SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina menyatakan komitmennya untuk menggandeng berbagai pihak, salah satunya Paralegal Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) guna menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Semarang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri peluncuran Program Relawan Paralegal Muslimat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu (20/4/2025).

“Kami senang ya, karena dapat tambahan energi dari Muslimat NU. Senang banget nih kita dan ternyata mereka sudah paralegal resmi. Jadi senang sekali,” ujar Agustina.

Lebih lanjut pihaknya mengapresiasi langkah Muslimat NU yang telah membentuk 90 relawan paralegal terlatih dan siap terjun langsung memberikan pendampingan hukum dan edukasi kepada korban kekerasan perempuan dan anak.

Agustina menambahkan bahwa Pemerintah Kota Semarang siap menjalin komunikasi dan kolaborasi lebih intensif dengan jajaran Muslimat NU.

“Karena tidak hanya yang paralegal, tapi yang muslimatnya juga siap membantu. Luar biasa nih,” ujarnya.

Pihaknya menekankan bahwa Kota Semarang sejatinya telah memiliki infrastruktur dan inovasi program ramah anak dan perempuan, namun pengelolaannya perlu ditingkatkan kembali. Beberapa program inovatif telah berjalan seperti Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Kota Semarang, Forum Garpu Perak (Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak), Rumah Duta Revolusi Metal (RDRM), membentuk relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) serta hotline pengaduan kasus.

Meski demikian Agustina menyoroti pentingnya menambah jumlah tenaga penggerak dalam upaya antisipasi dan pemulihan.

“Kalau di Kota Semarang ada advokasi terhadap korban, kita bekerja sama dengan beberapa Non Government Organization atau NGO. Tapi penggeraknya masih kurang banyak dibanding jumlah korban. Jadi penggeraknya harus lebih banyak lagi,” katanya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyatakan dukungan penuhnya terhadap Paralegal Muslimat NU dan mendorong inisiatif ini.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat seperti Muslimat NU sangat penting,” katanya. Karena berdasarkan survei nasional, satu dari empat perempuan dan 51 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan sehinggaa pihaknya mengapresiasi keberadaan paralegal Muslimat NU ini. 

“Kami juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama yang telah menginisiasi untuk melakukan pelatihan, training kepada relawan-relawan para legal muslimat NU. Ini adalah inisiatif yang inovatif dan inspiratif yang diharapkan dapat menjadi best practice bagi ormas-ormas lainnya,” pungkasnya.

Program Paralegal Muslimat NU merupakan inisiatif dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Tengah, yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Para relawan disebar di berbagai daerah termasuk Kota Semarang untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta santri di pesantren.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan komunitas, Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah berharap dapat menekan kasus kekerasan anak dan perempuan secara signifikan dan menyeluruh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng para relawan paralegal Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya.

Sudah ada sebanyak 90 orang relawan di bawah naungan Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah telah dikukuhkan menjadi paralegal. Para relawan tersebut akan bertugas memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

“Kami senang, Pemprov Jateng saat ini sudah melakukan MoU dengan Muslimat NU. Ini bentuk sinergi yang penting,” kata Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin saat memberikan sambutan pada acara peluncuran program Relawan Paralegal Muslimat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu (20/4/2025).

Ia juga menyambut baik inisiatif program tersebut. Sebab, hal itu sejalan dengan visinya bersama Gubernur Ahmad Luthfi melalui program Kecamatan Berdaya.

“Lima tahun ke depan, kami memiliki program Kecamatan Berdaya yang menyasar perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas,” kata Taj Yasin. 

Menurut dia, program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi. 

Sebab, Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), korban kekerasan terhadap perempuan di Jateng meningkat dari 939 kasus pada 2022 menjadi 1.019 pada 2024. Sementara korban anak naik dari 1.214 menjadi 1.349 kasus di periode yang sama. Bentuk kekerasan paling dominan adalah fisik pada perempuan (41,3%) dan seksual pada anak (46,6%).

Oleh karenanya, menurut Taj Yasin, peran relawan paralegal menjadi sangat penting untuk mendampingi korban, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan pendidikan. 

