SURAKARTA (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyalurkan 10 ton beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat miskin di Kecamatan Jebres, Pasar Kliwon, dan Banjarsari Kota Surakarta, Selasa (5/11/2024).
Penyaluran tersebut dilaksanakan di Pendapa Kecamatan Pasar Kliwon. Ada sebanyak 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah tersebut yang mendapatkan bantuan beras cadangan pangan.
Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para keluarga penerima manfaat. Harapannya, bisa berkontribusi dalam penuntasan kemiskinan di Jateng.
“Penyaluran ini rutin kami laksanakan di 35 kabupaten/kota,” kata Nana di sela penyaluran beras cadangan pangan.
Nana menyampaikan, penurunan angka kemiskinan masih menjadi fokus prioritas, karena masih di angka 10,47%. Pihaknya berupaya keras agar akhir tahun ini, angka kemiskinan bisa di bawah 10%.
Ia mengatakan, pemberian cadangan pangan pemerintah ini hanya salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain program tersebut, upaya lain yang dilakukan diantaranya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2024, Pemprov Jateng menargetkan memperbaiki 17.000 unit RTLH.
“Kita bangunkan rumah tersebut, dengan anggaran sekitar Rp20 juta per unit. Dan saat ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 65-70%,” ujarnya.
Pemprov Jateng juga memberikan bantuan jambanisasi dan sambungan listrik gratis. Selain itu, berkerjasama dengan Baznas Jateng menyelenggarakan program pelatihan bagi masyarakat miskin dan penyaluran modal produktif.
Pjs Walikota Surakarta Dhoni Widianto menyampaikan, apresiasi atas sinergi yang dijalin Pemprov Jateng dengan Pemerintah Kota Surakarta.
Sinergi tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat. Apalagi, Kota Surakarta masih memerlukan dukungan untuk penanggulangan kemiskinan.
Pemkot Surakarta juga memiliki program penanggulangan kerawanan pangan. Hingga kini sudah menyalurkan bantuan pangan untuk 5.700 keluarga penerima manfaat. Namun, belum semua warga miskin terjangkau semua.
“Karena keterbatasan anggaran dan masih banyaknya KPM yang belum menerima, maka Pemkot Surakarta masih tetap memerlukan dukungan untuk penanggulangan kemiskinan,” kata Dhoni.
Menurut dia, bantuan dari Pemprov Jateng dinilai sangat membantu warga yang belum terjangkau bantuan dari Pemkot Surakarta.
