SEMARANG – Dua pengusaha Robert D dan Albert D membantah telah melakukan penganiayaan, dan pengrusakan terhadap barang Andi Sutanto, pengusaha dekorasi Nicco Decoration di Semarang.
Hal tersebut diungkapkan melalui kuasa hukumnya, Bob Horo SH MH CLA, Hartanto Diyan P SH MH, M Hafidz Habibie SH MH. Desi Apriliani SH MH, dan Raihan Pramudya Anantri SH dari Kantor Hukum Bob Horo & Partners.
Dalam hak jawab atas keberatan pemberitaan yang ditayangkan di Lensasemarang.com pada 20 Agustus 2026 terkait pengeroyokan dan pengrusakan pengusaha dekorasi, Tim hukum ajukan gugatan ke jaksa peneliti ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang didampingi kuasa hukumnya Okky Wicaksana Nurindra, SH. 
Dalam peristiwa yang menimpanya tersebut terjadi pada 4 Agustus 2023 di sebuah event ekspo di Hall Merbabu PRPP Tawang Mas Kota Semarang, dan melaporkan penganiayaan yang menimpa dirinya ke Polda Jateng.
Pihak Robert D dan Albert D yang disebut dalam pemberitaan tersebut, menyatakan bantahannya. Melalui hak jawabnya yang dikirimkan kepada redaksi Lensasemarang.com, Selasa (10/11/2026), Kantor Hukum Bob Horo & Partners selaku kuasa hukum Albert dan Robert menerangkan bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi sebelum pelaksanaan Wedding Expo, pada Agustus 2023.
“Jadi klien kami tidak pernah terjadi penganiayaan terhadap Saudara Andi Sutanto maupun pengrusakan terhadap barang milik Saudara Andi Sutanto sebagaimana diberitakan. Peristiwa yang sebenarnya terjadi sebelum pelaksanaan Wedding Expo atau pada waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan, adalah peristiwa penyampaian komplain oleh klien kami (Robert dan Albert, red) selaku konsumen atas barang yang telah dipesan dan dibayar lunas, namun pada saat diserahkan dengan ditempatkan di stand klien kami, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dan kesepakatan yang telah diperjanjikan oleh Para Pihak,” kata tim Bob Horo.
Penyampaian komplain tersebut, pada hakikatnya merupakan hak konsumen yang dijamin oleh hukum, termasuk hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan kesepakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
“Maka karena itu, klien kami menduga bahwa laporan polisi yang kemudian diajukan oleh Saudara Andi Sutanto tidak terlepas dari adanya keberatan atau sikap tidak terima terhadap komplain yang disampaikan oleh Klien Kami,” ungkap Kantor Hukum Bob Horo.
Bob Horo juga mempertanyakan mengenai pasal-pasal yang digunakan dalam perkara laporan Andi Sutanto tersebut, yang menurut kliennya terkesan memaksakan suatu peristiwa untuk dikonstruksikan ke dalam ketentuan pidana yang tidak relevan, untuk menyeretnklienya pada kasus pidana.
Dia menyebut digunakannya beberapa ketentuan pidana sekaligus, yaitu Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP Lama atau Pasal 262 dan Pasal 521 KUHP Nasional, serta Pasal 315 KUHP Lama atau Pasal 471 KUHP Nasional mengenai Penganiayaan Ringan (Tindak Pidana Biasa), dan Pasal 352 KUHP Lama atau Pasal 436 KUHP Nasional mengenai Penghinaan Ringan (Tindak Pidana Ringan), yang memiliki mekanisme pemeriksaan berbeda dalam hukum acara pidana.
Meski dari awal tidak dapat dicampur proses pemeriksaannya, proses hukum terhadap laporan polisi tersebut tetap berjalan dan diproses oleh aparat penegak hukum yang berwenang hingga saat ini.
Dengan demikian, sejak awal kami memandang terdapat hal-hal yang patut dipertanyakan dalam konstruksi perkara tersebut, termasuk adanya dugaan bahwa proses hukum terhadap klien kami berjalan didasarkan pada konstruksi pasal yang tidak tepat dan mengada-ada, dan berpotensi mengarah pada pemaksaan proses pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, sehingga menciderai hukum,” jelasnya.
Karena membantah telah melakukan penganiayaan, maka pihak Bib Horo juga mempertanyakan hasil visum yang dilakukan oleh Andi Sutanto, yang mengaitkan hasil visum tersebut dengan tindakan yang dilakukan oleh kliennya.
Pihaknya juga menyatakan keberatan atas pemberitaan yang mencantumkan identitas kliennya, dan nama perusahaan yang dikaitkan dengan kliennya, mengingat belum terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Proses hukum terhadap kliennya, lanjut tim Bob Horo, masih berjalan dan belum terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), oleh karena itu pihaknya mempertanyakan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Semarang terhadap pihak Kejaksaan, oleh pihak Andi Sutanto.