Ia menyoroti masih adanya budaya “pekewuh” atau sungkan di masyarakat, yang membuat korban kekerasan enggan melapor.

“Di kota besar seperti Semarang, paralegal mungkin sudah dikenal. Tapi di banyak tempat, korban masih merasa pekewuh. Padahal mereka butuh perlindungan,” ujarnya.

Padahal, korban kekerasan harus tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan membangun kembali kehidupannya, termasuk mereka yang berasal dari pondok pesantren atau penyandang disabilitas.

Dalam acara tersebut, dilakukan penyematan simbolis kepada para relawan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, disaksikan Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin dan Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah, Ismawati Hafiedz.

Selain itu, ditandatangani pula nota kesepakatan antara Wakil Gubernur dan Menteri PPPA, serta perjanjian kerja sama antara Muslimat NU dengan Kemenag dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam menangani persoalan kekerasan yang terus meningkat. Ia menyebutkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dan 51 persen anak usia 13–17 tahun mengaku pernah menjadi korban, terutama di lingkungan keluarga.

Ia pun berharap Jawa Tengah bisa menjadi percontohan nasional dalam penanganan kekerasan secara terpadu hingga ke tingkat desa.

“Saya percaya, kekuatan untuk mencegah kekerasan tidak hanya datang dari pemerintah. Masyarakat, termasuk organisasi seperti Muslimat NU, adalah pilar utama,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengapresiasi Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D) Semar Cakep atas komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabiltas, terutama penderita cerebral palsy.

Hal ini disampaikan saat menghadiri halalbihalal yang diselenggarakan P3D Semar Cakep, di Taman Lele, Kota Semarang, Jumat (18/4/2025).

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas Semar Cakep yang terus berkomitmen untuk hadir sebagai komunitas pejuang cerebal palsy,” ujarnya.

Di hadapan anak-anak cerebral palsy beserta orang tuanya serta perwakilan OPD, camat, lurah, dan TP-PKK Kota Semarang, Iswar memuji Ketua P3D Semar Cakep, Vita Maryunani, yang tidak pernah patah semangat dalam menjalankan misinya.

“Tidak berlebihan jika saya katakan bahwa Mbak Vita telah memainkan peran penting, sebab setiap ada pertemuan bersama, selalu yang dibicarakan itu komunitas Semar Cakep,” kata Wakil Wali Kota.

Dia, imbuhnya, tidak pernah memikirkan hal lain kecuali anak-anak cerebral palsy serta orang-orang tua yang berada dalam komunitas.

Iswar pada kesempatan itu juga memotivasi para orang tua yang anaknya menderita cerebral palsy untuk tetap semangat serta menjadikan P3D Semar Cakep sebagai ‘rumah’ yang tidak sekadar memberikan informasi soal kelumpuhan otak, melainkan juga sebagai ruang berbagi pengalaman dan dukungan.

“Saya meyakini tujuan komunitas ini tentu untuk menjadi support system para orang tua yang seringnya tidak menemukan teman curhat di lingkungannya. Semar Cakep bisa menjadi wadah bertukar pikiran sehingga apa yang panjenengan rasakan atau putra-putri panjenengan alami bisa tercerahkan dan mendapatkan solusi,” terangnya.

Iswar menegaskan bahwa Pemkot Semarang selalu berupaya hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya bertekad untuk terus memberikan dukungan kepada P3D Semar Cakep dan turut serta memantau para penyandang disabilitas fisik tersebut.

“Panjenengan tidak sendirian. Ada Pemkot Semarang dan komunitas Semar Cakep yang akan terus memberikan perhatian dan menemani panjenengan. Apa pun kondisinya, masalahnya, baik yang terpikirkan atau dalam benak panjenengan, monggo disampaikan saja pada Mbak Vita. Insyaa Allah, akan sampai kepada Lurah, Camat, Dinas Sosial Kota Semarang, Wali Kota Bu Agustina, maupun Wakil Wali Kota,” kata Iswar.

Melansir dari laman Kementerian Sosial Republik Indonesia, Cerebral Palsy (CP) atau lumpuh otak secara umum merupakan gangguan saraf yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. CP merupakan gangguan tumbuh kembang yang paling umum pada masa kanak-kanak.

