SEMARANG (lensasemarang.com) – Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jateng resmi meluncurkan Program Layanan Roya Lima Menit (Ralali) untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengurus roya di kantor pertanahan se-Jateng.

Roya merupakan proses penghapusan hak tanggungan pada sertifikat tanah atau bangunan setelah utang KPR atau pinjaman lain dilunasi. Proses ini penting karena dengan roya, sertifikat menjadi bebas dari hak tanggungan dan dapat digunakan untuk transaksi jual beli atau kegiatan lain tanpa hambatan.

Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng Lampri pada saat peluncuruan Program Ralali di Kantah BPN Kota Semarang, Senin (2/6/2025), mengatakan bahwa program ini menjadi salah satu cara untuk memudahkan pelayanan BPN kepada masyarakat.

Ia menyebut, biasanya pengurusan roya membutuhkan waktu tiga hari jam kerja, namun dengan Program Ralali hanya membutuhkan waktu lima menit saja.

Persyaratannya pun tidak sulit, yakni hanya kelengkapan dokumen dan diurus sendiri sesuai nama kepemilikan sertifikat, kemudian mengurus di kantor pertanahan terdekat dan dengan biaya hanya Rp50 ribu.

“Biaya ini sesuai ketentuan karena masuk PNBP (penerimaan Negara Bukan Pajak) jadi tidak ada tambahan lagi. Ini pasti akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan di Kantah se Jateng, kami menjadi pionirnya,” kata Lampri.

Ia menambahkan, Program Ralali dilakukan serentak oleh kantah kabupaten/kota se-Jateng yang dipusatkan di Kantah Kota Semarang dan diikuti serentak oleh kantah-kantah yang lain secara daring.

Sementara itu, Susanto salah satu Masyarakat yang mendapatkan layanan Roya Lima Menit, merasa senang atas pelayanan cepat dari Kantah BPN Kota Semarang.

Dirinya mengaku baru pertama kali mengurus roya, usai sertifikat rumahnya digunakan untuk agunan di bank.

“Ini baru pertama saya urus Roya, ternyata cepat dan murah. Tadi bayar Rp50 ribu saja, ini sangat bagus semoga dapat membantu Masyarakat lainnya,” ujar pria yang juga menunjukkan SHM elektronik tanahnya yang baru.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Parlemen Jepang Nukaga Fukushiro dalam kunjungan kerjanya ke Tokyo guna membahas berbagai hal untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Jepang.

Menurut dia, hubungan bilateral perlu diperkuat karena kedua negara sama-sama menghadapi tantangan ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

Adapun pertemuan Puan dengan Fukushiro digelar sebelum acara peresmian Patung Presiden RI Pertama Soekarno di KBRI Tokyo, Rabu, waktu setempat.

“Kedua negara merupakan pilar utama untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di Asia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Menurut Puan, pertemuannya dengan Nukaga Fukushiro menjadi momen penting bagi persahabatan RI-Jepang, yang tahun ini memasuki 67 tahun sejak tahun 1958.

Hal itu, kata dia, sudah dikembangkan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno yang memainkan hubungan bilateral.

Saat ini, dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga sudah berupaya memperkuat hubungan kerja sama dengan Jepang.

Ia mengatakan kerja sama antara Parlemen Indonesia dan Jepang juga perlu terus diperkuat untuk melengkapi hubungan erat antara pemerintah.

“Pada kesempatan ini, saya ingin mengundang Bapak Ketua DPR Jepang untuk berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor asing utama di Indonesia.

Dengan begitu, menurut dia, Indonesia-Jepang perlu meningkatkan arus perdagangan dan investasinya di tengah meningkatnya gejala proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global.

Dia pun berharap Jepang tetap dapat mendukung Indonesia untuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi, hingga transisi energi hijau.

Di sisi lain, menurut dia, peningkatan persahabatan antar masyarakat pun diperlukan untuk menjadi fondasi hubungan bilateral.

Hubungan antar masyarakat dapat dibangun dengan bidang pariwisata, serta promosi budaya, seni, makanan, dan film. Dengan begitu, dia berharap lebih banyak wisatawan Jepang berkunjung ke Indonesia.

“Kita juga perlu membangun hubungan antara generasi muda yang merupakan pemimpin di masa depan,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kota Semarang kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, dalam pengumuman Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 yang digelar oleh SETARA Institute di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

Kota Semarang menempati peringkat ke-3 secara nasional. Dengan capaian IKT tahun ini, ibu kota Jawa Tengah menorehkan catatan menggembirakan dengan naik dua peringkat dibandingkan tahun 2023.

