SEMARANG (lensasemarang.com) – Kesenian dan kebudayaan jadi pilar utama dalam membentuk karakter generasi muda dan identitas sebuah bangsa.

Oleh karena itu, memahami peran seni dan budaya sangat penting. Sebab, seni budaya jadi jendela yang membuka kesejarahan, keberagaman, dan kekayaan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, saat menjadi pembicara dalam Temu Komunitas Seni dan Tradisi Kota Semarang bertajuk “Membangun Karakter Bangsa dengan Seni Budaya” di Sanggar Rompok Seni Brotosejati Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

“Seni budaya bisa membangun dan membentuk karakter bangsa. Contohnya cerita wayang. Di dalam cerita wayang pasti ada pelajaran moral tentang nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Itu bisa mendidik karakter generasi muda lebih bijaksana dalam menghadapi kompleksitas kehidupan,” ujarnya.

Selain Mohammad Saleh, pembicara lain pada acara itu adalah anggota Komisi E DPRD Jateng, Dipa Yustia Pasa. Acara yang dimoderatori oleh Widodo ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo, Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Ormas Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, pelaku seni dan budaya di Kota Semarang serta masyarakat umum.

Lebih lanjut Mohammad Saleh mengemukakan perlu kolaborasi dari berbagai kepentingan dan lembaga seperti eksekutif, legislatif, swasta, sanggar, dan pelaku seni untuk mendukung generasi muda berperan aktif dalam seni dan budaya. Upaya dari berbagai pihak tersebut harus terus menerus dan konsisten.

“Kita harus bersama-sama memberikan dukungan kepada generasi muda dalam menjaga dan melestarikan budaya serta kesenian tradisonal agar tidak tergerus oleh zaman. Jadi, kolaborasi menjadi kunci di mana semua pemangku kepentingan memilki perannya masing-masing,” kata Mohammad Saleh.

Acara tersebut dimeriahkan dengan pertunjukkan seni budaya dari berbagai komunitas Seni yang ada di Semarang. Mohammad Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jateng pun bangga dengan banyaknya anak muda yang terlibat dalam seni pertunjukkan itu.

“Saya senang ada adik-adik yang masih beraktivitas menari, berkesenian dan sebagainya. Dengan adanya anak-anak kita yang masih mau berkesenian itu artinya kita masih punya optimisme bahwa kebudayaan dan kesenian kita ini masih bisa lestari. Itu sangat bagus untuk mengembangkan kelestarian kesenian dan kebudayaan yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.

Kegiatan di Sanggar Rompok Seni Brotosejati ini juga dipakai Mohammad Saleh untuk menyerap aspirasi dari pelaku seni dan budaya. Menurutnya, sinergi antara DPRD Jateng dan seniman serta pelaku seni sangat penting untuk mendukung pelestarian seni budaya. 

“Saya senang bisa menyerap aspirasi dari pelaku seni dan budaya seperti ini. Ya, kedepannya pegiat kesenian dan budaya Semarang bisa bersinergi dengan DPRD Jateng dalam melakukan kegiatan kesenian. Jika nilai-nilai budaya bisa dilestarikan, itu akan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya,” tandas Mohammad Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di kawasan wisata religi dan budaya Klenteng Sam Poo Kong, Sabtu (14/2/2026).

Kedatangan Wapres Gibran disambut antusias masyarakat, pengurus klenteng, tokoh agama, serta pelaku usaha di kawasan wisata tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran beserta rombongan disambut dengan Tarian Gambang Semarang dan atraksi barongsay. Kemudian Wapres meninjau langsung area ibadah, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Sam Poo Kong.

Usai mendampingi Wakil Presiden, Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa Klenteng Sam Poo Kong bukan hanya situs religi, tapi juga simbol akulturasi budaya dan toleransi yang telah lama tumbuh di Kota Semarang.

“Kawasan ini menggambarkan harmoni kehidupan masyarakat Kota Semarang. Beragam latar belakang budaya dan agama dapat hidup berdampingan dan saling menghormati,” ujarnya.

Selain meninjau kawasan wisata, Gibran juga berdialog dengan pengelola serta masyarakat mengenai pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Pemerintah Kota Semarang turut memaparkan upaya penataan kawasan wisata, peningkatan fasilitas publik, serta dukungan terhadap pelaku UMKM di sekitar lokasi.

Agustina menilai kunjungan kerja Wakil Presiden ini memberi energi baru bagi Kota Semarang untuk terus menjaga harmoni sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.

“Bagi kami, kunjungan ini bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi juga penguat komitmen bersama untuk merawat kebhinekaan dan kesejahteraan warga,” katanya.

