JAKARTA (lensasemarang.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (09/09/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta ini, Menteri AHY menyebut penyesuaian dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk Reforma Agraria.

“Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000. Alokasi yang sudah disiapkan ini, baik untuk melanjutkan program Reforma Agraria, namun secara khusus juga tetap bisa dijalankan dengan baik tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, juga di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bisa dijalankan secara optimal,” ujar Menteri AHY.

Lebih lanjut ia menyampaikan, terdapat penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp3,2 triliun yang akan dimaksimalkan dengan menjalankan pelayanan pertanahan elektronik. 

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, saat ini terdapat 445 Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi Sertipikat Tanah Elektronik.

“Ada penambahan Rp200 miliar, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari Kantor-kantor pertanahan. Dengan semangat yang tinggi bisa menambah hingga 445 Kantor Pertanahan yang sudah memiliki layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Kemudian, juga kami ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat, tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, sehingga prosesnya juga cepat. Dengan demikian, juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara,” jelas Menteri AHY.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku pemimpin rapat mengetuk palu yang menandakan persetujuan Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Adapun anggaran tersebut meliputi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.276.905.998.000; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp2.021.808.943.000; dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp156.066.111.000.

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama selama ini. Ini mungkin rapat kita yang terakhir karena kami tinggal tiga minggu lagi,” pungkas Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Turut hadir mendampingi Menteri AHY dalam Rapat Kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut mengikuti rapat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dan Anggota Komisi II DPR RI yang mewakili seluruh fraksi.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Terkait dengan kasus dugaan perundungan yang dialami oleh dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan RSUP Dr Kariadi sudah bertanggung jawab.

Meski demikian publik tetap diminta bersabar untuk mendapatkan kepastian apakah benar terjadi perundungan yang menjadi penyebab kematian dokter Aulia Risma Lestari, termasuk kasus lain yang muncul seperti pemalakan, intimidasi dan lainnya.

Ketua Perhimpunan Profesional Hukum dan Kesehatan Indonesia Muhammad Joni mengatakan secara de facto dan de jure, mahasiswa peserta PPDS FK Undip itu dalam relasi pendidikan dan pelayanan di RSUP Dr Kariadi, kemudian untuk tempat (locus) perbuatan itu berada di lingkungan RS Pendidikan (RSP).

“Hukum menjadi rujukan, bukan spekulasi, prejudice, apalagi sakwangka subyektif. Maka tidak lepas tanggungjawab hukum RS, Kemenkes bahkan Menkes yang turut melakukannya bersama-sama,” ujarnya.

Andai benar dugaan perundungan terjadi, Joni menjelaskan maka perbuatan dan atau dugaan delictum-nya harus diuji menurut hukum acara.

Pada faktanya maupun tanggungjawab medisnya, kata dia, peserta PPDS ini melakukan layanan dan tindakan medis terhadap pasien pada fasilitas kesesehatan (faskes) dengan status RSP yang secara hukum berada dalam pembinaan teknis dan administratif Menkes dan Kemenkes. 

“Jadi, tipikal perbuatan dan peristiwanya bukan hanya kualifikasi perbuatan pendidikan dokter spesialis an sich saja, namun dominan dalam kualifikasi pelayanan medis RS. Itu artinya berarsiran tebal dan turut serta bertanggungajawab secara hukum pihak Menkes, Kemenkes dan pimpinan RS,” katanya.

Terkait persoalan hukum yang terjadi dalam masalah ini, Joni mengatakan objektifitas investigasi dan penyelidikan harus merdeka dari opini dan prejudice.

Termasuk juga, kata dia, tidak mengumbar fakta atau seakan fakta yang belum teruji secara saintifik, evidance based, dan mematuhi hukum acara dengan prinsip presisi yang dapat membentuk opini publik.

Masih terkait dugaan perundungan, dirinya menilai perlu diperiksa dan diuji apakah fakta, perbuatan, ataupun serangkaian perbuatan itu dalam konteks penyelenggaraan PPDS, relasi dan interrelasi personal-sosial di luar aras PPDS, atau perbuatan norma etika kedokteran sesama sejawat dokter, atau perbuatan pidana.

Joni menegaskan penyidik Polri jangan sampai keliru dan gagal mengidentifikasi norma etika dokter ataukah perbuatan hukum.

“Apapun metode dan hasil laporan investigasi, ataupun berkas penyelidikan dan penyidikan Pro Justisia, maka secara hukum tidak lepas dari wewenang dan tanggungjawab hukum Menkes dan Kemenkes serta otoritas RS,” ujarnya.

Selanjutnya Joni mengatakan apapun hasil investigasi maupun penyelidikan maka penting dikawal agar tidak lepas dari tanggungjawab hukum Menkes, Kemenkes dan RS. Termasuk apa dan mengapa terjadi pembiaran. 

“Rasanya tidak berfaedah hanya menuding dan tunjuk hidung secara prejudice kepada satu pihak, apakah Kepala Prodi PPDS, Dekan, atau penanggungjawab PPDS. Dalam hal ini juga termasuk di dalamnya tanggungjawab hukum RS dimana terjadinya perbuatan ataupun locus delictie,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Sejumlah tokoh nasional yang merupakan purnawirawan TNI-Polri bersama ribuan kader dan simpatisan menghadiri Deklarasi Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin Provinsi Jawa Tengah di MAC Ballroom, Semarang, Sabtu (7/9/2024).

Tokoh-tokoh nasional itu antara lain, Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Letjen TNI (Purn) AM Putranto yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.

Kemudian, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Sutarman, hingga mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto.

Pasangan Cagub Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilgub Jateng 2024 didukung oleh gabungan 15 partai politik.

Kelima belas parpol tersebut adalah PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, PPP, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Perindo, dan Prima.

Ahmad Luthfi dalam sambutannya berpesan kepada semua dalam bergerak melakukan aktifitas pemenangan untuk tidak melakukan cara-cara yang tidak baik, termasuk melanggar undang-undang pemilu.

“Tidak dengan cara-cara yang baik tidak memfitnah, tidak menyerang, dan tidak menjelek-jelekan kepada kontestan lainnya, maupun pendukung kontestan lain,” katanya. 

Mantan Kapolda Jateng itu menyakini jika semua pihak ingin kemenangan pada Pilgub Jateng 2024.

“Raihlah kemenangan dengan cara kaedah demokrasi yang santun dan hukum yang berlaku. Kita cinta pada jawa tengah, tapi kita lebih cinta pada demokrasi yang kita lakukan,” ujarnya.

Luthfi menegaskan kemenangan dalam Pilgub Jateng 2024 harus diraih dengan norma dan kaidah demokrasi yang santun.