SEMARANG (lensasemarang.com) – Permasalahan alih fungsi lahan pertanian dinilai harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tingginya laju alih fungsi lahan dinilai berpotensi mengancam ketahanan pangan daerah hingga nasional, sehingga penegakan regulasi menjadi hal yang mendesak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menanggapi hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025.
Dalam hasil koreksi tersebut, BPK menilai alih fungsi lahan masih menjadi persoalan utama yang membutuhkan pembenahan serius.
Selain itu, BPK juga menyoroti belum optimalnya sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan program pangan berkelanjutan, serta konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi produksi padi.
“Regulasi terkait alih fungsi lahan harus ditegakkan. Kami mendukung langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang akan menindak tegas pelanggar regulasi itu,” ujar Saleh.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap lahan produktif merupakan kunci keberhasilan program swasembada pangan.
“Perlindungan lahan produktif sangat vital untuk mendukung program swasembada pangan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penyusutan area tanam yang signifikan,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah (Distanbun Jateng), alih fungsi lahan pertanian di Jawa Tengah masih terus terjadi. Dalam periode 2019 hingga 2024, luas lahan pertanian tercatat berkurang sekitar 62.000 hektare.
Sementara itu, pada rentang 2024 hingga 2025, terjadi penurunan kembali sekitar 17.000 hektare.
Mohammad Saleh mengakui Pwnprov Jateng telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Namun demikian, menurutnya, perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis yang dinilai penting adalah pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.
“Air adalah faktor utama dalam pertanian. Dengan jaringan irigasi yang baik, petani bisa menanam tepat waktu, mengurangi risiko gagal panen, dan meningkatkan hasil produksi,” kata Mohammad Saleh.
