Jakarta (lensasemarang.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa peran Pengadaan Tanah begitu besar dalam pembangunan, baik untuk pembangunan yang tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN di seluruh Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di Pullman Jakarta Central Park pada Rabu (07/08/2024).

“Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, infrastruktur, baik yang termasuk PSN maupun yang Non-PSN, semuanya juga penting karena seringkali infrastruktur ini yang dinantikan masyarakat. Karena melalui infrastruktur, bisa menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pangsa pasarnya. Ini yang mesti kita terus tingkatkan, kita terus kawal,” ungkap Menteri AHY dalam Rakernis yang bertajuk Sinergitas Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Demi Terciptanya Pembangunan Nasional yang Menyejahterakan & Berkeadilan Sosial ini.

Menteri AHY juga bicara soal kegiatan Konsolidasi Tanah. Ia menyebut, Konsolidasi Tanah merupakan terobosan kebijakan yang mengedepankan solusi baik. 

“Seperti halnya korban bencana gempa Cianjur. Setelah dilakukan Konsolidasi Tanah, para korban bencana akhirnya bisa punya kehidupan yang lebih baik melalui relokasi dan pembangunan kembali. Penataannya juga lebih bagus, saya tahu ini karena saya beberapa kali hadir di lapangan untuk program Konsolidasi Tanah,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia mengimbau kepada seluruh peserta Rakernis untuk mengejar target penilaian tanah melalui kelengkapan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) demi mendorong nilai ekonomi. “Memang ini bukanlah pekerjaan yang ringan, _completeness_ ini memang suatu ukuran, tapi kualitas Peta ZNT ini yang lebih penting. Kalau Peta ZNT ini berkualitas, maka produk ini benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya para investor,” ungkap Menteri AHY. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari melaporkan bahwa pada kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan, baik yang sifatnya PSN dan Non-PSN, dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang berhasil merealisasikan tanah sebanyak 266 ribu hektare dengan total nilai ganti kerugian sebanyak Rp468 triliun. 

Sementara itu, pada penyelesaian penilaian ZNT dan nilai bidang tanah, saat ini telah mencapai seluas 40 juta hektare atau 59.18 persen cakupan dari seluruh Area Penggunaan Lain (APL) di indonesia

“Kami di sini seluruh Penggawa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berkumpul menjadi satu, mengharapkan dukungan, bimbingan, dan arahan dari Pak Menteri AHY agar program-program Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan senantiasa berjalan dengan baik,” pungkas Embun Sari. 

Adapun hadir dalam Rakernis ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; perwakilan Badan Bank Tanah; para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah; serta para Pejabat Administrator di bidang Pengadaan Tanah dari seluruh wilayah Indonesia.

Semarang (lensasemarang.com) – Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Prov. Jateng Imam Nawawi menerima kunjungan Tim Peneliti dari Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (Pusbang SKATP) Kementerian ATR/BPN dan Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu (7/8/24).

Kedatangan Tim peneliti adalah untuk melakukan pengumpulan data lapangan “Kajian Human Capital Development Plan dan Konsep Kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”.

Bertempat di Meeting Room Merapi Kanwil BPN Provinsi Jateng Imam Nawawi menerima wawancara dari Tim Peneliti dengan fokus diskusi terkait Permasalahan dalam pengelolaan tanah dan ruang dan Integrasi pengelolaan tanah dan ruang.

Imam Nawawi menyampaikan bahwa Kanwil dan Kantah memiliki fungsi untuk memfasilitasi dalam hal unsur tata ruang yang mana itu menjadi tugas pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota dalam menyusun RTRW termasuk revisinya.

“Kanwil dan kantah memiliki tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi RDTR yang mana untuk melakukan tusi tersebut kanwil dan kantah harus menyiapkan data-data terkait bidang tanah sebagai basis RDTR. Dalam penyusunan tata ruang kanwil dan kantah selalu melibatkan pemerintah daerah dalam semua tahapan” kata Imam.

Semarang (lensasemarang.com) – Dinamika perkembangan yang pesat serta target yang semakin menantang (challenging) mendorong jajaran pimpinan dilingkungan Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jateng lebih proaktif dalam mengontrol pengelolaan kinerja demi tercapainya target yang telah ditetapkan. 

Dimotori Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Jateng, Sri Yanti Achmad, monitoring dan evaluasi satker (satuan kerja) dikemas dalam program baru bertajuk “Esteh Jateng” dan akan digelar mingguan secara daring.

Esteh Jateng atau Evaluasi Seputar Ketatausahaan Jawa Tengah periode pertama dilaksanakan pada Selasa (6/8/24) dipandu host Citra Dewi Agusliana dengan menghadirkan Kasubag HKO sekaligus Plt. Kasubag Umum dan Humas, Achmad Dimyati, Kasubag PEP, Saeful Zafar dan Kasubag Keuangan dan BMN, Galih Rio Pramu Indrasto sebagai evaluator capaian kinerja Kantor Pertanahan.

Sementara kegiatan diikuti oleh segenap jajaran Tata Usaha Kantor Pertanahan se Jawa Tengah.

Bekasi (lensasemarang.com) – Memasuki minggu pertama Agustus 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan jajaran untuk menuntaskan target-target program pada tiap unit kerja Eselon I. Arahan ini disampaikan secara daring dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung ketika ia melakukan kunjungan kerja ke Kota Bekasi pada Selasa (06/08/2024).

“Kita harapkan (melalui evaluasi dalam Rapim, red) bisa menuntaskan langkah kita untuk mencapai berbagai target, yang memang harus dituntaskan dalam waktu beberapa bulan ke depan,” ucap Menteri AHY.

Rapim yang digelar setiap dua minggu sekali ini menjadi ruang bagi setiap unit kerja Eselon I untuk menyampaikan progres yang telah dilakukan. “Saya senang rapat semacam ini digelar dari waktu ke waktu, dan saya mengikuti juga prosesnya. Sekarang sudah bulan Agustus, ini bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan sejarah. Semoga bulan ini bukan hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga tentu kita berupaya untuk mempercepat berbagai progres pekerjaan kita,” tutur Menteri AHY.

Selain untuk melihat progres, Rapim yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta ini, menurut Wamen ATR/Waka BPN, Raja Juli Antoni juga menjadi ruang monitoring dan evaluasi. Selain itu, juga menjadi ruang diskusi mencari jalan keluar bersama untuk persoalan-persoalan yang belum ada solusinya. 

“Tujuan dari evaluasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang targetnya paling rendah, tetapi justru ingin mengetahui apa akar permasalahan yang dihadapi bersama di bawah, sehingga kita bisa carikan solusinya,” tegas Raja Juli Antoni.

Pada Rapim ini disampaikan laporan progres dari masing-masing Unit Kerja Eselon I serta laporan dari perwakilan sejumlah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kabupaten/Kota. Progres yang sangat signifikan, yaitu dari target 104 Kantor Pertanahan (Kantah) di 2024 yang mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik, saat ini telah mencapai 396 Kantor Pertanahan. 

Hadir mengikuti Rapim, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota.