Home Blog Page 115

Pemkot Semarang Jalankan Sistem Integrasi Layanan Primer Hingga Tingkat RW

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Pemkot Semarang Jalankan Sistem Integrasi Layanan Primer Hingga Tingkat RW

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan telah menerapkan Sistem Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk menjangkau layanan kesehatan masyarakat hingga tingkat rukun warga (RW). 

Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan transformasi sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat agar mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Hakam mengatakan penerapan ILP di Ibu Kota Jawa Tengah sendiri telah dimulai sejak 1 Juni 2024. 

“Sebetulnya Integrasi Pelayanan Primer ini sudah kami siapkan sejak tahun 2023, bahkan konsep untuk melakukan assessment atau penilaian dari skrining itu sudah kita persiapkan sejak tahun 2023. Kami buat bukunya, kemudian kami sosialisasikan di bulan November 2023 ke seluruh puskesmas di kota Semarang,” kata Hakam di Semarang, Rabu (3/7/2024). 

Meski telah melakukan persiapan secara matang, ILP ini baru dapat diimplementasikan Dinas Kesehatan pada 1 Juni 2024. 

“Ternyata membuat suatu isian untuk skrining itu tidak mudah, tapi kami nyengkuyung bareng semua bidang di Dinas Kesehatan membuat beberapa pertanyaan yang menjurus dalam skrining. Mulai dari usia, jenis kelamin, kemudian akan mengarahkan ke berbagai macam penyakit yang menjurus ke usia tersebut,” ujarnya.

Kota Semarang, lanjut dia, sebenarnya telah terbiasa melakukan skrining kepada masyarakat, apalagi Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki kegiatan bernama Lawang Sewu (Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu) yang berjalan sejak 2021.

“Program Lawang Sewu ini kemudian kita tata dengan baik, ada toolsnya dengan MSN (Mentari Sehat Nusantara). Sehingga skriningnya bisa by name by address. Nantinya bisa terlihat di catatan medic digital masing-masing masyarakat Kota Semarang,” katanya.

Dengan inovasi tersebut, kata Hakam, secara tidak langsung Integrasi Layanan Primer (ILP) antara Posyandu, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Utama rupanya telah terintegrasi dengan baik pelayanannya. 

“Kalau dulu pelayanan di posyandu masih terkotak-kotak, terpisah antara balita sendiri, remaja, bahkan lansia sendiri, sekarang sudah jadi satu,” ujar Hakam. 

Kemudian, ketika di posyandu primer ini dibutuhkan layanan yang tidak ada di posyandu mana bisa dikonsultasikan ke Pustu. Apabila tidak ada di Pustu maka akan di rujuk ke Puskesmas Utama, berjenjang hingga Rumah Sakit.

“Inilah yang namanya integrasi layanan primer,” imbuh dia. 

Setelah integrasi layanan primer dinilai berhasil di tingkat tersebut, imbuh Hakam, maka mulai 1 Juni 2024 akhirnya layanan terintegrasi ini merambah hingga rukun warga (RW). 

“Kita masuk ke RW-RW. Misal di Puskesmas Purwoyoso memiliki dua kelurahan, masing-masing kelurahan memiliki 7 atau 10 RW maka akan didatangi per RW. Ini sudah mulai di 1 Juni 2024 ini,” katanya.

Hakam menyebut sejauh ini posyandu primer dan layanan hingga RW ini berjalan dengan baik. Meski demikian, pihaknya tetap terus melakukan evaluasi dan menerima setiap masukan dari masyarakat. 

“Nanti kita lihat evaluasinya bagaimana. Dari dugaan-dugaan penyakit yang didapati di Posyandu, kemudian yang harus dibuktikan. Misalnya curiga hamil, maka harus di tespek di Pustu atau Puskesmas, tidak bisa di Posyandu. Rujukan-rujukan ini, komunikasi-komunikasi ini, maupun pemeriksaan lanjutan ini yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Ditanya respon masyarakat terhadap program ILP, Hakam mengaku respon masyarakat sangat luar biasa.

“Ini karena Posyandu Primer ini kan konsepnya dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi yang membantu registrasi, melakukan tensi, pemeriksaan adalah masyarakat. Namun sesuai tools MSN maka tetap ada pendampingan dari petugas Puskesmas,” katanya.

