SEMARANG (lensasemarang.com) – DPP PDI Perjuangan menyebut ada indikasi intervensi yang dilakukan sejumlah oknum aparat Kepolisian Republik Indonesia pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024, khususnya terkait dengan pengerahan kepala desa beserta perangkatnya.
“Kami sampaikan ini adalah oknum kepolisian, kami masih percaya banyak anggota Polri yang baik, yang kerjanya benar, dan mereka memegang sumpah setia terhadap NKRI. Tidak semuanya anggota Polri adalah oknum-oknum yang melakukan hal yang menurut kami melanggar hukum,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy saat konferensi pers di Posko Pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, Semarang, Sabtu (26/10/2024).
Terkait dengan hal itu, pihaknya berencana melapor ke Divisi Propam Mabes Polri agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami juga akan menggugat secara perdata perbuatan melawan hukum pada oknum yang mengintimidasi kepala desa atau pendukung atau simpatisan dari Andika-Hendi,” ujarnya.
Meskipun meyakini adanya keterlibatan oknum kepolisian, Ronny mengaku masih percaya banyak anggota Polri di Jateng yang mematuhi prosedur hukum dalam proses Pilkada 2024.
Dirinya meminta oknum Polri tidak menyalahgunakan hukum untuk mengintimidasi kades demi kepentingan politik pada Pilkada.
“Sekali lagi jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik, untuk mengintimidasi. Dalam hal itu tentunya kami meminta supaya masyarakat, ayo kita kawal bersama,” katanya.
Menurut dia, pola pengerahan kepala desa untuk kepentingan politik itu juga terjadi saat pelaksanaan Pilpres 2024.
“Kalau kami melihat, dugaannya inikan memanfaatkan kepala desa yang minim terhadap pengetahuan hukum sehingga pola-pola seperti ini, kami sudah dapatkan juga di Boyolali,” ujarnya.
