SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh, berharap regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan lingkungan dan ekologis.

Harapan yang disampaikan Mohammad Saleh tersebut tertuang dalam penelitian yang dilakukannya untuk disertasi sidang doktor ilmu hukum di Unissula Semarang.

Saleh membuat penelitian tentang rekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis.

Dalam forum tersebut, Saleh mempresentasikan gagasannya tentang Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan Basis Keadilan Ekologis.

Menurut dia, dalam perencanaan, pengembangan ekologis sangat mendesak dilakukan.

“Hal itu untuk memastikan PSN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan,” katanya.

Saleh menyoroti berbagai dampak negatif yang sering terjadi akibat pembangunan bendungan sebagai bagian dari PSN.

Studi kasus di dalam penelitian ilmiahnya mencakup proyek bendungan, jalan tol, pembangunan kawasan industri dan pembangunan besar.

Perhatian yang diangkat dalam penelitian tersebut mengenai aspek ekologis lingkungan tentang perubahan fungsi lahan besar yang telah mengakibatkan kehilangan lahan, migrasi paksa penduduk, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

“Yang jadi permasalahan pembangunan jalan tol, pembangunan kawasan industri dan pembangunan besar dengan perubahan fungsi lahan besar sering kali menyebabkan penggusuran warga, hilangnya sumber mata pencaharian, dan rusaknya ekosistem setempat, dan juga terjadi dalam Pembangunan bendungan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, penambangan material untuk keperluan konstruksi sering memicu deforestasi dan mengganggu stabilitas ekologi.

Menyinggung dampak lingkungan atas pembangunan, teori Saleh juga menjadikan Pancasila sebagai dasar.

Kaitan penelitian dihubungkan teori keadilan Pancasila sebagai landasan utama dalam disertasinya.

Teori ini menempatkan keadilan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar manusia secara proporsional, dengan berpedoman pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan persamaan sosial.

“Pendekatan keadilan Pancasila memberikan kerangka untuk memastikan bahwa regulasi PSN tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga melibatkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat,” katanya.

Sebagai teori terapan, Saleh juga mengajukan Teori Hukum Progresif yang melihat hukum sebagai alat yang fleksibel dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Hukum tidak boleh kaku dan hanya berorientasi pada teks formal. Namun fungsi hukum, harus menjadi dokumen hidup yang selalu mencari makna keadilan dalam konteks masyarakat yang dinamis dan kompleks,” ujarnya.

Saleh menjelaskan, pembangunan infrastruktur berskala besar, seperti jalan tol termasuk bendungan, sering kali mengabaikan aspek ekologis yang berdampak jangka panjang.

Akibatnya kerusakan ekosistem, seperti hilangnya jalur migrasi ikan akibat bendungan, penurunan kualitas air, sampai berkurangnya keanekaragaman hayati, menjadi masalah serius yang selama ini jarang mendapat perhatian.

“Ketika masyarakat terdampak tidak hanya kehilangan tempat tinggal tetapi juga sumber mata pencaharian, maka tujuan pembangunan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial tidak tercapai,” katanya.

Sehingga ketika ekologi tak diperhatikan biasanya berdampak secara langsung memunculkan berbagai masalah baru berupa kerusakan lingkungan.

Kemudian rawan menyebabkan bencana longsor atau banjir akibat perubahan struktur tanah dan hilangnya vegetasi.

“Dengan demikian, butuh regulasi supaya mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis,” usul Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah untuk memperkuat pembinaan atlet muda serta meningkatkan kualitas atlet di berbagai cabang olahraga.

Hal ini disampaikan usai menghadiri pengukuhan pengurus KONI Jateng periode 2025–2029 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (5/12/2025).

Saleh menegaskan bahwa pembinaan atlet menjadi langkah strategis dalam mencetak prestasi berkelanjutan. Menurutnya, atlet muda Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional apabila didukung fasilitas latihan yang memadai.

“Pembinaan atlet muda dan peningkatan kualitas atlet harus menjadi fokus utama. Jawa Tengah punya banyak talenta yang perlu terus dikembangkan,” ujarnya.

Perkembangan prestasi atlet Jateng dinilai cukup positif. Tercatat 64 atlet, 11 pelatih, 3 wasit/juri asal Jawa Tengah berhasil memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2025 di Thailand.

Selain pembinaan atlet, Saleh menyoroti pentingnya penyiapan sarana dan prasarana olahraga. Hal ini menjadi bagian dari langkah strategis Jawa Tengah dalam upaya menjadi tuan rumah PON 2032.

