Home Blog Page 93

Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jateng Terima Dana Insentif Fiskal Rp5,6 Miliar

JAKARTA (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima dana insentif fiskal atas keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 353 Tahun 2024, insentif fiskal yang diterima Pemprov Jateng sebesar Rp5,6 miliar.

“Alhamdulillah Jawa Tengah turun angka kemiskinan ekstremnya. Jateng termasuk sembilan provinsi yang mendapat apresiasi berupa insentif terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrem,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di sela Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2024 sebanyak 3,70 juta orang, atau mengalami penurunan sebanyak 87,17 ribu orang (0,30%), dibandingkan Maret 2023 yang jumlahnya mencapai 3,79 juta orang, sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem, turun dari 1,97% pada tahun 2022 menjadi 1,11% pada tahun 2023.

“Kita masih punya pekerjaan rumah (PR), karena angkanya belum nol persen, ini adalah PR kita bersama. Mari kita bareng-bareng (mencapai target) dengan temen-temen (pemerintah) kabupaten kota,” ujarnya.

Selain pemerintah provinsi, sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah juga mendapat apresiasi yang sama dari pemerintah pusat. Di antaranya Kota Salatiga, Kabupaten Pati dan Wonosobo.

Sekda menyatakan, ke depan pekerjaan rumah akan bertambah karena sistem pengukuran kemiskinan ekstrem berubah menjadi berbasis pendapatan keluarga sehingga angka kemiskinan ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih besar.

Terlepas dari itu, Sekda berharap apresiasi yang diterima ini menjadi motivasi. Utamanya dalam mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.

“Kami optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini, mendekati 0 persen,” kata Wapres.

Wali Kota Semarang Minta Disdik Intensifkan Pendidikan Karakter Antisipasi Gangster

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyoroti kasus pembacokan yang dilakukan gerombolan gangster yang mengakibatkan satu mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Semarang meninggal dunia.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Ita menyayangkan peristiwa nahas tersebut terjadi akibat ulah remaja yang biasa disebut ‘kreak-kreak’ itu. 

Mbak Ita meminta penegak hukum bisa segera menyelesaikan proses penyelidikan serta proses hukum terhadap pelaku. 

Dirinya menyebut jika perlu pendidikan karakter untuk membentuk pribadi anak-anak. “Tentunya kembali lagi, inilah pentingnya pendidikan karakter bagi pelajar di Kota Semarang,” ujar Mbak Ita, Rabu (18/9/2024). 

Melalui Dinas Pendidikan Kota Semarang, Pemkot ingin memberikan penguatan karakter kepada anak didik. 

“Pendidikan karakter itu penting. Kami akan berupaya memberikan penguatan karakter dengan mengumpulkan kepala sekolah swasta, kalau di Negeri kan sudah ada. Karena pendidikan itu selain secara akademis namun juga perlu pendidikan karakter,” katanya. 

Selain pendidikan karakter, kata Mbak Ita, anak-anak juga perlu pengetahuan hukum agar mereka tidak mudah melakukan tindakan melanggar hukum bahkan sampai pidana. 

“Kita juga akan menjalin sinergitas dengan kepolisian. Nanti akan ada rapat dengan Forkopimda membahas tentang persoalan ini,” ujarnya. 

Selain bersinergi dengan kepolisian memberikan penyuluhan hukum, pihaknya mendorong penegakan hukum agar ada efek jera bagi pelaku tindak pidana termasuk bagi gerombolan gangster yang berisi anak-anak remaja yang menimbulkan keresahan warga beberapa waktu terakhir.

Beri Kuliah Umum di UNPAD, Menteri AHY Ungkap Capaian Sertipikat Tanah Elektronik Meningkat 46 Kali Lipat Dalam Tujuh Bulan Terakhir

BANDUNG (lensasemarang.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan kuliah umum pada rangkaian kegiatan Dies Natalis Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada Kamis (19/9/2024).

Di hadapan para mahasiswa UNPAD, ia menjelaskan terkait Sertipikat Tanah Elektronik yang tengah digalakkan Kementerian ATR/BPN.

“Dalam tujuh bulan terakhir ini peningkatan produksi Sertipikat Tanah Elektronik mencapai 46 kali lipat dan hampir semua Kantor Pertanahan se-Indonesia sudah mampu menyelenggarakan administrasi elektronik termasuk sertipikasi elektronik,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam kuliah umumnya.

Untuk diketahui, Sertipikat Tanah Elektronik telah diterapkan di sejumlah negara. Dengan diterapkannya Sertipikat Tanah Elektronik maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya.

Hal ini sesuai dengan visi misi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi institusi berstandar dunia. 

Dengan Sertipikat Tanah Elektronik, banyak keuntungan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, di antaranya meminimalisir risiko kehilangan, terbakar, pencurian, serta kerusakan akibat bencana alam.

Selain itu, Sertipikat Tanah Elektronik tidak mudah diduplikasi sehingga bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah.

“Dengan Sertipikat Tanah Elektronik lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih baik buat masyarakat,” lanjut Menter AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN tidak menampikkan bahwa sejauh ini layanan elektronik yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, ia mengimbau kepada peserta kuliah umum agar dapat turut serta dalam penyempurnaan dan peningkatan layanan pertanahan elektronik di Indonesia.

“Tolong diberikan masukan kepada kami melalui Kanwil dan Kantah, agar jika ada yang bisa diperbaiki. Semangatnya, kami senang sekali kalau ada masukan kritik yang membangun. Kita sangat terbuka dan bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan,” ucap Menteri AHY kepada para mahasiswa.

Plt. Rektor UNPAD, Arief S. Kartasasmita menyampaikan bahwa kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN di UNPAD merupakan kesempatan berharga bagi para mahasiswa yang hadir. 

“Kesempatan ini adalah ilmu yang langsung kami dapatkan dari orang yang memang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pertanahan, karena sejatinya mahasiswa kami di kampus tentu harus mendapat pencerahan bahwa tidak semua teori yang ada bisa sesuai dengan keadaan di lapangan,” jelasnya.

Adapun kuliah umum ini dimoderatori oleh dosen Fakultas Hukum UNPAD, Nia Kurniawati. Turut hadir pada kegiatan ini anggota Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, serta jajaran civitas akademika UNPAD. 

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; sejumlah Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat.

Lantik 327 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri AHY Harapkan Pejabat Berikan Terbaik Bagi Institusi dan Masyarakat

CIKEAS (lensasemarang.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik 327 pegawai yang terdiri dari 310 Pejabat Administrator dan 17 Pejabat Fungsional pada Rabu (18/09/2024).

Ia berharap, para pejabat terlantik akan siap mengabdi untuk bangsa Indonesia.

“Selamat dan semoga sukses pada jabatan baru. Bapak/Ibu adalah orang-orang terpilih. Mudah-mudahan momentum ini menjadi semangat baru agar Bapak/Ibu bisa lebih sukses menjalankan tugas-tugas yang jadi amanahnya. Kita juga harapkan untuk dapat terus memberikan dampak terbaik, tak hanya untuk Kementerian ATR/BPN, masing-masing satuan kerja dan pada akhirnya untuk masyarakat luas,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai Abdi Negara, Menteri AHY juga berpesan agar jajarannya memiliki sikap dan ketetapan untuk siap ditugaskan dan menjalankan amanah dengan semangat di mana pun di seluruh Indonesia.

“Kementerian ATR/BPN akan terus maju, kita semakin melayani, dan kita semakin profesional dan mudah-mudahan membuat kita semakin terpercaya,” ujar Menteri AHY di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN Cikeas. 

Ia mengatakan, persoalan pertanahan beragam macamnya, mulai soal kepastian hukum hak atas tanah hingga soal kepentingan pembangunan dan infrastruktur. Mulai dari alasan yang paling sederhana hingga yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain.