Gejala pada Cerebral Palsy antara lain kesulitan menggerakkan tubuh, postur tidak biasa, berjalan tidak stabil, gerakan yang tidak terkendali, otot kaku atau lunglai, tremor, dan gerakan menggeliat tidak terkontrol.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan mendorong sekolah-sekolah swasta di Kota Semarang untuk bisa menyerahkan ijazah peserta didik yang masih tertahan karena belum bisa menyelesaikan tunggakan pembayaran sekolah.

Hal ini disampaikan Wali Kota Semarang Agustina dalam acara Deklarasi Penyerahan Ijazah Yang Belum Diambil di Sekolah Swasta bertempat di SMP PGRI 01 Semarang, Kamis (17/4/2025).

Agustina mengapresiasi 37 sekolah swasta mulai jenjang TK, SD hingga SMP yang sudah melakukan deklarasi dan menyerahkan ijazah tanpa meminta pembayaran tunggakan.

“Ini salah satu komitmen luar biasa dari sekolah swasta yang membantu kita untuk bisa mendukung program 100 hari Agustina – Iswar salah satunya akses pendidikan termasuk masalah ijazah yang tertunda,” ungkap Agustina.

Dirinya juga mengapresiasi para pemilik yayasan sekolah swasta yang telah dengan ikhlas memberikan ijazah tanpa meminta kompensasi kepada para peserta didik.

“Sebagian besar adalah sekolah yang ada di PGRI, karena mungkin basis pemiliknya adalah para guru jadi saya kira akan menyenangkan bagi anak-anak ketika mereka bisa menerima ijazah mereka,” sambung Agustina.

Agustina mengatakan, deklarasi ini diharapkan menjadi titik awal bagi sekolah swasta lainnya yang masih menahan ijazah peserta didik untuk bisa menyerahkan ijazah agar bisa digunakan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut data, sekolah swasta yang masih ada tunggakan dan menahan ijazah ada 407 sekolah. Ijazah yang tertahan ada 10.332 lembar. Dan 37 sekolah di antaranya bersedia mendeklarasikan untuk pengambilan ijazah secara gratis.

“Yang 37 sekolah ini menyatakan tidak perlu pemerintah memberikan pembayaran kepada sekolah swasta jadi mereka menyerahkan begitu saja,” tuturnya.

“Yang lain mungkin karena jumlahnya besar nanti akan dikomunikasikan oleh teman-teman Disdik,” lanjutnya.

Agustina meyakini, 99 persen peserta didik yang tidak bisa mengambil ijazah karena adanya tunggakan adalah berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak ada uang untuk membayar biaya sekolah.

Sehingga ia berharap, sekolah swasta bisa memahami hal tersebut dan memberikan ijazah agar anak-anak tetap bisa melanjutkan sekolah.

“Karena mayoritas 99 persen yang tidak bisa membayar itu adalah dari keluarga yang kurang mampu. Satu persennya mungkin anak yang sudah dikasih uang buat membayar tapi malah tidak dibayarkan,” bebernya.

Pihaknya berupaya akan mempermudah akses pendidikan di Kota Semarang agar tidak ada lagi anak putus sekolah. “Anak-anak jangan sampai ada pikiran ijazah ditinggal karena tidak mampu lalu tidak melanjutkan sekolah. Semua harus bisa sekolah,” tegas Agustina.

Pemkot Semarang sendiri memiliki program untuk membantu sekolah swasta, agar anak-anak kurang mampu yang bersekolah di swasta bisa terbantu.

Dengan bantuan untuk sekolah swasta, diharapkan fasilitas sekolah bisa lebih baik sehingga anak-anak akan bisa bersekolah dengan lebih baik.

Sedangkan untuk tunggakan di sekolah-sekolah swasta, Agustina menyebut akan diselesaikan dalam waktu lima tahun yang akan dicover oleh APBD dan CSR perusahaan.

“Forum CSR sedang digodok salah satunya yang akan dimintakan pembiayaan dari CSR yaitu untuk sekolah swasta,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto berharap dengan deklarasi ini akan banyak lagi sekolah swasta yang belum menyerakkan ijazah bisa mengikuti jejak ke 37 sekolah swasta tersebut.

