SEMARANG (lensasemarang.com) – Sejumlah akademisi di Kota Semarang, Jawa Tengah menyebut kebocoran subsidi elpiji 3 kilogram yang mencapai Rp50 triliun per tahun sudah pada level darurat sehingga pemerintah didorong segera mengubah mekanisme penyaluran subsidi menjadi voucher atau bantuan langsung tunai (BLT) berupa uang agar lebih tepat sasaran.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro Yuwanto mengatakan, kebocoran subsidi gas melon hingga puluhan triliun rupiah menandakan perlunya tata kelola ulang subsidi sesegera mungkin.

Menurut dia, pemerintah harus disiplin dalam penyaluran subsidi elpiji 3 kg.

“Ini darurat sekali, ya. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi. Masalahnya, disiplin itu tidak lahir begitu saja. Disiplin itu harus diajarkan, dipaksakan, bahkan diberi punishment kalau melanggar,” ujarnya pada Diskusi Publik bertema “1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?” di Kota Semarang, Senin (27/10/2025).

Dirinya menilai sistem pengawasan subsidi saat ini masih lemah dan belum terintegrasi lintas lembaga sehingga pengubahan subsidi menjadi voucher atau BLT menjadi langkah tepat, sambil diiringi dengan penguatan perangkat law enforcement atau penegakan hukum yang lebih sistematis agar kebijakan subsidi berjalan efektif.

“Kita perlu perangkat law enforcement yang lebih kuat, terstruktur, dan sistematis untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” katanya.

Menurutnya, langkah pemerintah yang berencana mengubah mekanisme subsidi elpiji dari barang menjadi BLT atau voucer merupakan arah kebijakan yang tepat. Apalagi, pemerintah bakal menerapkan kebijakan itu setelah pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan.

“Kalau pembenahan datanya benar-benar dilakukan dengan serius dan akurat, saya kira (subsidi dalam bentuk BLT/voucer) bisa efektif. Kalau data terpadu itu bisa disempurnakan dengan margin kesalahan kecil, akan sangat bisa efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas PGRI Semarang, Heri Prabowo, mengatakan bahwa perubahan bentuk subsidi ini penting untuk memperbaiki efektivitas subsidi energi yang selama ini banyak mengalami kebocoran.

Ia menegaskan bahwa subsidi seharusnya memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh sumber energi, namun juga tidak membebani fiskal negara.

Kendati demikian, ia menyebut perubahan mekanisme subsidi menuju BLT atau voucher harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Menurut dia, transisi kebijakan perlu memastikan distribusi energi tetap stabil, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

“Jadi, ketika ada ide untuk mengubah distribusi subsidi agar lebih merata, proses transisinya harus hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan gejolak baru di masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Pakar Energi Undip, Jaka Windarta, menilai perubahan skema subsidi menjadi voucher atau BLT adalah langkah logis untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal.

Menurutnya, subsidi elpiji yang mencapai Rp80 triliun per tahun sudah tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat miskin.

“Subsidi itu kan memang membantu masyarakat, tapi di sisi lain juga jadi beban bagi pemerintah. Karena itu, wajar kalau mulai dipikirkan kembali efektivitasnya bagaimana tetap membantu masyarakat tapi juga tidak membebani negara terlalu besar,” katanya.

Jaka menilai kebijakan voucher akan memberikan kejelasan penggunaan bantuan, sekaligus memastikan hanya penerima sah yang dapat mengakses LPG subsidi.

“Yang penting, semuanya harus terbuka, masyarakat dapat berapa, harga LPG sebenarnya berapa, dan berapa beban pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Jaka juga menilai peran digitalisasi sangat penting untuk memastikan ketepatan data penerima. Dengan teknologi seperti QR code dan sistem by name by address, kebocoran subsidi bisa ditekan lebih signifikan. 

“Sekarang kan sudah mulai ada sistem pendaftaran dan verifikasi digital, misalnya dengan pemindaian QR code. Jadi yang terdaftar bisa membeli, yang tidak ya tidak bisa,” katanya.

