SEMARANG (lensasemarang.com) – UNICEF menyatakan dukungan penuh terhadap paradigma baru perlindungan anak di lingkungan pesantren melalui kebijakan Pesantren Ramah Anak di Jawa Tengah.

Dalam sambutannya pada kegiatan Halaqoh Pesantren Ramah Anak di Semarang, Rabu (27/8/2025), UNICEF menyampaikan apresiasi atas berbagai regulasi yang telah hadir, serta mengajak Provinsi Jawa Tengah untuk tampil sebagai pelopor nasional dalam mewujudkan pesantren yang inklusif, aman, dan ramah anak.

UNICEF memberikan penghargaan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas terbitnya Peraturan Menteri Agama tentang Pesantren Ramah Anak yang dianggap sebagai tonggak penting reformasi pendidikan pesantren berbasis perlindungan anak. 

UNICEF juga memuji Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah melahirkan Peraturan Daerah tentang Pesantren dan mengintegrasikan konsep Pesantren Ramah Anak dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Apresiasi khusus diberikan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten yang dinilai konsisten dalam mengawal proses dari penyusunan regulasi di tingkat kementerian hingga lahirnya peraturan gubernur, sebuah bukti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan anak di pesantren berjalan komprehensif.

UNICEF menilai langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut layak mendapat dukungan luas, dan karena itu UNICEF mendorong agar Jawa Tengah mampu menargetkan minimal 100 pesantren setiap tahun berkomitmen menjadi Pesantren Ramah Anak dalam kurun waktu satu tahun ke depan. 

Keberhasilan inisiatif ini akan tampak melalui hadirnya para santri sebagai agen perubahan yang mampu menyuarakan nilai perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman di tengah masyarakat. 

UNICEF juga mengusulkan agar pesantren-pesantren yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip Pesantren Ramah Anak diberikan apresiasi khusus, misalnya dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional.

“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga rumah kedua bagi jutaan anak. Dengan memastikan pesantren menjadi ramah anak, kita sedang membangun fondasi bangsa yang lebih adil, damai, dan berkeadaban. UNICEF siap mendampingi Jawa Tengah untuk menjadi pionir nasional dalam mewujudkan seluruh pesantren ramah anak dan melahirkan santri dan santriwati Peacemaker dan anti-kekerasan,” kata Tubagus Arie Rukmantara selaku Chief of Field Office UNICEF Indonesia.

Selain itu, UNICEF menegaskan bahwa pesantren memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan ke-16 yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

UNICEF juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pesantren (P2KP) yang dilakukan hari ini di Jawa Tengah, seraya berharap inisiatif tersebut dapat menjadi model nasional dalam membangun lingkungan pendidikan berbasis pesantren yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Agama per Mei 2025, terdapat lebih dari 5.231 pondok pesantren di Jawa Tengah dengan jumlah santri mencapai sekitar 520.000 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan data tahun ajaran 2021/2022 yang mencatat 4.842 pesantren dengan 554.006 santri.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut baik dukungan UNICEF dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pesantren adalah benteng moral bangsa sekaligus ruang tumbuh bagi para santri. Dengan adanya program Pesantren Ramah Anak, kami ingin memastikan bahwa seluruh santri di Jawa Tengah terlindungi dari segala bentuk kekerasan, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap keberagaman,” tegasnya.

Dengan jumlah pondok pesantren dan santri yang besar tersebut, UNICEF percaya Jawa Tengah memiliki potensi kuat untuk menjadi pionir nasional dalam menciptakan ekosistem pendidikan berbasis pesantren yang aman dan ramah anak. UNICEF berharap komitmen pemerintah daerah, kyai, nyai, dan seluruh santri dapat bersinergi untuk mempercepat perjalanan menuju terwujudnya Pesantren Ramah Anak, sebagai langkah nyata membangun masa depan yang lebih inklusif, damai, dan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah secara resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030, menandai era kepemimpinan Hadi Santoso.

