SEMARANG (lensasemarang.com) – Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2025/2026 yang bersih, transparan dan akuntabel, Wali Kota Semarang Agustina resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor B/1053/700.1.2/VI/2025 tentang Larangan Penyuapan, Gratifikasi, dan Pungutan Liar (Pungli).

Surat edaran yang ditandatangani tanggal 5 Juni 2025 oleh Wali Kota Semarang tersebut ditujukan kepada jajaran Dinas Pendidikan, Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan, hingga kepala sekolah TK, SD, dan SMP Negeri se-Kota Semarang.

Dalam edaran itu, ditegaskan bahwa seluruh proses SPMB harus berjalan secara bersih dan transparan tanpa adanya suap, gratifikasi, atau pungutan liar dalam bentuk apa pun.

“SPMB adalah momen penting yang menentukan masa depan anak-anak kita. Maka, prosesnya harus terbebas dari praktik-praktik curang. Kami tidak akan mentolerir adanya gratifikasi, suap, atau pungli dalam bentuk apa pun,” tegas Agustina, Kamis (5/6/2025).

Pihaknya menambahkan bahwa Pemerintah Kota Semarang mendorong seluruh satuan pendidikan untuk aktif mensosialisasikan gerakan anti-suap secara daring maupun luring. Dirinya juga menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN dilarang menjanjikan kelulusan atau meminta imbalan kepada calon peserta didik dan orang tua.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melapor melalui sejumlah kanal resmi seperti situs ppid.disdik.semarangkota.go.id, lapor.go.id, akun media sosial resmi Dinas Pendidikan, hingga call center (024) 8412180 atau WhatsApp 0882-2537-7580.

Gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak pun wajib disalurkan sebagai bantuan sosial dan dilaporkan melalui aplikasi sigap-disdik.semarangkota.go.id dalam waktu maksimal tujuh hari kerja.

“Sekolah adalah tempat mencetak generasi masa depan, bukan tempat praktik transaksional. Saya sangat berharap khususnya kepada semua stakeholder pendidikan supaya turut menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat akan dunia pendidikan kita,” pungkas Agustina.

Sebagai informasi, proses SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Semarang telah dimulai. Untuk jenjang TK dan SD, pendaftaran berlangsung 10–14 Juni 2025 dan diumumkan pada 18 Juni 2025. Sementara untuk jenjang SMP dijadwalkan pendaftaran pada 22–26 Juni 2025 dengan pengumuman hasil seleksi pada 2 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, sebelumnya juga mengingatkan masyarakat untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan di luar mekanisme resmi, serta selalu mengacu pada informasi resmi yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.

Dengan regulasi yang jelas dan sistem yang transparan, Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh warga masyarakat.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang menyambut baik dan mengapresiasi berbagai program kedaulatan pangan, termasuk yang dilakukan Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba’alawi Kecamatan Gunungpati yang tengah mempersiapkan diri sebagai pusat kejuruan pertanian di Kota Semarang.

“Terima kasih atas inisiasinya. Saya percaya ini sebagai langkah strategis pondok pesantren dalam mendukung, memperkuat, sekaligus menyukseskan ketahanan pangan khususnya di Kota Semarang,” ujar Iswar Aminuddin, Plh. Wali Kota Semarang, saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Ulama dan Umara, Minggu (8/6/2025).

Iswar menjelaskan kondisi Indonesia dan dunia yang sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk di sektor lingkungan dan pangan, mendorong pemerintah untuk melibatkan semua pihak untuk mengurai persoalan alam maupun menguatkan pembangunan ketahanan pangan nasional.

“Berbicara tentang ketahanan pangan, maka kita juga berbicara perihal alam dan lingkungan. Aspek lingkungan memainkan peran sentral dalam memastikan ketersediaan pangan. Oleh karenanya, kita tidak bisa mengabaikan begitu saja pertimbangan lingkungan,” katanya.

Dirinya mengungkapkan rasa salutnya kepada Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba’alawi yang ingin memaksimalkan perannya menjadi sub sistem dalam sektor pertanian, menjadi lembaga pendidikan yang turut berperan aktif menghasilkan santri dengan pengetahuan agama yang kuat serta mengajarkan keterampilan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

“Sudah saatnya pondok pesantren tidak hanya berbicara tentang agama atau tentang hubungan interpersonal, tetapi juga harus mulai berbicara pada tataran permasalahan lingkungan, ekologi, dan ketahanan pangan,” ujar Iswar.