Capaian ini melanjutkan tren positif yang diraih Kota Semarang selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2022, Semarang berada di peringkat ke-7. Setahun kemudian, pada 2023, naik ke peringkat ke-5. Kini, pada 2024, Kota Semarang berhasil menembus jajaran tiga besar dengan skor 6,356.

Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina dari Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama BPIP, Elfrida Herawati Siregar.

“Kota Semarang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SETARA Institute. Tahun 2022 kami peringkat 7, tahun 2023 peringkat 5, dan tahun ini naik ke peringkat 3. Saya persembahkan penghargaan ini untuk seluruh warga Kota Semarang, khususnya pengurus FKUB yang luar biasa,” ujar Agustina dalam sambutan penerimaan penghargaan.

Dalam wawancara usai menerima penghargaan, Agustina menambahkan bahwa pencapaian ini menjadi bukti konkret dari kekuatan gotong royong semua pihak.

“Kita mendapatkan peringkat ke-3, itu berarti naik dua tingkat dari tahun lalu. Dari peringkat 7 ke-5 kemudian ke-3, artinya yang dilakukan oleh FKUB dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Kota Semarang sebagai kota toleran itu sudah sangat tepat. Mari kita lanjutkan supaya Semarang semakin hebat,” ujarnya.

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial. Penilaian dilakukan berdasarkan 8 indikator dalam 4 variabel, mencakup regulasi pemerintah kota, dinamika sosial, tindakan nyata pemerintah, serta demografi sosio-keagamaan.

Dalam penilaiannya, kota Semarang memperoleh skor 6,356 dalam IKT 2024.

SETARA Institute menyebut Semarang sebagai kota yang berhasil membuktikan bahwa sejarah dan modernitas bisa bersatu dalam merawat keberagaman. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi kepemimpinan politik, birokrasi, dan masyarakat sipil dalam memajukan toleransi di tingkat lokal.

Salah satu penanda penting adalah terbitnya Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, yang menegaskan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, Peraturan Wali Kota No. 48 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme juga menjadi terobosan penting dalam upaya menjaga ruang hidup yang aman dan inklusif di kota Semarang.

Keterlibatan masyarakat sipil juga menjadi fondasi kuat toleransi di Kota Semarang. Dialog lintas iman, gerakan interseksional seperti Eco Peace Indonesia—yang menghubungkan isu toleransi dan pelestarian mangrove—hingga pemberdayaan FKUB menjadi contoh kolaborasi nyata.

Tak hanya regulasi, Pemerintah Kota Semarang juga memberikan hibah sebesar 800 juta rupiah kepada FKUB untuk memperkuat kegiatan promotif toleransi. Hingga tahun ini, FKUB telah menerbitkan 8 rekomendasi pendirian rumah ibadah, termasuk gereja, vihara, dan klenteng.

“Penghargaan ini adalah tantangan baru bagi kami. Mari kita berlomba untuk menjadikan Semarang kota toleransi terbaik tahun depan,” pungkas Agustina.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang berkomitmen menjadikan program Koperasi Merah Putih, salah satu butir Asta Cita Presiden Prabowo sebagai kekuatan utama ekonomi kerakyatan. 

Wali Kota Semarang Agustina menargetkan pembentukan 177 koperasi merah putih di setiap kelurahan yang tidak hanya hadir secara kelembagaan, tapi juga aktif menggerakkan roda perekonomian warga secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Agustina dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Semarang yang digelar di Ruang Lokakrida, lantai 8 Balai Kota Semarang, Senin (26/5/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Semarang, perwakilan fraksi DPRD, pimpinan OPD terkait, camat dan lurah se-Kota Semarang, serta perwakilan Bank Jateng.

“Hari ini saya mengundang seluruh fraksi DPRD Kota Semarang, untuk ikut membantu membentuk koperasi di tiap-tiap kelurahan dan menciptakannya menjadi sebuah gerak ekonomi,” ujar Agustina.

Menurutnya kalau hanya sekadar membentuk sebuah lembaga merupakan aktivitas yang mudah, namun menjadi pekerjaan rumah untuk kemudian menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian.

Agustina menegaskan, keberadaan koperasi Merah Putih di Kota Semarang harus dibangun sebagai gerakan kolektif lintas sektoral dan non-partisan, termasuk dengan melibatkan fraksi-fraksi yang ada di DPRD.

