BATANG (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada para anak muda di wilayahnya untuk menjadi petani kreatif. 

Hal itu untuk menunjang Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional pada 2026 sebab usia para petani yang ada sudah banyak yang tua sehingga butuh regenerasi yang baik.

“Jadilah petani yang memiliki daya kreativitas,” kata Luthfi saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Eks Karesidenan Pekalongan di Pendopo Kabupaten Batang (25/4/2025).

Menurut mantan Kapolda Jateng ini, anak-anak muda harus bisa membuat atau menghasilkan produk pertanian yang tidak biasa. Misalnya budidaya bibit sampai lahan pertanian yang tidak terikat pada pestisida, juga pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian.

“Anak-anak muda yang bisa menciptakan kreativitas, kemudian produk unggulan. Nanti programnya bisa dari kita,” ujarnya.

Dalam Musrenbangwil Eks Karesidenan Pekalongan tersebut, Luthfi kembali menegaskan kepada para bupati dan wali kota untuk memiliki satu nafas kebersamaan dalam membangun daerah. 

Ia tidak ingin lagi ada usulan mengenai infrastruktur yang begitu-begitu saja, karena masalah infrastruktur sudah dilakukan pada tahun 2025. Adapun fokus 2026 adalah swasembada pangan.

“Dari infrastruktur meningkat menjadi swasembada pangan. Ini perlu keberlanjutan,” katanya.

Ia juga menegaskan agar bupati dan wali kota bisa tegas untuk menjaga jalur hijau atau kawasan pertanian, supaya produktifitasnya terus meningkat.

“Yang sudah tercetak jalur hijau, jangan diubah. Harus tetap jalur hijau. Minta tolong diawasi, itu kewenangan Bupati dan Wali Kota untuk tidak mengubah lahan. Saya juga sudah titipkan ke Menteri ATR/BPN untuk mengawal, agar jangan ada perubahan atau pengurangan lahan hijau di Jawa Tengah,” tegasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Perhutani, dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bakal melakukan optimalisasi pengelolaan potensi kawasan hutan di wilayahnya. 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa potensi kehutanan di wilayahnya cukup besar. 

Saat bertemu dengan Menteri LHK beberapa waktu lalu, Luthfi sempat melakukan pembahasan mengenai pengembangan potensi kawasan hutan di wilayahnya.

“Potensi Jawa Tengah itu ada beberapa komoditas, terutama kayu sama getah (pinus), itu yang nanti akan dimaksimalkan,” kata Luthfi usai menerima Kepala Perum Perhutani Regional Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (24/4/2025).

Optimalisasi itu mulai dari pembibitan, penanaman kembali, regenerasi pohon berkomoditas tinggi, dan lain sebagainya.

“Nanti akan ada kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bersama-sama mengembangkan kawasan hutan,” katanya.

Pihaknya juga akan melakukan pengembangan bibit pohon aren. Rencananya akan ditanam di sepanjang bantaran sungai. Rencananya akan melibatkan masyarakat sekitar agar ikut memanfaatkan pohon aren tersebut.

Sementara itu, Kepala Perum Perhutani Regional Jawa Tengah Asep Dedi Mulyadi mengatakan, potensi kawasan hutan di Jateng di wilayahnya dinilai luar biasa, mulai dari kayu hingga keindahan alamnya yang bisa dikembangkan jadi obyek pariwisata. 

“Produk utama kita masih kayu, kemudian penopang kedua adalah hasil non kayu termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur terkait dengan pinus. Kita penghasil getah pinus terbesar di Perum Perhutani,” katanya.

Dibeberkan dia, saat ini Perum Perhutani Regional Jawa Tengah mengelola sekitar 400 ribu hektare perhutanan sosial dari sebelumnya sekitar 600 ribu hektare. Pengurangan tersebut karena ada pengambilalihan sekitar 200 ribuan hektare sebagai upaya penataan kawasan hutan.

“Itu ada izin khusus dari kementerian yang bisa dikelola dan membuka akses untuk kelompok masyarakat sekitar,” jelas Asep.

