dikawal DPR. Sebab, revisi ulang sejarah merupakan hal penting dalam konteks pembangunan kebudayaan dan identitas bangsa.

Di saat yang sama, DPR juga memantau pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia yang memiliki implikasi strategis terhadap hubungan dagang dan posisi ekonomi nasional.

“Pemberlakuan tarif resiprokal Amerika terhadap Indonesia, pengawasan terhadap maraknya beras oplosan, pengawasan terhadap penerapan restorative justice agar sesuai prinsip keadilan,” ungkap Puan.

Puan juga memastikan DPR mengawal isu penyadapan oleh Kejaksaan Agung agar tetap menjaga ruang privasi publik.

“Pengawasan terhadap mekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum, penataan ulang dan pengelolaan seluruh pulau di Indonesia, rencana penulisan ulang buku sejarah,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

Selain itu, Puan mengatakan DPR mengawal isu lain yang juga berdampak terhadap masyarakat seperti evaluasi pelayanan kesehatan di wilayah 3T, kebijakan pajak perdagangan online, serta pengawasan terhadap penerapan restorative justice dan mekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum.

“Evaluasi akses pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), evaluasi penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online, evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025, evaluasi penerapan kebijakan pemungutan pajak penghasilan perdagangan online,” lanjut Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mengatakan DPR akan terus mengawal evaluasi pelaksanaan haji agar semakin makin dalam pelayanan ke depan. Puan memastikan DPR memiliki perhatian kepada pada pekerja di perusahaan tambang.

“Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Evaluasi terhadap keselamatan kerja di perusahaan tambang,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan kemudian menjelaskan sejumlah hal yang telah dikerjakan DPR dalam masa persidangan ini. Salah satunya, DPR menyetujui penetapan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam kaitannya dengan Pengelolaan Holding Operasional BUMN sebagai mitra Komisi VI.

DPR juga menyetujui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Pengelolaan Holding Investasi termasuk penugasan negara untuk memastikan kelancaran distribusi barang/jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga/ekonomi, sebagai Mitra Komisi XI.

“Langkah ini sebagai tindak lanjut menjalankan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Negara,” tutup Puan.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 sebelum DPR memasuki masa reses.

Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya kebijakan negara yang berorientasi jangka panjang dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Rapat penutupan masa sidang digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

Selain Puan, pimpinan dewan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

“Membangun Indonesia, menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia,” kata Puan dalam pidatonya.

Dalam proses pembangunan Indonesia, kata Puan, negara harus siap menghadapi berbagai tantangan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurutnya, pembangunan nasional harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada dan mengantisipasi perubahan yang terjadi.

“Dalam membangun Indonesia, kita selalu akan dihadapkan pada berbagai tantangan; baik dari dalam maupun dari luar negeri; sehingga pembangunan nasional selain memiliki arah yang akan dituju juga harus dapat adaptif dan antisipatif,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menambahkan, hasil pembangunan seringkali baru dapat dirasakan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ia mengingatkan agar kebijakan yang dibuat saat ini harus memperhitungkan dampak kemajuan dan risiko yang dihadapi di masa depan.

Oleh karena itu, Puan menuturkan DPR RI bersama pemerintah dalam setiap merumuskan kebijakan negara di berbagai bidang seperti dalam hukum, pertahanan, pembangunan hingga anggaran selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan, kepentingan rakyat untuk sejahtera, kepentingan rakyat untuk menjadi cerdas; dan kepentingan-kepentingan lain yang semuanya adalah kepentingan untuk Indonesia,” jelas Puan.

Pada Rapat Paripurna hari ini, DPR menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Keduanya merupakan dasar bagi pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN dan Nota Keuangan 2026.

Terkait fungsi penganggaran ini, Puan mengatakan DPR mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2026.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 adalah ‘Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif’ yang mencerminkan arah kebijakan prioritas nasional dan selaras dengan RPJMN 2025–2029. Puan lantas memberikan pesan-pesan soal RAPBN 2026.

“DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan tema tersebut sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Selain itu, Puan mengatakan DPR juga mendorong penguatan program pembangunan di berbagai sektor strategis.

“DPR RI mendukung penguatan kebijakan dan program pembangunan yang diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, ketahanan energi, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” jelas Puan.

“Serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan di seluruh daerah, serta program-program prioritas strategis pemerintah lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, pada fungsi legislasi, DPR telah menyelesaikan pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota, dan akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU lainnya. Dalam proses legislasi, DPR dipastikan memperhatikan pentingnya keterlibatan publik.

