SEMARANG (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik Pemprov Jateng untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia sudah menginstruksikan kepada Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD. Jumlah tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Selain itu, terdapat 34 SMK di Jateng yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sejauh ini, sudah ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan dapur SPPG.

Luthfi mengatakan, koordinasi dengan instansi lainnya seperti TNI dan Polri juga terus dilakukan, karena keduanya juga memiliki dapur SPPG. Koordinasi dilakukan agar seluruh stakeholder berjalan bersama untuk kesuksesan Program MBG.

“Langkah ke depan kita bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kita bentuk. Kemudian kita rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini,” kata Luthfi saat rapat koordinasi di kantornya, Sabtu (12/4/2025).

Langkah lain yang ditempuh adalah dengan bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini adalah pengusaha jasa boga. Terkait ini Luthfi sudah menyiapkan memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).

“Kita sudah rapat dengan beliau (Ketum DPP APJI) dan seluruh jajarannya terkait program pemerintah yaitu MBG. Di mana mereka akan kita ikut sertakan dalam rangka menyukseskan program makan bergizi gratis,” kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan, Tim Percepatan Program MBG yang ia bentuk diketuai oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dan sekretarisnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Sujarwanto. Tim ini bertugas untuk mengkonsolidasikan seluruh upaya percepatan MBG di Jawa Tengah, termasuk koordinasi dengan tim tingkat kabupaten/kota.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Sebagai salah satu upaya pengembangan sektor pariwisata, Wali Kota Semarang Agustina mengusulkan adanya Musrenbang Pariwisata agar pengembangan desa wisata dapat dirancang secara khusus dan partisipatif.

Hal itu ia sampaikan saat dirinya menghadiri acara Sesaji Rewanda di Goa Kreo, Gunungpati, Sabtu (12/4/2025).

Agustina menuturkan perlu ada sebuah rapat kerja antara Pemerintah kota atau Pemkot Semarang dengan kepala desa wisata dan kepala Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk menentukan agenda apa saja yang akan dilakukan di tahun 2026 khususnya di bidang pariwisata.

“Kalau ada Musrenbang pembangunan kenapa tidak kita buat Musrenbang untuk pariwisata. Nanti kita agendakan rapat kerja dengan Kelompok sadar wisata dan desa wisata untuk menentukan event yang ada di Kota Semarang,” kata Agustina.

Dirinya ingin membawa Semarang menjadi kota pariwisata. Agustina menyebutkan potensi luar biasa Goa Kreo sebagai tujuan wisata di Kota Semarang.

“Goa Kreo ini adalah permata yang terpendam. Jika kita mengasahnya, ini akan berkilau dan menjadi sesuatu yang akan dilirik. Kita sebenarnya sudah bersiap, sudah ada ampitheater dan pernah ada orkestra,” lanjutnya.

Namun Agustina menyoroti perlunya peningkatan akses jalan masuk menuju Goa Kreo. Karena itu, pihaknya menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Disperkim untuk aware dan segera menindaklanjuti.

“Nanti kita perbesar jembatan dan tingkatkan akses jalan masuk supaya ampitheaternya juga dilirik. Ampitheater berdiri sendiri tanpa penunjang fasilitas tentu ini akan mempersulit teman-teman seniman yang akan menggunakannya,” tegas Agustina.

Sesaji Rewanda sendiri menjadi ruang refleksi untuk mengingat pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Dalam kesempatan itu, Agustina juga menyampaikan bahwa acara budaya tahunan ini bukan sekadar tontonan, melainkan wujud syukur, pelestarian sejarah, dan pengingat tentang hubungan manusia dengan lingkungan.

“Sesaji Rewanda adalah simbol hormat manusia kepada alam. Simbol syukur, kebersamaan, dan pengingat bahwa membangun peradaban itu tidak pernah sendiri. Manusia bersama tumbuhan, hewan, air, udara semua ciptaan Tuhan kita syukuri,” ungkapnya.

Agustina juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang untuk terus merawat warisan budaya tersebut. Bahkan tahun depan, pihaknya berencana mengemas acara ini menjadi lebih meriah dengan melibatkan lebih banyak kelompok sadar wisata dan masyarakat sekitar.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang berupaya menuntaskan persoalan sampah, termasuk gerak cepat melakukan perbaikan pada sejumlah bak truk atau kontainer sampah yang mengalami rusak berat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, Arwita Mawarti, mengkonfirmasi truk yang terekam dalam sebuah konten video Instagram tersebut memang milik Pemkot Semarang.

“Benar (milik Pemkot Semarang). Kontainer langsung kami tarik dan masukkan ke bengkel untuk memperbaiki plat dinding yang bolong. Kami akan mengganti pelatnya,” kata Arwita di Semarang, Kamis (10/4/2025).

Arwita menjelaskan bahwa perbaikan truk yang rusak menjadi langkah terbaik saat ini untuk menjaga agar layanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Menurutnya, memperbaiki kontainer memakan waktu lebih cepat dengan perkiraan satu pekan dibandingkan menunggu pengadaan truk baru yang memerlukan waktu sekitar dua bulan.

“Pengadaannya bulan Juni mendatang. Karena prosesnya tidak bisa cepat, makanya kami perbaiki terlebih dahulu,” katanya.

Mengenai jumlah armada, Arwita menyebutkan DLH Kota Semarang memiliki 421 truk pengangkut sampah. Sebanyak 170 unit mengalami kerusakan baik ringan, sedang, hingga berat.

“Kontainer yang rusak berat rata-rata telah berusia lebih dari lima tahun. Kami merencanakan peremajaan sebanyak 44 unit sebesar Rp2,5 miliar melalui APBD 2025,” terangnya.

Selain mengandalkan dana APBD, DLH Kota Semarang juga berupaya menggalang dukungan dari pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Namun, sejauh ini bantuan dari perusahaan berupa tempat pilah sampah dan gerobak, belum ada yang memberikan dalam bentuk truk sampah baru. Hal tersebut disebabkan biaya untuk satu kontainer terbilang besar, mencapai sekitar Rp60 juta.

“Kami tentu berharap perusahaan bisa tergerak untuk berpartisipasi membangun Kota Semarang. Di samping itu, kami berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk berusaha secepat mungkin mengembalikan seluruh truk ke kondisi normal agar gangguan layanan bisa segera diatasi,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapatkan dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat dalam membangun perekonomian daerah dan ketahanan pangan. 

Dukungan itu disampaikan oleh Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo saat beraudiensi dengan Ahmad Luthfi di kantornya pada Jumat (11/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi sempat menyampaikan gagasannya untuk membentuk forum perbankan dan industri keuangan. Forum tersebut sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam membangun Jawa Tengah.

“Tadi Pak Gubernur minta ada forum dengan perbankan dan industri keuangan, karena beliau semangatnya adalah kolaborasi. Itu sebenarnya sangat sejalan dengan OJK. Kita tidak bisa jalan sendiri, OJK tidak bisa jalan sendiri, tentu sinergi dan kolaborasi sangat bermanfaat,” kata Hidayat.

Ia mengatakan, sinergi antara OJK dan Pemprov Jateng selama ini sudah berjalan baik. Sinergi itu akan terus diperkuat. OJK akan mendukung penuh program pembangunan Pemprov Jateng sesuai dengan bidangnya, yaitu pengawasan lembaga keuangan.

Tidak hanya itu, pada 2024 lalu OJK juga ikut berperan aktif menginisiasi kegiatan yang bersinggungan dengan ketahanan pangan. Terutama terkait pemberdayaan dan pengelolaan keuangan petani jagung dan padi di wilayah Grobogan dan Kendal. Model tersebut akan direplikasi di seluruh daerah di Jawa Tengah guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional.

Setelah petani, kegiatan serupa akan direplikasi kepada masyarakat nelayan. Tahun ini dalam mendukung program Pemprov Jateng, OJK akan ikut menggarap rajungan di Jepara yang memiliki potensi ekspor yang besar.

“OJK di sini berperan untuk menyinergikan, mengkoordinasikan, dan membangun ekosistem. Baik itu ekosistem produksinya maupun ekosistem sektor keuangan,” jelas Hidayat. 

Ahmad Luthfi sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selalu mengedepankan kolaborasi dari berbagai pihak dalam membangun daerah. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan untuk mengintegrasikan program-program agar sejalan.

Selain itu, Ahmad Luthfi juga menggandeng 44 perguruan tinggi dengan membuat Forum Rektor. Kemudian menggandeng anggota legislatif untuk bersama-sama membangun Jawa Tengah. Ada dua forum yang sudah digagas, yaitu Forum Berlian Ngopeni Nglakoni yang berisi anggota DPRD Jateng dan Forum Senayan yang berisi wakil rakyat asal Jateng yang duduk di DPR RI dan DPD RI.

“Pemprov tidak bisa berjalan sendiri, butuh kolaborasi dari semua pihak untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

PEKALONGAN (lensasemarang.com) – Program Balik Rantau Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jateng kembali disambut oleh antusiasme warga. 

Salah seorang warga asal Sragi, Kabupaten Pekalongan, Suprapto senang bisa membawa keluarganya dengan aman kembali ke Jakarta. 

“Alhamdulillah senang. Senang sekali dapat kesempatan bisa balik (rantau) gratis, matur nuwun Pak Gubernur Jateng,” kata Suprapto kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi via zoom dari Terminal A Pekalongan pada Kamis (10/4/2025).

Menurut dia, program balik rantau gratis ini dinilai sangat bermanfaat, karena mengurangi beban pengeluarannya menuju Jakarta. 

Peserta balik rantau lain asal Comal, Pemalang, Diana juga senang bisa ikut dalam rombongan balik rantau gratis tersebut. 

“Saya dari Comal ke Tangerang, sudah 10 tahun suami bekerja di sana. Saya tahu (program) ini dari Facebook. Untuk pelayanannya sih alhamdulillah udah sangat bagus, fasilitasnya baik banget,” ujar Diana. 

Senada juga disampaikan oleh Raida, peserta asal Semarang ini menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan program mudik dan balik rantau gratis.

“Saya tahunya dari paguyuban Pawon Semar. Pelayanannya bagus. Alhamdulillah tiap tahun bisa mudik. Terima kasih buat Pemprov sudah kasih bis gratis, bisa ketemu sama keluarga, balik rantau lagi mudah-mudahan (programnya) bisa selalu ada,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam sambutannya menuturkan, program ini tak sekadar memfasilitasi pekerja informal kembali ke perantauan. Namun sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Ia memastikan pelayanan akan terus ditingkatkan.

“Kami yakin dan percaya (tahun depan) akan ada peningkatan. Kalau perlu kita bikin manajemen mudik-balik rantau. Semoga pengabdian para pejabat memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Luthfi dari Asrama Haji Donohudan, Boyolali. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, fasilitasi Pemprov Jateng dalam menyediakan armada bus pada program mudik dan balik gratis tahun ini meningkat. Pemprov akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak, agar program ini dapat terus ditingkatkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Jateng.

“Interaksi dengan temen-temen yang balik rantau ini sangat membantu. Tagline Pak Gubernur Mudik Seneng Balik Ayem, tadi (dirasakan) teman-teman, karena ada kepastian naik apa dan gratis,” tandasnya.

Sebagai informasi, peserta program mudik dan balik rantau gratis ini adalah warga Jawa Tengah yang bekerja di sektor informal seperti, asisten rumah tangga, buruh bangunan, buruh pabrik, dan pedagang asongan.

Pada program balik rantau gratis, Pemprov Jateng menyiapkan dua moda transportasi, yakni kereta api yang telah dilepas pada Rabu, 9 April 2025 dengan jumlah 288 peserta terbagi dalam 4 gerbong.

Sedangkan untuk bus, Pemprov berkolaborasi dengan berbagai stakeholder serta pemkab dan pemkot di Jateng memberangkatkan sebanyak 63 bus berkapasitas 3.150 penumpang.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang mendorong dan mengupayakan KH Sholeh Darat bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena dinilai memberi keteladanan kehidupan dalam penyebaran agama Islam hingga perjuangan melawan penjajah lewat jalur perdamaian.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, mewakili Wali Kota Semarang Agustina saat memberi sambutan di Kirab Haul KH Sholeh Darat ke-125 di Lapangan Garnisun Kalisari, Rabu (9/4/2025).

“Mengutip pidato Ir Soekarno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, Pemerintah Kota Semarang akan berupaya agar KH Sholeh Darat dapat menjadi salah satu pahlawan Indonesia,” tutur Iswar.

Dikatakan, Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani atau yang akrab dipanggil Kiai Sholeh Darat adalah sosok yang turut membentuk intelektualitas dan keulamaan para tokoh organisasi Islam di tanah air.

Menjadi mahaguru bagi KH Hasyim Asy’ari (pendiri Nahdlatul Ulama), KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), sekaligus menjadi penerang bagi Raden Ajeng Kartini.

“Kita paham bersama, beliau adalah sosok mahaguru dari ulama Nusantara, tidak hanya milik satu golongan tapi milik semua umat Islam yang ada di Nusantara. Banyak hal yang sudah beliau lakukan menjadi teladan bagi kita semua, utamanya di generasi sekarang,” ujar dia.