Maka dari itu, kerja sama antara Pemprov Jateng dengan Perum Perhutani sangat penting ke depannya. Pengelolaan hutan harus dilakukan bersama, mengingat potensinya yang sangat besar.

“Tentunya ada hal lain yang berpeluang dikerjasamakan. Selain bibit tanaman dan pohon juga ada pengembangan wisata alam. Tentunya itu ada syarat dan ketentuan berlaku,” ungkapnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Terpidana kasus perpajakan bernama Djohan Wahyudi (42) menyurati Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto karena merasa dikorbankan oleh atasannya di perusahaan untuk menanggung semua kerugian negara sebesar Rp3,4miliar.

Sebelumnya Djohan menjabat Direktur Utama PT Gurano Bintang Papua, sedangkan atasannya bernama Martadi Mangkuwerdojo selaku komisaris perusahaan yang sama dan bergerak di bidang jasa sewa alat berat, truk yang berada di Kota Semarang dengan daerah operasi kerja Kalimantan Timur dan Papua.

Kasus pidana yang menjerat Djohan ditangani Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jateng I melalui penyidik pegawai negeri sipil dengan fakta-fakta hukum termasuk saat sidang di Pengadilan Negeri Semarang termasuk hasil perhitungan ahli.

Djohan didakwa menikmati uang negara yang seharusnya disetor sebagai pajak sekira Rp742,1 juta, sedangkan Martadi menikmati sekira Rp2,66miliar.

“Ini juga sesuai dakwaan saya oleh jaksa penuntut umum Kejari Kota Semarang saat persidangan. Seharusnya saya dengan bos saya (Martadi, red) sama-sama berjalan proses hukumnya, tapi ini tidak ada perkembangan proses hukum lebih lanjut kepada Martadi, pada tuntutan JPU dan dakwaan itu jelas ada dua tersangka, saya dan Pak Martadi bos saya,” kata Djohan melalui sambungan telepon wartel Pastel Rutan Semarang kepada wartawan, Rabu (23/4/2025) petang.

Dirinya merasa janggal dengan kejadian ini karena Martadi sempat diperiksa sebagai saksi untuknya saat proses penyidikan termasuk pada persidangan di PN Semarang juga jadi saksi mahkota pada Februari 2025.

Djohan menyebut dirinya ditetapkan tersangka pada 27 Mei 2024, kemudian ditangkap dan ditahan tanggal 19 November 2024, dilimpahkan ke Kejari Kota Semarang 7 Januari 2025, sidang pertama di PN Semarang 21 Januari 2025 dan vonis bersalah di PN Semarang pada 26 Maret 2025.

“Kalau Martadi ditetapkan tersangka pada 30 Januari 2025. Tapi sampai saat ini kok tidak juga dilimpahkan ke jaksa, tidak segera disidangkan, sebabnya apa saya kurang tahu. Daripada saya terus bertanya-tanya di sini (saat jalani pidana), saya tulis surat untuk Presiden dan yang terkait lainnya. Saya mengakui melakukan kesalahan perbuatan itu, tapi juga saya ingin menyampaikan jangan sampai ada permainan-permainan dalam proses hukum ini, kok sepertinya ada rekayasa hukum,” ujar Djohan yang asli Kalimantan itu.

Pada surat tulisannya yang ditujukan ke Presiden RI Prabowo Subianto, Djohan menuliskan: Curahan Hati Narapidana yang Ditindas Keadilan. Suratnya ditujukan melalui Kementerian Sekretariat Negara Jl. Veteran nomor 17 – 18, Jakarta tertanggal 21 April 2025.

Dia menuliskan saat ini dirinya sedang menjalani putusan PN Semarang nomor 16/Pid.Sus/2025/PN.Smg tanggal 26 Maret 2025, dengan vonis satu tahun delapan bulan penjara dan denda sebesar dua kali Rp742.135.004 dengan ketentuan jika tidak bisa bayar pidana denda maksimal satu bulan sejak putusan maka harta bendanya bisa disita dan jika tidak mencukupi maka subsider penjara selama tiga bulan.