Agustina berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Harapannya, setelah kunjungan Bapak Wakil Presiden, kolaborasi pusat dan daerah semakin erat, pembangunan kota semakin dipercepat, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat – dari meningkatnya kunjungan wisata hingga bertambahnya kesempatan usaha bagi warga Semarang,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang besok akan menggelar tradisi Dugderan dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah pada Senin (16/2/2026).

Seiring kirab budaya yang melibatkan ribuan peserta dan dipadati warga, Pemkot Semarang menyiapkan rekayasa serta pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas.

Dalam tradisi dugderan tersebut, selain prosesi pemukulan bedug, pawai budaya juga menampilkan berbagai komunitas dan kesenian yang selalu menjadi daya tarik utama dan menyedot perhatian masyarakat.

Kirab akan bergerak dari Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Semarang (Kauman), kemudian dilanjutkan ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Sepanjang rute diperkirakan akan terjadi kepadatan dikarenakan warga memadati lokasi untuk menyaksikan tradisi tahunan tersebut.

Guna kelancaran prosesi acara, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Semarang bersama Satlantas Polrestabes Semarang akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 12.00 WIB hingga kegiatan selesai. Sejumlah ruas jalan seperti Jalan Pemuda hingga kawasan Kauman akan dialihkan sementara mengikuti pergerakan rombongan kirab.

Pada tahap awal, arus kendaraan di sekitar Simpang Gendingan akan dibatasi. Saat kirab memasuki kawasan pusat kota, pengalihan arus diperluas menuju Jalan Gajahmada hingga Kauman yang menjadi lokasi prosesi Dugder.

Adapun rekayasa lalu lintas yang diterapkan antara lain Jalan Imam Bonjol – kawasan Tugu Muda diberlakukan dua arah sementara. Kendaraan dari Jalan Pierre Tendean dialihkan menuju Jalan Imam Bonjol. Sementara arus dari arah Kota Lama menuju Tugu Muda dialihkan melalui Jalan Kolonel Sugiyono – Jalan Imam Bonjol. Jalan Gajahmada menuju jalan Pemuda dialihkan melalui Jalan Depok – Jalan MH Thamrin.

Dari Jalan Thamrin menuju Jalan Pandanaran kita lakukan perlambatan dengan berputar di U-turn kampung kali.

Bagi masyarakat yang akan menuju bandara Ahmad Yani, Stasiun Poncol maupun Tawang dari arah Simpang Lima bisa melalui kawasan Tugu Muda.

Petugas akan melakukan pengaturan situasional di lapangan menyesuaikan pergerakan peserta kirab.

“Masyarakat yang hendak beraktivitas di kawasan perdagangan Kota Lama maupun Simpang Lima diimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan. Warga masyarakat juga diminta untuk tidak memarkir kendaraan di sepanjang rute kirab serta mematuhi arahan petugas,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan.

Sementara bagi masyarakat yang akan menyaksikan prosesi karnaval Dugderan, bisa memarkirkan kendaraan di kantong-kantong parkir yang telah disediakan oleh Pemkot Semarang. Di antaranya di SMA 3, SMA 5, parkir DP Mall dan juga basement Pasar Bulu.

Pemkot Semarang berharap masyarakat dapat menyaksikan dan menikmati pagelaran acara dengan tertib sehingga kegiatan kirab budaya Dugderan bisa berjalan lancar.

Dugderan tidak hanya menjadi penanda datangnya Ramadan, tetapi juga ruang pertemuan warga lintas kampung, komunitas, dan generasi yang setiap tahun selalu dinantikan masyarakat Kota Semarang.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta pemerintah daerah untuk menggencarkan operasi pasar menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Menurut dia, momentum menjelang Ramadan biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pokok yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi sejak dini agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Menjelang Ramadan, kebutuhan masyarakat pasti meningkat. Pemerintah harus memastikan stok aman dan harga tetap stabil melalui operasi pasar yang masif dan tepat sasaran,” ujar Saleh, Minggu (15/2/2026).

Ia menekankan, operasi pasar harus difokuskan pada komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, hingga cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga.

Selain itu, distribusi bahan pangan juga harus dipastikan berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan di sejumlah daerah.

“Distribusi harus dipastikan lancar, jangan sampai ada daerah yang mengalami kekurangan pasokan karena distribusi tersendat,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Saleh juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pengawasan ketat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar.

“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia mengajak pelaku usaha dan distributor untuk ikut menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Stabilitas harga dan pasokan pangan menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat,” pungkas Mohammad Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Mohammad Saleh, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu dengan IPK sempurna 4,00 dan predikat Summa Cumlaude.