“DPR RI berkomitmen membuka ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, sehingga produk legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat,” papar Puan.

Selama masa persidangan ini, lanjut Puan, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2024 dan Semester I Tahun 2025, serta melaksanakan uji kelayakan terhadap sejumlah calon pejabat publik, termasuk Deputi Gubernur BI, Duta Besar, dan unsur pengarah penanggulangan bencana.

Sementara di bidang diplomasi parlemen, DPR menerima kunjungan delegasi dari berbagai negara dan turut menghadiri forum internasional seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus di Kamboja, dan UN High Level Political Forum di New York.

Setelah penutupan masa sidang ini, DPR akan memasuki masa reses mulai 25 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025. Masa reses adalah waktu bagi anggota DPR untuk melakukan kegiatan di luar gedung DPR, terutama untuk mengadakan kunjungan kerja di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Menutup pidatonya, Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk kembali turun ke dapil masing-masing selama masa reses guna menyerap aspirasi rakyat.

“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia,” tutur Puan.

Selain mengesahkan hasil pembahasan RAPBN 2026, Rapat Paripurna DPR hari ini juga memiliki sejumlah agenda lainnya.

Salah satunya adalah pengesahan hasil uji kelayakan (Fit and proper test) Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional.

DPR juga mengesahkan 10 UU tentang Kabupaten/Kota, pengesahan laporan hasil Pengawasan Tim Pengawas DPR RI Pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025, dan pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang kini menjadi RUU usul atau inisiatif DPR RI.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri menerima penghargaan sebagai Tokoh Akselerator Inovasi Kebijakan Agraria dari detikJateng-Jogja Award 2025.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Rabu (23/7/2025) malam.

Penghargaan diberikan terkait dengan Program Roya Layanan Lima Menit (RaLaLi) yang memudahkan masyarkat di bidang agraria.

Program andalan ATR/BPN Jateng ini dapat mempersingkat waktu pengurusan penghapusan roya yang sebelumnya tiga hari kerja menjadi hanya lima menit saja.

Lampri menjelaskan bahwa Program RaLaLi ini dapat diakses di semua kantor pertanahan se-Jateng dengan persyaratan yang tidak sulit karena setiap Kantah melaporkan bisa melayani 2-3 orang.

“Syarat hanya kelengkapan dokumen dan diurus sendiri sesuai nama kepemilikan sertifikat. Melalui RaLaLi, ATR/BPN Jateng menjadi pioner dalam memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan,” katanya kepada awak media.

Menurut dia, inovasi yang dilakukan Kanwil ATR/BPN Jateng tidak berhenti disini karena saat ini pihaknya juga akan meluncurkan program yang mempermudah masyarakat untuk layanan balik nama kepemilikan tanah.

“Kita juga akan melaunching layanan balik nama SHM (Surat Hak Milik) tanah secara online. Ini kelanjutan program RoLaLi yang memudahkan warga, dan pionir di Indonesia hanya ada di Jateng,” ujarnya.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara pelantikan Perwira TNI/Polri tahun 2025 yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebanyak 2.000 Calon Perwira Remaja dilantik Presiden Prabowo di Istana yang terdiri dari 827 Capaja Akademi Militer (Akmil), 433 Capaja Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 Capaja Akademi Angkatan Udara (AAU) dan 447 Capaja Akademi Kepolisian (Akpol).

Puan pun menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para Capaja dalam menyelesaikan pendidikan akademi kemiliteran dan kepolisian hingga berhasil menjadi Perwira. Ia mengatakan pelantikan ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari pengabdian yang sesungguhnya kepada bangsa dan negara.

“Para perwira muda TNI dan Polri adalah tulang punggung pertahanan dan keamanan negara di masa depan. Kalian adalah generasi penerus yang akan menentukan wajah TNI dan Polri ke depan,” kata Puan, Rabu (23/7/2025).

Ditambahkan Puan, pelantikan ini bukan hanya menjadi momen simbolis, tetapi juga merupakan penanda historis bagi setiap individu yang kini memulai pengabdian nyata kepada bangsa dan negara di medan tugas yang kompleks, dinamis, dan penuh tantangan.

“Jalankan tugas secara profesional, pegang teguh nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan loyalitas. Jangan pernah lupakan sumpah dan janji yang telah diucapkan hari ini di hadapan Sang Merah Putih,” tutur mantan Menko PMK itu.

