SEMARANG (lensasemarang.com) – Respon cepat ditunjukkan Wali Kota Semarang Agustina dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat yang masuk melalui kanal aduan Lapor Semar Solusi AWP.

Salah satunya yaitu keluhan tentang jalan rusak di Jalan Kuwasen Rejo-Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati.

“Hari Kamis (10/4) masuk keluhan dari masyarakat kelurahan Pongangan di Lapor Semar. Besoknya Jum’at (11/4) juga ada keluhan yang masuk di Instagram. Kami langsung koordinasi dengan kawan-kawan Dinas Pekerjaan Umum atau DPU. Setelah melakukan persiapan, Senin (14/4) perbaikan sudah dimulai,” terang Agustina, saat dimintai keterangan di Balai Kota Semarang, Rabu (16/4/2025).

Rusaknya ruas jalan tersebut disebabkan air irigasi yang limpas dan masuk saluran jalan. Kondisi saluran jalannya sendiri sudah tergerus sehingga air masuk ke badan jalan.

“Ini masih perbaikan sementara ya. Nanti akan disempurnakan. Yang penting segera tertangani dulu,” lanjut Agustina.

Perbaikan sementara tersebut menggunakan alokasi dana pemeliharaan rutin jalan. Karena masih berupa perbaikan sementara, belum ada pihak-pihak lain yang dilibatkan dalam pekerjaan tersebut selain DPU Kota Semarang.

Dalam postingan instagramnya, Agustina menyoroti tanggapan warga masyarakat yang memberikan respon positif atas gerak cepat Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang dalam menindaklanjuti aduan masyarakat.  Akun @n.arief_p46 menyebut “Keren banget. Laporan mudah dan langsung gercep diperbaiki jalan rusaknya.”

“Masyarakat Kota Semarang yang saya cintai, monggo jangan ragu untuk menyampaikan keluhan mengenai Kota Semarang. Jalan rusak, transportasi, atau pelayanan publik yang lain. Bisa lewat Lapor Semar, instagram, ke instansi yang bersangkutan langsung juga boleh. Pasti kami usahakan untuk segera kita tangani,” tandas Agustina.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang siap menerima investasi, tidak hanya investasi di bidang pariwisata tapi juga di bidang lainya.

Ia mempersilakan investor dari sejumlah negara (Malaysia, China, Hongkong, Singapura dan Indonesia) yang menghadiri acara Indonesia Investment Summit di Jakarta bisa menanamkan uangnya di Jateng.

“Saya melihat, Jateng luar biasa. Potensi besarnya tidak hanya di pariwisata. Saya yakin Pak Gubernur (Ahmad Luthfi) sudah siap, dan daerah sudah siap terima investasi,” kata  Budi Santoso di acara yang digelar di Swissotel kawasan PIK Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.

Alasan lainnya, paparan menarik mengenai potensi-potensi yang disampaikan oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dalam acara yang dihadiri 100 investor tersebut.

Luthfi memaparkan sejumlah faktor yang membuat Jateng seksi dimata investor. Mulai dari keamanan karena tak ada premanisme, kepastian hukum, kemudahan tahapan perizinan secara online, ketersediaan tenaga kerja profesional hingga hingga upah yang kompetitif.

Selain itu, juga dukungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menyasar pada infrastruktur di tahun 2025 dan swasembada pangan di 2026. Faktor-faktor tersebut dinilai memberikan keuntungan bagi investor.

Mantan Kapolda Jateng ini juga memaparkan potensi investasi di Jateng dari berbagai sektor usaha. Kemudian lahan yang tersedia di sejumlah kawasan industri, hingga memamerkan objek wisata pantai Karimunjawa.

Dalam acara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi juga mengajak sejumlah bupati dan wakil bupati asal Jateng hadir langsung di forum tersebut. Hadir Bupati Blora, Arief Rohman, Bupati Pati Sudewo dan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma. 

Selain  itu juga dihadiri pula Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari hingga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng, Harry Nuryanto Soediro.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan kolaboratif dan perubahan budaya masyarakat. 

Komitmen ini disampaikan langsung oleh Agustina, Wali Kota Semarang, yang didapuk menjadi narasumber dalam talkshow bertajuk “Inovasi untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting” di Hotel Gets Semarang, Selasa (15/4/2025).

Dalam paparannya, Agustina memaparkan data prevalensi stunting di Kota Semarang, yang sempat mengalami kenaikan dari 1,04% pada Januari menjadi 2,75% di Februari 2025, dengan jumlah kasus mencapai 2.194. Meski demikian, tren jangka panjang menunjukkan penurunan signifikan dari 29,7% pada 2019 menjadi 10,4% pada 2023.

“Stunting bukan sekadar urusan gizi, tetapi menyangkut masa depan sebuah generasi. Karena itu, tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Kita butuh gerakan bersama, butuh perubahan budaya masyarakat dalam mempersiapkan generasi sejak dari kandungan,” tegas Agustina.