Menurut Iswar, pengetahuan dan ilmu yang diwariskan KH Sholeh Darat banyak menjadi pelajaran dan hikmah yang bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus jadi pegangan generasi sekarang dalam rangka menjalin hubungan sesama manusia maupun dengan Tuhan.

Melalui momentum haul Kiai Sholeh Darat, lanjut dia, para santri di Semarang diharapkan bisa menjadi penjelajah ilmu hingga memiliki kedalaman dan keluasan pengalaman dan pengetahuan.

Para santri juga diminta untuk meraih dan sebarkan ilmu yang bermanfaat, menjadi sosok dengan akhlak yang mulia, pribadi yang santun, toleran, rendah hati, dan punya kesalehan sosial sebagaimana diajarkan oleh KH Sholeh Darat.

Tidak lupa, berikan sumbangan terbaik kepada Kota Semarang dan Indonesia, membangun tatanan masyarakat berilmu sebagai ciri masyarakat yang berdaya saing tinggi, yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan peradaban.

“Mari terus mengambil bagian dan memberikan kontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal ini merupakan manifestasi yang nyata dalam meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh Kiai Sholeh Darat,” imbuhnya.

Ketua PCNU Kota Semarang KH Anasom menambahkan untuk bisa KH Sholeh Darat ditetapkan sebagai pahlawan nasional harus bisa memenuhi sejumlah persyaratan ketat. Di antaranya mengisi daftar akademis yang berisi data-data faktual tentang Kiai Sholeh Darat.

“Saat ini masih proses penyusunan. Kemudian ada juga syarat harus ada sisi kepahlawanan yang ditonjolkan dari Kiai Sholeh Darat. Nah dari sisi ini, masih terus kita gali. Tapi Alhamdulillah sudah banyak artikel yang mengupas tentang itu,” ujar dia.

Setelah sejumlah persyaratan tersebut rampung disusun, PCNU Kota Semarang akan membawa ke pemerintah secara berjenjang, mulai dari Pemkot, Pemprov hingga pemerintah pusat.

“Nah semua itu harus ada seminarnya untuk kebutuhan itu (penetapan pahlawan nasional). sehingga saat ini semua itu masih berproses. Hanya saja untuk tahun ini, 13 April, batas waktu pengajuan di 2025. Kalau itu masih bisa dikejar maka kita kejar, tapi kalau tidak kita akan ajukan untuk tahun depan. Kita akan siapkan naskah akademiknya secara baik sehingga ketika maju bisa terpenuhi,” beber dia.

Ditambahkan, salah satu bentuk perlawanan secara damai dari KH Sholeh Darat terhadap penjajah adalah dengan mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam di zaman itu untuk tidak mengenakan pakaian berbau kolonial.

“Ketokohan beliau saat itu yakni dengan membuat masyarakat tidak berpakaian seperti yang dipakai orang-orang kolonial, baik itu Inggris maupun Belanda. Jadi agar masyarakat antikolonial, Mbah Sholeh Darat membuat fatwa jangan memakai dasi, jas hingga jangan memakai celana, itu salah satu bentuk dari antikolonial,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan rencana Pemkot Semarang dalam meningkatkan kualitas transportasi umum, khususnya BRT.

Upaya tersebut di antaranya adalah dengan adanya bantuan armada baru dari Kementerian Perhubungan, peremajaan shelter, hingga pembenahan manajemen.

“Perencanaannya menurut saya sudah selesai ya dari Kementerian Perhubungan. Jadi koridor 1 dari barat sampai dengan timur. Rencananya kan dulu pakai bis listrik dan low deck jadi kita tidak butuhkan lagi shelter yang tinggi,” terang Iswar pada Rabu (9/4/2025)saat mengikuti Kirab Budaya Haul KH. Sholeh Darat.

Layanan BRT menjadi topik yang selalu muncul pada kanal aduan Pemkot Semarang. Hal tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Kota Semarang terhadap penggunaan transportasi umum sehingga mendorong Pemkot Semarang untuk melakukan peningkatan pelayanan.

“Kita berharap memang bisa segera direalisasikan (bantuannya) sehingga apa yang selama ini ramai aduan tentang yang istilahnya cumi darat, kemudian kemarin ada viral pintunya terbuka lah ini (teratasi),” ujarnya.