Pembenahan fasilitas latihan di berbagai daerah juga akan diarahkan sesuai potensi lokal. Pendekatan berbasis potensi daerah ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pembinaan sekaligus pemerataan fasilitas olahraga di Jawa Tengah.

Pengukuhan pengurus KONI Jateng periode 2025–2029 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (5/12/2025).

Saleh juga meminta KONI Jateng mempercepat persiapan menghadapi dua agenda besar yaitu Porprov Jateng XVII tahun 2026 dan PON XXII tahun 2028 Ia berharap pengurus KONI Jateng yang baru dapat bekerja lebih solid, adaptif, dan inovatif dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah.

DPRD Jawa Tengah disebut siap memberikan dukungan melalui kebijakan dan penganggaran untuk memperkuat pembinaan atlet dan pengembangan fasilitas olahraga.

“Kami di DPRD siap berkolaborasi untuk kemajuan olahraga Jawa Tengah. Harapannya, pembinaan semakin kuat, kualitas atlet meningkat, dan prestasi kita terus melesat,” tutup Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD setempat telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. 

Penandatanganan itu dilakukan pada saat rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, beberapa waktu lalu.

Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2026, lanjutnya, menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026. 

Dalam rancangan yang disetujui, berbagai indikator ekonomi Jateng mencatatkan penguatan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37%, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 4,93%.

Berdasarkan capaian itu, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5% sampai 6%, dengan inflasi yang terjaga dengan perkiraan 1,5% hingga 3,5%. 

Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 9,48% dari September 2024 yang sebesar 9,58%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, dari 4,78% menjadi 4,66%. Tren ini dinilai menjadi fondasi kuat, dalam prioritas pembangunan 2026.

Di sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan naik 3,04% menjadi Rp23,74 triliun, sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar. 

Pemprov juga berupaya memperkuat strategi penerimaan pendapatan asli daerah. Antara lain melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi pajak air permukaan, peningkatan kinerja BUMD, pendayagunaan aset pemerintah dan peningkatan layanan samsat.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Muhammad Saleh menjelaskan, terdapat penyesuaian anggaran pada tahun depan. Penyesuaian itu dipengaruhi dari penurunan dana transfer pusat ke daerah.

“Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” katanya.

Dalam rapat yang sama, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.

SEMARANG (lensasemarang.com) -DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan perbaikan verifikasi dan validasi data By Name By Address (BNBA) untuk Program Rumah Tidak Layak Huni dengan target 10.000 unit dan optimalisasi sinkronisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Hal ini untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh dalam Rapat Paripurna, belum lama ini.

Pada Bidang Infrastruktur dan Pendidikan berupa peningkatan kualitas infrastruktur jalan, khususnya yang berbatasan dengan provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Kemudian, perbaikan komprehensif atas kualitas dan sarana prasarana pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta.

“Rekomendasi lainnya adalah dukungan UKM di mana Koperasi Merah Putih memerlukan dukungan intensif dari Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) dalam aspek pendampingan manajerial dan pembaruan data keanggotaan,” ujarnya.

Dalam rapat paripurna DPRD Jateng, secara resmi menyetujui Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta turut menyepakati struktur APBD 2026.

Rinciannya, total Pendapatan sebesar Rp 23,74 triliun, total Belanja sebesar Rp 24,15 triliun, Defisit Rp 414,5 miliar, dan Pembiayaan (Netto) Rp 414,5 miliar sehingga SiLPA nihil.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, bertemu dan berdialog langsung dengan anggota Ikatan Penasihat Keluarga Berencana (IpeKB) dan ibu-ibu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Bincang santai ini menjadi forum bagi Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh untuk mendengar langsung pengalaman dan tantangan yang dihadapi para pendamping keluarga di lapangan.

Tujuanmya untuk memperkuat komunikasi antara pendamping dan pihak legislatif daerah.

Mohammad Saleh mengapresiasi kinerja IpeKB dan TPK, serta menekankan pentingnya peran dari yang bersangkutan bagi masyarakat.

“Kegiatan bersama IpeKB dan ibu-ibu Tim Pendamping Keluarga ini sangat penting. Mereka adalah orang-orang di garis depan yang langsung mendidik dan mendampingi masyarakat.” katanya.

Dirinya berharap kerja sama seperti ini terus diperkuat agar program Keluarga Berencana berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

“Kami di DPRD akan terus mendukung semua upaya yang bermanfaat bagi masyarakat.” ujar Ketua DPD Provinsi Golkar Jatenh tersebut.

Mohammad Saleh berharap kegiatan ini bisa memperkuat sinergi, memastikan masukan dari para ibu-ibu pendamping keluarga dapat menjadi dasar kebijakan yang bermanfaat langsung bagi kesejahteraan keluarga.