Ia juga menekankan pentingnya penurunan stunting sebagai baseline pertumbuhan anak. “Penanganan stunting ini menjadi sangat penting bagi saya dan bagi kita semua. Karena ini menjadi landasan awal, apakah seorang anak bisa tumbuh hebat, sehat, dan bermanfaat di kemudian hari. Kalau struktur tubuh secara fisik dan psikologis tidak terbentuk sejak awal, maka dampaknya bisa jangka panjang,” tambahnya.

Agustina juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 ini, Pemkot Semarang tengah menyusun Peraturan Wali Kota serta pembaruan SK Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat sistem.

“Meski sudah banyak upaya dilakukan, kasus stunting masih terjadi. Ini membuktikan bahwa kerja keras belum boleh berhenti. Kita harus menjadikan pencegahan stunting sebagai budaya, bukan sekadar program. Untuk itu, kita butuh dukungan semua pihak—tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga keluarga di tingkat rumah tangga,” imbuh Agustina.

Pemerintah Kota Semarang telah meluncurkan sejumlah program inovatif dalam upayanya mempercepat penurunan stunting seperti TUGU MUDA, SANPIISAN, Pelangi Nusantara, Daycare Rumah Pelita, DASHAT, hingga platform digital Web Siaga Stunting. Seluruhnya dikerjakan melalui pendekatan lintas sektor dengan dukungan CSR termasuk dari Tanoto Foundation.

Acara ini menjadi bagian dari forum dialog bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk fasilitator provinsi SKPP, Tanoto Foundation, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Dalam talkshow tersebut juga dihadirkan narasumber dari kabupaten/kota yang telah menunjukkan upaya signifikan dalam percepatan penurunan stunting.

Tanoto Foundation sendiri telah terlibat dalam program seperti Rumah Anak SIGAP, pelatihan PMBA, penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku, serta kampanye publik yang menyasar kesadaran masyarakat.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota agar mengeluarkan peraturan daerah khusus untuk memberikan perlindungan lebih ketat terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal tersebut disampaikan Menteri P2MI saat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan sembilan kepala daerah seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, serta Kabupaten Sragen di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (15/4/2025).

Daerah tersebut merupakan paling banyak warganya menjadi pekerja migran indonesia (PMI) dengan tujuan tersebar di beberapa negara Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Menteri P2MI menjelaskan bahwa kunjungannya untuk melaksanakan koordinasi dan persiapan penempatan tenaga kerja dengan level medium skill ke atas.

Dirinya berharap dengan banyaknya PMI yang dikirim ada multiplier effect yang dirasakan berbagai pihak.

“Tidak hanya berdampak dari sisi ekonomi saja tapi juga ada transfer ilmu dari PMI yang kembali ke daerahnya. Di sisi lain pemda juga dapat membuat perda soal perlindungan PMI ini,” katanya.

Menurut dia, PMI sebagai peluang sekaligus salah satu solusi mengurangi pengangguran sehingga dalam hal ini P2MI berupaya memasifkan sosialisasi mengenai pemberangkatan PMI yang legal dan prosedural.

“Masalah utama kita PMI banyak dari nonprosedural. Itu hampir 95 persen data yang kami terima banyak dari mereka selerti tujuan Arab Saudi, Malaysia, Hongkong Thailad,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengungkapkan ada sebanyak 66 ribu PMI asal wilayah Jateng tersebar dibanyak negara tujuan yang diharapkan tidak hanya menjadi pahlwan devisa, tapi juga dapat menularkan ilmunya saat kembali ke daerah asal.

“Langkah dari Kementerian P2MI ini kita sangat apresiasi untuk kebaikan PMI kita juga. Masyarakat yang akan menjadi PMI juga mesti taat aturan agar terhindar dari perdagangan manusia,” kata mantan Kapolda Jateng itu.

Bahkan kerja sama dengan penegak hukum juga turut dilaksanakan Pemprov Jateng baik dengan Polda Jateng ataupun pihak-pihak yang mengurusi PMI.

“Jangan sampai viral atau ada kasus dulu baru kita turun, ini harus diminimalisir dari masyarakat,” ujarnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina menegaskan pentingnya mempertahankan kerukunan umat beragama sebagai pilar utama dalam membangun masa depan Kota Semarang.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Wali kota dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan di Gedung Moch. Ichsan Lantai 8, Senin (14/4/2025).

“Hal ini yang saya pahami secara prinsip dan sederhana adalah bahwa kerukunan beragama menjadi titik tolak Kota Semarang kalau mau maju dalam perdagangan dan jasa,” tegas Agustina di hadapan para tokoh umat beragama.

Dirinya menjelaskan bahwa sektor jasa dan perdagangan membutuhkan hubungan yang harmonis antar individu, dan itu hanya bisa terwujud jika masyarakat saling menghormati dalam keberagaman.

Menurut dia, banyak hal telah dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Semarang. Dirinya mengapresiasi peran FKUB yang telah turut mengharumkan nama Kota Semarang di mata nasional.

“Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh FKUB di Kota Semarang, dan yang membanggakan adalah bahwa dilihat oleh pihak di luar Pemkot itu sebagai sebuah prestasi,” ujarnya menanggapi prestasi Kota Semarang sebagai kota toleran peringkat ke lima. 

