SURAKARTA (lensasemarang.com) – Penjabat Gubenur Jateng Nana Sudjana menekankan kepala desa dan lurah di wilayahnya agar tetap netral dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan Nana saat menghadiri acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Stakeholder dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah di Kota Surakarta pada Sabtu (9/11/2024).

Sosialisasi tersebut menghadirkan kepala daerah dan sejumlah kepala desa dan lurah di Jawa Tengah. 

Dalam kesempatan itu, Nana memastikan kesanggupan para kepala desa dan lurah untuk bersikap netral dan berharap kepala desa/lurah justru harus ikut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.

“Saya minta kepala desa supaya menyukseskan pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu juga mendorong partisipasi pemilih, dan menjaga situasi lingkungan benar-benar aman dan kondusif.

Selama tahapan Pilkada 2024, lanjut Nana, Pemprov Jateng masif melakukan sosialisasi perihal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun netralitas kepala desa/perangkat desa. 

Setidaknya sudah dua surat edaran yang diterbitkan. Surat edaran pertama pada 17 Januari 2024 kepada bupati walikota se – Jawa Tengah tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Surat edaran kedua pada 29 Oktober 2024 tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. 

“Selama ini kami dari pemprov juga tidak henti-hentinya memberikan arahan. Kita sudah mengedarkan dua surat edaran, arahannya terkait dengan masalah netralitas,” katanya.

Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin menilai kepala desa dan lurah punya pengaruh besar di masyarakat sehingga ketika mereka tidak netral dalam pelaksanaan pilkada, akan menimbullkan preseden buruk bagi pemerintahan di masa mendatang. 

Bawaslu Jateng gencar melakukan pencegahan dan sosialisasi untuk menekan terjadinya berbagai pelanggaran pilkada 2024. 

Amin menyebut, beberapa di antaranya sudah 762 kali memberikan sosialisasi kepada TNI, Polri, ASN, dan kepala desa di seluruh Jawa Tengah. Selain itu juga mengirimkan surat imbauan, dan membentuk 479 desa antipolitik uang.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarta menuturkan, jumlah pemilih di Jateng yang tinggi berpotensi menciptakan dinamika yang luar biasa. Namun, dengan koordinasi yang kuat antar stakeholder, akan terjadi kebersamaan dalam menyukseskan penyelenggaraan pilkada Jateng.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi serius menggugat Bawaslu setelah Bawaslu Kabupaten Pekalongan menghentikan pengusutan dugaan kasus pengerahan kepada desa di Kabupaten Pemalang yang dilaporkan sebelumnya.

Ketua Tim Advokat Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, John Richard Latuihamallo, menilai penghentian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Ia menyebut surat pemberitahuan tentang status laporan itu diterima oleh pihaknya pada 5 November 2024 atau sekitar 10 hari sejak laporan itu dibuat yakni pada 25 Oktober 2024.

“Sekitar 10 hari sejak laporan dibuat oleh pelapor, Bawaslu Pekalongan memutuskan untuk menghentikan laporan tersebut. Alasannya laporan tidak terbukti,” kata John pada konferensi pers di Semarang, Jumat (8/11/2024).

Dirinya menilai alasan ini mengada-ada sebab dalam laporan itu pihaknya sudah membawa bukti yang sangat kuat, mulai dari rekaman video adanya pengerahan kades untuk mendukung pasangan Cagub 02 hingga saksi yang siap diperiksa seperti dirinya sendiri.

“Saksi sudah ada, termasuk saya juga sudah siap diperiksa karena saya dan enam orang tim saya juga ada di sana tapi tidak dilakukan. Kemudian Bawaslu Pekalongan juga tidak memeriksa Musyarofah yang merupakan Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Jateng padahal dia yang menggerakan dukungan itu. Fakta itu ada, dan Bawaslu tidak melakukan tugas itu,” ujarnya.

Anehnya, saat dirinya mendampingi salah satu saksi di dalam pemeriksaan bertempat di Bawaslu Kota Semarang, pemeriksa menyampaikan perihal Musyarofah telah didatangi oleh Bawaslu, namun yang bersangkutan berada di luar kota.