“Begitu mulia yang Bapak/Ibu lakukan, begitu kompleks yang Bapak/Ibu hadapi, namun selalu ada solusi. Mari berbuat yang terbaik apa pun posisi dan jabatan yang kita emban. Lakukan yang terbaik, insyaallah hasilnya akan baik,” pesan Menteri AHY.

Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, ia terus berupaya mendukung agar jajarannya dalam bertugas senantiasa lancar. Salah satu bentuk dukungannya dibuktikan dengan setiap melakukan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Menteri AHY beserta jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN terus mendorong terkait jaminan bagi pegawai Kementerian ATR/BPN dalam bertugas. 

“Saya ingin Bapak/Ibu bekerja dengan baik, tapi juga tenang tidak terhantui urusan yang menjerat kita saat menjabat maupun saat purna. Saya tahu banyak hal yang bukan karena kesadaran kita dan bukan karena niat buruk kita, di berbagai kejadian ada yang menjadi korban. Ini yang harus kita cegah, tidak boleh ada yang menjadi korban atas sesuatu yang tidak dilakukannya, tidak diniatkannya. Ini harus jadi komitmen kita,” terang Menteri AHY. 

Menutup sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan kepada seluruh pegawai terlantik agar selalu belajar dan melakukan pengembangan diri untuk dapat mendukung kelancaran tugas.

“Jangan ragu untuk belajar dari para senior. Selain itu, jangan lupa senantiasa berbagi ilmu bagi para junior. Selebihnya mari kita kawal pemerintahan di akhir masa kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo ini,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni dan Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono. Turut hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Sekda Jateng Sebut Sektor Pariwisata Perlu Dikembangkan Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

SEMARANG (lensasemarang.com) – DPRD Kebumen dan Kota Pekalongan dengan kewenangan yang dimiliki diminta untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah setempat sebab sektor pariwisata dinilai efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai, potensi wisata di berbagai daerah di Jateng sangat luar biasa diantaranya, potensi wisata pantai di Kabupaten Kebumen dengan pesona pantai selatan dan Pekalongan dengan keindahan pantai utaranya. 

“Geopark Kebumen sudah disetujui oleh UNESCO. Potensi Goa Jatijajar juga luar biasa, dan keduanya itu adalah kekayaan alam yang daerah lain tidak memiliki. Silahkan dikembangkan menjadi tempat wisata yang lebih menarik,” kata Sumarno saat membuka Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Semarang, Selasa (17/9/2024).

Di hadapan 84 anggota DPRD Kebumen dan Kota Pekalongan periode 2024-2029, Sekda mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jateng sebagian besar ditopang dari konsumsi sehingga pengembangan sektor wisata harus dioptimalkan agar wisatawan akan berbelanja maupun menginap di Jateng. 

“Mari kita bareng-bareng kembangkan potensi wisata, karena sektor pariwisata paling efektif untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mendorong meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga legislatif di daearah untuk bersama-sama menuntaskan berbagai pekerjaan rumah di Jateng seperti persoalan kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah, dan pencegahan stunting. 

“Posisi angka kemiskinan Kebumen masih cukup tinggi atau di atas rata-rata Provinsi Jateng. Sedangkan Kota Pekalongan lebih mudah dikelola karena dari luasan, lingkup, dan cakupan lebih kecil dibanding kabupaten,” ujarnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Jateng Sadimin mengatakan, total peserta orientasi DPRD angkatan XI dan XII sebanyak 84 orang, dengan rincian anggota DPRD Kabupaten Kebumen sebanyak 50 orang dan DPRD Kota Pekalongan 34 orang.

“Program yang diselenggarakan oleh BPSDMD Jateng ini, bertujuan untuk memahami ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang DPRD kabupaten/kota,” katanya.

Selain itu, juga meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan moralitas.

Setelah mengikuti orientasi dan pendalaman tugas DPRD kabupaten/kota, para peserta diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Jelang Pilkada, Pegawai Pemkot Semarang Deklarasi dan Tandatangani Ikrar Netralitas

SEMARANG (lensasemarang.com) – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang melakukan deklarasi dan penandatanganan ikrar netralitas jelang Pilkada 2024. 