Terkait ramainya kabar mengenai pintu BRT yang terbuka, Iswar mengatakan itu kelalaian petugas. Dirinya memastikan bahwa pintu BRT tidak rusak.

“Ini menjadi catatan bagi kami, Agustin-Iswar agar para petugas (BRT) ini tetap mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh manajemen BRT,” lanjutnya.

Iswar menekankan jika dirinya juga ingin menciptakan sebuah kenyamanan bagi pejalan kaki dengan fasilitas shelter yang memadai. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pembenahan dapat segera terlaksana.

“Setelah lebaran ini akan dilanjutkan pembicaraan yang sudah pernah dibahas dengan Kementerian Perhubungan,” tandas Iswar.

SEMARANG – Semua wakil rakyat baik dari DPR RI, MPR RI, dan DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah, mengapresiasi Program Forum Senayan Peduli Jawa Tengah yang digagas oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. 

Semua legislator sepakat menindaklanjuti forum besar tersebut menjadi forum kecil yang lebih spesifik pada program pembangunan Jateng.

Forum Senayan ini merupakan yang pertama ada. Pesertanya adalah semua anggota DPR RI, MPR RI dan DPD RI yang berasal dari Dapil Jateng. Legislator dari 10 Dapil itu siap mendukung program-program pembangunan di Jateng melalui dorongan anggaran APBN di Kementerian.

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto memberikan apresiasi terhadap Forum Senayan Peduli Jawa Tengah. 

“Forum ini saya kasih jempol,” kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul usai acara yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (9/4/2025).

Tokoh yang juga merupakan Ketua DPD PDIP Jateng ini mengatakan, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi telah memaparkan mimpi-mimpi Jawa Tengah ke depan di forum tersebut. Pihaknya siap memberikan dukungan untuk mengatasi problem-problem masyarakat. 

Dalam forum itu, Bambang Pacul juga mengajak anggota para legislator lainnya untuk ikut berperan dalam program-program pembangunan di Jateng. 

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti menilai, program ini menjadi ide bagus untuk memaksimalkan pembangunan Jateng. Apalagi, banyak program kementerian yang bisa didorong semua komisi di DPR RI agar direalisasikan di Jateng.

“Provinsi Jateng bisa memberikan informasi pada kita. Mana yang menjadi prioritas, sehingga itu harus diperjuangkan secara maksimal. Bisa kami sampaikan saat rapat dengan kementerian,” kata Novita.

Anggota Fraksi PKS di DPR RI Abdul Fikri Faqih juga memberikan pujian pada forum ini. Namun demikian, gagasan bagus ini perlu ditindaklanjuti dengan forum yang lebih kecil ,sehingga pembahasan lebih detil di pimpinan komisi.

Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Nasdem, Fadholi menyebut, forum ini perlu diperkecil dengan komisi-Komisi di DPR RI. Komisi di DPR RI ada 1-13, dan masing-masing memiliki urusan berbeda-beda.

“Forum Senayan ini sangat luar biasa. Pembangunan Jateng jadi tanggung jawab kita bersama. Perlu ada diskusi per komisi di DPR RI. Semua komisi bisa komunikasi dengan menteri mitranya,” tutur Fadholi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi memaparkan, permasalahan, solusi, hingga target pembangunan jangka 5 tahun kedepan. Forum itu sendiri diadakan karena pembangunan Jateng tidak bisa dilakukan sendirian, lantaran keterbatasan anggaran. Dukungan anggaran APBN sangat diperlukan, karena Pendapatan Asli daerah (PAD) tak akan mencukupi.

“Sudah sepakat, ke depan ditindaklanjuti dengan forum-forum informal per komisi. Harapannya, ada gandulkan (program) dengan kementerian terkait,” jelas Ahmad Luthfi.

Mantan Kapolda Jateng itu juga memaparkan terkait program pembangunan Jateng di 2025. Yakni menuntaskan infrastruktur yang meliputi jalan, pendidikan dan infrastruktur swasembada pangan.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Usai libur lebaran, Wali Kota Semarang Agustina hadirkan kanal pengaduan bagi masyarakat yang lebih representatif melalui Lapor Semar Solusi AWP.

Upaya ini merupakan wujud komitmen peningkatan pelayanan publik yang responsif dan transparan. Lapor Semar Solusi AWP memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat Kota Semarang dalam penyampaian pengaduan pelayanan publik dan aspirasi dengan lebih mudah melalui berbagai kanal resmi yang telah disediakan.

Lapor Semar Solusi AWP hadir sebagai kanal pengaduan yang lebih efektif, responsif sekaligus interaktif bagi masyarakat Kota Semarang.

“Sebagai kepala daerah, sudah sepatutnya saya mendengarkan masukan dan kritikan dari masyarakat. Untuk itu kita hadirkan wadahnya agar masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan aspirasi. Apalagi dari sistem ini termonitor secara berkala dan dievaluasi tiap bulannya,” tutur Agustina di ruang kerjanya, Selasa (8/4/2025).

Kanal pengaduan Lapor Semar ini terintegrasi dengan layanan SP4N Lapor! dan Laporgub. Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui platform digital seperti aplikasi mobile Lapor Semar, whatsapp di nomor 081215000512, laporsemar.lapor.go.id, serta kanal informasi sekaligus pengaduan laporsemar.semarangkota.go.id.

Sementara itu, fitur pada sistem layanan Lapor Semar telah ditingkatkan untuk kemudahan pengguna. Pelapor tak perlu lagi melapor dengan format terlalu panjang dan dapat mengirimkan data dukung melalui whatsapp atau link balasan dari pengelola layanan. 

Kerahasiaan data pribadi pelapor juga secara otomatis tersembunyi dari pengelola pengaduan sehingga meminimalisir terjadinya tindakan persekusi dan intimidasi.

Tak hanya itu, layanan Lapor Semar juga telah dioptimalkan untuk mempercepat penanganan tindak lanjut dengan fitur notifikasi realtime bagi admin dinas terkait hingga ke Kepala dinas jika terdapat aduan yang belum terselesaikan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Semarang, Soenarto, menjelaskan bahwa kanal pengaduan ini dikelola oleh seluruh perangkat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan melalui satu dashboard sistem yang dapat menampilkan laporan dari semua kanal aduan.

“Integrasi ini memungkinkan kami untuk menindaklanjuti setiap laporan dengan lebih efisien. Seluruh pihak yang terlibat dapat memantau progres tindak lanjut hingga selesai. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat supaya dapat menyampaikan aduan di kanal resmi yang telah tersedia,” ujar Soenarto.

Selama tahun 2024, tim pengelola pengaduan Kota Semarang telah mengelola sebanyak 5.378 laporan melalui berbagai kanal yang tersedia. 

Setiap pengaduan yang masuk pada kanal resmi akan melalui proses verifikasi oleh tim admin sebelum diteruskan ke dinas terkait. Proses penanganan meliputi koordinasi internal, peninjauan lapangan jika diperlukan, dan penyampaian progres tindak lanjut kepada pelapor .

Kanal pengaduan ini diharapkan dapat menyelesaikan kendala pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, dan layanan publik lainnya. Melalui Lapor Semar, penanganan pengaduan di Kota Semarang menjadi praktis, cepat, dan tepat.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengakselerasi program nasional tersebut. 

Pokja itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025. Pokja tersebut diketuai langsung oleh Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin. 

Taj Yasin mengatakan, hingga kini sudah ada 129 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program MBG di Jawa Tengah.

Ia mengatakan, jumlah tersebut merupakan terbanyak kedua secara nasional. Pihaknya juga sudah menginventarisir terhadap masalah-masalah yang ada. 

“Minggu ini kita sudah membuat alurnya bagaimana, siapa yang bisa dikontak, dan kami juga sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan,” ucap Taj Yasin usai memimpin rapat perdana Pokja Percepatan Pelaksana Program MBG, di ruang kerjanya, di Semarang pada Selasa (8/4/2025).

Menurut dia, berdasarkan pendataan yang dilakukan, Jawa Tengah membutuhkan setidaknya sebanyak 3.470 dapur MBG. Jumlah itu untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8 juta penerima manfaat.

“Kepada seluruh lembaga, pondok pesantren, para pengusaha, atau sekolah-sekolah yang mau melaksanakan program makan bergizi gratis, tolong koordinasi dengan kami di tingkat provinsi,” tandasnya.

Ia menambahakan, pihaknya juga sudah mempertimbangkan mana-mana saja aset yang bisa digunakan untuk dapur MBG tersebut. Pihaknya juga sudah melakukan identifikasi potensi distribusi bahan pokok dapur MBG se Jawa Tengah. Di antaranya dapat dilakukan melalui koperasi usaha tani, petani, peternak, BUMDes penghasil hasil pertanian, dan lainnya.