Pada kesempatan tersebut, Iswar membeberkan upaya-upaya penting dalam mencapai ketahanan pangan, yakni memprioritaskan diversifikasi pangan lokal berkelanjutan dengan memanfaatkan ketersediaan lahan agar kemandirian pangan terjaga dan menutup keran impor produk pangan.

Dirinya juga menambahkan perlunya keterlibatan semua elemen masyarakat atau komunitas guna membangun jaringan dukungan yang kuat untuk meningkatkan akses pangan maupun menciptakan solusi untuk ketahanan pangan.

“Karena yang kita bangun adalah sebuah sistem dari hulu ke hilir, maka perlu membuka diri dan berkolaborasi dengan banyak komunitas agar program pertanian ini berkelanjutan dan nilai manfaatnya bisa menyebar ke masyarakat yang lebih luas,” katanya.

Selain itu, Iswar menekankan perlunya pengembangan sistem integrasi pertanian cerdas yang menghubungkan antara pertanian, lingkungan, dan teknologi dalam mendukung ketahanan pangan.

Ia mengakui jika selama ini sistem pengelolaan pertanian yang berjalan masih bersifat tradisional, dan berharap sistem terintegrasi pertanian modern tersebut bisa segera terwujud.

Upaya memperkuat ketahanan pangan lainnya yakni melibatkan para santri untuk magang dan belajar teknik agribisnis kepada petani-petani lokal berpengalaman.

Pemagangan, menurut Iswar, dinilai mampu meningkatkan kualitas SDM pertanian, kompetensi keahlian, hingga menambah wawasan calon petani masa depan.

“Pemkot Semarang memiliki Urban Farming Corner milik Dinas Pertanian. Lokasi itu bisa dijadikan permodelan, tempat training untuk 400 santri Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Ba’alawi yang ingin belajar bertani dengan pola sistem manajemen yang lebih modern,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pemkot Semarang terus mendorong sejumlah program untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo terutama di bidang pangan. Pihaknya menekankan pentingnya pengembangan hilirisasi agroindustri untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, pembangunan infrastruktur pangan mampu membuka peluang kerja serta meningkatkan daya saing pertanian atau produk pangan.

“Sekali lagi, pondok pesantren dapat memainkan perannya dalam pengembangan pertanian terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu, ayo kita jadikan pondok pesantren sebagai pusat ketahanan pangan di Kota Semarang,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Anak-anak panti asuhan Griya Bahtera Kasih tak dapat menyembunyikan kegembiraanya saat panitia kurban Masjid At-Taqwa Ngaliyan, Wates menyambangi kediaman mereka di Jalan Robyong, Desa Wonorejo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Wajah-wajah sumringah menyambut panitia yang membawakan empat besek ukuran sedang berisi daging hewan kurban pihak masjid pada Sabtu (7/6/2025).

Pada Hari Raya Idul Adha, anak-anak panti asuhan di bawah naungan yayasan Nasrani ini bisa ikut bergembira menikmati daging kurban umat muslim.

Pihak Masjid At-Taqwa Ngaliyan mendistribusikan sembelihan kurbannya ke warga dan komunitas sekitar masjid, termasuk panti asuhan Griya Bahtera Sejahtera yang hanya berjarak 500 meter dari masjid.

Ny. Ipung (55) selaku pengelola panti asuhan merasa senang sekaligus terharu atas kedatangan panitia kurban.

“Terima kasih atas pemberian daging kurbannya. Kami senang sekali,” katanya dengan mata berbinar-binar kepada panitia kurban yang diwakili Sekretaris Takmir Masjid At-Taqwa Ngaliyan Yusuf Isnan, M. Ag (49). dan Humas Agung Setia Bakti, M.Si (47).

Tidak hanya anak-anak panti asuhan, kegembiraan serupa dirasakan pula penghuni asrama putra SMK Bagimu Negeri, yang juga dikelola yayasan Nasrani.

Daging kurban tersebut diberikan ke asrama siswa yang sekolahnya tepat berdiri di seberang jalan masjid.

Ada 130 siswa yang penghuni asrama yang mayoritas berasal dari luar Pulau Jawa. Mereka diberi beasiswa penuh Yayasan SMK Bagimu Negeri.

“Kami merasa senang sekali karena mendapat perhatian. Mendapat berbagi kasih. Ini kan simbol perhatian, simbol kasih dari rekan-rekan di masjid. Kami terima, kami senang sekali,” ujar Yosef (24), pengasuh asrama dengan penuh rasa haru.

Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ini mengapresiasi kepedulian masjid terhadap sesama, khususnya kepada tetangga yang berdekatan.