“Hal itu disampaikan pada 4 Oktober 2024, tapi anehnya pada 5 Oktober 2024, diketahui melalui surat pemberitahuan dari Bawaslu, dinformasikan bila laporan tersebut dihentikan karena tidak terbukti,” katanya.

“Kami menyatakan adalah hal yang janggal yakni bagaimana pengusutan dihentikan, sedangkan berdasarkan keterangan Bawaslu pada 4 Oktober 2024 , mereka belum memeriksa pelaku Musyarofah, bagaimana mungkin satu hari kemudian menghentikan laporan tersebut ? Bukankah suatu kejanggalan yang nyata?” ujarnya.

Tim Advokat Perkasa juga menilai penghentian laporan ini merupakan bukti rusaknya penegakan hukum pilkada jawa tengah yang nyata2 merugikan Cagub 01 dan rusaknya demokrasi di Indonesia, serta kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sudah semakin nyata dilakukan.

“Bawaslu sudah melakukan pelanggaran yang bersifat melawan hukum. Ini benar-benar merugikan untuk pasangan 01 Andika-Hendi,” katanya.

Untuk diketahui, Tim Hukum pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi memergoki adanya dugaan pengerahan kepala desa di Kabupaten Pemalang untuk pemenangan paslon 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.

Anehnya para kepala desa tersebut berasal dari Kabupaten Pemalang l, namun melakukan pertemuan dan deklarasi di Kabupaten Pekalongan 

Pertemuan kades itu digelar di salah satu hotel di Kabupaten Pekalongan pada 22 Oktober 2024.

Tim hukum Andika-Hendi juga sempat menunjukan potongan video acara tersebut kepada awak media.

Dalam video itu terlihat ada spanduk “Silaturahmi dan Konsolidasi Kepala Desa Se Kabupaten Pemalang”. 

Salah satu orang yang memimpin jalannya acara juga mengucapkan dukungan untuk salah satu calon.

“Hari ini kita berproses, melebur menjadi satu tujuan yang sama, satu langkah yang sama, pantarlih, dalam rangka memenangkan Ahmad Luthfi-Gus Yasin” teriak orang dalam video itu yang disambut dengan tepuk tangan peserta yang hadir.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi warga sebab angka backlog atau kebutuhan akan kepemilikan rumah di wilayahnya mencapai 324.855 unit pada 2024.

“Backlog di Jateng cukup besar atau mencapai lebih dari 300 ribu unit. Sehingga perencanaan tata ruang untuk penyediaan hunian yang terjangkau itu penting,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno saat membuka seminar dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) di Semarang, Kamis (7/11/2024).

Sumarno mengatakan bahwa tantangan perencanaan tata ruang untuk penyediaan hunian terjangkau kedepan semakin berat.

Hal itu terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Jateng yang ditetapkan sebagai provinsi penumpu pangan dan industri nasional. 

Menurut dia, visi misi pembangunan Jateng itu mempunyai tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya sebab menjadi penumpu industri berisiko mengurangi lahan pertanian, namun keduanya harus diangkat bersama-sama. 

“Itulah bagaimana kita membuat keseimbangan antara penumpu pangan dan penumpu industri. Apabila keduanya maju dan berjalan dengan baik, tentu ini potensi yang luar biasa,” ujarnya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan persoalan mengenai tata ruang pertanian, industri, dan hunian, harus ada kerja sama dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Terutama pemerintah daerah, pengembang, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jateng, Hanung Triyono mengatakan, seminar bertema “Spatial Planning Now and Then: Owning Affordable Housing in Central Java” menjadi sarana berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencari solusi mengatasi persoalan penyediaan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Dari seminar ini, juga diharapkan muncul rekomendasi baik dari sisi tata ruang, implementasi program, dan kebijakan di Jateng sehingga penyediaan rumah dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat dapat terwujud,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Jateng didamping Kepala Pusdataru dan pejabat terkait lainnya melaunching aplikasi Simperum-Gistaru. Selain itu juga penyerahan penghargaan sistem informasi pengawasan teknis (Siswatek) kepada tiga kota dan tiga kabupaten di Jateng, serta penyerahan hadiah kepada sejumlah pelajar SMU/SMK pemenang lomba foto Hantaru 2024.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Sebanyak 200 pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah- Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Kerja Daerah di Kota Semarang, Kamis (7/11/2024).

