SEMARANG (lensasemarang.com) – Kantor Cabang PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi membuka Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran Tahun 2025 / 1446 H guna memastikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jasa bandara menyambut libur Hari Raya Idul Fitri, Jumat (21/3/2025).

Posko Terpadu yang akan dilaksanakan selama 22 hari ke depan, dimulai 21 Maret 2025 sampai dengan 11 April 2025.

General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwawidada mengatakan bahwa penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran Tahun 2025 bertujuan untuk memastikan bahwa operasional Bandara selama periode Lebaran ini dapat  berjalan dengan lancar, selamat, aman dan nyaman. 

“Karena diperkirakan akan ada peningkatan jumlah penumpang dibanding pada hari biasa, di mana Perkiraan puncak arus mudik akan terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2025 atau H-3 Lebaran dengan total penumpang yang diperkirakan mencapai 14.652 orang, dan arus balik diperkirakan akan terjadi hari Minggu, tanggal 06 April 2025 atau H+5 Lebaran dengan total jumlah penumpang diperkirakan sebanyak 13.161 orang,” ujarnya.

Pada periode libur Lebaran tahun 2025 ini tercatat sebanyak 92 Extra Flight yang telah diajukan oleh 5 maskapai yaitu  Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, Nam Air, dan Super Airjet  dengan rute tujuan yaitu Jakarta Soekarno Hatta (CGK), Jakarta Halim Perdana Kusuma (HLP), Banjarmasin (BDJ), Pangkalan Bun (PKN), Palangkaraya (PKY) (Makassar (UPG) dan Pontianak (PNK)

“Pada periode Lebaran tahun 2025, tercatat rata-rata harian untuk pergerakan trafik pesawat sebanyak 65 pesawat per hari, untuk penumpang rata-rata sebanyak 7.813 orang per hari, dan untuk kargo sebanyak 40.357 Kg per hari. Dengan adanya penambahan extra flight kami perkirakan pergerakan trafik di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang akan meningkat signifikan,” ujarnya.

Untuk pengguna jasa bandara, diharapkan sebelum bepergian agar menyiapkan dokumen identitas, serta berangkat dan tiba di bandara lebih awal.

SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina menegaskan alokasi APBD yang ada di kecamatan tidak akan disunat, melainkan dialihkan untuk memprioritaskan hal-hal yang lebih urgent. Hal tersebut ia sampaikan pada kegiatan Safari Ramadhan di Kecamatan Semarang Barat, Selasa (18/3/2025).

“Mohon izin, Bapak Ibu mungkin panjenengan membaca berbagai macam kritikan yang ditujukan kepada Wali kota tentang proses efisiensi yang memindahkan berbagai macam kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkap Agustina.

“Khusus untuk pendidikan, saya memang meminta untuk permohonan (pembangunan) sekolah-sekolah SMP baru tidak dilaksanakan di tahun ini. Uangnya saya gunakan untuk membayar beasiswa dan SPP yang tertunggak bagi putra-putri Bapak Ibu dari keluarga ber-KTP Semarang yang kurang mampu,” lanjutnya.

Agustina juga menjelaskan, anggaran infrastruktur yang ada di pusat kota akan dipindahkan untuk kecamatan atau wilayah-wilayah di pinggir kota. Dirinya akan berupaya me-lobby agar pengelolaan infrastruktur di pusat kota bisa ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pusat.

Hal ini dilakukan untuk pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah Kota Semarang.

“Jadi mohon maaf jika teman-teman merasa ‘Lho dana daerahku dipindah’. Bukan untuk mengurangi tapi justru untuk menambah. Untuk kesehatan, kita menyiapkan dana UHC 200 kali lipat. Saya pastikan semua yang minta UHC akan bisa dapat. Jumlahnya dari 130 ribu meningkat jadi 259 ribu jangkauannya,” pungkas Agustina.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan peresmian mobil jenazah dan Galeri UMKM Kecamatan Semarang Barat.