Masjid At-Taqwa Ngaliyan mendistrisbusikan daging kurban kepada lingkungan sekitar tanpa pandang bulu, termasuk komunitas non-muslim.

“Program yang keren. Kita pikir sih program seperti ini perlu digalakkan. Terutama untuk sekitar dulu deh, untuk untuk ketangga dulu. Ini program yang bagus perlu dilanjutkan,” puji Yosef.

Sejak masjid resmi beroperasi Mei tahun 2024 lalu, kata Yusuf Isnan, pihaknya menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar tanpa membeda-bedakan, termasuk dengan pihak Yayasan SMK Bagimu Negeri.

Sebagai tetangga dekat masjid, kedua pihak berhubungan erat satu sama lain. Pihak sekolah, misalnya acapkali membantu dengan menyediakan lahan parkir di halaman sekolah saat ada kegiatan besar masjid.

“Pemberian daging kurban ini adalah simbol persaudaraan yang sudah terjalin antara masjid dan yayasan. Kami ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan di Hari Raya ini bukan hanya milik umat Muslim, tapi juga untuk seluruh warga sekitar, tanpa memandang agama,” ujar Yusuf.

Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, Masjid At-Taqwa Ngaliyan memotong tiga ekor sapi dan tujuh ekor kambing, bagian dari total 178 ekor sapi dan 228 kambing yang berhasil dihimpun oleh Muhammadiyah Semarang melalui Lazismu.

Yusuf menambahkan, “Kami tidak hanya berbagi makanan, tetapi juga berbagi kasih sayang. Ini adalah wujud dari ajaran Islam yang mengajarkan rahmatan lil ‘alamin, kasih sayang untuk seluruh umat manusia.”

Syiar Islam yang Penuh Kasih

Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Ngaliyan, Prof. Dr. Ahwan Fanani (46), menegaskan bahwa pemberian daging kurban kepada non-Muslim adalah bagian dari syiar Islam yang penuh kasih sayang.

“Islam mengajarkan kita untuk berbagi dengan siapa saja, tanpa memandang perbedaan agama. Hari Raya Iduladha adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan ini bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak seagama dengan kita,” katanya dengan penuh semangat.

Sambutan serupa datang dari Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PDM) Kota Semarang, Dr. Sukendar.

Dalam kesempatan terpisah, Dr. Sukendar, Ahad (7/6/2025), menyampaikan, bahwa berbagi daging kurban kepada non-muslim merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi kebahagiaan kepada seluruh umat manusia.

“Rasulullah SAW juga mencontohkan untuk berbagi dengan tetangga, bahkan yang non-muslim. Dalam hadis, kita diajarkan untuk memberikan masakan kepada tetangga, apapun agamanya,” ujarnya.

Wakil Dekan Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang ini juga menyebutkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi rahmatan lil ‘alamin, kasih sayang untuk seluruh alam, termasuk kepada mereka yang tidak seagama.

“Kurban adalah momen untuk mempererat persaudaraan, memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, dan berbagi dengan sesama, tidak hanya sesama Muslim, tetapi juga kepada non-muslim,” jelasnya dengan penuh semangat.

Kurban sebagai Wujud Persaudaraan

Hari Raya Idul Adha kali ini di Masjid At-Taqwa Ngaliyan bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, ini adalah momen berbagi, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan antara umat beragama yang hidup berdampingan.

Bagi penghuni panti asuhan Griya Bahtera Kasih dan asrama SMK Bagimu Negeri, daging kurban yang mereka terima bukan hanya memberikan kebahagiaan duniawi, tapi juga mengingatkan mereka tentang pentingnya hidup berdampingan dalam kasih sayang.

Yosef, pengasuh asrama, mengungkapkan dengan tulus, “Kami merasa hidup berdampingan dengan teman-teman masjid. Kita saling berbagi kasih, tanpa membedakan apapun.”

Melalui tindakan sederhana ini, Muhammadiyah Semarang mengirimkan pesan kuat bahwa berbagi adalah jalan menuju kedamaian dan persatuan. Di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan, Muhammadiyah menunjukkan bahwa kasih sayang, kebersamaan, dan pengorbanan bukanlah milik satu agama atau kelompok saja, tetapi milik seluruh umat manusia.

“Dengan berbagi daging kurban, kita semua saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mencintai sebagai saudara sebangsa,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pada momen perayaan Idul Adha, Wali Kota Semarang Agustina menyerahkan hewan kurban di kompleks Balai Kota Semarang dan menekankan pentingnya nilai solidaritas dan toleransi.