Ikrar netralitas ASN dan Non ASN Pemkot Semarang itu bersamaan dengan kegiatan Upacara Bendera Hari Kesadaran Nasional yang diselenggarakan di halaman Balai Kota Semarang, Selasa (17/9/2024). 

“Saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua mengenai pentingnya menjaga kondusivitas, kebersamaan, dan persatuan menjelang Pilkada,” kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam sambutan yang dibacakan Plh Sekda Kota Semarang, Mukhamad Khadik. 

Menurutnya, Pilkada merupakan momen penting dalam proses demokrasi, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpinnya secara langsung. 

“Sebagai abdi negara dan bagian dari pemerintah kota Semarang, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suasana menjelang Pilkada tetap aman dan kondusif,” ujarnya. 

Pihaknya terus berupaya untuk mengantisipasi dan mencegah potensi konflik atau gesekan-gesekan yang mungkin bisa muncul.

“Kebersamaan dan persatuan adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Pengalaman kita bersama dalam mewujudkan kondusivitas di Kota Semarang dalam Pilpres lalu, Insyaa Allah bisa kita wujudkan dalam Pilkada November mendatang,” katanya.

Masih mengenai Pilkada, lanjut dia, dirinya menegaskan akan pentingnya netralitas baik untuk ASN maupun Non ASN.

“Saya mengingatkan kembali kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Edaran Wali kota Semarang Nomor B/1502/800.1.10/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024. Tentang Netralitas Pegawai dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,” ujarnya. 

Ia menyebut, netralitas menjadi harga mati dan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi sebagai penyelenggara negara.

“Bagi ASN yang melanggar netralitas akan dikenakan Sanksi disiplin. Paling ringan berupa teguran hingga terberat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun,” tegasnya.

Menurut dia, akan ada sanksi jika ASN tidak netral. Termasuk golongan pelanggaran disiplin tingkat sedang. Sanksinya TPP tidak diberikan selama dua bulan. 

“Kita harus bersikap profesional dan objektif dalam menjalankan tugas, tanpa terlibat dalam kegiatan politik yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan pemerintahan,” katanya. 

Dirinya berharap deklarasi netralitas ASN tidak hanya sekadar ikrar ucapan di mulut saja, melainkan benar-benar diresapi dan diimplementasikan. 

Di sisi lain, Plh Sekda Kota Semarang, Khadik mengatakan deklarasi ini dalam rangka menciptakan iklim kondusivitas wilayah, sesuai amanah Undang-undang bahwa ASN dan Non ASN yang ada di jajaran pemerintah itu harus netral. 

“ASN dan Non ASN harus lebih mengutamakan pelayanan masyarakat, kalau untuk politik kita harus netral kepada siapapun sehingga jalannya roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” ujar dia. 

Ia mengimbau kepada seluruh jajaran ASN maupun Non ASN di Pemerintah Kota Semarang agar menjalankan amanah Undang-undang. 

“Ayo bareng-bareng melaksanakan apa yang menjadi amanah Undang Undang, untuk betul-betul netral, tidak ada dukung mendukung. Karena tugas kita adalah melayani masyarakat,” katanya.

Hasil Survei Y-Publica, Elektabilitas Agustin-Iswar Ungguli Yoyok-Joss

SEMARANG (lensasemarang.com) – Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Y-Publica menunjukkan elektabilitas pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Agustina Wilujeng Pramestuti (Mbak Agustin)-Iswar Aminuddin (Mas Iswar) mengungguli rivalnya yakni pasangan Yoyok Sukawi -Joko Santoso, yang diusung oleh koalisi 17 partai.

Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mengungkapkan hal itu dalam acara rilis survei yang diadakan di Kafe Riverview di Kota Semarang, Senin (16/9/2024).

“Elektabilitas Agustin-Iswar sebesar 35,4 persen, sementara Yoyok-Joko mendapat 29,7 persen. Namun dinamika elektabilitas Dua pasang kandidat masih bisa dinamis,” katanya.