Pada Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VI di Hotel Patra Semarang pada Minggu (24/8/2025), PKS Jateng bertekad untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat dengan mengusung filosofi Jawa “Nguwongne Wong” atau memanusiakan manusia.

Muswil ini menjadi momen penting bagi PKS Jateng, di mana tongkat kepemimpinan beralih dari Muhammad Afif ke Hadi Santoso.

Ketua DPW PKS Jateng Hadi Santoso menegaskan bahwa pergantian ini adalah bagian dari proses regenerasi yang diharapkan membawa semangat baru, terutama dari wajah-wajah muda dalam kepengurusan.

“Kami hadir sebagai pengurus baru karena proses regenerasi adalah keniscayaan. Kalau dilihat wajahnya, mudah-mudahan benar-benar regenerasi, bukan hanya pergantian, tetapi ada unsur semangat muda,” kata pria yang akrab disapa Hadi ini.

Ia menambahkan, tanpa adanya agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini, seluruh pengurus akan lebih berfokus pada strategi “K2P2” yang merupakan arahan dari Presiden PKS, yakni kaderisasi, kemenangan pemilu, dan pelayanan publik.

Ia meyakini dengan terus membersamai masyarakat, PKS akan meraih hasil positif pada Pemilu 2029.

Mendukung dan Mengawal Program Pemerintah Provinsi

Sebagai bagian dari masyarakat Jawa Tengah, PKS Jateng juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Hadi mengapresiasi keberhasilan program-program yang telah berjalan, seperti penurunan tarif BRT, realisasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta keberhasilan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kendati demikian, Hadi memastikan bahwa PKS tetap akan bersikap kritis, bahkan ia menyoroti tingginya angka pengangguran di Jawa Tengah dan berjanji akan terus mendorong pemerintah provinsi untuk menjalankan program penyelesaian pengangguran yang lebih masif, salah satunya melalui pendekatan UMKM.

Seluruh Kantor PKS Menjadi Pos Pelayanan Rakyat

Sebagai wujud nyata dari komitmen pelayanan, Hadi juga menginstruksikan agar seluruh kantor PKS, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, diubah fungsinya menjadi pos pelayanan masyarakat.

Filosofi “Nguwongne Wong” yang diusung selaras dengan ajaran agama, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

Hadi menegaskan bahwa pelayanan adalah gen yang paling melekat pada DNA PKS dan ia juga meminta seluruh pejabat publik dan anggota legislatif dari PKS untuk menggunakan fasilitas dan wewenang mereka demi mengadvokasi kepentingan rakyat.

Pada pidatonya, Hadi juga mengapresiasi capaian PKS pada Pemilu 2024 yang berhasil meraih 7 kursi DPR RI, 11 kursi DPRD Provinsi, dan 140 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

Ia berharap, capaian ini menjadi modal PKS untuk terus menjadi harapan masyarakat dalam merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan.

“Filosofi ini mengakar dalam setiap langkah kami, dimana politik adalah jalan untuk perbaikan, jalan untuk melayani umat,” tegasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) -Petugas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, Dela Sulistiyawan Yunior, mengungkapkan sebanyak 80 persen orang penyalahguna narkoba berangkat dari keluarga yang broken.

Broken di sini tak hanya berkutat pada konteks orangtuanya bercerai, namun lebih luas lagi yakni orang tuanya masih bersatu tapi absen dalam kehidupan tumbuh kembang anak-anak mereka.

Hal itu disampaikan Dela di hadapan seratusan orang, terutama kalangan emak-emak, warga Perumahan Grand Tembalang Regency (GTR) RT2/RW6, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Minggu (24/8/2025) pagi.

“Data 80 persen itu hasil penelitian ya. Bapak ibunya tidak ada kasih sayang ke anak-anaknya. Gaji tinggi, tapi anaknya disentuh dengan duit. Ah, asalkan semua kebutuhan bisa terbayarkan. Padahal, anak gak butuh duit, butuhnya kita (kehadiran orang tua),” kata Dela menjelaskan.