“Harapan kami kegiatan ini bisa berimbas ke sekolah swasta yang lain supaya bisa mengikuti jejak sekolah yang sudah deklarasi,” ujar Bambang.

“Prinsipnya Pemkot Semarang akan berkomitmen untuk membantu akses siswa atau peserta didik jadi tidak ada anak yang tidak sekolah, semuanya sekolah. Dan jangan sampai ijazah yang tertahan menghambat mobilitas anak-anak untuk mengakses ke jengkang berikutnya,” pungkas Bambang.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) karena di Provinsi Jawa Tengah tercatat ada sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan tersertipikasi.

Selain itu, Jawa Tengah perlu menyelesaikan total 322 RDTR sehingga hal yang saling berkesinambungan ini menjadi bahasan utama dalam dialog Menteri Nusron bersama kepala daerah se-Jawa Tengah di Semarang, Kamis (17/04/2025).

“Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” tegas Menteri Nusron usai Dialog Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jateng.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya pendayagunaan tanah-tanah tidak produktif, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya. 

Tanah yang sudah memiliki kepastian hukum juga bisa menambah nilai atas tanah tersebut, salah satunya dapat mendorong masuknya investasi. Dalam hal itu, Menteri Nusron mengajak kepala daerah di Jawa Tengah juga ikut mendukung soal kepastian hukum atas tanah dan kejelasan tata ruang.

“Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Untuk RDTR sendiri, dari target 322 baru ada 60 RDTR yang telah tersedia di Jawa Tengah.

Menteri Nusron meminta komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menuntaskan kekurangan tersebut dalam waktu tiga tahun.

Ia juga menekankan bahwa penyusunan RDTR juga harus memperhatikan ketahanan pangan, khususnya agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Jangan sampai RDTR yang disusun justru mengorbankan lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman. Ketahanan pangan tetap prioritas utama,” pungkas Menteri Nusron.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) bagi pemerintah daerah se-Jawa Tengah. Adapun sertipikat yang diserahkan, yaitu 31 sertipikat aset BMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat aset BMD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran. Turut hadir, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah atau Bank Jateng meningkatkan kinerjanya guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Hal itu disampaikan Luthfi usai memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPD Jateng (Bank Jateng) di Kantor Pusat Bank Jateng, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Kamis (17/4/2025).

Dalam rapat tersebut, juga dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan direksi Bank Jateng.

“Bank Jateng ke depan harus bisa mengangkat PAD kita. Prinsip, Bank Jateng ke depan harus lebih sehat daripada yang sekarang,” katanya. 

Menurut dia, kinerja yang baik menjadi kunci untuk peningkatan dan perluasan cakupan Bank Jateng dalam mendongkrak perekonomian di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Luthfi memberikan beberapa penekanan terkait langkah Bank Jateng ke depan.

“Beberapa penekanan dari saya, khususnya direksi yang baru beserta jajaran, kita akan angkat bagaimana Bank Jateng itu memiliki kiprah kepada usaha mikro ke depan,” jelas Luthfi.

Ia menegaskan, Bank Jateng perlu memberikan kemudahan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan kredit. Tidak hanya mudah, penyaluran kredit bagi UMKM juga harus cepat, tidak berbelit-belit.

“Jangan sampai usaha-usaha mikro yang mau naik kelas ini terlilit tanpa adanya bantuan dari bank, khususnya bank yang kita punya yaitu Bank Jateng. Direksi dan jajaran tadi sudah kita arahkan, ke depan prioritaskan yang ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, Kinerja Bank Jateng mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Kontribusi deviden yang disetorkan kepada pemegang saham juga selalu meningkat. Bahkan pada Desember 2024, kinerjanya menjadi yang terbaik di antara 27 BPD se-Indonesia.

Berikut data deviden yang disetorkan ke pemegang saham sejak tahun 2020-2024. Tahun 2020 sebesar Rp375.777.399.480, Tahun 2021 sebesar Rp375.956.828.408, tahun 2022 sebesar Rp408.645.719.531, tahun 2023 sebesar Rp503.559.988.019, dan tahun 2024 sebesar Rp550.244.937.092.