“Saya memohon keadilan dan bantuan untuk mengawal pengembalian kerugian negara secara penuh sesuai undang-undang, saya di sini tidak punya kekuatan untuk melawan karena keterbatasan saya di penjara,” tulisnya.

Dia mengakui perbuatannya turut serta merugikan uang negara dari pajak yang seharusnya dibayar, namun dia juga ingin keadilan, tersangka lain kasus ini juga diproses hukum sebagaimana mestinya terutama soal pengembalian uang kerugian negaranya.

“Jangan sampai sepertinya semua kesalahan ini ditimpakan ke saya, saya hanya karyawan yang diposisikan seolah-olah menjadi direktur, ada atasan saya yang juga terlibat di kasus ini agar juga diproses sebagaimana mestinya,” katanya.

SURAKARTA (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meluncurkan program Kecamatan Berdaya di Taman Cerdas Jebres, Kota Surakarta, Rabu (23/4/2025).

Melalui program tersebut, semua kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jateng menjadi pusat kemajuan perekonomian dan kreativitas warganya.

Program ini juga bakal menjadi epicentrum pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas hingga anak-anak muda potensial. 

Ahmad Luthfi mengatakan, program ini dinilai efektif untuk pembangunan di daerah. Harapannya bisa menyentuh sampai 8.563 desa/kelurahan di Jateng sebab kecamatan menjadi kepanjangan tangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. 

“Provinsi kalau mau langsung menyentuh desa, tidak mampu. Jumlah desa/kelurahan sebanyak 8 ribuan. Tapi kalau Camat, mampu,” ujar Luthfi.

Program ini akan secara langsung menyiapkan ekonomi kreatif, pelatihan tepat sasaran sesuai potensi, mendorong santripreneur, tani milenial, internet desa, konten kreator. Termasuk mendorong sekolah bebas bullying dan kekerasan.

Secara teknis, Luthfi menjelaskan, dalam pengembangan potensi kelompok sasaran tadi akan diberikan pelatihan maupun konseling masing-masing kelompok harus tumbuh dan mandiri. Lebih jauh, mereka diharapkan memiliki efek domino memajukan wilayah masing-masing.

Selain pelatihan sesuai potensi, meraka juga dipertemukan dengan akademisi hngga wirausaha. Saat ini jumlah kecamatan berdaya sudah ada empat kecamatan di tiap kabupaten dan kota. 

“Ini role model. Bupati dan wali kota nantinya bikin SK (Surat Kelutusan) kecamatan mana yang akan ditugaskan,” katanya.

Ia memastikan, semua kelompok masyarakat diperhatikan, termasuk anak-anak muda potensial. 

Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Berdaya Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin mengatakan, program ini menyatukan komitmen berbagai sumberdaya. Mulai dari pemerintahan, desa, kelurahan, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk memberayakan perempuan, anak, disabilitas, dan anak anak muda.

Program tersebut juga bertujuan mengintegrasikan aspirasi serta hak-hak dalam perencanaan pembangunan. 

“Melalui Program Kecamatan Berdaya, Gubernur dan Wakil Gubermur memperhatikan kelompok rentan, perempuan, anak, disabiliitas, dan anak muda kreatif dalam pembangunan Jateng,” kata Nawal yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Jateng ini. 

Nawal melanjutkan, program Kecamatan Berdaya juga telah dikomunikasikan ke pemerintah pusat. Tingginya pertisipasi dan peran aktif perempuan, anak, disabilitas dan anak-anak muda kreatif menjadi nilai plus. Program ini jadi best practice program nasional. 

Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Hartono memberikan dukungan penuh pada program tersebut karena telah sejalan dengan program kampus. 

Dukungan yang diberikan UNS bisa dalam bentuk pelatihan, pola asuh keluarga hingga siap terjunkan mahasiswa KKN di daerah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi juga meluncurkan Program Kartu Zilenial dan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Usai acara itu, Ahmad Luthfi juga menyapa anak-anak yang berlatih tari dan taekwondo di komoleks taman. Ia juga memberikan bantuan berbagai alat tulis sekolah. Selain itu, ia juga menyapa pelaku UMKM yang memamerkan produk lokal di lokasi.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggandeng Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) untuk memberikan panduan dan analisa terkait indeks ketahanan wilayah.