Ketua DPD Aptrindo Jateng-DIY Bambang Widjanarko mengatakan bahwa rakerda kali ini membahas dua hal penting yaitu sertifikasi halal bagi angkutan logistik dan mekanisme pembelian BBM untuk pengusaha angkutan 

“Untuk sertifikasi halal sebenarnya sudah dibahas di rakernas lalu. Di sini kami ingin menyatakan tegak lurus keputusan DPP Aptrindo yaitu meminta pemerintah untuk meninjau kembali,” katanya.

Berkaitan dengan pembatasan BBM bersubsidi, lanjut dia, mekanisme untuk memperoleh kode batang untuk pembelian BBM dari Pertamina juga menjadi pembahasan.

Menurut dia, berbagai permasalahan yang akan menjadi pembahasan tersebut harus disikapi dan dicari solusinya bersama dengan regulator.

“Saat ini Aptrindo Jateng-DIY memiliki anggota yang mencapai 200 perusahaan penyedia angkutan truk,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, menambahkan, sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban sesuai Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2021.

Kendati demikian, kata dia, ada kesalahan pahaman makna mengenai sertifikasi halal antara pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan pengusaha truk.

“Yang menjadi salah kaprah adalah ketika pemerintah kemudian malah ikut mewajibkan pengusaha truk untuk membuat sertifikasi halal untuk truk-truknya,” katanya.

Ia menegaskan, yang dimaksud sertifikasi halal ditunjukkan kepada barangnya itu sendiri dan wajib didistribusikan secara halal.

SURAKARTA (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyalurkan 10 ton beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat miskin di Kecamatan Jebres, Pasar Kliwon, dan Banjarsari Kota Surakarta, Selasa (5/11/2024).

Penyaluran tersebut dilaksanakan di Pendapa Kecamatan Pasar Kliwon. Ada sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah tersebut yang mendapatkan bantuan beras cadangan pangan. 

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para keluarga penerima manfaat. Harapannya, bisa berkontribusi dalam penuntasan kemiskinan di Jateng. 

“Penyaluran ini rutin kami laksanakan di 35 kabupaten/kota,” kata Nana di sela penyaluran beras cadangan pangan. 

Nana menyampaikan, penurunan angka kemiskinan masih menjadi fokus prioritas, karena masih di angka 10,47%. Pihaknya berupaya keras agar akhir tahun ini, angka kemiskinan bisa di bawah 10%. 

Ia mengatakan, pemberian cadangan pangan pemerintah ini hanya salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain program tersebut, upaya lain yang dilakukan diantaranya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2024, Pemprov Jateng menargetkan memperbaiki 17.000 unit RTLH. 

“Kita bangunkan rumah tersebut, dengan anggaran sekitar Rp20 juta per unit. Dan saat ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 65-70%,” ujarnya. 

Pemprov Jateng juga memberikan bantuan jambanisasi dan sambungan listrik gratis. Selain itu, berkerjasama dengan Baznas Jateng menyelenggarakan program pelatihan bagi masyarakat miskin dan penyaluran modal produktif. 

Pjs Walikota Surakarta Dhoni Widianto menyampaikan, apresiasi atas sinergi yang dijalin Pemprov Jateng dengan Pemerintah Kota Surakarta.

Sinergi tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat. Apalagi, Kota Surakarta masih memerlukan dukungan untuk penanggulangan kemiskinan. 

Pemkot Surakarta juga memiliki program penanggulangan kerawanan pangan. Hingga kini sudah menyalurkan bantuan pangan untuk 5.700 keluarga penerima manfaat. Namun, belum semua warga miskin terjangkau semua. 