Camat Semarang Barat, Elly Asmara, menyatakan pelayanan mobil jenazah gratis untuk warga Kecamatan Semarang Barat ini termasuk dalam program prioritas 100 hari kerja yaitu Semarang inklusif. Sedangkan galeri UMKM adalah salah satu wujud komitmen Kecamatan Semarang Barat untuk memajukan UMKM.

“Jadi apabila bingung ada warga yang meninggal (di Kecamatan Semarang Barat-red) bisa menghubungi call center kecamatan, langsung dilayani gratis. Pengantaran dari rumah duka ke makam. Sedangkan untuk Galeri UMKM ada sekitar 50 tenant yang menitipkan produknya di sini mulai dari makanan, minuman, hingga kerajinan,” tandas Elly.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Jawa Tengah di Halaman kantor Kecamatan Mijen, Kamis (20/3/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh TPID Jawa Tengah bersama Bank Indonesia ini merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

“Alhamdulillah, di seluruh Indonesia, ketersediaan dan harga barang pokok jelang lebaran stabil. Kita berharap lebaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kita, masyarakat bisa berlebaran tanpa ada kekurangan bahan pokok,” ujar Zulkifli dalam sambutannya.

Lebih lanjut, dirinya juga menekankan pentingnya acara ini dalam membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri dengan tenang serta gembira.

Senada dengan Zulkifli, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin berterima kasih atas adanya GPM di Kota Semarang ini.

“Kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau dan dapat menyambut hari raya lebaran dengan suka cita tanpa khawatir dengan bahan-bahan pokok.,” tambah Iswar.

Sepanjang 2024, terang Iswar, inflasi Kota Semarang tercatat 1,69%, lebih rendah dibandingkan 2,83% pada 2023. Namun, tantangan masih ada, terutama pada harga beras, minyak goreng, bawang putih, dan daging ayam ras, yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Pada awal 2025, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng kembali memberi dampak signifikan pada harga kebutuhan pokok di Semarang.

Sebagai kota yang menyumbang 32% inflasi Jawa Tengah, naik turunnya harga di kota Semarang sangat mempengaruhi provinsi ini secara keseluruhan. Setelah dua bulan mengalami deflasi, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, langkah antisipatif menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat.

Pada kegiatan ini disalurkan 10 ton beras, serta minyak goreng dan telur bersubsidi dari Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, sebanyak 4 ton beras, 800 kg telur, 1.000 liter minyak goreng, 400 kg bawang merah dan bawang putih, serta berbagai komoditas pangan lainnya seperti daging, buah, dan sayuran juga disalurkan dari Tim Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Sri Nurani, salah seorang warga yang hadir pada GPM ini, merasa sangat terbantu dan senang dengan acara ini dan berharap bisa dilaksanakan secara periodik, tidak hanya jelang Lebaran. 

“Sangat senang sekali terlebih jelang lebaran ini sangat membantu meringankan harga-harga. Semoga acara seperti ini jangan hanya jelang lebaran tapi ada periode jadi bisa membantu harga pangan,” ungkap Sri.

Gerakan Pangan Murah ini melibatkan banyak pihak, termasuk Bulog, PPI, RNI, BUMD Pangan Jateng, serta pelaku usaha pangan lainnya. Semangat gotong royong dalam kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat menyambut hari raya dengan lebih tenang dan penuh suka cita.

Turut hadir dalam acara ini Kepala BPS Kota Semarang, Kepala Perum BULOG Kancab Semarang, Kepala Cabang PT Pertamina (Persero) Semarang, serta Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Bambang Pramusinto juga turut mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak kepada Bupati/Wali Kota daerah setempat untuk fokus pada pembangunan infrastruktur pada tahun 2025. 

Ada lima fokus pembangunan infrastruktur yang perlu digenjot, meliputi infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur swasembada pangan (pertanian), infrastruktur sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur data.

“Untuk Bupati dan Wali Kota, kalau kita garap bareng pembangunan ini, maka kita seperti orang boncengan,” kata Luthfi saat memberikan arahan di acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng 2025-2029 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Kamis (20/3/2025).

Mantan Kapolda Jateng itu ingin pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota menyelesaikan layanan dasar utama yang dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu.