Pemerintah melakukan ILP tujuannya untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian.

“Jadi kalau misalnya ada penderita suatu penyakit, itu cepat terdeteksi sehingga saat masih dalam tahap awal, tata laksana pengobatannya lebih mudah dan lebih sempurna,” ujarnya.

Skrining yang dilakukan, tidak hanya skrining gula, tensi, kolesterol, tapi juga penyakit infeksi seperti demam yang disebabkan dari DB, tipes, TBC, atau penyakit infeksi yang lain. 

“Itu melalui tools MSN (Mentari Sehat Nusantara) akan diarahkan, apakah curiga ke arah infeksi. Misal kecurigaan kearah TBC bisa dilanjutkan ke puskesmas untuk pemeriksaaan dahak dan seterusnya,” katanya.

Menurut Hakam, dengan adanya ILP hingga ke RW, deteksi dan penanganan dini suatu penyakit bisa dilakukan lebih cepat, dan pastinya mengurangi angka kesakitan dan angka kematian di Ibu Kota Jawa Tengah.

Wali Kota Semarang Ingatkan Dampak Buruk Judi Online Ke Masyarakat

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Wali Kota Semarang Ingatkan Dampak Buruk Judi Online Ke Masyarakat

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta kepada semua pihak untuk serius menangani praktik perjudian, khususnya terkait maraknya judi online yang bisa berdampak fatal pada ekonomi masyarakat, juga ke keluarga. 

Selain itu, perjudian juga sangat merugikan negara. Mbak Ita sapaan akrabnya memastikan komitmennya untuk terlibat dalam pemberantasan judi, baik online maupun offline sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

Dirinya mengatakan, upaya-upaya penanganan kasus perjudian telah dilakukan termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Dirinya mewanti-wanti para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tak terlibat dalam praktik judi, baik sebagai pemain atau bandar. Sanksi tegas akan diberlakukan manakala ada temuan ASN yang ikut terlibat dalam praktik perjudian. 

“Pasti ada (sanksi-red) di Undang-Undang ASN ada. Kami komitmen karena dampaknya luas. Yang main bapaknya, tapi yang jadi korban bisa anak dan istrinya,” katanya saat Kegiatan Tepra Sosialisasi Hukum Judi Online dari Kejaksaan Negeri Semarang di Balai Kota Semarang, Kamis (4/7/2024). 

Dalam kegiatan itu, Mbak Ita juga menyampaikan jika penanganan judi online harus dilakukan bersama-sama, mengingat efek yang ditimbulkan sangat berbahaya. Seperti hilangnya harta benda sampai bahkan depresi dan bunuh diri. 

“Ini prioritas karena mengakibatkan berbagai macam dampak, sampai harta benda, nyawa, juga potensi terdampak pada anak dan keluarga. Ini yang merasuki pikiran rakyat, jangan mudah tergiur dengan mendapatkan kekayaan melalui judi online,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mbak Ita meminta kepada jajarannya termasuk Lurah dan Kecamatan untuk segera melakukan deteksi dini dan sosialisasi dampak buruk judi. Hal ini juga sebagai langkah awal untuk menangani peristiwa kriminalitas lainnya, mengingat Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran kegiatan ilegal. 

“Ini yang kami lakukan agar mereka bisa melihat dan mendeteksi wilayah, karena tadi sudah beberapa titik terdeteksi. Jaringan judi online dari mulai Kamboja, Medan, Jakarta, dan Kota Semarang memang sedang gencar menyasar segmen ragam usia,” katanya.

“Karena Kota Semarang ini di tengah-tengah Pulau Jawa, sehingga menjadi sasaran, dan juga berpotensi sebagai tempat transit (jaringan perjudian-red) karena mudah dijangkau berbagai transportasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Mbak Ita mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang atas kerja sama terkait penanganan judi, baik online maupun offline. Dirinya berharap, sinergitas ini bisa terus terjaga, sehingga wilyah Kota Semarang bisa bebas dari kasus-kasus utamanya perjudian. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Agung Mardiwibowo memastikan komitmennya untuk menangani kasus perjudian secara profesional. Pihaknya juga tak segan-segan untuk memutuskan hukuman maksimal kepada pelaku perjudian. 