“Kita bersyukur ya memiliki sebuah momen istimewa di setiap tahun, yaitu berbagi dalam perayaan Idul Kurban, ada banyak sekali yang kemudian memberikan sumbangan berbentuk sapi dan kambing, dan ini menjadi kegiatan yang sangat positif,” katanya di Semarang, Jumat (6/6/2025).

Wujud toleransi sendiri diimplementasikan dalam kebersamaan dan gotong royong panitia kurban di Balai Kota Semarang, yang tidak semuanya beragama Islam.

Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa hewan kurban juga diserahkan ke masjid-masjid di Kota Semarang, di antaranya Masjid Baiturrahman, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Masjid Agung Semarang (MAS) Kauman. Selain itu juga diberikan kepada masyarakat, seperti di daerah Pekunden dan Pleburan.

“Dan kita banyak sekali memberikan sapi dari ASN di Kota Semarang ini, dari Korpri juga besar sekali 880 kilo, totalnya yang di sini ada 11 ekor, dan yang dikirimkan ke masjid-masjid besar yang menjadi pendukung kegiatan kota Semarang, kita kirimkan,” jelasnya.

Agustina berharap, pada momen Idul Adha yang sarat akan nilai-nilai religius ini, dapat membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang.

“Kami berharap berkah dan hidayah melimpah bagi warga kota Semarang, baik yang memberi maupun yang menerima, dan semoga dengan perayaan hari raya Idul Adha ini kita semakin direkatkan dalam persatuan dan kesatuan, dan membawa kota Semarang menjadi semakin hebat,” katanya.

Sementara itu, Kabag Kesra (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat) Kota Semarang, Ali Sofyan, menyatakan bahwa pengadaan hewan qurban dari APBD Kota Semarang dipersiapkan 5 ekor sapi.

Dengan rincian, dua ekor sapi merupakan atas nama Wali kota Semarang dan wakilnya, Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin, yang diserahkan ke Masjid Agung Semarang (MAS) Kauman.

Sedangkan tiga sapi lainnya untuk Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT dan satu ekor disembelih di komplek Balaikota Semarang. Sementara untuk kambing, ada 28 ekor dengan berbagai jenis.

Ali menambahkan bahwa Balaikota Semarang sendiri, menyembelih 11 ekor sapi. Sisanya Pemkot Semarang menyerahkannya ke masjid-masjid tersebut.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang untuk ke sembilan kalinya secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterima langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025).

“Opini WTP ini adalah bukti kerja luar biasa dari seluruh komponen pemerintah. Saya sangat mengapresiasi kinerja dan hasil kerja seluruh unsur pemerintahan. Ini akan membawa semangat lebih untuk melayani agar Semarang semakin hebat,” kata Agustina.

Dirinya menyambut baik capaian ini sebagai dasar untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, dan menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan.

Agustina juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas termasuk dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk tata kelola keuangan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah Pemkot Semarang.

Sementara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menyampaikan sejumlah catatan yang tetap perlu menjadi perhatian, seperti pengelolaan database wajib pajak, pertanggungjawaban belanja, pelaksanaan e-purchasing, belanja pegawai, belanja BBM, serta penatausahaan aset.

Ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima.

Menyambut baik capaian ini, Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman menegaskan, pentingnya menjaga sinergitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. 

“Sinergitas antara Pemerintah dengan komponen masyarakat, khususnya legislatif penting untuk dijaga sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Gedung DPRD Kota Semarang.

“Ini adalah tahapan ke sekian dari proses Perda hasil dari evaluasi Kemendagri. Kami memiliki 15 hari untuk proses penyelesaiannya,” kata Agustina pada Rabu (4/6/2025).

Menurut dia, yang direvisi itu merupakan penyesuaian dari berbagai macam peraturan pemerintah, di mana ada beberapa hal yang tidak lagi menjadi objek pajak dan beberapa retribusi yang lainnya sudah berjalan.

Dirinya mencontohkan yang tidak lagi menjadi objek pajak antara lain adalah beberapa layanan rumah sakit yang tidak lagi menjadi objek pajak. Begitu pun proses perizinan yang menyesuaikan peraturan perundangan baru yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota juga tidak boleh lagi dipungut pajaknya.

Evaluasi Perda juga dianggap sebagai bagian integral dari sistem pengawasan dan pembinaan, yang membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi demi perbaikan yang diperlukan.