Kasus terbaru kemudian dibeberkan Dela, di salah satu SMK di Kota Semarang, ada 60 muridnya yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, kemudian dilakukan tes urine.

Dari total 60 anak itu, 54 di antaranya mengaku telah mengonsumsi narkoba.

“Yang menarik, ada satu yang perempuan, berkerudung, beli narkobanya dengan cara open BO (jual diri) ke yang menjual, harganya Rp300 ribuan,” sambung Dela mewanti-wanti.

Dia kemudian mencontohkan beberapa kasus lain, di antaranya kasus di Grobogan Jawa Tengah ada peredaran gelap 1 kilogram ganja yang dibeli via Facebook.

Kemudian di Sumatera Barat, ada ibu yang ditangkap BNN karena jadi pengedar narkoba. Iming-iming upah Rp15 juta. Dari yang tidak tahu apa barang yang diantar, kemudian jadi tahu ternyata yang diantarnya narkoba, namun ibu itu tidak peduli: asalkan dapat uang jutaan rupiah secara cepat.

“Ini juga karena selain ekonomi, faktor literasi juga penting. Kalau ibu itu tahu konsekuensinya, bisa dihukum 6 tahun sampai maksimal hukuman mati, pasti akan berpikir ulang. Di sini, literasi menjadi penting,” lanjutnya.

Identifikasi Pertemanan

Dela menambahkan, keluarga jadi benteng kuat anak-anak agar tak terjerumus peredaran gelap narkoba. Kehadiran orangtua ke anak-anaknya, mendengar keluh kesah mereka, mengidentifikasi siapa teman-temannya, itu jadi faktor penting.

Sebab, kata Dela, berdasarkan survei BNN, anak-anak kali pertama menyalahgunakan narkoba didapat secara gratis dari teman-temannya.

Kemudian, setelah kecanduan, anak akan cenderung kerap berbohong demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba dan dikonsumsi. Tak jarang, ketika sudah terjerumus lebih dalam, anak akan jadi pengedar, demi mendapatkan narkoba secara gratis.

Tingkatan-tingkatan itu perlu dideteksi lebih dini. Hal tak kalah penting, jangan menganggap ketika ada anak kecanduan narkoba kemudian distigma negatif bahkan dikucilkan oleh tetangga.

“Orang tuanya silakan lapor ke kami, BNN! Akan direhabilitasi sampai sembuh dengan melihat tingkat kecanduannya. Semua biayanya gratis!” tegas Dela.

Ketua Forum Anak Kota Semarang Emir Luqman Amanullah, yang juga warga Perumahan GTR Tembalang itu, bercerita pengalamannya dengan sebayanya.

Dia memvalidasi apa yang disampaikan Dela dari BNN Jateng tentang kecenderungan anak yang berangkat dari keluarga broken, lebih rentan terjerumus penyalahgunaan narkoba.

“Kami (anak-anak) butuh kehadiran orangtua,” kata Emir yang juga pelajar SMA Negeri 4 Semarang.

Semangat dan Kompak Perangi Narkoba Pada kegiatan yang digelar lebih dari 2 jam itu, warga Bale Amarta Perumahan GTR Kota Semarang tersebut antusias dengan materi yang disampaikan BNN Provinsi Jawa Tengah.

Materi-materi itu adalah informasi baru bagi mereka. Apalagi ada kesempatan tanya jawab langsung ke petugas BNN pada konteks pencegahan.

Ketua RT2/RW6 Edy Warsito juga mengapresiasi kegiatan ini dan menyebut acara sosialisasi seperti ini inspiratif karena memberikan banyak informasi bagi orang tua.

Ketua RW6 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Khusnul Hidayat, mengatakan di lingkungan Bulusan, sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat tepat.

Sebab, di lingkungan itu cukup banyak terdapat mahasiswa yang tinggal indekost, di mana mahasiswa jadi salah satu kelompok rawan terjerat peredaran gelap narkoba.