Perihal infrastruktur jalan, dibeberkan dia, saat ini penambalan lubang sudah selesai 100 persen di jalan provinsi. Untuk tahun depan akan digarap pembangunan jalan, sehingga lebih representatif untuk dilalui kendaraan.

Pembangunan jalan itu, Luthfi menambahkan, akan diprioritaskan untuk jalur perdagangan antar kabupaten/kota. 

“Khusus pembangunan jalan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga perlu rapat khusus, untuk mengkoneksikan jalan ekonomi yang diprioritaskan. Koneksikan perekonomian di kabupaten dan kota,” ujarnya. 

Untuk infrastruktur pendidikan. Ia menginginkan tak ada lagi sekolah rusak di tahun 2026, artinya harus selesai renovasinya di 2025.

Sedangkan infrastruktur swasembada pangan, program pembangunannya adalah saluran primer, sekunder, dan tersier untuk pertanian. Hal ini sesuai dengan program pemerintah pusat untuk swasembada pangan. Adapun untuk infrastruktur SDM, yang diperlu digenjot adalah pengembangan program yang tepat di Balai Latihan Kerja (BLK).

Rencananya, akan ada 160- an program Pemerintah Provinsi yang akan disebar di kabupaten dan kota. Melalui program-program tersebut, maka bupati/wali kota dan gubernur bisa berkolaborasi memajukan wilayah.

Sekretaris Daerah Pemprov Jateng Sumarno mengatakan, kegiatan konsultasi publik rancangan awal RPJMD Jateng 2025-2029 itu untuk mengawali agenda Musrenbang. Rencananya, kegiatan Musrenbang akan digelar pada bulan Mei 2025.

“Kami juga sediakan link untuk stakeholder maupun masyarakat Jawa Tengah yang ingin memberikan saran dan masukan RPJMD 2025-2029,” kata Sumarno.

YOGYAKARTA (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menjadi provinsi dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin pada acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, pada Rabu (19/3/2025).

Nilai MCP untuk Pemprov Jateng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2024 angkanya mencapai 95,56, atau mengalami peningkatan dibandingkan pada 2023 yang mencapai 90,80.

“Ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke (tingkat) kabupaten kota, kita jalankan,” kata Yasin.

Sebagai informasi, MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ada delapan area yang diintervensi MCP KPK. Yakni perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Area MCP berikutnya adalah pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita perkuat di Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ). Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi,” tegasnya.

Taj Yasin mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan kabupaten/kota, karena terus menjaga tren positif dalam hal integritas.

“Insya Allah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan bisa kita tingkatkan,” tandasnya.

Selain Pemprov Jateng, ada tiga Pemkab di Jawa Tengah yang menerima apresiasi serupa, yakni Sragen, Batang dan Wonogiri.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengumumkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Tahun 2025 telah terbit.

Dengan terbitnya SPPT PBB tersebut, maka warga Kota Semarang, khususnya yang memiliki aset berupa tanah dan/atau bangunan, kini dapat melakukan pembayaran PBB untuk tahun 2025.

Wali Kota Semarang Agustina mengatakan bahwa sebagai bagian dari program prioritasnya bersama wakil wali kota, Pemkot Semarang berkomitmen untuk meringankan beban pajak masyarakat serta intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah.

“Salah satu program utama adalah kebijakan pro-rakyat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak,” kata Agustina, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pemkot Semarang akan mengeluarkan beberapa kebijakan pro rakyat yang diberlakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat terkait Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain

• Tidak ada kenaikan tarif PBB Tahun 2025, sehingga pembayarannya tetap sama seperti tahun sebelumnya.
• ⁠Pembebasan PBB untuk objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp. 250.000.000,-.

“Di samping itu, Kami (Pemkot Semarang-red) memberikan diskon sebesar 10% untuk pembayaran PBB yang dilakukan masyarakat pada periode awal, yaitu bulan Maret hingga Mei 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan warga,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat yang melakukan pembayaran dalam periode tersebut secara otomatis akan ikut serta dalam undian PBB dengan hadiah utama berupa satu unit rumah tipe 36, satu unit mobil, motor, serta hadiah elektronik.

“Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk pembangunan Kota Semarang. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk taat pajak demi kemajuan bersama. Dengan membayar PBB tepat waktu, kita turut serta dalam memajukan Kota Semarang,” ajak Agustina.

Warga Kota Semarang pun dapat melakukan pembayaran PBB melalui berbagai metode yang tersedia, termasuk pembayaran secara online atau melalui kantor pos dan bank-bank yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina menegaskan pihaknya ingin agar pendidikan di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah bisa merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga Pemkot Semarang mengalihkan anggaran pembangunan sekolah baru ke program beasiswa bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta.

“Pendidikan harus merata. Kami memilih untuk membantu lebih banyak anak dari pada membangun satu sekolah yang hanya dinikmati segelintir orang,” terang Agustina saat hadir dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Patra Hotel & Convention, Selasa (18/3/2025).

Selain sektor pendidikan, dirinya menegaskan jika pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas utama dirinya bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin dalam memimpin kota Semarang lima tahun ke depan.

“Kemarin ada yang bertanya kenapa anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan turun. Ini karena APBD murni 2025 masih berdasarkan kebijakan sebelumnya, sehingga kami perlu melakukan penyesuaian. Infrastruktur tetap jadi prioritas utama. Saya paham ada yang merasa jalan di lingkungannya penting, tapi begitu juga dengan saudara kita di Ngaliyan, Rowosari, Genuk, dan Tugu. Semua butuh perhatian. Maka kami akan memastikan pembangunan jalan, drainase, dan selokan dilakukan secara merata,” ujarnya.

Selain itu, Agustina menekankan pentingnya kebersihan sebagai faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. “Semarang Bersih bukan sekadar slogan. Pariwisata, perdagangan, dan jasa berkembang jika kota ini nyaman dan tertata. Oleh karena itu, resik-resik harus menjadi budaya bersama,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Agustina juga menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi peta jalan pembangunan Kota Semarang selama lima tahun ke depan.

“Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini menjadi karya yang dipahami dan diamini oleh seluruh masyarakat. Semarang memiliki visi inklusif, tidak boleh ada yang tertinggal,” ujar Agustina.

Ia juga menegaskan bahwa RPJMD ini bukan barang mati dan tetap terbuka untuk diskusi.

“Silakan sampaikan masukan, baik tertulis maupun melalui diskusi dengan saya, Pak Iswar, Pak Sekda, dan tim Bappeda. Semua ini harus menjadi rancangan yang hidup dan menjawab tantangan nyata di masyarakat,” pungkas Agustina.

Kegiatan dilanjutkan dengan seremoni Kick off pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2030, diskusi panel, tanya jawab dan penandatanganan berita acara konsultasi publik sebagai komitmen bersama dalam merancang masa depan Kota Semarang yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPRD Kota Semarang, Wakil Wali Kota, serta akademisi dan tokoh masyarakat. 

Sebagian peserta hadir secara daring, yang diharapkan dapat semakin memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan kota.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memberikan karpet merah kepada investor yang hendak masuk di wilayahnya dengan catatan semua persyaratan dipenuhi dan menguntungkan masyarakat.

Terbaru, investasi datang dari PT Anugerah Andalan Asia yang berencana membangun pabrik semen di daerah Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Total investasinya senilai Rp6 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 2.400 orang.

Dengan adanya industri tersebut, masyarakat sekitar juga bisa terlibat untuk penyediaan makanan seperti catering, pemenuhan seragam karyawan, dan lainnya. 

“Investasi kita kawal asal aturan-aturannya dipenuhi,” kata Luthfi saat menerima kunjungan Dirut PT Anugerah Andalan Asia di kantornya pada Selasa (18/3/2025).

Ia mengatakan, kebijakan mengenai investasi diarahkan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Harapannya, investasi itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia memang berharap, banyak investasi yang masuk ke Kabupaten Wonogiri, sehingga daerah tersebut semakin berkembang.

“Sekali lagi kami mendukung investasi. Aturan-aturannya diselesaikan lebih dahulu,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT Anugerah Andalan Asia, Suwadi Bing Andi mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam proses penyelesaian pembebasan lahan. Perizinan masih proses dan harapannya tahun depan bisa mulai melakukan konstruksi.

Suwadi mengatakan, komitmen menyejahterakan masyarakat sudah tertuang dalam dokumen Amdal. Salah satunya adalah memperbolehkan BUMDes menggunakan truk perusahaan. Nantinya, catering untuk karyawan akan diserahkan pada ibu-ibu PKK di wilayah sekitar. Termasuk pemenuhan jahitan seragam untuk karyawan.

“Perusahaan ini siap menyerap tenaga konstruksi sebanyak 1.200-an orang dan operasional anti bisa mencapai 1.200 orang,” kata dia.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Program desalinasi yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad luthfi bakal diireplikasi oleh tiga pemerintah provinsi karena dinilai mampu menekan penggunaan air tanah sehingga bisa mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah pesisir.

Desalinasi adalah proses menghilangkan kadar garam dari air (umumnya air yang digunakan air laut) sehingga air tersebut dapat dikomsumsi oleh makhluk hidup.

“Tiga provinsi lain ternyata juga kepingin. Tapi ini Jawa Tengah lebih dahulu yang akan kerja sama dengan kampus Undip,” kata Luthfi saat penandatanganan kerja sama antara Pemprov Jateng dengan 44 Perguruan Tinggi di Gedung Gradika Bhakti Praja Semarang, pada Senin (17/3/2025).

Tiga provinsi yang akan memiliki program yang sama dengan Pemprov Jateng adalah Banten, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. 

Untuk melaksanakan program ini, Pemprov Jateng menggandeng Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan hasil desalinasi diprioritaskan untuk masyarakat pesisir serta nelayan.

Rektor Undip Semarang Suharnomo menyambut baik kebijakan Pemprov Jateng yang melibatkan perguruan tinggi dalam program-program penanganan berbagai masalah di wilayah tersebut. 

“Setiap kampus bisa masuk klaster-klaster tertentu yang menjadi kompetensinya masing-masing,” kata dia.

Ia mencontohkan, kampus Undip punya teknologi mesin desalinasi yang mampu mengubah air payau menjadi air siap minum.

Dengan teknologi itu, bisa dimanfaatkan untuk mengolah air permukaan yang memiliki kadar garam di kawasan pesisir, menjadi air yang layak konsumsi sehingga tidak ketagihan mengambil air tanah. 

“Dari mesin desalinasi bisa digerakkan dan dijual kepada industri. Industri tidak perlu lagi mengambil air tanah. Di satu sisi yang air rob bisa jadi air minum,” ujarnya.

Sebab, mesin itu setidaknya bisa memproduksi 200 ribu liter air per harinya. Rencananya, kata Suharnomo, pihaknya bakal meluncurkan pilot project program tersebut bersama Pemprov Jateng di Pekalongan pada akhir Maret 2025.

Ia berharap, Pemprov Jateng bisa memetakan wilayah-wilayah yang dirasa sangat butuh untuk mengatasi persoalan di pesisir. Di antaranya penurunan muka tanah, dan kebutuhan air bersih.

“Undip ingin bekerjasama mengatasi banyak masalah di Jateng, terutama di Pantura. Undip siap bareng-bareng membantu untuk masyarakat,” kata dia

Sebagai informasi, Undip Semarang adalah salah satu dari 44 Perguruan Tinggi di Jateng yang digandeng Pemprov Jateng untuk berperan dalam pembangunan daerah. Kerja sama Pemprov Jateng dengan kampus juga didasarkan pada keunggulan yang dimiliki perguruan tinggi.

Selain program tersebut, masih ada juga program KKN Tematik yang akan dilakukan oleh para mahasiswa dari perguruan tinggi. Tujuannya mengembangkan keunggulan desa maupun kecamatan yang menjadi lokasi KKN. Selain itu ada juga program pengembangan usaha mikro menjadi kecil atau menengah, hingga mengajak generasi zelenial fokus di usaha pertanian.