Pencapaian akademik ini diumumkan dalam sidang terbuka promosi doktor yang digelar pada Sabtu (14/2/2026). Dalam sidang tersebut, ia berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”.

“Alhamdulillah hari ini sidang promosi Doktor Ilmu Hukum saya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan predikat Summa Cumluade IPK 4.0. Tentu saya bersyukur kepada Allah SWT yang melancarkan persiapan dan juga penelitian kami selama ini,” kata dia di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari bimbingan promotor, yakni Rektor Unissula sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Prof. Dr. Gunarto; Dekan Fakultas Hukum Unissula sekaligus Guru Besar Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Jawade Hafidz; serta Guru Besar Ilmu Hukum Unissula Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun.

Sementara itu, kualitas disertasi Saleh diuji oleh tim penguji lintas sektor, yakni Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid selaku Dekan Fakultas Hukum Unnes; Prof. Dr. Mahmutarom selaku Guru Besar Hukum Pidana di Unwahas Semarang; Dr. H. Wihaji selaku Doktor Ilmu Lingkungan yang saat ini menjabat Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN; serta Prof. Atta Abdullati Alsonbati selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Al-Azhar Mesir.

Dalam sidang tersebut, Mohammad Saleh menyampaikan bahwa disertasi ini berangkat dari keprihatinan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan ekologis. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, sosial, dan agraria.

Menggunakan paradigma post positivisme dengan metodologi penulisan yuridis sosiologis, disertasi ini bertujuan untuk mengkaji sekaligus merekonstruksi regulasi PSN agar selaras dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Saleh menekankan, proyek strategis nasional yang dijalankan pemerintah harus berlandaskan keadilan ekologis. Menurut dia, pembangunan memang penting dan perlu, namun tidak boleh berdampak pada lingkungan serta merugikan masyarakat setempat.

“Kita tahu bahwa pembangunan itu hal yang penting dan perlu, tapi tidak melupakan keadilan ekologis, karena itu juga berdampak terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang maupun juga masyarakat kita di masa sekarang,” katanya.

Dalam disertasinya, ia menyoroti masih adanya kelemahan dalam regulasi PSN sehingga diperlukan rekonstruksi aturan. Salah satunya terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai lemah dari sisi substansi hukum karena ketiadaan prinsip keadilan ekologis dan reforma agraria.

Saleh juga merekomendasikan perubahan substansi serta penambahan ayat pada Pasal 3 Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024 agar PSN pemerintah selaras dan memenuhi kaidah pengelolaan lingkungan hidup.

Regulasi lain yang disoroti yakni Pasal 71 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup. Ia mengusulkan penambahan substansi agar terdapat ketentuan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan pengawasan dalam praktik aturan tersebut.

“Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat dan juga ini juga masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait PSN itu supaya nantinya juga bisa membikin aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis itu sendiri,” jelas dia.

Lebih lanjut, Saleh berharap penelitian ini dapat diimplementasikan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk memasukkan aspek keadilan ekologis dalam setiap produk kebijakan terkait PSN.

Ia juga menyarankan setiap kementerian dan badan usaha, baik milik negara maupun swasta, menjunjung tinggi prinsip keadilan ekologis, reforma agraria, transparansi, perlindungan masyarakat, serta ketaatan terhadap kewajiban dalam melaksanakan PSN.

Selain itu, Saleh mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan regulasi dan pengawasan pelaksanaan PSN secara aktif, terutama terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial maupun ekologis yang harus diberikan secara merata kepada setiap masyarakat terdampak.

Pada sidang terbuka tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting, mulai dari anggota DPR RI Fraksi Golkar, pimpinan DPRD Jateng, jajaran pengurus dan kader Partai Golkar Jateng, serta sejumlah bupati di Jawa Tengah.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah berencana mengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan Dimethyl Ether (DME) untuk keperluan sehari-sehari. Langkah ini diambil selain untuk menekan impor LPG, juga mempertimbangkan dampak lingkungan. 

Mengingat DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 20%. 

Proses penggantian dari LPG ke DME ini akan dimulai tahun ini. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh pun mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pergantian itu karena selama ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan LPG untuk keperluan sehari-hari, khususnya memasak.

“Sosialisasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan karena terjadi perubahan kebiasaan. Seperti sebelumnya ketika LPG hadir menghapus penggunaan minyak tanah,” kata Mohammad Saleh.

Dengan sosialisasi, lanjut politikus Partai Golkar itu, masyarakat bisa mendapatkan manfaat informasi yang jelas tentang perbedaan LPG dan DME. Hal itu akan membuat mereka merasa aman dan tenang ketika menggunakannya.