“Kita tetap menggandeng dan meminta saran kepada Lemhanas. Di sana kan ada Labkurtanas (Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional). Itu bisa menganalisa indeks ketahanan wilayah. Itu yang akan kerja samakan,” kata Luthfi usai menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) angkatan ke-68 Lemhanas RI di kantornya, Kota Semarang, Selasa (22/4/2025).

Selain itu, Luthfi juga akan bekerja sama dengan Lemhanas RI untuk menggelar retret bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Tengah. Lemhanas akan memberikan panduan dalam rangka penjabaran terkait Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

“Sehingga OPD kita di provinsi akan lebih punya daya dobrak membangun wilayah. Nanti akan jadi satu-satunya provinsi yang melakukan retret,” katanya. 

Gubernur Lemhanas RI, Ace Hasan Syadzily mengaku siap untuk bekerjasama dengan Pemprov Jateng. Baik terkait analisis indeks ketahanan maupun terkait retret OPD.

Sebelum kerja sama itu dilakukan, Ace lebih dahulu mendampingi peserta SSDN Pendidikan Penyiapan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) angkatan ke-68 yang akan melakukan pendidikan di Jawa Tengah selama beberapa hari. 

“Ini bagian dari bagaimana Lemhanas melakukan pendidikan agar para peserta bisa menggali berbagai persoalan yang dihadapi khususnya locus pendidikan di Jawa Tengah,” katanya.

Para peserta tersebut akan mengekplorasi terkait beberapa isu terutama tentang Asta Gatra. Baik ideologi, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Termasuk bagaimana seorang pemimpin menghadapi kondisi geo politik dan geo ekonomi global saat ini. Tujuannya agar sebagai bangsa memiliki ketahanan nasional di tengah berbagai ketidakpastian global.

“Tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Ahmad Luthfi, Pangdam IV/Diponegoro, dan Kapolda Jateng yang memfasilitasi bagi proses pendidikan SSDN ini. Para calon pemimpin harus memiliki wawasan agar dapat mengantisipasi dan memanfaatkan berbagai peluang geopolitik dan geo ekonomi global tersebut agar ketahanan ekonomi dan sosial kita ,budaya kita akan semakin kuat,” jelasnya.

Ace juga menjelaskan alasan memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat SSDN untuk angkatan ke-68 ini. Menurutnya Jateng merupakan daerah dengan posisi strategis. Jateng juga memiliki banyak kawasan ekonomi khusus dan program strategis nasional. Semua itu adalah upaya untuk meningkatkan dan memajukan masyarakat Indonesia.

“Kita tahu bahwa Presiden Prabowo telah mencanangkan Asta Cita, salah satunya adalah bagaimana mendorong ketahanan pangan, energi, dan ketahanan ekonomi. Jateng adalah provinsi yang memiliki potensi strategis tersebut,” kata dia.

SOLO (lensasemarang.com) – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Solo (SOC) Tahun 1446 H/2025 M di Hotel Sunan, Surakarta, pada Selasa (22/4/2025).

Sebanyak 23 PPIH dikukuhkan untuk melayani jamaah haji melalui Embarkasi Solo. Tahun ini akan diberangkatkan 33.900 jamaah haji dari Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Gus Yasin mengingatkan agar petugas haji harus memastikan kualitas pelayanan, termasuk aspek teknis seperti akomodasi, fasilitas air, hingga kesehatan jamaah. 

“Tahun lalu ada berita AC rusak di asrama, ada juga pesawat yang sampai harus turun karena jamaahnya diare. Tahun ini jangan sampai ada kejadian seperti itu. Pastikan semua dicek dengan teliti,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa tugas panitia haji bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki nilai besar di sisi agama.

“Panitia haji bukan soal banyaknya jamaah, tapi tentang makna pelayanan. Ini simbol kelancaran ibadah dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Taj Yasin menyampaikan doa dan harapan agar seluruh proses haji tahun ini berjalan lancar dan membawa keberkahan.

Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Musta’in Ahmad menjelaskan, bahwa pelantikan serentak dilakukan di 14 embarkasi se-Indonesia, karena padatnya agenda di tingkat pusat.

Ia menyebut, tahun ini Indonesia memberangkatkan 203.320 jamaah haji, yang terbagi dalam 528 kloter. Selama perjalanan, mereka akan didampingi 2.083 petugas kloter.

“Pelayanan di embarkasi adalah bagian vital dari keseluruhan proses haji. Di sinilah kesan pertama dibangun. PPIH harus hadir dengan semangat dan kerja terbaik,” pesan Musta’in.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab menuturkan, persiapan keberangkatan haji sudah 90 persen. Jamaah yang sudah mendapatkan visa kurang lebih 28 ribu dari total 30.377 jamaah di Jawa Tengah.

“Tanggal 1 Mei masuk asrama dan 2 Mei terbang gelombang pertama,” terangnya.

PATI (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pemenuhan hak pelayanan bagi penyandang disabilitas di wilayahnya menjadi prioritas. Setiap penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pelayanan umum. 

“Tidak usah khawatir. Rumah sakit kita, sudah diprogramkan untuk ramah (terhadap disabilitas),” kata Ahmad Luthfi menjawab keluhan dan saran dari perwakilan penyandang disabilitas saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Eks Karesidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (21/4/2025).

Luthfi menambahkan, prioritas tersebut juga berkaitan dengan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, tidak perlu ada kartu disabilitas karena memang sudah seharusnya pelayanan bagi disabilitas itu didahulukan.

“Tidak usah pakai kartu-kartu, begitu dia disabilitas langsung dapat prioritas, tidak usah antre-antre lagi. Lapor saya kalau antre. Bapaknya disabilitas di Jawa Tengah itu saya,” ujarnya.

Begitu halnya dengan bidang olahraga. Luthfi mengatakan, perhatian atlet paralympic Jawa Tengah itu nomor satu. Perhatian untuk atlet disabilitas juga tidak kalah dengan atlet umum, terutama bagi mereka yang berprestasi.

Sebelumnya, seorang perwakilan disabilitas di Pati, Ratno menyampaikan beberapa saran terkait perhatian kepada penyandang disabilitas. Pertama, Ia menyinggung soal kartu disabilitas yang dapat memudahkan kawan disabilitas saat berada di tempat pelayanan umum seperti rumah sakit dan puskesmas.

Kedua, ia mengusulkan agar Komisi Disabilitas Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah segera dibentuk. Komisi itu sebagai wadah menampung usulan dan saran dari penyandang disabilitas untuk pembangunan di Jawa Tengah. 

Ketiga, terkait dengan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Pati yang masih kekurangan sarana dan prasarana. Hal itu menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan potensi atlet disabilitas di wilayah tersebut.

“Terkait olahraga, mohon penyandang disabilitas diberikan perhatian lebih. Sarpras dan peralatan kurang. NPCI di Pati masih sangat kurang, padahal punya atlet-atlet potensial tetapi terkendala akomodasi,” ujarnya kepada Ahmad Luthfi.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko menambahkan, bahwa beberapa usulan dari penyandang disabilitas sudah sesuai dengan prioritas pemerintah provinsi. Termasuk upaya membentuk komisi disabilitas daerah.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, Wali Kota Semarang Agustina menerima penghargaan Anugerah Puspa Bangsa 2025 Kategori Puspa Adidaya.

Penghargaan yang dipersembahkan Kompas TV di Jakarta pada Minggu (20/4/2025) malam tersebut diberikan kepada para pemimpin perempuan yang tidak hanya cakap dan visioner, tetapi juga memiliki kekuatan karakter dan menginspirasi banyak perempuan lainnya.

“Saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi acara ini, kan bagus banget ya. Kita diingatkan bahwa ada perjuangan Kartini, perjuangan perempuan-perempuan Indonesia yang banyak sekali di sisi kita, bersama berbagai tokoh hebat perempuan Indonesia,” kata Agustina usai menerima penghargaan.