“Satu bulan lalu, ada 1 rumah yang di dalamnya terindikasi ada alkohol dan narkoba, kami tangani menggandeng otoritas terkait, di perumahan dekat sini juga sempat terjadi transaksi gelap narkoba. Karena itu, saya sangat apresiasi semangat dan kekompakan warga untuk mencegah,” kata Dayat, sapaannya yang menyempatkan hadir bersama istrinya.

Kegiatan pagi itu ditutup dengan acara sarapan bersama, sembari membagikan aneka hadiah dari lomba-lomba yang digelar warga dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kantor Bea Cukai Semarang bersama Pemerintah Kota Semarang memusnahkan lebih dari 7 Juta batang rokok ilegal dan 9.000 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal sebagai bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang tidak berizin.

Pemusnahan dilaksanakan terpusat di Kantor Balai Kota Semarang, Selasa (19/8/2025).

Kepala Bea Cukai Semarang, Mochamad Syuhadak menjelaskan bahwa sejak Januari-Juli 2025, pihaknya telah melakukan penindakan sebanyak 161 kali penindakan yang terdiri dari 110 kali penindakan rokok ilegal, 45 kali penindakan MMEA ilegal, dan 6 penindakan atas barang lainnya.

“Jumlah penindakan rokok tumbuh 43% jika dibandingkan dengan periode tahun yang lalu di bulan yang sama, dimana periode tahun lalu sebanyak 77 kali penindakan sedangkan tahun ini per Juli sebanyak 110 kali penindakan. Untuk jumlah barang hasil penindakan (BHP) yang berhasil ditegah oleh Bea Cukai Semarang, mengalami peningkatan di periode yang sama tahun lalu sebesar 112%, secara berurutan jumlah BHP rokok ilegal tahun 2024 dan 2025, sebesar 7.473.447 batang rokok ilegal dan 15.878.843 batang rokok ilegal,” katanya.

Sebagai upaya untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pindana Cukai, selama tahun 2025, sebanyak 7 kasus telah dilanjutkan oleh Bea Cukai Semarang ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang cukai dan sebanyak 4 kasus dikenakan denda administrasi ultimum remedium.

Dari tujuh kasus tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 10 orang dengan modus berbagai macam seperti membawa rokok ilegal ditutupi dengan plastik-plastik sampah, ditutup dengan muatan kelapa dan lain-lain.

Untuk 4 kasus yang telah dikenakan denda administrasi ultimum remedium telah dibayar ke kas negara dengan jumlah Rp102.154.000,00. Pengenaan denda tersebut merupakan amanat dari pasal 40B ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam hal terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, pasal 52, pasal 54, pasal 56, dan pasal 58 dapat tidak dilakukan penyidikan jika yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara itu, BHP yang dimusnahkan kali ini merupakan sisa hasil penindakan dari tahun 2024 dan sebagian penindakan tahun 2025. BHP tahun 2024 berupa barang kena cukai atau BKC Hasil Tembakau sebanyak 6.212.232batang rokok, 225 Gram TIS, MMEA 8.649,63 liter, dan 4 buah HP Ilegal. Penindakan tahun 2025 yang dimusnahkan terdiri dari 809.780 batang rokok dan 881,8 liter MMEA ilegal.

Penegahan ini merupakan upaya Bea Cukai Semarang dalam memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Semarang atau yang sering disebut sebagai kawasan Kedungsepur.

Dari barang yang dimusnahkan tersebut, nilai barang ditaksir mencapai Rp11,3Miliar, sedangkan potensi kerugian negara mencapai Rp8,2Miliar, yang meliputi kerugian dari sektor cukai, PPN Hasil Tembakau, maupun pajak rokok. Seluruh barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan peruntukannya untuk dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pemusnahan BKC berupa HT ilegal akan dilakukan di Pabrik PT Semen Grobogan yang beralamat di Karangsari, Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (58166). BKC HT ilegal dimusnahkan memanfaatkan proses insinerasi, yaitu proses pembakaran secara termal pada suhu tinggi sampai 1.450 derajat celcius, yang nantinya akan menghasilkan energi panas yang digunakan dalam proses pembuatan semen.