“Jadi, ketika program pemerintah itu dijalankan, masyarakat sudah lebih siap menghadapi dan menerima kebijakan energi baru itu serta beradaptasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa konsumsi LPG nasional lebih banyak dibandingkan produksi. 

Saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 10 juta ton metrik ton (MT) per tahun. Namun, produksi LPG dalam negeri baru sekitar 1,6 juta MT ton. Itu artinya Indonesia harus impor 8,4 juta MT ton untuk menuhi kebutuhan dalam negeri sehingga pengeluaran devisa negara cukup besar. 

Untuk mengurangi impor LPG, maka pemerintah mengoptimalkan hilirisasi batu bara dengan memproduksi DME. DME yang berasal batu bara kalori rendah dinilai bersifat ramah lingkungan, tidak merusak ozon, dan bisa menggunakan infrastruktur tabung LPG eksisting. 

“Selain sosialisasi secara masif, untuk menarik perhatian masyarakat agar mau berpindah dari LPG ke DME, maka harga DME diupayakan harus lebih murah dari LPG,” ujar Mohammad Saleh.

Mengutip situs Kementerian ESDM, karakteristik DME memiliki kesamaan baik sifat kimia maupun fisika dengan LPG. Lantaran mirip, DME dapat menggunakan infrastruktur LPG yang ada sekarang, seperti tabung, storage dan handling eksisting. Campuran DME sebesar 20% dan LPG 80% dapat digunakan kompor gas eksisting.

DME memiliki kandungan panas (calorific value) sebesar 7.749 Kcal/Kg, sementara kandungan panas LPG senilai 12.076 Kcal/Kg. Kendati begitu, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi sehingga kalau dalam perbandingan kalori antara DME dengan LPG sekitar 1 berbanding 1,6.

Di samping itu, kualitas nyala api yang dihasilkan DME lebih biru dan stabil, tidak menghasilkan partikulat matter (pm) dan NOx, serta tidak mengandung sulfur.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang memastikan tradisi tahunan Dugderan 2026 akan hadir dengan skala yang lebih megah pada Senin (16/2/2026) mendatang. 

Mengusung tema “Bersama dalam Budaya, Toleransi dalam Tradisi,” karnaval tahun ini menjadi sangat istimewa karena berdekatan dengan perayaan Imlek, yang mempertegas jati diri Semarang sebagai kota paling toleran melalui rute panjang melintasi ikon-ikon religi lintas budaya.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa Dugderan bukan seremonial rutin menjelang Ramadan semata dan ini adalah panggung inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang, bersatu dalam kegembiraan menyambut Bulan Suci Ramadhan.

“Dugderan adalah simbol kebersamaan warga Semarang. Kami ingin tradisi ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya kita sekaligus mempererat persaudaraan. Ini adalah momentum penguatan identitas kota yang inklusif,” katanya.

Untuk menjaga kekhidmatan prosesi, karnaval tahun ini dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama berupa Pawai Budaya Dugder yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan komunitas seni dari Balai Kota menuju kawasan Alun-Alun Kauman.

Selanjutnya pada sesi ke dua, hanya rombongan bus Wali Kota yang melanjutkan perjalanan melalui Jalan Wahid Hasyim menuju Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) tanpa iringan parade.

“Kami sengaja menghadirkan berbagai atraksi, mulai dari seni tari hingga keterlibatan berbagai komunitas dalam Pawai Budaya Dugder, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi merasakan pengalaman budaya yang utuh. Dugderan ini sejatinya adalah milik semua warga,” ujar Agustina.

Tak hanya fokus pada panggung utama, keberlanjutan tradisi ini juga menyasar generasi muda melalui Kirab Dugder Anak yang mengambil rute dari SD Marsudirini menuju Thamrin Square. 

Partisipasi ribuan pelajar dan pegiat seni ini dinilai sebagai bukti bahwa nilai-nilai historis dan spiritual Dugderan tetap relevan di tengah modernisasi kota.

“Jika generasi muda mengenal dan mencintai akar budayanya sejak dini, mereka akan tumbuh dengan rasa bangga terhadap identitas kotanya. Edukasi melalui pengalaman langsung seperti ini sangat penting bagi keberlanjutan warisan leluhur kita,” tegas Agustina.

Perayaan Dugderan 2026 diharapkan mampu menjadi magnet wisata budaya yang menarik kunjungan wisatawan nasional maupun internasional. Dengan integrasi nilai religi, seni, dan toleransi yang kental, festival ini menjadi pernyataan tegas bahwa Semarang adalah rumah bagi keberagaman yang harmonis.