SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa penanganan korban bencana di Jateng harus dilakukan secara tuntas dan jangan sampai ada warga yang terlantar.
Hal ini disampaikan Saleh menanggapi beberapa kejadian bencana di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara beberapa waktu lalu.
Saleh menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD serta seluruh elemen terkait telah bergerak cepat dalam melakukan penanganan tanggap darurat.
Upaya tersebut mencakup evakuasi warga terdampak, pembukaan posko pengungsian, penyediaan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar.
Menurut dia, pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan kerusakan serta memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kami di DPRD juga melakukan monitoring langsung dan siap mendukung percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi melalui dukungan anggaran dan kebijakan,” ujar Saleh.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun masyarakat yang tangguh bencana. Menurutnya, konsep tangguh bencana adalah kondisi ketika masyarakat mampu mengenali risiko, mengurangi dampak, serta cepat bangkit setelah terjadi bencana.
Ia menegaskan bahwa ketangguhan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan mulai dari tingkat keluarga, desa, hingga pemerintah daerah dan pusat.
“Masyarakat yang tangguh harus memiliki kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta jejaring sosial yang kuat,” katanya.
Dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana, Saleh mengungkapkan beberapa hambatan yang masih ditemui di lapangan, antara lain tingkat kesadaran dan edukasi kesiapsiagaan yang masih beragam, tata ruang yang belum sepenuhnya berbasis mitigasi, keterbatasan sistem peringatan dini di wilayah rawan, hoaks dan disinformasi yang memperlambat respon dan koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat secara sistematis.
Tantangan-tantangan tersebut harus diatasi melalui upaya bersama dan perencanaan jangka panjang.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan risiko, pembersihan serta normalisasi sungai dan saluran air, simulasi kebencanaan di sekolah, desa, dan wilayah rawan, peningkatan kapasitas relawan dan aparatur desa dan penguatan regulasi dan anggaran kebencanaan berbasis kebutuhan wilayah
Saleh menyebut langkah-langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi kerugian dan mempercepat pemulihan pascabencana.
Terkait penanggulangan bencana, Saleh menegaskan bahwa sinergi antarpihak sangat penting. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa harus terhubung dalam sistem informasi dan koordinasi yang baik.
Selain itu, komunitas relawan, perguruan tinggi, media, dan sektor swasta juga harus menjadi bagian dari ekosistem penanggulangan bencana.
Saleh menyatakan bahwa edukasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan media yang dekat dengan masyarakat, seperti sekolah, rumah ibadah, radio komunitas, media sosial, hingga pelatihan di desa. Informasi yang diberikan harus sederhana, aplikatif, dan mudah dipahami.
Ia juga mengingatkan bahaya hoaks yang sering muncul saat bencana. Menurutnya, disinformasi dapat memperburuk keadaan dan membuat penanganan menjadi lambat.
“Masyarakat harus mengutamakan informasi resmi dari BPBD atau BNPB. Media perlu memperkuat cek fakta, dan pemerintah harus mempercepat arus informasi resmi. Pelaku penyebaran hoaks harus ditindak tegas demi keselamatan publik,” tegasnya.
Mohammad Saleh mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk selalu waspada, menjaga lingkungan, saling peduli, serta aktif mengikuti pelatihan kebencanaan.
“Semoga dengan semangat Sinergi Bersama Bangun Jateng Tangguh Bencana, Jawa Tengah menjadi daerah yang lebih aman, resilien, dan kuat menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
