SEMARANG (lensasemarang.com) – Predikat Kota Semarang sebagai kota inklusif makin bersinar. Terbaru, Pemerintah Kota Semarang sukses menorehkan prestasi gemilang sebagai “Kota Pionir Pembangunan Inklusi Sosial” yang diselenggarakan Institute For Democracy and Peace (SETARA) bekerja sama dengan INKLUSI, platform Kemitraan Indonesia-Australia.

Raihan ini menjadi bukti komitmen Pemkot Semarang terhadap pengarusutamaan inklusi sosial dalam pembangunan.

Direktur Eksekutif SETARA, Halili Hasan, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Agustina, Wali Kota Semarang yang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Joko Hartono, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (6/3/2025) sore.

“Terima kasih, ini prestasi yang membanggakan. Keberhasilan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas kinerja dan capaian pemerintah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna mencapai kondisi pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda pembangunan,” kata Wali Kota Semarang Agustina.

Dalam acara tersebut, Kota Semarang mendapatkan skor 3,6 yang merupakan nilai tertinggi, sejajar dengan Kota Bandung, Kota Denpasar, Kota Padang, dan Jakarta Selatan.

Agustina menyebutkan predikat tersebut membuat pihaknya akan terus menempatkan dan menyelaraskan agenda pembangunan inklusi sosial dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

“Inklusivitas menjadi salah satu fokus kami selama menjabat. Tentunya dengan peringkat ini membuat kami makin bersemangat untuk terus menghadirkan lebih banyak ruang-ruang aksesibilitas dan menjamin ketersediaan layanan publik yang nyaman untuk semua, tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Ajang penghargaan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan peluncuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) oleh SETARA sebagai apresiasi terhadap kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dan di 24 kabupaten/kota di Indonesia.

Inklusi sosial yang dimaksud menitikberatkan pada proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi, peluang dan sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan masyarakat.

Setidaknya ada dua akumulasi penilaian yang diperoleh Kota Semarang, yakni variabel aspirasional yang menggunakan indikator hak atas kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan pribadi, lingkungan yang layak, kebudayaan, dan hak atas pekerjaan yang layak; serta variabel pendekatan dengan empat indikator utama: rekognisi, partisipasi, resiliensi dan akomodasi pada empat subjek (perempuan, disabilitas, minoritas agama dan masyarakat adat).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mendorong dan mengawal adopsi inklusi sosial dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan, kebijakan daerah, dan rencana kerja. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat kami untuk satu langkah lebih dekat mewujudkan salah satu visi Kota Semarang sebagai kota inklusif,” ujarnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengupayakan realisasi revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang guna memacu kuantitas layanan distribusi ekspor barang dari provinsi setempat. 

“Pelabuhan Tanjung Emas akan kita koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, sebagai upaya revitalisasi,” kata Luthfi saat menerima audiensi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jateng, dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), di kantornya pada Jumat (14/3/2025).

Revitalisasi itu penting dilakukan, karena untuk menjaga keseimbangan antara meningkatnya arus logistik barang dengan kapasitas layanan ekspor di Tanjung Emas.

Apalagi, saat ini banyak industri yang berkembang di Jawa Tengah, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), Jatengland Industrial Park Sayung (Demak), dan lainnya. 

Berdasarkan masukan dari sejumlah pengusaha, beberapa hal yang perlu dilakukan revitalisasi di pelabuhan Tanjung Emas diantaranya: pendalaman dermaga, perluasan transit kontainer, parkir truk, dan lainnya. Tujuannya untuk menunjang kegiatan ekspor produk dari Jawa Tengah yang trennya kian meningkat. 

Dengan adanya revitalisasi pelabuhan tersebut, lanjut Luthfi, diharapkan para pengusaha tidak mengirimkan produknya melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jateng. 

“Akan kami undang PT Pelindo, agar ke depan Pelabuhan Tanjung Emas bisa punya daya saing. Minimal seperti (Pelabuhan) di Jawa Timur,” tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Umum ALFI, Teguh Arif Handoko menambahkan, hal-hal yang perlu dilakukan revitaslisasi pada pelabuhan tersebut diantaranya pengerukan sedimen lumpur di kawasan dermaga dan alur pelayaran, serta perluasan dermaga. 

Revitalisasi kawasan pelabuhan diharapkan bisa mendukung lalu lintas kapal kargo dengan ukuran yang lebih besar. 

“Ini bisa menambah volume pelayanan di Tanjung Emas. Kita harapkan semua (kontainer) yang keluar dari Industri di Pantura Jateng bisa ekspor melalui Tanjung Emas. Jangan sampai ada Kawasan Industri yang ekspornya melalui Jatim, Jabar, atau Jakarta,” kata dia. 

Menurut dia, peningkatan layanan logistik distribusi ekspor di Tanjung Emas dirasanya begitu penting dalam 1-2 tahun kedepan. Hal itu untuk menunjang kebutuhan layanan ekspor, karena semakin berkembangnya kawasan industri di Jateng. 

Melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, nilai ekspor provinsi tersebut pada Januari 2025 mencapai 965,55 juta USD dengan volume ekspor 314,31 ribu ton. Jumlah itu mengalami peningkatan sebanyak 3,29 persen secara Year on Year (YoY) dari Januari 2024. 

Capaian ekspor pada Januari 2025 didominasi sektor nonmigas, yakni industri pengolahan sebanyak 938,51 juta USD, migas 15,98 juta USD, pertambangan dan lainnya 0,12 juta USD, serta pertanian 10,94 juta USD.