“Judi online ini kan Pasal 303 KUHPidana dan kita juga ada UU ITE dan ada juga di masalah pencucian uang, jadi mungkin saya lihat kalau bisa sampai 10 tahun. Kami jelas komitmen Kejari Kota Semarang akan lakukan persidangan seprofesional mungkin,” katanya.

Ke depan, ia akan gencar melakukan sosialisasi terkait penanganan dan pencegahan perjudian. Agung meminta masyarakat untuk menjauhi perjudian karena dampak efek yang sangat berbahaya. 

“Dari penerangan hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan itu program rutin kita, dari sebagian bidang intelejen yaitu untuk salah satunya penegakan hukum. Ada dua upaya, preventif dan represif,” ujarnya.

Di sisi lain, dirinya berharap setiap ASN tidak terjun dalam praktik perjudian. Sampai saat ini, Agung mengaku tak ada kasus perjudian yang melibatkan ASN di Kota Semarang.

Pemprov Jateng Percepat Program Pompanisasi Wujudkan Penumpu Pangan Nasional

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Pemprov Jateng Percepat Program Pompanisasi Wujudkan Penumpu Pangan Nasional

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jateng akan menggenjot program pompanisasi dan irigasi guna mewujudkan visi misi sebagai penumpu pangan nasional.

“Ini merupakan langkah awal, karena dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, Jawa Tengah ditetapkan pemerintah pusat sebagai penumpu pangan dan industri nasional,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di sela Rapat Koordinasi Percepatan Pompanisasi dan Irigasi Perpompaan di Semarang, Kamis (4/7/2024).

Apalagi, lanjut Sumarno, produksi beras di Jateng sempat mengalami penurunan akibat dampak El Nino. Sehingga adanya program pompanisasi ini diharapkan mampu mengantisipasi dampak kemarau panjang dan meningkatkan produktivitas pangan.

Menurut dia, program pompanisasi bukan sekadar memastikan ketersediaan alatnya, tapi juga memastikan sumber daya airnya. sehingga keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan stakeholder terkait dalam koordinasi manajemen pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan.

“Kami berharap dalam rakor ini bisa menghasilkan langkah-langkah untuk mengakselerasi pemanfaatan dari pompanisasi ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Supriyanto mengatakan bahwa rakor tersebut dalam rangka mengantisipasi kondisi El Nino 2023-2024.

Selain itu juga untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah kondisi iklim yang ekstrem.

“Kegiatan pompanisasi bertujuan untuk menyediakan air, sehingga bisa mewujudkan perluasan areal tanam. Ini akan intensif dilakukan untuk mengairi lahan pertanian di luar irigasi reguler dengan menggunakan pompa,” katanya.

Dijelaskan dia, realisasi penambahan luas areal tanam di Jateng hingga pertengahan Mei 2024 tercatat sebanyak 46.445 hektare. Penambahan luas tanam sebagai bentuk adanya program pompanisasi. 

Pada 2024, Provinsi Jateng mendapat alokasi 1.682 irigasi perpompaan di 35 kabupaten/Kota, dan 4.340 unit pompa di 32 kabupaten/kota. Progress pencapaian fisik irigasi perpompaan Jateng tahap pertama per kabupaten sudah mencapai 70 persen. 

“Sedangkan pemasangan atau pemanfaatan pompa sebesar 69,7 persen dari 4.340 unit,” katanya.

Pemprov Jateng dan BNPT Perkuat Sinergi Terkait Bantuan Penyintas Tindak Terorisme

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Pemprov Jateng dan BNPT Perkuat Sinergi Terkait Bantuan Penyintas Tindak Terorisme

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jateng akan memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya pemenuhan bantuan dan pemulihan penyintas atau korban tindak pidana terorisme.

“Korban akibat tindak terorisme ini memang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan. Terutama untuk anak dan istri korban. Kalau perlu ada anggaran khusus untuk itu. Sementara untuk eks napiter sudah banyak dilakukan,” kata Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana saat menerima kunjungan Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Imam Margono bersama jajaran Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme di Semarang, Kamis (4/7/2024).

Berdasarkan data BNPT, setidaknya ada 40 penyintas tindak terorisme di Jawa Tengah dan terbanyak berada di daerah Solo Faya sekitar 21 penyintas.

