Home Blog Page 79

Jateng Kucurkan Rp98,9 Miliar Untuk Bonus Atlet Peraih Medali Peparnas 2024

SURAKARTA (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan penghargaan berupa bonus kepada para atlet dan kontingen Jateng peraih medali pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024 senilai total Rp98,9 miliar. 

Penyerahan bonus tersebut secara simbolis diberikan oleh Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana kepada sejumlah atlet di Hotel Megaland, Kota Surakarta, Sabtu (2/11/2024).

Bonus diberikan setelah kontingen Jateng meraih prestasi gemilang dengan menyandang gelar juara umum, melalui 17 cabang olahraga yang diikuti.

Kontingen Jawa berhasil membawa pulang 406 medali, yang terdiri dari 161 emas, 121 perak, dan 124 perunggu. Perolehan medali tersebut lebih unggul dibandingkan dengan perolehan medali dari kontingen lainnya.

Besaran bonus yang diberikan sama seperti atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) di tahun yang sama, yakni Rp250 juta kepada peraih medali emas, Rp125 juta kepada peraih medali perak dan Rp62,5 juta kepada atlet yang meraih medali perunggu.

Total bonus yang diberikan kepada para atlet sebesar Rp67.362.500.000. Sementara untuk para pelatih, mendapat bonus total sebesar Rp31.562.550.000.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para atlet, pelatih, afficial yang telah berjuang dan tekun berlatih sehingga mendapatkan prestasi terbaik di masing-masing cabang olah raga. 

Meski sudah meraih prestasi yang diharapkan, Nana mengingatkan agar tidak membuat terlena dan para atlet diminta tetap konsisten berlatih, sehingga kapanpun ada kompetisi, para atlet siap bertanding dan mampu mempertahankan gelar juara. 

“Dengan juara umum ini, harapannya menjadi pemacu untuk terus lebih meningkatkan latihan, sehingga suatu waktu akan ada pertandingan, kita akan tetap mampu mempertahankan. Sehingga Jawa Tengah ini mempunyai budaya juara,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nana Sudjana juga menyerahkan bonus kepada para atlet Paralympiade Paris. Pada perhelatan itu, atlet Jateng menyumbang 6 medali perak dan 4 medali perunggu.

Bagi atlet peraih medali perak diberikan Rp150 juta, sementara peraih medali perunggu Rp100 juta. Total tali asih yang diberikan kepada atlet Paralympiade Rp2,250 miliar. Sementara kepada pelatih totalnya sebanyak Rp650 juta.

Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jateng Osrita Muslim mengemukakan, untuk mempertahankan gelar juara, NPCI harus terus berbenah dan terus meningkatkan instensitas, serta kapasitas wadah pembinaan atlet disabilitas. 

Menurutnya, untuk menuju budaya juara umum, ada 4 pilar yang harus ditingkatkan, meliputi peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan kuantitas dan kualitas wadah pembibitan, peningkatan sarana prasarana olahraga berbasis ramah disabilitas, dan penguatan kelembagaan.

Pj Gubernur Jateng Dampingi Wapres Tinjau Revitalisasi GOR Manahan Solo

SURAKARTA (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja di Kota Surakarta, Sabtu (2/11/2024).

Titik pertama yang dikunjungi adalah proyek revitalisasi Gedung Olahraga (GOR) Manahan, meliputi kolam renang dan bagian lapangan tertutup (indoor).

Tiba di GOR Indoor Manahan, Wapres dan Pj Gubernur Jateng melihat langsung progres pembangunan bagian tengah yang hampir selesai 100 persen.

Pembangunan ulang itu bersumber dana dari hibah Uni Emirat Arab (UEA) sebesar Rp47,3 miliar, kemudian dilanjutkan oleh Pemkot Surakarta. Pengerjaan revitalisasi dimulai pada Agustus 2024 hingga 28 Desember 2024.