Diketahui, pemerintah menggelontorkan subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp87,6 triliun untuk 2025. Jumlah tersebut naik dibandingkan pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp85,6 triliun.

Volume elpiji yang disubsidi mencapai 8,17 juta ton. Tanpa subsidi, harga asli elpiji 3 Kg mencapai Rp 42.750 per tabung. Namun berkat campur tangan pemerintah, harga elpiji subsidi ini hanya Rp 12.750 per tabung.

SEMARANG (lensasenarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, menyampaikan apresiasi atas peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, Rabu (22/10/2025) di Balai Kota yang berlangsung meriah dan diikuti ribuan santri se-Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang saat ini tengah mengupayakan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang pondok pesantren sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pesantren.

Agustina menjelaskan, saat ini draf Perda sudah dikirim ke DPRD Kota Semarang dan saat ini tengah menunggu proses pembahasan.

“Mudah-mudahan segera rampung sehingga pesantren di Kota Semarang dapat lebih terawat, terutama dalam aspek pendidikan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya upaya kesetaraan pendidikan bagi lulusan pesantren agar memiliki pengakuan yang setara dengan sekolah formal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Sodri mengatakan Pemerintah Kota Semarang sudah mengusulkan Perda tentang Pondok Pesantren untuk memberikan dukungan dan memajukan lembaga pendidikan ini.

Rancangan Perda tersebut telah diajukan ke DPRD dan akan melalui proses pembahasan, termasuk uji publik dengan melibatkan masyarakat, ulama, dan pengasuh pesantren.

Tujuan Perda ini adalah untuk membantu pesantren, khususnya yang berskala kecil, serta memperkuat peran mereka dalam membangun karakter generasi muda di Kota Semarang. 

“Perda pesantren sudah masuk prioritas raperda  yang harus segera disahkan. 

Sudah harmonisasi di Bapemperda dan sudah diagendakan Banmus tanggal 25 Oktober 2025 dan akan ada luncuran perda pengembangan pesantren di Kota Semarang. Dengan disahkan perda tersebut, menjadi kado yang sudah ditunggu-tunggu di Hari Santri Nasional tahun ini,” kata Sodri.

Politikus PKB itu menjelaskan dengan disahkan Perda pesantren, aturan mengenai pesantren sudah masuk di nomenklatur undang-undang. Sehingga,  hal yang muncul dari undang-undang tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perhatian.

Dia menegaskan perlu fasilitasi serta kemudahan perizinan mendirikan bangunanan agar kejadian di peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terulang di Kota Semarang. 

” Harapannya kejadian kejadian seperti di Jawa Timur tidak terjadi lagi. Fasilitas pembangunan tempat ibadah asrama bisa difasilitasi oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sodri yang juga hadir dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional di Halaman Balaikota Semarang mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Semarang, yang sudah bersinergi dan mendukung diparipurnakannya Raperda Pesantren, termasuk seluruh fraksi DPRD Kota Semarang.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Satlantas Polrestabes Semarang menyediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam gelaran Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dibanderol lebih murah dibanding harga di pasaran.

Satlantas Polrestabes Semarang menggelar GPM di Ruang Pelayanan BPKB, Kantor Satpas 1421 Satlantas Polrestabes Semarang, Ketileng, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, pada Kamis (9/10/2025) pukul 09.00 WIB.

Kegiatan itu merupakan wujud nyata kepedulian Polri dalam membantu warga untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau di tengah fluktuasi harga beras di pasaran.

Kasi Humas Polrestabes Semarang Kompol Agung Setiyo Budi mengatakan kegiatan tersebut merupakan sinergi antara Polri, Bulog, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan serta membantu masyarakat menghadapi gejolak harga bahan pokok.

“Gerakan Pangan Murah ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga membantu menjaga kestabilan ekonomi,” kata Agung melalui keterangan tertulis.

Menurut Agung, kegiatan tersebut bakal terus digelar berkala di berbagai titik pelayanan publik Polrestabes Semarang agar warga dapat mendapatkan manfaatnya.