Puan juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta tantangan geopolitik yang dinamis. Ia menekankan pentingnya perwira muda untuk adaptif terhadap perkembangan zaman dan cepat tanggap terhadap isu-isu global, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Era digital dan disrupsi teknologi membawa tantangan baru. Sehingga keunggulan tempur dan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kecerdasan dalam mengelola informasi,” papar Puan.

“Selain itu juga penting penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan, serta kecepatan dalam merespons ancaman siber, disinformasi, kejahatan transnasional, hingga perang kognitif,” tambahnya.

Di sisi lain, Puan mengingatkan perwira muda untuk memiliki sikap humanis dan kenegarawanan dalam mengemban tugasnya. Ia menegaskan perwira TNI dan Polri harus bekerja dengan hati sebagai tugas pengabdian kepada rakyat.

“Jadilah perwira yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas, humanis, dan berjiwa besar. Jangan pernah mengkhianati rakyat dan negara,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Pada upacara ini, turut diumumkan nama-nama Capaja peraih Adhi Makayasa, yakni penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna-taruni terbaik dari setiap matra dan akademi.

Peraih Adhi Makayasa 2025 tingkat IV yakni dari AKMIL: Alim Bimo Pratowo (Wonogiri), AAL: Menanda Putra Duta (Indragiri Hilir, Riau), AAU: Evan Basith Reswara (Sukoharjo) dan AKPOL: Muh. Malik Aditya K (Jember)

Kemudian di tingkat III dari AKMIL: Muh. Afridzal Muchlis (Makassar), AAL: Aryya Handaru (Bekasi), AAU: Axel Fahreza Aditama (Sukoharjo), dan AKPOL: Fathan Putra Rifitro (Jakarta).

Puan pun memberikan selamat kepada seluruh Capaja, khususnya para peraih Adhi Makayasa yang telah menunjukkan keteladanan dalam prestasi. Penghargaan tersebut diharapkan Puan bisa menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas dan semangat pengabdian.

“Selamat kepada seluruh perwira muda TNI/Polri peraih Adhi Makayasa. Jadikan penghargaan ini sebagai pemacu semangat untuk terus mengabdi kepada bangsa,” ungkap Puan.

Kepada seluruh Capaja TNI/Polri yang baru saja dilantik, Puan berpesan untuk selalu menjaga kehormatan diri dan instansi. “Menjadi perwira bukanlah hak istimewa, tetapi amanah rakyat,” sambungnya.

Puan berharap para perwira muda ini mampu memulai perjalanan panjang dengan integritas tinggi, kecermatan, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Ia mengatakan Negara membutuhkan perwira yang tidak hanya siap memerintah, tetapi juga mampu mendengar, memahami, dan melayani.

“Selamat bertugas kepada seluruh Perwira muda TNI dan Polri yang akan memulai masa pengabdiannya. Teruslah belajar, tetap rendah hati, dan jadilah benteng yang kuat sekaligus pelindung rakyat yang bijaksana. Jayalah TNI, Jayalah Polri, Jayalah Indonesiaku,” tutup Puan.

KLATEN (lensasemarang.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Dalam suasana penuh semangat dan antusiasme, Prabowo menyelipkan guyonan saat menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul.

Saat memulai sambutannya, Prabowo menyebut nama sejumlah pejabat negara yang hadir. Ketika menyebut nama Bambang Wuryanto, ia menyinggung soal julukan ‘Pacul’ yang dikenal publik dan melontarkan candaan yang mengundang tawa.

“Kalau Pacul itu panggilan sehari-hari, Korea bukan? Ada lagi istilah Korea,” kata Prabowo yang langsung disambut gelak tawa para hadirin.

Selain itu, Prabowo juga secara khusus menyapa Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto. Sontak, sapaan tersebut disambut dengan tepuk tangan dan sorakan dari peserta acara.

“Ketua Komisi I DPR RI Saudara Utut Adianto, Ketua Komisi IV DPR RI Saudari Titiek Soeharto,” kata Prabowo.

“Ada apa sih ini?” lanjutnya sembari tersenyum, kembali memancing tawa dari para tamu undangan.

Setelahnya, Prabowo melanjutkan dengan menyapa satu per satu tokoh nasional dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut hadir dalam acara tersebut.

Peluncuran Koperasi Merah Putih ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi desa dan kelurahan sebagai pilar utama pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

KLATEN (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang secara simbolis digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Peluncuran Kopdes ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Puan tiba di lokasi didampingi Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), Senin (21/7/2025).

Puan tampak mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam serta sempat menyapa Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Klaten Beny Indra Ardhianto sebelum memasuki ruang transit.

Kemudian, Puan memasuki arena acara dan langsung menempati kursi di barisan depan bersama para pejabat tinggi negara. Presiden Prabowo yang juga hadir dalam acara peluncuran tersebut tampak menyapa dan menyalami Puan sebelum acara dimulai.

Dalam acara ini, Puan juga didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, dan Anggota DPR RI Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia.

Peluncuran Program Kopdes Merah Putih juga dihadiri sejumlah jajaran kabinet pemerintahan seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfhi.

Saat membuka pidato sambutannya, Prabowo secara khusus menyapa dan berjabat tangan dengan Puan Maharani.

Terkait peluncuran Koperasi Merah Putih ini, Puan pun menegaskan pentingnya pemerintahan yang memenuhi kebutuhan rakyat dengan memberikan kemudahan layanan dan fasilitas seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pupuk, hingga pemasaran hasil pertanian.

Mantan Menko PMK ini menilai, Koperasi Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah yang menujukkan keberpihakan kepada rakyat.

“Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah Pemerintah yang mempraktikkan bahwa Negara hadir untuk rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah,” kata Puan.

“Keberpihakan ini ditunjukan dengan memberikan pelayanan yang membantu rakyat, memprioritaskan program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat,” lanjutnya.

Puan menyatakan, orientasi pemerintah sejatinya memang harus memudahkan hidup rakyat. Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

“Koperasi merupakan sarana dalam mewujudkan perubahan sosial dan ekonomi untuk menuju masyarakat yang berdikari dalam ekonomi,” sebut Puan.

Adapun Program Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/Kelurahan Merah Putih dengan bentuk koperasi yang didirikan baru, koperasi dari pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sumber pendanaan program Kopdes ini berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Sampai dengan 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 koperasi dan pemerintah mentargetkan pada tanggal 28 Oktober 2025, Koperasi Desa Merah Putih sudah diluncurkan.

Untuk mensuksekskan program Koperasi Merah Putih, Puan menekankan pentingnya SDM mumpuni dan pengawasan internal yang dilakukan secara berkala.

“Membangun koperasi yang baik membutuhkan SDM yang mumpuni, ekosistem usaha, dan pengawasan internal. Oleh karena itu maka dalam menjalankan praktik koperasi, kita harus memiliki kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan,” urai Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan juga mengatakan kepala daerah harus berperan aktif agar manfaat Koperasi Merah Putih dirasakan oleh masyarakat.

Dengan kehadiran seluruh lapisan pemerintahan dari pusat hingga desa, Puan berharap hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi katalis bagi penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan di masa depan.

“Harus menjadi perhatian bagi Kepala Daerah dalam menjalankan Program Koperasi Desa Merah Putih, jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari,” sebut Puan.

Sementara itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih mengutip semboyan Presiden pertama RI Sukarno tentang niat menyejahterakan bangsa.

Sembari mencolek Puan yang merupakan cucu Sukarno, Prabowo menyebut Bung Karno merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.

“Saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

“Nyuwun sewu (maaf), Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga,” imbuh Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Prabowo kemudian menyebut hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra seperti kakak adik, meski PDIP dan Gerindra berbeda kubu dalam Pilpres 2024. Prabowo mengungkit mazhab politik Barat.

“Sebenarnya PDIP sama Gerindra kakak adik ini. Tapi bener, kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat jadi nggak boleh koalisi satu itu, memang bener, harus ada yang di luar. Ngoreksi kita, gitu, ngoreksi. Tapi, ya… sedulur (saudara),” ucap Prabowo.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2025–2030 Al Muzzammil Yusuf mulai melakukan kunjungan politik ke berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya ke Kantor DPW PKS Jawa Tengah yang dilanjutkan dengan acara pendidikan politik bagi para kader se-Jateng yang digelar di Hotel Grasia, Kota Semarang, Jumat (18/07/2025).

Presiden PKS Al Muzzammil menegaskan,kedatangannya ke Kota Semarang merupakan bagian dari langkah awal konsolidasi kepemimpinan baru PKS dan bertujuan membakar semangat para kader agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menyebut Kota Semarang bukanlah lokasi pertama yang ia datangi dalam rangkaian safari politiknya.