Agustina pun berharap Semarang dapat terus naik peringkat dalam indeks kota toleran. “Namun bagi saya, yang lebih penting dari pada peringkatnya naik adalah bahwa kita menjadi benar-benar kota toleransi yang diakui dari dalam,” lanjut Agustina.

Wali Kota juga mendorong penguatan budaya toleransi melalui kegiatan-kegiatan lintas iman. “Tetapi mungkin nanti di dalam proses pembahasan RPJMD, teman-teman dari FKUB saya mohon untuk membuat usulan khusus yang berkaitan dengan pengembangan budaya misalnya kayak pameran kitab suci, atau gelar seni bersama antara seluruh agama,” katanya.

Pihaknya juga berterima kasih kepada para tokoh agama yang menjadi penggerak kerukunan di Kota Semarang. “Jika tokoh-tokoh agama ini kemudian memberikan keteladanan akan kerukunan, maka masa depan Kota Semarang dapat kita rangkai selama lima tahun itu untuk menjadi kota perdagangan dan jasa yang benar,” pungkas Agustina.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang, Agusm Joko Triyono, menyatakan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian dari penguatan sinergi antar elemen masyarakat di Kota Semarang. “Acara tersebut merupakan langkah penting sebagai sarana sinkronisasi dan koordinasi kaitannya tugas kita mendukung Kota Semarang sebagai kota inklusi,” ungkap Agus.

Wali kota pun menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak untuk terus bersinergi. “Tentu amanat kota inklusi dan toleran ini akan saya teruskan msesuai dengan tagline kampanye saya, Semarang hebat, ya. Kita terima penghargaan itu hebat dan akan kita buat Semarang menjadi semakin hebat bersama dengan dukungan panjenengan semua,” tandasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Meningkatnya polusi udara di Kota Semarang akibat emisi karbon mendorong Agustina, Wali kota Semarang untuk menggalakkan gerakan menanam pohon sebagai langkah awal yang nyata.

Dirinya menyampaikan seruan ini seusai menghadiri acara Sesaji Rewanda di Goa Kreo, Gunungpati, Sabtu (12/4/2025).

“Program menanam pohon ini menjadi hal utama yang bisa dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat,” ujar Agustina.

Lebih lanjut, Wali Kota juga mengimbau warga masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang sehat, terlebih di masa peralihan musim.

“Saya mengimbau warga masyarakat yang merasa kurang sehat untuk segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat. Sekarang ini banyak warga yang mengalami diare, demam, dan gangguan pernapasan karena kondisi udara yang kurang menguntungkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya pembentukan tim khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk merumuskan strategi pengurangan polusi, termasuk penelusuran potensi pencemaran dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor.

Di tengah seruan soal lingkungan tersebut, Sesaji Rewanda menjadi ruang refleksi untuk mengingat pentingnya harmoni antara manusia dan alam. 

Dalam sambutannya, Agustina menyampaikan bahwa acara budaya tahunan ini bukan sekadar tontonan, melainkan wujud syukur, pelestarian sejarah, dan pengingat tentang hubungan manusia dengan lingkungan.

“Sesaji Rewanda adalah simbol hormat manusia kepada alam. Simbol syukur, kebersamaan, dan pengingat bahwa membangun peradaban itu tidak pernah sendiri. Manusia bersama tumbuhan, hewan, air, udara—semua ciptaan Tuhan kita syukuri,” pungkas Agustina.

REMBANG (lensasemarang.com) – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendapat aspirasi dari sejumlah nelayan saat acara halalbihalal dan silaturahim bersama masyarakat serta Alumni Pondok Pesantren Al Anwar IV, di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Sabtu (12/4/2025).

Para nelayan di daerah Kabupaten Rembang merasa keberatan atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan kapal penangkap ikan untuk memasang alat Vessel Monitoring System (VMS) pada 2025. 

“Aspirasi terkait izin berlayar. Sekarang harus pasang VMS di setiap kapal, nah itu nelayan masih keberatan. Mereka harus membeli dan harus mengusulkan lagi, benar-benar minta izin (lagi),” kata Taj Yasin.

Lebih rinci, kata dia, nelayan meminta kebijakan pemasangan VMS oleh KKP untuk dilakukan secara bertahap.

“Tidak secara langsung harus saat ini dilakukan, karena mereka (nelayan) belum siap,” ucapnya.

Mendengar aspirasi itu, Taj Yasin mengaku akan menindak-lanjutinya. Selain itu juga mendengar aspirasi dengan nelayan-nelayan yang ada di wilayah lain di Jawa Tengah.

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, selanjutnya akan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait aspirasi dari nelayan tersebut.

“Lalu juga koordinasi dengan pemerintah di luar Jateng. Bagaimana menentukan solusinya ini, dan usulkan ke pemerintah pusat bahwa kondisinya di lapangan seperti ini loh,” kata dia.

Hal tersebut, lanjut Yasin, juga harus dikaji dan dan ditelaah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng.