SEMARANG (lensasemarang.com) – Bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Jawa Tengah menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh yang meminta agar pemerintah serius mengatasi masalah dampak banjir yang tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga sejumlah fasilitas pendidikan. 

“Kondisi ini mengganggu aktivitas belajar siswa-siswi. Jadi pendidikan anak harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Mohammad Saleh mengingatkan pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak boleh terhenti meski kondisi darurat melanda.

Oleh karena itu, pemulihan sektor pendidikan pascabencana alam juga harus jadi prioritas Pemerintah. “Anak-anak harus dipastikan mendapatkan jaminan pendidikan yang layak,” tambahnya.

Pemulihan pendidikan di Jateng, lanjut Saleh, butuh partisipasi semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta, relawan, organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, dan lainnya karena partisipasi itu akan jadi landasan utama dalam percepatan penanganan pemulihan pendidikan pascabencana.

“Upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana harus terus dilakukan dengan mengedepankan semangat optimisme dan gotong royong,” ujarnya.

Infrastruktur pendidikan yang rusak harus segera diperbaiki. Terutama sekolah-sekolah yang sudah minim fasilitas. Apalagi Pendidikan di Jawa Tengah merupakan prioritas strategis untuk memutus rantai kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menyiapkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. 

“Pemerintah harus fokus pada pemerataan akses, peningkatan mutu, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan vokasi (SMK) yang sesuai kebutuhan industri, didukung program untuk warga miskin ekstrem,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, mengapresiasi gagasan Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh, yang tertuang dalam disertasi “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”.

I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani yang merupakan tim penguji disertasi tersebut menilai gagasan keadilan ekologis dalam regulasi PSN yang ditawarkan Mohammad Saleh merupakan gagasan yang implementatif dan layak diaplikasikan dalam kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Hasil kajian ini patut diapresiasi dan ditindak-lanjuti dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional,” ujar I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Summa Cumlaude dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00. Pencapaian ini diraih setelah ia berhasil mempertahankan dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu (14/2/2026).

Dalam penelitiannya, Saleh mengkaji sekaligus merekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar selaras dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Konsep yang ditawarkan menempatkan alam bukan semata sebagai objek pembangunan yang berorientasi ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keberlanjutan generasi mendatang.

“Mohammad Saleh berusaha mendesain regulasi agar tidak hanya melihat alam sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keadilan antargenerasi,” ujar Ayu.

Ayu juga menilai Mohammad Saleh berhasil mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam regulasi pembangunan PSN yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekologis.

Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.

“Di sisi lain, Mohammad Saleh juga berhasil mengupasnya menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN. Ini menarik karena dia juga mengusulkan perbaikan asas,” kata Ayu.

Sementara itu, Mohammad Saleh mengatakan disertasi ini berangkat dari keprihatinannya terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis. Ia menilai sejumlah proyek pembangunan masih menyisakan persoalan lingkungan, sosial, hingga agraria.

“Kita tahu bahwa pembangunan itu hal yang penting dan perlu, tapi tidak melupakan keadilan ekologis, karena itu juga berdampak terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang maupun juga masyarakat kita di masa sekarang,” ungkapnya.

Dalam penelitiannya, Saleh menggunakan paradigma post positivisme dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk merekonstruksi regulasi PSN agar selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Disertasi tersebut menyoroti sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024, yang dinilai perlu penguatan substansi keadilan ekologis.

“Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota terkait PSN itu supaya nantinya bisa membuat aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Sejumlah profesor Ilmu Hukum mengapresiasi disertasi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu (14/2/2026).

Dalam sidang tersebut, Saleh berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis” dan resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 serta predikat Summa Cumlaude.

Penelitian Saleh mengkaji sekaligus merekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar selaras dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Atta Abdullati Alsonbati, menilai topik tersebut sangat relevan dengan tantangan global, terutama di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

“Penelitian ini sangat relevan dengan tantangan saat ini. Pelestarian dan perlindungan lingkungan merupakan topik yang berkaitan dengan persoalan global, termasuk perubahan iklim dan berbagai dampaknya,” ujar Prof. Atta dalam tanggapan daring.

Ia menambahkan, konsep keadilan ekologis sejalan dengan perspektif Maqashid Syariah yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa, harta, dan keturunan. Prinsip ini juga sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Apresiasi serupa disampaikan Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Ia menilai gagasan keadilan ekologis dalam regulasi PSN menempatkan alam tidak semata sebagai objek pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keberlanjutan generasi mendatang.

“Saudara berusaha mendesain regulasi agar tidak hanya melihat alam sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keadilan antargenerasi,” ujarnya.

Prof. Ayu menilai Saleh berhasil mengidentifikasi kelemahan dalam sejumlah regulasi pembangunan PSN yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekologis. Ia menyoroti perlunya rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.

“Saudara berhasil mengupasnya menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN. Ini menarik karena saudara juga mengusulkan perbaikan asas,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, yang juga bergelar Doktor Ilmu Lingkungan, menilai penelitian tersebut relevan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait lemahnya pengawasan pelaksanaan PSN yang berpotensi berdampak pada lingkungan.

Ia sepakat dengan gagasan Saleh yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

“Ini bagus sekali istilah keadilan ekologis. Biasanya kita mendengar keadilan ekonomis, tetapi ini keadilan ekologis. Harapannya, masa depan jangan ditinggalkan. Jangan sampai karena PSN, generasi mendatang merasa dirugikan secara ekologis,” pungkas Wihaji.