Untuk jumlah responden yang belum memutuskan, ada sebanyak 30,2 persen, sedangkan 4,7 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

“Sebagian besar undecided voters adalah kelas menengah dan terpelajar. Mereka belum memutuskan pilihan politik karena masih menunggu masa kampanye dan sosialisasi visi misi kandidat,” ujarnya.

Rudi menambahkan karena jumlah yang cukup besar yakni sepertiga dari jumlah pemilih, maka keberadaan undecided voters bisa menjadi kekuatan penentu hasil akhir Pilwalkot Semarang.

Meskipun pengumuman Agustin-Iswar baru terjadi pada akhir Agustus 2024, namun awareness dan keberterimaan pasangan ini cukup tinggi.

“Ada 56,7 persen respon yang mengetahui Agustin-Iswar diusung PDIP, sementara pasangan Yoyok-Joko Santoso diusung oleh 17 dikahui memperoleh 55,6 persen. Tingkat persetujuan terhadap pasangan Agustin-Iswar 84, 6 persen, sedangkan Yoyok-Joko 82,5 persen,” katanya.

Menurut dia, keberadaan mesin partai PDIP menjadi kunci percepatan sosialisasi pasangan Agustin-Iswar ke akar rumput.

Terkait elektabilitas, Rudi menyebut sebagian besar responden memilih calon Wali Kota/Wakil Wali Kota karena alasan berpengalaman di pemerintahan (26,5 persen).

“Agustina meniti karir politik dari bawah, dari anggota DPRD Kota Semarang, kemudian DPRD Jateng, lalu terpilih jadi anggota DPR RI. Sementara Iswar menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemkot Semarang saat ini,” ujarnya.

Faktor lain yang jadi alasan responden memilih calon adalah peduli pada rakyat (20,9 persen), bebas dari Korupsi (17,4 persen), visi misi kandidat (10,8 persen), religius (6,7 persen), dan tidak menjawab sebesar 8 persen.

Selain faktor itu, Rudi juga menganggap pasangan Agustin-Iswar mendapat efek dari tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Pemerintah Kota Semarang. Untuk diketahui approval rating terhadap kinerja Pemkot Semarang cukup tinggi yakni 72,4 persen, hanya turun sedikit Dari survei bulan Mei sebesar 77 persen.

“Jika approval rating petahana tinggi, maka itu memberi efek elektoral bagi orang separtainya atau orang di pemerintahannya yang maju sebagai kandidat,” katanya.

Untuk diketahui, Survey Y-Publica itu melibatkan 600 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Sample survei diambil menggunakan metode multistage random sampling yang diambil dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Pengumpulan data dilakukan pada 7-12 September 2024 menggunakan metode wawancara tatap muka. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sebesar 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

ASN dan Non-ASN Pemkot Semarang Diimbau Jaga Netralitas Selama Pilkada

SEMARANG (lensasemarang.com) – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang diimbau menjaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024.

Jika ada ASN terbukti melanggar netralitas akan mendapat sanksi berupa penurunan pangkat dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono mengatakan bahwa netralitas merupakan harga mati sebagai seorang ASN dan pihaknya berkomitmen menjaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024. 

“Besok (17 September, red) kami adakan upacara Hari Kesadaran Nasional, sekaligus nanti kami adakan deklarasi netralitas ASN. Kami mengimbau ASN, termasuk non-ASN supaya memegang teguh netralitas,” tegas Joko, Senin (16/9/3024). 

Sebagai pelayan masyarakat, lanjut dia, harus mampu berdiri tegak menjadi ASN yang netral. Menurut Joko, netralitas ASN juga diatur dalam sejumlah regulasi mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tentang disiplin ASN, Keputusan Menpan RB, dan sebagainya. 

Dirinua menekankan, hal paling penting adalah menumbuhkan kesadaran tentang netralitas ASN agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar. 

Menurutnya, netralitas sangat perlu dijaga dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kami menjaga betul netralitas baik ASN maupun non-ASN agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. InsyaAllah program pemerintah tidak dijalankan sendiri, tapi bergerak bersama masyarakat,” ujarnya. 