“Karena keterbatasan anggaran dan masih banyaknya KPM yang belum menerima, maka Pemkot Surakarta masih tetap memerlukan dukungan untuk penanggulangan kemiskinan,” kata Dhoni. 

Menurut dia, bantuan dari Pemprov Jateng dinilai sangat membantu warga yang belum terjangkau bantuan dari Pemkot Surakarta.

SURAKARTA (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berkomitmen membangun pemerintahan yang berintegritas dan antikorupsi. 

“Kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga pemberatasan korupsi, dan kita terus berkomitmen untuk menjaga integritas ataupun anti-korupsi,” kata Nana saat menghadiri Kegiatan Penilaian Program Kabupaten/ Kota Antikorupsi 2024 di Balai Kota Surakarta, Selasa (5/11/2024).

Salah satu bentuk pencegahannya adalah melalu, melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Keluarga Berintegritas, yang melibatkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng beserta keluarga. Bahkan, program ini juga telah diikuti oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kota Surakarta.

“Kami juga terus meningkatkan program sekolah berintegritas, siswa-siswi perlu mengetahui budaya anti-korupsi,” ujarnya.

Tak hanya itu, desa-desa antikorupsi pun dikembangkan. Saat ini terdapat 372 desa rintisan antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Jumlah itu akan terus ditambah, dan Pemprov Jateng melakukan pendampingan untuk penguatan sistem antikorupsi.

Terkini, KPK RI menetapkan Kota Surakarta sebagai salah satu Pemerintah Kota terbaik di Jawa Tengah dan saat ini tengah dinilai KPK sebagai kota percontohan Antikorupsi. 

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Brigjenpol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menyampaikan, program pemerintah kabupaten/ kota percontohan antikorupsi akan menjadi langkah nyata dalam membangun pondasi yang kuat dalam memberantas korupsi. 

“Begitu dinyatakan layak menjadi kota antikorupsi, di situlah perjuangan baru mulai, untuk bagaimana mempertahankan sampai akhir hayat, Surakarta ini antikorupsi,” katanya.

Kumbul membeberkan, terdapat 2 kabupaten dan 2 kota yang saat ini sedang dinilai KPK sebagai kota percontohan Antikorupsi, yakni Kota Surakarta – Jawa Tengah, Kota Payakumbuh – Sumatra Barat, Kabupaten Badung – Bali dan Kabupaten Kulonprogo – DIY.

Terdapat 6 komponen utama yang menjadi penilaian, yakni MCP (Monitoring for Prevention) yang didalamnya terdapat 8 area rawan korupsi; sistem pengawasan; pelayanan publik; kinerja budaya organisasi anti-korupsi yang dilakukan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat; dan kearifan lokal.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Proyek perluasan gedung dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Perpustakaan Daerah (Perpusda) Jawa Tengah di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang, telah selesai.

Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap pembangunan tersebut dapat memberikan pelayanan terbaik, sekaligus mendorong tingkat kunjungan perpustakaan, minat baca, dan literasi masyarakat.

“Perpustakaan merupakan simpul peradaban bangsa dan pembangunan manusia,” kata Nana di sela peresmian proyek pada Senin (4/11/2024).

Oleh karenanya, minat baca masyarakat di perpustakaan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi perlu terus ditingkatkan. 

Pada tahun 2023, Jawa Tengah menempati peringkat kedua nasional di tingkat kegemaran membaca (TGM) yakni 71,31. Nilai ini lebih tinggi dari nasional yaitu di angka 66,77.

Sementara Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 64,40. 

“Pondasinya sudah bagus. Ini harus dipertahankan. Makanya perpustakaan ini kita tingkatkan dalam pembangunan dan koleksi bukunya,” ujarnya.

Perluasan gedung yang didirikan tahun 1987 itu, didesain memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya. Salah satunya dengan meningkatkan akses disabilitas dan akses pengunjung (pejalan kaki) dari jalan raya melalui pembangunan JPO.

“Kita harapkan masyarakat Jawa Tengah punya kegemaran membaca, karena akan menambah kecerdasan dan wawasan,” jelas Nana.