Nana menyebut GOR Indoor Manahan cukup luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk delapan cabang olahraga antara lain, voli dan badminton. GOR ini dapat menampung pengunjung hingga 500 orang.

“Ini dapat menunjang kegiatan-kegiatan olahraga di Soloraya dan Jawa Tengah pada umumnya,” kata Nana.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Rini Kusumandari menyatakan akan mempercepat proses revitalisasi agar akhir Desember 2024 dapat difungsikan sesuai target.

Ia menjelaskan pekerjaan GOR Manahan hingga akhir tahun nanti, masih menyisakan beberapa item pekerjaan yang belum sempat tergarap pada periode pembangunan sebelumnya.

Sejumlah pekerjaan itu meliputi pembangunan fisik seperti pekerjaan tangga, lantai, kursi tribun, pengecatan, perlengkapan olahraga, pemasangan lift, dan kelistrikan.

Selain itu juga ada pemasangan videotron, audio system, pemasangan instalasi AC, ruang kontrol lampu, rumah lift, ruang komentator, hydrant, dan ground water tank. 

Beri Ketenangan Nasabah, LPS Terus Berinovasi Pembayaran Klaim Dalam Lima Hari

YOGYAKARTA (lensasemarang.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berinovasi untuk memberikan ketenangan kepada nasabah, salah satunya dengan melakukan percepatan pembayaran klaim simpanan nasabah bank yang dilikuidasi.

“Demi memberikan ketenangan kepada masyarakat khususnya nasabah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yang dilikuidasi, Tim LPS bergerak cepat, dimana rata-rata pembayaran klaim sudah mulai dilakukan lima hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya,” kata Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS Herman Saheruddin pada acara Temu Media LPS dan insan media se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (2/11/2024).

Berdasarkan data LPS, rata-rata waktu pembayaran klaim dari tahun ke tahun telah menunjukan tren yang positif.

Sebagai gambaran, proses pembayaran klaim penjaminan nasabah pada tahun 2021 membutuhkan waktu antara antara 9-14 hari kerja, namun sekarang pada tahun 2024 menjadi lebih cepat yakni hanya membutuhkan lima hari kerja saja.

Herman juga memaparkan mengenai kesiapan LPS dalam mengemban amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UUP2SK) antara lain, mengenai mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan efektif mulai Januari 2028 atau lima tahun sejak UUP2SK diundangkan.

“Penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi atau PA yang di Cabut Izin Usaha atau CIU, Artinya, Setiap PA wajib menjadi peserta PPP, setiap PA juga memiliki kewajiban memenuhi tingkat kesehatan tertentu, dan tingkat kesehatan PA akan ditentukan melalui koordinasi apik antara LPS dan Otoritas Jasa Keuangan,” ujarnya.

Nantinya, PPP hanya menjamin unsur proteksi produk asuransi lini usaha tertentu, atau dengan kata lain asuransi sosial dan asuransi wajib dikecualikan dari PPP.

PA yang tidak menjadi peserta PPP wajib membentuk dana jaminan dan nantinya lini usaha tertentu yang masuk PPP dan pengecualian PPP diatur di Peraturan Pemerintah atau PP.

Sementara untuk mekanisme polis yang dijamin oleh LPS menurut UUP2SK adalah polis aktif atau belum berakhir, pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, batas maksimal penjaminan polis akan diatur di PP.

Kesiapan LPS Mengemban Amanat UUP2SK

Sejalan dengan penetapan UUP2SK, LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UUP2SK, salah satunya mengenai pembidangan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis.

Adapun pada tahun 2023 LPS telah menyelesaikan perubahan organisasi termasuk pembentukan Badan Supervisi LPS, identifikasi kebutuhan SDM dan pemenuhan awal SDM untuk PPP, penyusunan proses bisnis, penyusunan tata kelola LPS dan tata tertib DK, serta penyusunan peraturan terkait Peraturan Pemerintah, Peraturan LPS, dan Peraturan Dewan Komisioner.