“Kita butuh data penyintas yang sudah di-ssessment oleh BNPT. Beberapa kegiatan nanti mungkin bisa disinergikan termasuk terkait bantuan apa yang dibutuhkan oleh penyintas,” ujarnya.

Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Imam Margono mengatakan, penilaian kebutuhan terhadap masing-masing penyintas sudah dilakukan dan sejumlah kegiatan bisa diberikan kepada penyintas agar bisa melanjutkan hidupnya sebab penyintas itu menjadi tanggung jawab negara, mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

“Peran BNPT mengkoordinasikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tentang kebutuhan korban ini. Kebutuhan korban itu banyak yang terhambat atutan teknis,” katanya.

Ia mencontohkan, untuk memberikan bantuan kepada korban harus melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), padahal tidak semua penyintas masuk dalam kategori miskin.

“Korban ini harus diperhatikan sendiri karena dilindungi undang-undang. Tidak semua korban itu miskin, tapi ia memerlukan bantuan,” ujarnya.

Kategori bantuan yang dibutuhkan tersebut meliputi bantuan medis, psikologis, psikososial, dan kompensasi. Secara detil ada yang berupa pendidikan untuk anak penyintas dan modal usaha untuk korban atau keluarga yang ditinggalkan.

“Kompensasi jelas aturannya. Minimal mereka harus dapat rehabilitasi psikologis karena trauma dan sebagainya,” katanya.

Nana Sudjana: Kesuksesan Penyeleggaraan AFF U-16 Menambah Semangat

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Nana Sudjana: Kesuksesan Penyeleggaraan AFF U-16 Menambah Semangat

SURAKARTA (lensasemarang.com) – Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana menyaksikan pertandingan pamungkas antara Australia VS Thailand di ajang ASEAN U-16 Boys Championship 2024 di Stadion Manahan, Kota Surakarta pada Rabu (3/7/2024) malam.

Dalam ajang tersebut, Australia dinobatkan sebagai juara 1 dan Thailand berada di posisi 2. Sementara Indonesia menduduki ranking ke-3 setelah membungkam Vietnam dengan skor 5-0. 

Nana mengatakan, semua rangkaian kegiatan AFF U-16 berjalan lancar, tertib, dan kondusif.

“Jadi kepada tim panitia dan keamanan, kami mengucapkan terima kasih bahwa pelaksanaan piala AFF U-16 yaitu piala ASEAN ditambah dengan Australia berjalan dengan sukses,” katanya.

Kesuksesan penyelenggaraan yang diraih, lanjutnya, menambah semangat bagi Jateng untuk berupaya semakin baik dalam menyelenggarakan event. Evaluasi dan pembenahan tetap akan dilakukan, agar event-event mendatang lebih besar dalam menarik antusias masyarakat.

“Kami berharap, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, akan dilaksanakan disini,” ujar Nana.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresasi kesuksesan penyelenggaraan kompetisi AFF U-16 yang baru saja selesai. 

Erick menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, yang terus bersemangat menjadi tuan rumah kompetisi bola.

“Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ada event sepakbola di sini. Mungkin nanti ada lagi, terus menjadi event yang baik dan menarik,” kata dia.

Kepala LKPP Apresiasi Kinerja Mbak Ita Kelola Barang/Jasa Pemkot Semarang

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Kepala LKPP Apresiasi Kinerja Mbak Ita Kelola Barang/Jasa Pemkot Semarang

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi mengapresiasi kinerja Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam pengelolaan barang dan jasa.

Hendi, begitu dia dipanggil menilai pengelolaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah berjalan dengan baik harus diapresiasi.

“Pertama saya mengapresiasi langkah kinerja Pemkot Semarang terutama Bu Wali Kota,” kata Hendi saat Seminar Sinergitas Tata Kelola Sebagai Early Warning System Pengadaan Barang/Jasa di Kota Semarang, Selasa (2/7/2024). 

Menurut dia, terobosan perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut telah mengedepankan produk dalam negeri untuk urusan pengadaan barang maupun jasa.

Begitu halnya memanfaatkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengadaan itu sebagian besar melalui e-Katalog. Dalam catatannya, Pemkot Semarang sudah bagus.