“Terima kasih atas kerja keras kawan-kawan DPRD Kota Semarang dalam mengkaji secara mendalam rancangan perubahan Perda ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Kepala OPD, dan pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi terbaiknya melalui beragam kanal dan ruang komunikasi,” kata Agustina.

Perubahan Perda ini diharapkan membawa beberapa manfaat signifikan, termasuk pemenuhan hasil evaluasi Kemendagri, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi, serta pemberian kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat. Perda ini juga menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan pajak dan retribusi.

“Harapannya, sesuai dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat akan lebih mudah dalam menjalankan bisnis. Dampaknya bagi kita Kota Semarang, pertumbuhan ekonomi yang hari ini berjalan cukup lancar akan menjadi lebih dipercepat,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah menggandeng Pemerintah Provinsi Jateng dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf di wilayah setempat.

“Dari target 72 ribu bidang, sekarang sudah tersertifikasi mencapai 69 ribu tanah wakaf. Sisanya tinggal 2 ribuan bidang yang harus diselesaikan. Targetnya selesai tahun ini,” kata Kakanwil BPN Jateng Lampri pada Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor MUI Jateng, Semarang, Rabu (4/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa kantor wilayah BPN di kabupaten/kota se-Jateng melakukan upaya percepatan sertifikasi melalui pendataan atau identifikasi langsung di desa-desa dan kelurahan.

Selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah, baik yang sudah berbentuk tanah wakaf maupun yang akan diwakafkan. 

“Sehingga terpetakan semua. Kami punya target setiap desa atau kelurahan minimal lima bidang tanah wakaf, tapi kalau lebih, ya kita petakan juga sehingga kita punya basis data yang kaitannya dengan dengan tanah wakaf ini,” ujarnya.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin juga mendorong upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayah pemerintahannya agar tidak terjadi persinggungan atau sengketa secara hukum di kemudian hari. 

Hal itu juga untuk memberikan rasa nyaman, sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum fikih bagi warga muslim. Apalagi hal itu berkaitan dengan amal ibadah bagi seseorang yang mewakafkan tanahnya.

“Harus dipercepat, birokrasinya dipersingkat. Sehingga kita tidak bekerja kejar-kejaran dengan permasalahan ya,” kata Taj Yasin. 

Menurut Wagub, program sertifikasi tanah wakaf sudah diinisiasi pada tahun-tahun sebelumnya, bekerjasama dengan BPN. Fokusnya mengurus sertifikat tanah wakaf baik yang telah difungsikan untuk musala, masjid, lembaga pendidikan, maupun yayasan. 

“Artinya banyak tanah wakaf yang disertifikasi, sudah diberikan kepada masyarakat, dijalankan dan sudah bisa dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

Untuk tanah-tanah wakaf yang belum tersertifikasi, dia mengajak pihak-pihak terkait agar segera menyosialisasikan pentingnya hal tersebut. Sosialisasi itu diarahkan kepada nadzir atau pengelola tanah wakaf agar mengajukan sertifikasi ke BPN dengan proses-proses yang benar.

Terkhusus untuk peruntukan tanah wakaf seperti pendirian bangunan masjid, lembaga pendidikan, Taj Yasin mengajak pengelola untuk tertib administrasi perizinan. Baik izin mendiringan bangunan (IMB) dan lain-lain. Hal tersebut sebagai bentuk ketaatan warga negara.

Sementara itu, Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji mengatakan sertifikat tanah wakaf akan meminimalisir potensi persengketaan kedepannya.

Tanah wakaf yang telah mempunyai kepastian hukum administrasi negara, selanjutnya bisa dikelola menjadi wakaf produktif dari sisi ekonomi dan kebermanfaatan masyarakat.

“Wakaf itu nanti akan bermanfaat bagi masyarakat, karena ada potensi yang sangat besar. Dari tanah wakaf ini kalau pengelolaannya bisa produktif punya potensi triliunan rupiah. Jadi selain zakat, ada namanya wakaf, sehingga pengelolaannya itu bisa menjadi kekayaan umat,” Darodji yang juga menjabat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng.

Ia mengatakan, ada contoh nyata pengelolaan wakaf yang sudah kuat di Singapura, meskipun penduduk muslimnya hanya sekira 15 persen, namun wakaf yang dikelola dengan bagus itu bisa menghasilkan uang sekitat Rp37 miliar setiap tahunnya. 

Ia mengharapkan, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia juga bisa serupa seperti dimanfaatkan pada bidang kesehatan layanan rumah sakit, disewakan untuk bidang usaha, dan lainnya agar dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau masyarakat.