“Karenanya teman-teman seluruh fraksi ini harus terlibat. Masing-masing dari kelurahan itu warnanya berbeda-beda. Warnanya ada yang hijau, kuning, biru, merah, ada yang abu-abu, ada juga yang tidak ada warnanya. Saya ingin bergotong-royong dalam proses pembentukan. Sehingga benar-benar menjadi gerak masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyebut pentingnya peran camat dan lurah dalam mendampingi proses pembentukan hingga pengembangan koperasi di wilayahnya masing-masing.

“Tapi harus diingat bahwa yang namanya kegiatan ekonomi itu ada penyedia dan pengguna. Kalau kita pilih simpan pinjam, kemudian ternyata dalam bisnisnya tidak laku, ya nanti yang akan menanggung kegiatannya adalah koperasi itu sendiri,” sambung Agustina.

Dirinya juga mengingatkan bahwa koperasi harus dirancang sesuai kebutuhan riil warga. Untuk memacu antusiasme masyarakat, nantinya Agustina ingin memberikan apresiasi berupa hadiah bagi Koperasi Merah Putih yang berjalan baik.

“Kita buat lomba, nanti hadiahnya berupa bantuan permodalan jika koperasinya ini paling bagus,” kata Agustina disambut riuh tepuk tangan para lurah dan camat yang hadir dalam rapat tersebut.

Agustina juga memastikan, skema pembiayaan koperasi Merah Putih di Kota Semarang akan memperoleh dukungan dari Bank Jateng. “Bank Jateng ini hadir secara khusus. Ini waktunya Bank Jateng berbakti kepada masyarakat Kota Semarang,” tambahnya.

Di akhir arahannya, Agustina menegaskan bahwa pembentukan koperasi bukan sekadar formalitas, tetapi harus disertai komitmen untuk menggerakkannya secara nyata.

“Jadi jangan cuma bentuk ya, tetapi juga komitmen untuk memajukan koperasi. Saya kira ini adalah hari yang menandai kita bergegas menahan kapitalisme yang sedang merajalela di dalam sendi-sendi perekonomian kita,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumpulkan para bupati/wali kota dan stakeholder terkait untuk mengatasi banjir dan rob di wilayahnya. 

Luthfi tidak ingin banjir di wilayah Kabupaten Demak, Grobogan, dan Pemalang terus berlarut-larut hanya dengan mengandalkan rencana jangka panjang yang sudah ada.

“Tadi sudah kita paparkan terkait dengan normalisasi sungai. Kita akan bahas yang menjadi jangka pendeknya,” kata Luthfi saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (26/5/2025).

Selain normalisasi sungai, lanjut Luthfi, ada beberapa hal yang perlu dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa. Juga keterlibatan instansi terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan lainnya.

Penanganan jangka pendek dan menengah ini juga meliputi pendidikan kepada masyarakat, rumah apung, bantuan-bantuan kepada masyarakat, relokasi warga ke beberapa tempat, dan lainnya.

“Tidak bisa kerja sendiri. Kita harus teamwork, karena ada hal krusial yang harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Luthfi menambahkan, salah satu upaya dalam penanganan banjir dan rob di wilayah Demak dan Kota Semarang adalah jalan tol. Anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp10,9 triliun sudah ada dan tinggal dieksekusi. Tol itu juga akan difungsikan sebagai giant sea wall. Selain itu, juga akan dibangunkan kolam retensi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menambahkan, perlu dilakukan normalisasi sungai dan penanganan massal untuk mengatasi banjir dan rob di wilayahnya. Sebab, aliran sungainya mengalir di beberapa daerah, baik di Demak, Grobogan, maupun Semarang. 

Penanganan itu, lanjut dia, tidak semuanya bisa dilakukan tahun ini, tapi perlu dianggarkan dan dikerjakan secara multiyear. 

“Tadi ada usulan, di antaranya Sungai Dombo Sayung dan Sungai Pelayaran yang akan menjadi prioritas kami,” katanya.

Selain normalisasi sungai, langkah penanganan juga perlu dilakukan di hulu dan hilir. Penanganan di hilir yaitu dengan penanaman mangrove yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Terkait penanganan di hulu harus melibatkan masyarakat tentang pemberdayaan tanggap lingkungan.

Taj Yasin juga meminta agar di wilayah-wilayah yang sering banjir, selalu tersedia pompa air, agar penangannya bisa dipercepat. 

Sementara itu, Kepala BBWS Pamali-Juwana, Fikri Abdurachman mengatakan rob dan banjir di Sayung Demak sebagian akan tertangani dengan pembangunan tol Semarang-Demak sebagai tanggul. Di luar itu, juga ada rencana untuk pembuatan tanggul laut lain yang saat ini masih dicarikan anggarannya.