Selanjutnya, pada tahun 2024 ini LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala Peraturan Pelaksanaan terkait UU P2SK.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai persiapan LPS di tahun 2025 mendatang, antara lain, Penyesuaian Blueprint IT, Pemenuhan SDM untuk PPP, Pengembangan kompetensi untuk PPP, Pengembangan IT untuk PPP (tahap awal) dan, Penyelesaian PKE (lanjutan).

Kemudian, pada tahun 2026- 2027 yaitu, lanjutan Pemenuhan SDM untuk PPP, lanjutan Pengembangan kompetensi untuk PPP, lanjutan Pengembangan IT untuk PPP, dan Pengembangan Infrastruktur IT.

Sukses Kendalikan Inflasi, 12 Daerah Terima Penghargaan “Jateng Inspiring Economic Effort Award 2024”

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan “Jateng Inspiring Economic Effort Award 2024” kepada 12 kabupaten/kota di wilayahnya karena sukses mengendalikan inflasi. 

Penghargaan itu secara simbolis diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di Semarang, Jumat (1/11/2024) malam.

“Penghargaan ini untuk mengapresiasi kinerja teman-teman kabupaten/kota dalam mengendalikan inflasi di Jateng,” ujar Sumarno di sela penyerahan pengahargaan. 

Sebab, lanjut dia, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Jateng saja, tapi butuh sinergi dengan banyak stakeholder, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Oleh karena untuk memantau dan menjaga stabilitas harga pangan butuh kolaborasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, inflasi Jateng harus terus dijaga pada jangkauan yang sudah ditetapkan yaitu 2,5 persen.

Sekda mengungkapkan, sebagian besar penyumbang inflasi Jateng selama ini adalah kelompok pangan sehingga pemkab/pemkot diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan produktivitas pangan, diantaranya komoditas beras, jagung, dan pangan lainnya.

“Apalagi kedepan Jateng ditunjuk pemerintah pusat sebagai penumpu pangan sehingga mulai 2024 inilah kita memulai pemanasan untuk fokus di sisi pangan,” katanya.

Salah satunya melaksanakan program pemerintah pusat terkait penambahan area tanam padi. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi padi di Jateng. 

Adapun penghargaan kepada 12 daerah tersebut terbagi dalam dua kategori, meliputi kategori Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota Wilayah Indek Perkembangan Harga (IPH) dan kategori kategori TPID Kabupaten/Kota Wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Untuk kategori TPID kabupaten/kota wilayah IPH, juara pertamanya adalah Kebumen, juara 2 diraih Karanganyar, dan juara ketiga Temanggung. Kemudian harapan pertama diraih Kendal, harapan kedua Kota Magelang, dan harapan ketiga Grobogan. 

Adapun untuk kategori TPID Kabupaten/Kota Wilayah IHK, juara pertamanya Kota Semarang, juara kedua Surakarta, dan juara ketiga Kudus. Sedangkan harapan pertama, kedua, dan ketiga yaitu Rembang, Banyumas, dan Cilacap. 

Dalam kesempatan itu, Sekda Jateng juga memberikan penghargaan kepada sejumlah BPR BKK serta penggerak literasi dan digitalisasi keuangan dari berbagai daerah di Jateng.

Masuki Musim Hujan, Pemprov Jateng Mulai Mitigasi Bancana

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan mitigasi bencana, seiring dengan masuknya musim hujan. 

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, potensi bencana yang mungkin terjadi pada musim penghujan adalah banjir dan longsor.

Setidaknya ada sekitar 104.332 hektare daerah rawan banjir kelas tinggi dan 1.020.772 hektare daerah rawan longsor kelas tinggi.

Upaya-upaya mitigasi perlu dilakukan, mengingat berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa musim ini akan belangsung selama enam bulan, yakni sejak September 2023 hingga puncaknya pada Februari 2025.

“Langkah yang dilakukan adalah sudah ada kebijakan yang diterbitkan, lalu ada koordinasi, pendataan kesiapan sarana prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana, pelatihan tim reaksi cepat, dan lainnya,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan saat menyampaikan paparan kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Kantor Gubernur Jateng, Jumat (1/11/2024).

Mitigasi ini penting, berkaca dari penanganan bencana selama musim kemarau yang berjalan cukup baik. Berdasarkan catatan BPBD Provinsi Jateng, pada periode 1 Januari-31 Oktober 2024, kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 216 kejadian yang tersebar di 26 kabupaten/kota.

Luasan yang terdampak sekitar 251 hektare. Jumlah itu lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2023. Yaitu 325 kejadian karhutla dan TPA di 32 kabupaten/kota. Luasan yang terdampak mencapai 795,665 hektare.

Bergas mengatakan, pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat. Upaya yang dilakukan tidak hanya mengalokasi anggaran melalui APBD saja, tetapi sudah melibatkan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan. Tahun 2024 ditambah dengan kekuatan APBN.

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menegaskan, mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan termasuk melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik.

Nana juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantura. Ia berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait termasuk Kementerian lembaga.

“Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah,” katanya.

Pemprov Jateng Mulai Uji Coba Makan Bergizi Gratis Di Tiga Daerah

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan uji coba makan bergizi gratis bagi anak usia sekolah di Kabupaten Brebes, Kebumen, dan Wonosobo guna mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Tengah Nana Sudjana mengatakan tiga kabupaten tersebut dipilih karena tergolong daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. 

Nana mengatakan bahwa program makan bergizi ini juga disesuaikan dengan program prioritas Pemprov Jateng terkait penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta tengkes (stunting).

“Ini untuk program prioritas kita terkait masalah kemiskinan. Selain itu juga untuk kesiapan Pemprov Jateng dalam mendukung program kerja Presiden,” kata Nana saat memimpin rapat evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng dan persiapan Program 100 hari kerja Presiden di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024).

Selain tiga daerah tersebut, Nana juga meminta agar uji coba juga dilakukan di daerah lain. Hal ini juga akan disesuaikan dengan agenda Presiden atau Wakil Presiden yang akan ikut memantau uji coba program tersebut.

Program uji coba makan bergizi anak usia sekolah ini juga diharapkan dapat dikeroyok oleh beberapa OPD, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta para BUMD yang sesuai.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar mengatakan ketiga daerah tersebut selain memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, juga memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Prevalensi stunting Kabupaten Wonosobo masih sekitar 29,2%, Kabupaten Kebumen 21,9%, Kabupaten Brebes 21,6%.

Rencananya, uji coba akan dimulai pada 8 November 2024 di Kabupaten Kebumen dengan total anak usia SD-SMP sebanyak 2.000 orang. Kabupaten Brebes dimulai pada 9 November 2024 dengan total keseluruhan 1.932 anak sekolah SD Negeri dan SDLB.

Kemudian di Kabupaten Wonosobo dimulai pada 11 November 2024 dengan total keseluruhan 1.908 anak.

“Sasarannya adalah anak usia 60-72 bulan dan anak sekolah usia lebih dari 6 tahun, tetapi kurang dari 18 tahun,” ujarnya.

Program ini sudah dikoordinasikan dengan masing-masing pemerintah kabupaten dengan memanfaatkan APBD Perubahan. Pemprov Jateng juga berkontribusi dalam penyediaan anggaran masing-masing Rp750 juta untuk tiga kabupaten.

“Satu paket makanan seharga Rp15.000 sudah termasuk tempat makan. Karena ini masih uji coba, maka tempat makan kami ganti dengan kardus,” kata Yunita.

Temui Jaksa Agung Terkait Pemberantasan Mafia Tanah, Menteri Nusron: Hadirkan Keadilan dan Pemerataan bagi Bangsa Indonesia

JAKARTA (lensasemarang.com) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin serius menangani sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, khususnya yang disebabkan oleh mafia tanah.

Hal ini ditegaskan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai bertemu dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta pada Kamis (31/10/2024).

“Kami silaturahmi kepada Bapak Jaksa Agung yang sangat pemberani, yang mempunyai reputasi dan integrasi yang sangat mulia. Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah. Sekali lagi, _zero_ toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera,” ujar Menteri Nusron usai pertemuan.

Pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintah daerah, serta ke depannya akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait hal ini juga telah Menteri Nusron ungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (30/10/2024).

“Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,” ungkap Nusron Wahid.

Menteri Nusron bertekad memberantas mafia tanah dan menyelamatkan hak atas tanah masyarakat. “Ini supaya persoalan mafia tanah benar-benar tidak ada di Indonesia karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang mempunyai hak, yang diserobot haknya,” pungkasnya.

Dalam pertemuan bersama Jaksa Agung, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Inspektur Wilayah I, Arief Muliawan; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Pertemuan ini turut diikuti oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana.

Dipolisikan Yoyok Sukawi, Ketua Suporter PSIS Semarang Jalani Pemeriksaan Polrestabes

SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua suporter PSIS Semarang, Kepareng alias Wareng (40), memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polrestabes Semarang setelah dilaporkan CEO PSIS Semarang, Alamsyah Satyanegara Sukawijaya atau Yoyok Sukawi pada Kamis (31/10/2024).

Wareng dipolisikan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Ditemui di sela memberikan keterangan kepada penyidik, Wareng mengungkapkan, dirinya dilaporkan karena kerap mengkritik Yoyok Sukawi melalui media sosial, pamflet, dan spanduk akibat performa PSIS Semarang yang buruk belakangan ini.

“Bukti yang disampaikan oleh pelapor ajakan saya demo (Save PSIS), sama story repost instagram dan pamflet yang Save PSIS, Love PSIS,” katanya di Mapolrestabes Semarang.

Ia menegaskan, kritik itu dilayangkan karena kekecewaannya terhadap kondisi PSIS Semarang dan sudah seharusnya Yoyok Sukawi bertanggung jawab atas kondisi PSIS saat ini.

Menurut dia, apa yang dilakukannya itu demi kemajuan PSIS Semarang, bukan untuk nuansa politik atau apa pun.

“Sebagai ketua Panser Biru, saya hanya mewakili suara teman-teman yang kecewa dengan kondisi PSIS yang saat ini berada di dekat zona degradasi. Kami juga telah mencoba bertemu pihak manajemen PSIS, namun sampai saat ini belum ada tanggapan,” tegasnya.

Kuasa hukum Wareng, Sujiarno Broto Aji, menambahkan, kliennya dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap pihak tertentu.

“Yang dilaporkan yang disangkakan itu terkait ujaran kebencian itu Pasal 156. Inti pertanyaan penyidik, titik keberatan bunyi pasal di situ adalah ujaran kebencian,” ujar Broto.

Hingga Kamis sore, pemeriksaan terhadap Wareng masih berlangsung.

Selain didampingi kuasa hukumnya, ratusan suporter PSIS juga ikut mendampingi Wareng selama pemeriksaan berlangsung di Mapolrestabes Semarang.

Pelaku Seni & Budaya di Semarang Gelar Kirab Budaya Makam mbah Genuk

SEMARANG – Puluhan pelaku seni dan Budaya Tegalsari menggelar kirab makam keramat Nyai Genuk yang berada di kawasan ex Wonderia Semarang, Minggu (27/1). Mereka bersama sama jalan dari makam hingga ke sendang Mintoloyo untuk mengambil air.

Aroma kemenyan menyengat pada kegiatan kirab budaya tersebut, ketika air yang diambil dari sendang tadi di taruh di kendi dengan prosesi adat jawa.

“Jadi itu artinya air kehidupan bagi masyarakat Genuk,” kata Pengurus paguyuban Margodadi, Ramli.

Tujuan diadakannya kirab budaya untuk melestarikan budaya dan merawat makam Mbah Genuk. Sebab di area itu sebelumnya disewakan Pemerintah Kota Semarang kepada pihak ketiga sudah ada keberadaan makam tersebut.

“Area itu terbengkalai. Kalau tidak kami warga Tegalsari melestarikan siapa lagi,” katanya.

Sosok Nyai Genuk merupakan orang Jawa keturunan Raja Mataram. Sosok Nyai Genuk sangat dikenal masyarakat di wilayahnya.

“Karena Nyai Genuk seorang perempuan tidak bisa jadi raja. Kami ingin melestarikan makam itu dan kami berikan tenger di makam itu,” tuturnya.

Di area itu juga terdapat makam Wirokusumo yang merupakan suami dari Nyai Genuk. Selain itu juga terdapat makam-makam yang dipercaya kerabat Nyai Genuk. Oleh sebab pihaknya kirab untuk melestarikan budaya di wilayah itu.

“Nah kami kirab ambil air di sendang Mintoloyo karena mbah Nyai Genuk kalau mandi di Sendang itu, kami ingin napak tilas kebiasaan yang dilakukan Nyai Genuk,” tandasnya.

Ketua panitia kirab, Naning menambahkan kirab budaya diikuti para seniman, budayawan, aliran penghayat dan warga setempat. Kirab dimulai dari makam Nyai Genuk dilanjutkan pengambilan air di sendang Mintoloyo.

“Selain kirab kegiatan itu diisi berbagai kesenian mulai dari tarian kuda lumping, tarian satrio, tarian senopati dan atraksi bambu,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan itu dapat melestarikan budaya setempat. Selain itu juga menjadi ruang edukasi masyarakat kota Semarang.

Lurah Tegalsari, Mugi Marjoko mengaku mengapresiasi warga yang telah melestarikan budaya di kawasan ex Wonderia. Dengan adanya kegiatan kirab itu menjadi awal berkembangnya budaya di makam Nyai Genuk.

“Jadi tidak hanya menjadi pusat seni tetapi menjadi wisata religi,” tuturnya.

Kawasan itu merupakan aset Pemerintah Kota Semarang yang disewa oleh pihak ketiga. Jika sewa itu telah selesai, masyarakat Tegalsari mengharapkan kawasan itu selain untuk kesenian juga dijadikan kawasan religi,

“Sebelum saya jadi Lurah di sini sudah ada wacana itu. Memang tempat ini disiapkan untuk wisata religi,” tutupnya.

Dukung Investasi, Menteri Nusron Siapkan PP Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berupaya menguatkan regulasi di bidang tata ruang dalam rangka mendukung investasi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta pada Rabu (30/10/2024). 

“Kami menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045,” ujar Nusron Wahid saat memaparkan Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR sebagai turunan dari RTRWN. Ke depannya, RDTR harus terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah masuknya investasi di Indonesia.

“Zaman saya jadi Anggota DPR di Komisi VI, kita semua sering mengeluhkan lambatnya dokumen PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Setelah duduk di sini, saya tahu jawabannya, ternyata dokumen PKKPR itu meskipun nama kementeriannya adalah ATR/BPN tapi rezim tata ruang itu masih menjadi otoritas pemerintah daerah (Pemda), dan masih banyak Pemda yang belum _online system_ dalam tata ruang bahkan belum mempunyai peta dan sebagainya. Ini menjadi salah satu yang harus kita koordinasikan,” jelas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik upaya Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan target RTRWN dan RDTR. “Kami mendesak Kementerian ATR/BPN menyelesaikan target penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun RDTR di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2024 yang terintegrasi OSS,” pungkasnya.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini diikuti seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI serta sejumlah anggota.