SEMARANG – Ketua Koperasi Bhakti Makmur Jaya (BMJ) Juhara Sulaeman mendatangi Ditreskrimum Polda Jateng untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan pemalsuan tanda tangan. Laporan tersebut ditujukan kepada Anggota DPRD Kendal sekaligus Bendahara Koperasi BMJ, Mora Sandhy Purwandono.
Dengan didampingi kuasa hukumnya Abdullah Zaini kedatangannya ke Polda Jawa Tengah untuk memenuhi undangan pemeriksaan dari penyidik.
“Jadi saya ke sini memenuhi undangan pemeriksaan untuk ԁilakukan BAP atas laporan yang saya ajukan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan oleh terduga bendahara koperasi,” kata Juhara Sulaeman, Selasa (14/4).
Dia menyebut, laporan tersebut berkaitan dengan pengelolaan koperasi yang berujung pada tidak kembalinya dana anggota.
“Kasusnya itu tentang ketidak mampuan manajemen koperasi untuk mengembalikan dana anggota yang terhimpun,” ungkapnya.
Dari dari data sementara terdapat puluhan sertifikat tabungan berjangka milik anggota yang belum ԁikembalikan. Meski jumlah tersebut belum seluruhnya nasabah yang terdampak.
“Jadi yang ada di tangan kami itu sekitar 70 sertifikat tabungan berjangka. Kami hitung, nilainya kurang lebih Rp5 miliar lebih. Kalau jumlah nasabah yang ԁirugikan, itu belum masuk ke sana,” ujarnya.
Kuasa hukum Juhara, Abdullah Zaini, menyebut kliennya secara struktural memang menjabat sebagai ketua koperasi. Namun, operasional sehari-hari ԁijalankan oleh bendahara yang merangkap sebagai manajer alias Mora Sandhy.
“Klien kami ini secara struktur sebagai ketua sejak pendirian sampai sekarang. Tapi praktiknya, operasional koperasi ԁijalankan oleh bendahara yang merangkap sebagai manajer,” kata Abdullah.
Saat ini pihaknya tengah menjalani proses pemeriksaan bersama sejumlah saksi dan beberapa nasabah. Terkait keberadaan Mora Sandhy Purwandono, Abdulah mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi yang bersangkutan.
“Keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui. Informasi dari rekannya tidak berada di rumah sejak kasus mencuat Maret sebelum lebaran. Itu pun nasabah yang mencarinya,” jelasnya.
Abdullah menyebut jumlah korban yang telah terdata sementara mencapai belasan orang, dengan nilai simpanan yang bervariasi.
“Yang sudah masuk daftar sementara ada sekitar 17 orang. Nilainya variatif, ada yang sampai Rp1 miliar, ada juga yang Rp20 juta. Memang sempat ada informasi terkait laporan balik, tapi untuk perkembangannya kami belum mengetahui lebih lanjut,” pungkasnya.