Menurut Firki, salah satu faktor banjir dan rob di daerah Sayung Demak dikarenakan terjadi sedimentasi sungai. Tak pelak, air rob dan hujan dengan intensitas tinggi tidak bisa mengalir dengan lancar.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China, Li Qiang di Gedung DPR, Jakarta. 

Dalam pertemuan bilateral ini, Puan mendorong dan mendukung berbagai kerja sama antara Indonesia dengan China, baik di bidang ekonomi hingga pariwisata.

Puan menerima PM Li Qiang yang datang bersama sejumlah menteri kabinet China di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025) sore.

“RRT merupakan mitra utama perdagangan dan investasi Indonesia. Potensi hubungan ekonomi ini harus terus kita tingkatkan, di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global,” kata Puan dalam bilateral meeting dengan PM China.

Berdasarkan keterangan BPS, nilai perdagangan Indonesia-China tercatat mencapai lebih dari US$ 135 miliar. Puan pun mendorong peningkatan kerja sama ekonomi RI-China, termasuk penyelesaian protokol ekspor produk pertanian Indonesia, yang dapat memfasilitasi berbagai ekspor produk pertanian, buah tropis, dan perikanan Indonesia ke China.  

“Saya juga ingin mendorong peningkatan kerja sama ekonomi untuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, manufaktur, transisi energi di Indonesia,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Terkait investasi, Puan menyinggung China yang merupakan investor asing terbesar ke tiga di Indonesia, dengan total realisasi sebesar mencapai USD 36,4 miliar sejak 2019 hingga 2025.

“Dalam konteks ini, DPR RI memiliki peran strategis dalam memperkuat regulasi, mengawasi implementasi, dan memastikan bahwa kerja sama investasi akan berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat,” ungkap Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini mendorong kolaborasi pengembangan teknologi pertanian presisi, mekanisasi pertanian modern, dan produktivitas pertanian berkelanjutan. Hal ini, kata Puan, terkait isu ketahanan pangan.

“Saya juga mendorong agar investasi terkait energi berkelanjutan dari RRT dapat menjadi model kerja sama internasional yang menginspirasi transisi energi secara global,” sebutnya.

Tak kalah penting, Puan pun menekankan pentingnya penguatan people-to-people contact, terutama antar generasi muda sebagai pemimpin masa depan.

“Hubungan antar negara yang kokoh, sejatinya dibangun dari fondasi hubungan dan persahabatan antar masyarakatnya,” ujarnya.

Puan juga mendukung kerja sama pariwisata dan pendidikan RI-China. Hal tersebut menyusul adanya komitmen kerja sama di bidang pariwisata dalam pertemuan PM China dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pagi tadi.

Diketahui, pertemuan bilateral PM China dan Presiden Prabowo menyepakati 12 kerja sama di mana 4 di antaranya sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Mulai dari kerja sama ekonomi, kesehatan, hingga pariwisata.

Puan menyebut peningkatan kerja sama di bidang pariwisata sangat penting mengingat lebih 1.100.000 wisatawan China berkunjung ke Indonesia pada tahun 2024.   “Pariwisata, budaya, kuliner, dan film juga berperan dalam meningkatkan hubungan antar masyarakat. Saya ingin mengundang lebih banyak lagi turis RRT berkunjung ke Indonesia,” papar cucu Bung Karno tersebut.

Usai pertemuan, Puan mengatakan DPR siap mendukung kerja sama RI-China melalui sisi legislasi, pengawasan, dan fungsi-fungsi DPR lainnya.

Ia menegaskan DPR mendukung kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara melalui kebijakan kementerian-kementerian terkait.

“Juga bagaimana kita meningkatkan people to people contact melalui pendidikan dan pariwisata. Tadi juga disampaikan bagaimana masyarakat Indonesia dan rakyat Tiongkok untuk lebih banyak datang ke Indonesia dan masyarakat Indonesia untuk lebih banyak datang ke Tiongkok,” urai Puan.

“Yang pasti DPR RI mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak,” tambahnya.

Dalam pertemuan bilateral ini, Puan didampingi Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan, Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez, hingga Duta Besar RI untuk China, Djauhari Oratmangun.

Sementara itu, PM China Li Qiang didampingi Chairman Komisi Reformasi dan Pembangunan atau National Development and Reform Commission (NDRC) China, Zheng Shanjie hingga Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, Duta Besar China untuk RI Wang Lutong, dan sejumlah perwakilan kabinet China lainnya.