Beras SPHP itu didapat Satlantas Polrestabes Semarang dari Bulog Semarang. Adapun beras yang didapat sebanyak 5 ton yang dikemas per 5 kg. Sebanyak 400 pak beras atau 2 ton beras terjual saat gelaran GPM itu.

Beras dibanderol Rp55 ribu per pak. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding di pasaran sehingga warga menyambut antusias gelaran GPM Satlantas Polrestabes Semarang.

“Dengan harga Rp 55.000 per lima kilogram, masyarakat bisa mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau,” ujarnya.

Selain membeli beras SPHP, warga juga mengurus administrasi kendaraan di ruang pelayanan Satpas. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh pegawai Polrestabes Semarang.

GPM menjadi bukti nyata Polri sebagai garda depan menjaga kesejahteraan masyarakat, pelindung, dan pengayom. Melalui pendekatan humanis dan memberikan solusi nyata, Polrestabes Semarang berupaya mewujudkan keamanan yang berdampak pada kesejahteraan warga Kota Atlas.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2025 kepada seluruh santri, kiai, nyai, dan keluarga besar pesantren di seluruh Indonesia.

Puan juga menyambut pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama dan mengatakan Hari Santri Nasional 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran santri dan pesantren sebagai penjaga moral bangsa sekaligus penggerak kemajuan peradaban Indonesia di era modern.

“Santri bukan hanya penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga aktor penting dalam sejarah masa depan bangsa,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan pada Rabu (22/10/2025).

Adapun peringatan Hari Santri tahun 2025 mengusung tema ‘Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia’. Senada dengan tema tersebut, Puan berharap santri terus mengawal pembangunan Indonesia.

“Selamat Hari Santri Nasional 2025. Santri harus mampu mengawal kemerdekaan dengan ilmu, akhlak, dan semangat inovasi. Santri hari ini adalah generasi yang tidak hanya menguasai kitab, tetapi juga teknologi dan bahasa dunia. Mereka adalah jembatan antara nilai dan kemajuan,” katanya.

Lebih lanjut, ia berbicara soal peran Pesantren di peringatan Hari Santri. Ia menegaskan, pesantren sejak dahulu telah menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan pembentukan karakter bangsa.

“Dari lingkungan pesantren lahir para pejuang kemerdekaan, ulama, dan pemimpin bangsa yang memadukan nilai-nilai keimanan, ilmu pengetahuan, dan cinta tanah air,” tutur Puan.

Dalam upaya memperkuat kontribusi pesantren di masa depan, Puan pun menyambut baik langkah pemerimtah membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Ia menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Ditjen tersebut sebagai bentuk kehadiran negara yang nyata dalam pemberdayaan pesantren di era modern.

“Persetujuan Presiden atas pembentukan Ditjen Pesantren merupakan kado istimewa bagi seluruh santri di Hari Santri Nasional tahun ini, karena menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan pemberdayaan pesantren di Indonesia,” ungkapnya.

Di sisi lain, Puan menilai kehadiran Ditjen Pesantren akan membuka peluang lebih besar bagi penguatan peran pesantren secara kelembagaan dan strategis. 

“Tidak hanya dalam bidang pendidikan agama, tetapi juga pengembangan ekonomi umat, literasi digital, hingga peningkatan kualitas para santri,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Saya berharap keberadaan Ditjen Pesantren akan memperkuat tata kelola pendidikan pesantren, meningkatkan kapasitas santri, serta memastikan pesantren menjadi pilar pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing,” lanjut Puan.

Cucu Bung Karno ini pun mengajak para santri untuk terus menjaga semangat perjuangan dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Puan juga mendorong santri agar aktif berkontribusi membangun masa depan bangsa.

“Hari Santri bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga menulis masa depan. Mari kita kawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia yang damai, adil, dan berkeadaban,” pungkasnya.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus Influenza A yang tengah terjadi di Indonesia. Menurutnya, peningkatan kasus ini bukan hanya menjadi indikator risiko kesehatan yang meningkat, tapi juga peringatan penting agar pemerintah segera memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.