Perluasan gedung Perpusda Jateng memakan waktu enam bulan, dengan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari Perpustakaan Nasional RI senilai kurang lebih Rp4,5 miliar.

DAK tersebut termasuk untuk rehabilitasi ruang audiovisual, pembangunan gedung, dan atap ikonik. Adapun dana APBD Pemprov Jateng tahun 2024 senilai Rp1,8 miliar digunakan untuk pembangunan JPO, interior, dan mebel.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah De Fransisco Da Silva Tavares menyatakan, gedung baru ini dimanfaatkan untuk galeri naskah kuno, kearifan lokal kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dan lokasi khusus untuk kegiatan literasi sosial berbasis kemasyarakatan.

Pustakawan Perpusnas RI, Edi Wiyono mengapresiasi capaian TGM di Jawa Tengah dan perluasan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai IPLM Jawa Tengah.

“Perluasan gedung untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) terkait jumlah kunjungan, jumlah koleksi, layanan, dan sebagainya,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meresmikan revitalisasi Gedung Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan (BIKDK) atau Rumah Kemasan Provinsi Jawa Tengah. 

Rumah Kemasan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Industri Kecil Menengah (IKM) di Jawa Tengah. 

“Keberadaan BIKDK ini untuk meningkatkan pelayanan UMKM atau IKM. Sejauh ini sudah ada 500 usaha yang dilayani di sini,” kata Nana usai peresmian gedung di Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 10, Kota Semarang, Senin (4/11/2024).

Rumah Kemasan ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Revitalisasi ini menggunakan anggaran alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Kementerian Perindustrian sebesar Rp11 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung Rp6,2 miliar dan pengadaan 40 unit peralatan mesin sebesar Rp4,8 miliar. Jangka waktu revitalisasinya kurang lebih lima bulan.

“BIKDK ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya peningkatan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan ekonomi kreatif,” ujarnya. 

Menurut Nana, kemasan produk sangat penting untuk mendongkrak nilai jual dan kualitas produk sebab kemasan dapat menarik minat konsumen untuk membeli sebuah produk sehingga perlu pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

“Ke depan kita akan terus memberikan bimbingan kepada UMKM dan IKM, karena kemasan dapat mendorong pemasaran lebih luas, baik secara online maupun offline, baik pasar nasional maupun internasional,” jelas Nana. 

Plh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Sakina Roselasari mengatakan bahwa Rumah Kemasan ini melayani pembuatan produk kemasan, sablon plastik dan kardus, cetak stiker, karton box, offset printing, digital printing, laminating dan pond, serta pembuatan desain.

“Ada juga studio marketing online, juga dilengkapi peralatan yang baru. Intinya ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM dan IKM,” katanya.

TEMANGGUNG (lensasemarang.com) – Kelompok Tani Kabupaten Temanggung menggelar acara bertajuk Kumpul Bareng Petani Temanggung di Lapangan Desa Tanurejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung (02/11/24).

Kelompok Tani se-­Kabupaten Temanggung berkumpul menyampaikan aspirasi kepada Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa.

Kegiatan serap aspirasi tersebut diinisiasi oleh Kelompok Tani di Kecamatan Bansari, mengingat sektor pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung.

Turut hadir dalam acara tersebut Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa bersama Calon Bupati Temanggung Agus Setyawan serta Ketua DPC PDI Perjuangan Temanggung Yunianto.

“Kami siap mengawal para petani Temanggung, kami ingin petani memiliki kehidupan yang lebih baik” kata Andika Perkasa.

Menurut Andika yang berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur Jateng Hendrar Prihadi itu, setiap permasalahan yang dihadapi oleh para petani dapat terselesaikan oleh program yang dimiliki Andika­-Hendi.

Andika Perkasa menyebut, Jateng memiliki tanah yang subur hanya persoalan teknis yakni kepastian harga pembelian pada saat panen raya.

Dirinya meyakini bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat terlibat dalam hal membukakan akses dari petani kepada pembeli di luar Temanggung. (Juru Bicara Tim 9 PDI Perjuangan Jecklin M.Saragih)