Joko menyebut, ada sejumlah batasan bagi ASN selama tahapan pilkada berlangsung diantaranya, ASN tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan calon tertentu atau merugikan calon tertentu.

ASN tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah untuk calon kepala daerah tertentu. “Sesuai PP, maka ASN maupun Non ASN tidak boleh berkampanye,” ucapnya.

Dia pun menekankan, ASN memiliki hak suara. Namun, hak suara tersebut cukup diketahui oleh diri sendiri, tanpa harus dipublikasi. Apalagi, sampai mengajak orang lain atau menggunakan fasilitas pemerintah untuk memobilisasi orang lain. 

“Itu pelanggaran disiplin. Ngelike, komen, di media sosial nggak boleh. Misal, ada calon membuat konten, nggak boleh (like, komen), share nggak boleh,” katanya. 

Jika masyarakat menemukan ASN diduga tidak netral, Joko menambahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap menerima aduan. BKPP juga mempunyai layanan penegakan disiplin. Selanjutnya, pengaduan tersebut akan diklarifikasi kebenarannya

“Ada tim pemeriksa. Bawaslu juga ada tim pemeriksa. Layanan pengaduan saat ini sudah luas. Paling penting, bagaimana masyarakat turut mengajak ASN atau non-ASN untuk menjaga netralitas,” ujarnya. 

Dia menyebut, ada sanksi yang bakal diterima ASN jika melanggar netralitas. Sanksi disiplin paling ringan berupa teguran hingga terberat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. 

“Jika menerima sanksi terkait netralitas ASN, TPP juga bisa tidak diberikan selama dua bulan kalau terbukti pelanggaran hukuman disiplin sedang. Ketika ada ASN tidak netral, itu golongan pelanggaran disiplin tingkat sedang,” katanya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman menyampaikan, Bawaslu juga menyoroti terkait isu netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta politik uang. Dia memprediksi dua isu tersebut menguat pada Pilkada 2024 ini.

“Sepertinya, potensi sedikit menguat politik uang ada 72 tingkat kelurahan membentuk anti politik uang,” kata Arief. 

Sementara untuk netralitas ASN, TNI, dan Polri, pihaknya akan membentuk kelompok kerja yang di dalamnya terdapat unsur kepolisian, TNI Angkatan Laut, Udara, dan pihak-pihak lain. 

Menurutnya, netralitas TNI, Polri tidak ada hubungannya dengan pencalonan dari kalangan purnawirawan baik TNI maupun Polri pada Pilkada 2024 ini. 

“Isu kaitannya netralitas TNI, Polri di setiap perhelatan jadi satu konsentrasi. Kami tidak ada hubungannya terhadap salah satu calon,” ujarnya.

Nana Sudjana Dukung Penuh Kafilah Jateng Pada MTQ Nasional Ke-XXX

SAMARINDA (lensasemarang.com) – Penjabay Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendukung penuh perjuangan kafilah Jateng yang bertanding pada perhelatan Muasbaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke-XXX di Samarinda, Kalimantan Timur pada 6-16 September 2024.

Pada MTQN XXX ini, Jawa Tengah mengirimkan 55 orang untuk berlomba dalam delapan cabang dengan 22 golongan perlombaan. Hasilnya, Kafilah Jateng meraih satu juara tiga pada cabang/golongan musabaqah tilawah anak-anak putri atas nama Syaula Zhafira, serta tiga juara harapan 1, satu juara harapan 2, dan tiga juara harapan 3.

Menurut Nana, kalah dan menang merupakan hal biasa dalam sebuah perlombaan, meskipun capaian yang diraih Kafilah Jateng belum seperti yang diharapkan, tapi dirinya tetap mengapresiasi dan merasa bangga karena para kafilah telah memberikan yang terbaik.