Pemusnahan Rokok ilegal ini juga merupakan bagian dari visi PT Semen Grobogan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial yang didukung pabrik yang modern dan ramah lingkungan. Pemusnahan BKC llegal MMEA dilakukan dengan cara dilindas dengan rol tandem di Depan Kantor Satpol PP Kota Semarang kemudian disiram air keruh dengan bantuan dari Truk Pemadam Kebakaran sehingga merusak rasa dan bau minuman keras tersebut. Perusakan 4 buah HP dilakukan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan palu di Halaman Balai Kota Semarang. 

Pemusnahan sepenuhnya menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Kota Semarang sebagai bagian dari Program Kerja Penggunaan DBHCHT Kota Semarang yang telah ditetapkan sebelumnya bersama dengan Bea Cukai Semarang.

Selain pemusnahan BKC Ilegal, Bea Cukai Semarang dan Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan sosialisasi ketentuan di bidang Cukai kepada para pedagang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha ekspedisi, satlinmas, dan pengusaha transportasi.

Sebagai bagian dari program kerja penggunaan DBHCHT telah dilaksanakan pula pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal melalui aplikasi siroleg dan operasi pemberantasan bersama, yang terdiri dari Bea Cukai, Satpol PP, APH penegak hukum lainnya seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Asisten I Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Hernowo Budi Luhur mengatakan Pemkot Semarang menyambut baik Langkah bea cukai. Menurutnya hal ini Upaya penegakkan hukum.

“Ini Upaya penegakkan hukum agar menjaga perekonomian dengan baik. Kita juga berupaya melindungi Masyarakat dari barang-barang ilegal dan menyelamatkan pendapatan negara. Kami juga berusaha menciptakan iklim usaha yang baik,” ujarnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah Pujiono mengatakan bahwa para pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di negara Korea Selatan melalui skema Private to Private (P to P) diwajibkan melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang resmi.

“Pengiriman PMI dengan jalur P to P harus lewat P3MI resmi, sebagai contoh saat ini ada penempatan 100 pekerja sektor welder (juru las, red) ke Korea Selatan. Prosesnya dilakukan oleh P3MI dengan mengajukan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan melengkapi seluruh dokumen sesuai aturan,” katanya di Semarang, Selasa (19/8/2025).

Menurut dia, keberadaan P3MI sangat penting agar penempatan PMI lebih terjamin secara prosedural dan terlindungi dari risiko penempatan ilegal.

“Kami selalu mengingatkan calon PMI agar jangan tergiur tawaran jalur instan. Jalur P to P sudah ada mekanismenya, yaitu melalui P3MI yang memiliki izin resmi,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa berbeda dengan skema Government to Government (G to G) yang saat ini hanya berlaku untuk dua sektor yakni perikanan (fishing) dan manufaktur, dan jalur P to P memberikan alternatif kesempatan di sektor lain.

“Namun, kuota G to G tahun ini memang tidak sebanyak sebelumnya. Karena itu, P to P bisa menjadi opsi, tapi tetap harus sesuai aturan,” ujarnya.

Pujiono mengungkapkan, berbeda dengan skema G to G yang saat ini hanya berlaku untuk sektor perikanan manufaktur, skema P to P memberikan alternatif kesempatan di sektor lain. 

“Namun, kuota G to G tahun ini memang tidak sebanyak sebelumnya. Karena itu, P to P bisa menjadi opsi, tapi tetap harus sesuai aturan,” katanya.

Sebagai informasi, Kantor BP3MI Jawa Tengah di Kota Semarang menjadi salah satu lokasi ujian calon PMI yang akan berangkat ke Korea Selatan, selain di Kota Jakarta. 

“Dengan adanya fasilitas tes di Semarang, calon PMI dari daerah tidak harus jauh-jauh ke ibu kota,” katanya.

Pihaknya mengimbau masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri, khususnya Korea Selatan, agar selalu memproses keberangkatan melalui jalur resmi sehingga mendapat perlindungan dan kepastian hukum.