SEMARANG (lensasemarang.com) – Sejumlah akademisi di Kota Semarang, Jawa Tengah menyebut kebocoran subsidi elpiji 3 kilogram yang mencapai Rp50 triliun per tahun sudah pada level darurat sehingga pemerintah didorong segera mengubah mekanisme penyaluran subsidi menjadi voucher atau bantuan langsung tunai (BLT) berupa uang agar lebih tepat sasaran.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro Yuwanto mengatakan, kebocoran subsidi gas melon hingga puluhan triliun rupiah menandakan perlunya tata kelola ulang subsidi sesegera mungkin.
Menurut dia, pemerintah harus disiplin dalam penyaluran subsidi elpiji 3 kg.
“Ini darurat sekali, ya. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi. Masalahnya, disiplin itu tidak lahir begitu saja. Disiplin itu harus diajarkan, dipaksakan, bahkan diberi punishment kalau melanggar,” ujarnya pada Diskusi Publik bertema “1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Berenergi?” di Kota Semarang, Senin (27/10/2025).
Dirinya menilai sistem pengawasan subsidi saat ini masih lemah dan belum terintegrasi lintas lembaga sehingga pengubahan subsidi menjadi voucher atau BLT menjadi langkah tepat, sambil diiringi dengan penguatan perangkat law enforcement atau penegakan hukum yang lebih sistematis agar kebijakan subsidi berjalan efektif.
“Kita perlu perangkat law enforcement yang lebih kuat, terstruktur, dan sistematis untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, langkah pemerintah yang berencana mengubah mekanisme subsidi elpiji dari barang menjadi BLT atau voucer merupakan arah kebijakan yang tepat. Apalagi, pemerintah bakal menerapkan kebijakan itu setelah pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan.
“Kalau pembenahan datanya benar-benar dilakukan dengan serius dan akurat, saya kira (subsidi dalam bentuk BLT/voucer) bisa efektif. Kalau data terpadu itu bisa disempurnakan dengan margin kesalahan kecil, akan sangat bisa efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Universitas PGRI Semarang, Heri Prabowo, mengatakan bahwa perubahan bentuk subsidi ini penting untuk memperbaiki efektivitas subsidi energi yang selama ini banyak mengalami kebocoran.
Ia menegaskan bahwa subsidi seharusnya memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh sumber energi, namun juga tidak membebani fiskal negara.
Kendati demikian, ia menyebut perubahan mekanisme subsidi menuju BLT atau voucher harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Menurut dia, transisi kebijakan perlu memastikan distribusi energi tetap stabil, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
“Jadi, ketika ada ide untuk mengubah distribusi subsidi agar lebih merata, proses transisinya harus hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan gejolak baru di masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Pakar Energi Undip, Jaka Windarta, menilai perubahan skema subsidi menjadi voucher atau BLT adalah langkah logis untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal.
Menurutnya, subsidi elpiji yang mencapai Rp80 triliun per tahun sudah tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat miskin.
“Subsidi itu kan memang membantu masyarakat, tapi di sisi lain juga jadi beban bagi pemerintah. Karena itu, wajar kalau mulai dipikirkan kembali efektivitasnya bagaimana tetap membantu masyarakat tapi juga tidak membebani negara terlalu besar,” katanya.
Jaka menilai kebijakan voucher akan memberikan kejelasan penggunaan bantuan, sekaligus memastikan hanya penerima sah yang dapat mengakses LPG subsidi.
“Yang penting, semuanya harus terbuka, masyarakat dapat berapa, harga LPG sebenarnya berapa, dan berapa beban pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Jaka juga menilai peran digitalisasi sangat penting untuk memastikan ketepatan data penerima. Dengan teknologi seperti QR code dan sistem by name by address, kebocoran subsidi bisa ditekan lebih signifikan.
“Sekarang kan sudah mulai ada sistem pendaftaran dan verifikasi digital, misalnya dengan pemindaian QR code. Jadi yang terdaftar bisa membeli, yang tidak ya tidak bisa,” katanya.
Diketahui, pemerintah menggelontorkan subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp87,6 triliun untuk 2025. Jumlah tersebut naik dibandingkan pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp85,6 triliun.
Volume elpiji yang disubsidi mencapai 8,17 juta ton. Tanpa subsidi, harga asli elpiji 3 Kg mencapai Rp 42.750 per tabung. Namun berkat campur tangan pemerintah, harga elpiji subsidi ini hanya Rp 12.750 per tabung.