“Saya hanya ingin menjenguk kalian. Terpenting kalian sudah melakukan tugas dan membawa nama Jateng dengan maksimal. Hasil nomor sekian. Tapi ke depan harus lebih baik,” kata Nana Sudjana saat menemui Kafilah Jateng di Swiss-Belhotel, Samarinda, Minggu (15/9/2024).

Selanjutnya, ia meminta kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jateng untuk melakukan evaluasi dan mempersiapkan untuk perhelatan MTQ nasional periode berikutnya supaya mampu meraih prestasi lebih baik.

“Kita evaluasi bersama kelemahannya apa dan di bagian mana, sehingga tahun ke depan lebih baik. Untuk peserta tetap berlatih kembali dan menyiapkan diri dengan baik, karena tahun depan ada STQ Nasional di Kendari,” ujarnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tegoch Hadi Noegroho mengatakan, hasil dari MTQN XXX di Kalimantan Timur ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan berbenah agar ke depan bisa memberikan prestasi lebih baik.

“Tahun ganjil akan kami gunakan untuk seleksi tingkat provinsi, kemudian perpanjangan di TC (training centre) dan pematangan untuk seleksi tingkat nasional,” katanya. 

Pengurus LPTQ Jateng, Nining Handayani menambahkan, hasil yang dicapai di Samarinda ini akan dijadikan acuan untuk peningkatan kualitas dan prestasi.

Ke depan pembinaan dan pelatihan akan dilakukan lebih panjang agar kafilah siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Malam puncak MTQN XXX Kaltim diselenggarakan pada Minggu malam. Upacara penutupan digelar di Gelora Kadrie Oening (Stadion Sempaja), Samarinda. Acara dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Agama, dan sejumlah kepala daerah.

Wali Kota Semarang Berharap Duta Genre Sebar Virus Kebaikan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan harapannya agar para Duta Generasi Berencana (Genre) dapat menjalin kolaborasi erat dengan Pemkot Semarang untuk mendukung berbagai program pemerintah, terutama dalam mengatasi pernikahan dini dan penanganan tengkes (stunting).

Hal ini disampaikan Mbak Ita, sapaan akrabnya, saat menghadiri Grand Final Duta Genre yang digelar di Taman Indonesia Kaya, Semarang, pada Sabtu (15/9/2024) malam.

Dirinya menegaskan pentingnya peran Duta Genre dalam menyebarkan “virus kebaikan” di kalangan remaja.

“Mereka dapat membantu pemerintah kota dan masyarakat dengan menularkan semangat untuk menghindari pernikahan dini serta turut serta dalam penanganan stunting di kota Semarang,” katanya.

Mbak Ita menyoroti pentingnya bonus demografi saat ini, dimana jumlah usia produktif, termasuk remaja, semakin besar.

Menurutnya, hal ini menjadi peluang bagi para Duta Genre untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya mereka tentang pentingnya merencanakan masa depan.

“Mereka bisa memberikan pencerahan dan edukasi kepada sesama remaja terkait pentingnya menjadi generasi yang produktif dan berencana,” ujarnya.

Pihaknya juga menekankan bahwa program-program pemerintah seperti penanganan stunting, tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan masyarakat, terutama para remaja.

“Kita membutuhkan dukungan dari para Duta Genre untuk terus mengedukasi remaja mengenai pentingnya kesehatan mental, bijak dalam bermedia digital, serta mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa Program Genre memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang berencana.

“Genre menjadi titik penggerak generasi, saya yakin di ujung pemilihan Genre ini yang tidak menang pun akan tetap menjadi generasi berencana,” ujar Agustina.

Hal tersebut menurutnya karena Disdalduk akan terus mengawal para finalis genre di kecamatan untuk menjadi duta generasi berencana hingga tingkat RT/RW. 

Sebanyak 15 peserta berlaga di babak final dengan tema “Generasi Positif; Sehat Mental, Bijak Digital & Tangguh Hadapi Tantangan.” Dengan rangkaian kegiatan Genre ini, diharapkan mampu membentuk generasi muda di Kota Semarang yang lebih siap menghadapi tantangan global, sekaligus menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.