Sebagai perempuan pemimpin Kota Semarang, Agustina menekankan fokus dan tantangan kerjanya dalam lima tahun mendatang meliputi peningkatan kebersihan kota, pemerataan akses pendidikan dengan pendekatan money follow student, pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas melalui Rumah Inspirasi, serta percepatan pembangunan dan perawatan infrastruktur.

Terkait isu perempuan, Agustina menilai bahwa ruang bagi perempuan untuk berekspresi masih harus terus diperluas. Kesejahteraan perempuan harus lebih diperhatikan, terutama ruangnya karena jumlah perempuan dan laki-laki hampir berimbang. Tetapi ruang yang dimiliki untuk para perempuan mengekspresikan diri itu kurang,” jelasnya.

Agustina juga mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk terus maju dan mandiri tanpa melupakan kodratnya.

“Kita diberkati sebagai insan yang memproduksi dan memelihara. Itu dua hal yang mungkin kodratnya tidak dimiliki oleh laki-laki. Walau demikian kita memiliki hak dan memiliki kewajiban untuk berjuang bagi diri sendiri maupun bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Direktur KompasTV, Rosianna Silalahi, menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan terhadap perempuan hebat di Indonesia.

“Kami ingin menyuarakan bahwa perempuan dari berbagai wilayah mampu menjadi kekuatan masyarakat dan pejuang keadilan bagi kelompok marginal,” ujar Rosianna.

Anugerah Puspa Bangsa merupakan ajang tahunan yang memperingati semangat Kartini dan menghormati kontribusi nyata perempuan Indonesia di berbagai bidang.

Tahun ini, acara dihadiri berbagai tokoh nasional, termasuk Ibu Negara ke empat Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Proses seleksi sendiri dilakukan melalui kerja jurnalistik mendalam oleh 32 biro KompasTV di seluruh Indonesia, dengan menilai dampak sosial, komitmen, pencapaian, dan kemampuan menginspirasi perempuan-perempuan yang berkontribusi nyata di masyarakat akar rumput.

Turut hadir dalam Anugerah Puspa Bangsa yakni Ibu Negara Indonesia ke empat Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid; Ketua DPR RI Puan Maharani; Menteri PPPA RI Arifah Fauzi; Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka; dan Wakil Direktur Utama di Kompas TV Rosianna Silalahi.

SEMARANG (lensasemarang.com) –Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menegaskan, perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Peran itu bisa melalui Tim Penggerak PKK, Posyandu, dan Bunda Literasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yasin dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan TP PKK, Bunda Literasi, Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah serta Pembukaan Orientasi dan Pelatihan Paralegal Tahun 2025, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (21/4/2025).

Peran yang bisa dilakukan oleh Tim Penggerak PKK, menurut Taj Yasin, menjadi pelindung bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Para perempuan juga diminta ikut menekan angka perkawinan usia anak. 

“Masih ada 7.903 kasus perkawinan anak. Sebanyak 1.821 di antaranya anak laki-laki, sisanya perempuan. Kalau menikahnya di usia anak, bagaimana perempuan ini nantinya bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya?,” ujarnya.

Perkawinan usia anak, membawa banyak konsekuensi negatif. Beberapa di antaranya, hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan (khususnya bagi anak perempuan), ekonomi yang belum siap rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melahirkan terlalu muda berisiko terjadi keguguran, kematian bagi ibu maupun anak, dan stunting.

“Kita juga harus jadi garda terdepan dalam memberi perlindungan terhadap kaum perempuan, anak, dan disabilitas yang ada di Jateng,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Taj Yasin juga meminta memaknai semangat Hari Kartini. Ia mengajak seluruh kader perempuan di Jawa Tengah untuk mewarisi semangat juang tokoh emansipasi wanita asal Jepara itu.

“Kartini bukan hanya milik Indonesia, tapi menjadi sosok yang mendunia. Maka kita sangat berharap, perempuan-perempuan Jateng dapat mewarisi semangat Kartini yang hebat dan visioner,” pungkasnya.