“Ini provinsi kelima setelah Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. Selanjutnya, Insyaallah kami akan ke Kalimantan Timur dan terus bersilaturahmi dengan kader serta pengurus di seluruh Jawa Tengah dalam rangka pendidikan politik,” katanya.

Al Muzzammil berpesan kepada seluruh jajaran PKS di Tanah Air untuk terus memperkuat organisasi yang solid dan berdaya juang tinggi.

Menurut dia, hal itu dapat dicapai dengan memberikan ruang aspirasi yang terbuka bagi kader, simpatisan, serta masyarakat luas.

“Semua masukan kita tampung demi perbaikan partai. Dan tentu saja, kami terus turun ke masyarakat agar PKS kembali tampil sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional,” ujarnya.

Dirinya juga memberikan apresiasi atas hasil gemilang yang diraih DPW PKS Jawa Tengah dalam Pemilu 2024 dan Jawa Tengah menunjukkan peningkatan perolehan kursi yang cukup signifikan di berbagai tingkatan.

“Jawa Tengah termasuk yang berhasil kemarin. Kursi DPR RI naik dari 5 menjadi 7, tingkat provinsi dari 10 menjadi 11, dan kabupaten/kota dari 120 menjadi 140 kursi. Ini pencapaian luar biasa yang patut kami hargai. Secara nasional, Jawa Tengah termasuk yang paling menonjol di Pulau Jawa. Meski kursi terbanyak ada di Jawa Barat karena jumlah penduduknya, peningkatan pesat di Jateng sangat kami apresiasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Muhammad Afif, mengapresiasi langsung kedatangan Presiden PKS, sekaligus melaporkan prestasi PKS Jateng yang menyumbang kenaikan kursi legislatif terbanyak secara nasional pada Pemilu terakhir.

“Kunjungan ini menjadi energi baru bagi PKS Jawa Tengah untuk menatap Pemilu 2029 dengan lebih optimis,” ujar Afif.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana pemerintah memberikan bantuan sosial permanen kepada lansia, difabel dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Puan menekankan pentingnya validasi dan verifikasi data sebelum pemerintah mengubah skema penyaluran bansos agar tepat sasaran.

“Terkait dengan Bansos yang paling penting adalah bagaimana validasi, verifikasi dan hal-hal yang terkait dengan data itu harus betul-betul didata dulu,” kata Puan usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025).

Mantan Menko PMK itu tak ingin perubahan skema penerimaan bansos tidak berdasarkan data yang valid. Puan menilai evaluasi sangat penting agar skema baru menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Jadi jangan kemudian ada polemik kemudian tiba-tiba kita sepertinya buru-buru kemudian mengubah sesuatu yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) seumur hidup hanya kategori lansia, difabel dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Selain kategori itu bantuan sosial dibatasi maksimal lima tahun sesuai ketentuan Badan Pusat Statistik (BPS).

Terkait hal ini, Puan mengatakan bahwa proses validasi dan verifikasi yang akurat menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan tepat sasaran. Menurutnya, perubahan skema bisa dilakukan jika sudah ada data akurat.

“Jadi yang paling penting itu bagaimana memvalidasi dan verifikasi data itu betul-betul untuk dilakukan secara baik. Kalau kemudian sudah di validasi dan verifikasi secara betul, baru kemudian kita baru bisa ganti atau ubah penerimanya siapa,” kata Puan.

Puan juga mengingatkan potensi penerima bansos sebelumnya merasa kecewa bila ada perubahan skema tanpa kejelasan data.

“Karena kan selama ini sudah berjalan, kalau kemudian diubah tentu saja penerima-penerima yang kemarin sudah menerima akan kecewa. Jadi validasi dan verifikasi dulu data-datanya dengan baik,” ujarnya.

Mengenai sikap DPR, Puan menyatakan lembaga legislatif akan tetap mendorong pemerintah agar melakukan pendataan secara menyeluruh.

“Itu yang seperti saya sampaikan DPR tentu saja akan mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data dulu,” kata Puan.

Diketahui, hari ini DPR menggelar Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025, dengan agenda penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan secara langsung jawaban pemerintah atas pandangan DPR terkait pelaksanaan APBN tahun 2024.

Puan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat berfoto bersama di depan Ruang Nusantara II bersama tiga Wakil Menteri Keuangan.