“Lonjakan kasus Influenza A ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lengah. Jika tidak ditangani serius, ini bisa membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas,” ujar Puan melalui rilis di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Seperti diketahui, Kemenkes mengingatkan masyarakat potensi lonjakan kasus influenza A, khususnya subtipe H3N2, yang kini mulai mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Mengutip data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui sistem FluNet, Kemenkes menyatakan sebagian besar kasus influenza di Indonesia terkait dengan varian H3N2.

Namun, hingga saat ini belum ada rincian spesifik mengenai wilayah di Indonesia yang mencatat jumlah kasus tertinggi. Tren peningkatan kasus influenza A juga terlihat di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang didominasi virus influenza tipe A.

Kasus influenza A, khususnya subtipe H3N2 kini dilaporkan mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu lonjakan terbesar terjadi di Thailand, dengan 61 kematian dari 702.308 kasus sejak 1 Januari hingga 8 Oktober 2025.

Terkait hal ini, Puan menegaskan perlunya respons strategis dan terintegrasi dalam menghadapi lonjakan ini. “Penguatan sistem kewaspadaan dini di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit, menjadi keharusan. Kita harus memastikan deteksi dan respons cepat agar penanganan dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” paparnya.

Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini u juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang harus terus dijaga.

“Masyarakat harus terus diingatkan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, seperti memakai masker di tempat ramai, menjaga sirkulasi udara yang baik, serta melakukan vaksinasi influenza bila vaksin sudah tersedia,” jelas Puan.

Sejumlah studi klinis menunjukkan influenza A menjadi penyebab dominan pasien dewasa dirawat karena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dengan rata-rata lama rawat inap 9 hingga 10 hari, lebih panjang dibandingkan paparan virus lain. 

Bila mayoritas kasus flu akan sembuh dalam 1 hingga 2 minggu, tetapi pasien dengan influenza A cenderung mengalami demam lebih lama, batuk berkepanjangan, dan komplikasi seperti pneumonia sekunder yang membuat masa rawat inap lebih panjang.

Sebab itu, Puan mendorong Pemerintah agar memastikan ketersediaan obat-obatan dan fasilitas pelayanan kesehatan memadai, terutama di daerah padat penduduk.

“Apalagi anak kecil dan lansia dilaporkan merupakan kelompok paling rentan terhadap infeksi berat akibat influenza A. Maka sistem kesehatan nasional harus diperkuat agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat saat terinfeksi penyakit,” tegasnya.

Puan pun mendorong Pemerintah memberikan langkah pencegahan tambahan, khususnya bagi kelompok rentan. “Pemerintah bisa memperkuat dengan vaksinasi flu kepada kelompok berisiko tinggi, seperti anak-anak, lansia, dan yang memiliki penyakit bawaan,” imbau Puan.

Cucu Bung Karno itu juga mendorong masyarakat untuk disiplin perilaku hidup sehat. Puan meminta masyarakat waspadai gejala influenza yang berat, seperti demam tinggi dan sesak napas.

“Meningkatnya kasus influenza di Indonesia, dan termasuk tren di negara tetangga harus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk memperkuat sistem surveilans dan sigapnya fasilitas kesehatan di seluruh daerah,” ucapnya.

Puan menambahkan, sinergi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah serta kementerian terkait juga harus diperkuat, termasuk dalam menangani faktor risiko lingkungan seperti polusi udara dan kondisi hunian yang memudahkan penyebaran virus.

“Peningkatan kasus Influenza A ini menjadi pengingat penting bahwa kita harus terus berinvestasi dalam ketahanan sistem kesehatan nasional,” sebutnya.

“Sistem kesehatan kita harus siap menghadapi penyakit musiman seperti influenza yang sering dianggap ringan, tapi sebenarnya bisa berdampak serius jika diabaikan,” pungkasnya.