“Rapornya bagus, kami tunjukkan mulai dari pengadaan barang jasa pro dalam negeri oke, keterlibatan UMKM oke, merubah sebagian proses pengadaan lewat e-Katalog,” ujarnya.

Dia mengatakan hasil yang baik dari Pemkot Semarang tersebut akan dijadikan bahan percontohan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk sistem e-Audit. Dia optimistis Kota Semarang akan menjadi pionir.

Ada dua hal yang menurutnya, bisa dilakukan Pemkot Semarang agar menjadi pionir yaitu, konsolidasi pengadaan, dan audit. Dalam audit tersebut dilakukan Inspektorat Pemkot Semarang, LKPP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Walau begitu, pihaknya menekankan pentingnya kejelian sebelum melakukan pengadaan barang atau jasa lewat e-Katalog agar memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya terkait pengawasan pengadaan barang dan jasa agar lebih maksimal.

“Bisa lho Semarang jadi pionir untuk dua hal yaitu konsolidasi pengadaan, dan audit yang di dalamnya akan terintegrasi antara Inspektur Pemkot Semarang, LKPP, KPK, dan BPKP. Jadi Sebelum diproses APH, ini diselesaikan dulu di inspektur sehingga harapannya meringankan beban pengawasan barang dan jasa dan di Kota Semarang lebih clear,” katanya.

Hendi mengatakan Pemkot Semarang pasti bisa meningkatkan pengadaan barang dan jasa lebih baik lagi. Dengan begitu, harapannya akan bermanfaat bagi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. 

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan akan menjalankan pengelolan pengadaan barang dan jasa yang baik. Termasuk arahan-arahan yang diberikan Hendi selama ini.

“Kami selesai dari ini rapat dengan teman-teman akan melakukan satu konsolidasi pengadaan dan terkait e-Audit, diharapkan bisa menjadi contoh untuk kabupaten/kota lainnya,” ujarnya. 

Menurutnya, dengan rapor pendadaan barang dan jasa yang bagus dari LKPP tersebut, Pemkot Semarang siap untuk dijadikan percontohan karena e-Audit.

Begitu halnya, pihaknya akan mengakomodir pelaku usaha di Kota Semarang agar bisa memasarkan produknya melalui e-Katalog.

“Tentu ini menjadi PR bagaimana para pelaku usaha yang bisa masuk e-Katalog adalah warga Kota Semarang, ini saya akan dorong,” katanya.

Panen 400 Kilogram Bawang Merah, Mbak Ita Sebut Kota Semarang Daulat Pangan

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Panen 400 Kilogram Bawang Merah, Mbak Ita Sebut Kota Semarang Daulat Pangan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu memanen bawang merah di Agro Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Selasa (2/7/2024), yang sekali panen lahan 200 meter persegi itu bisa menghasilkan 400 kilogram bawang merah.

Di lahan milik Pemerintah Kota Semarang itu, perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut memanen sekaligus menanam bawang merah.

Tampak, Wali Kota Semarang perempuan pertama itu menunjukkan cultivator, mesin pengolah tanah di lahan yang akan ditanami bawang merah. Dia juga mahir mengoperasikan alat mesin pertanian itu.

Mbak Ita yang ditemani para Duta Petani Cilik, dan Duta Remaja Tani hingga santri-santri dari pondok pesantren itu juga memanen pepaya california.

“Lahan seluas 200 meter persegi bisa menghasilkan bawang merah 400 kilogram tiap panennya,” ujar Mbak Ita.

Ratusan kilogram bawang merah yang dipanen itu selalu habis dalam waktu singkat. Tiap kali panen, bawang merah produksi Dinas Pertanian Kota Semarang itu dipasarkan lewat Badan Usaha Milik Petani atau BUMP.

Ke depan, pihaknya juga akan memasarkan hasil pertanian melalui Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpang Semar) yang ada di tiap kelurahan dan kecamatan. Upaya ini menurutnya bisa menunjukkan Kota Semarang bisa daulat pangan.

“Kalau seperti ini bisa memutus mata rantai distribusi, mungkin nanti selain BUMP, bisa ke Lumpang Semar karena ada di tiap kelurahan dan kecamatan,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa gerakan daulat pangan oleh masyarakat dan untuk masyarakat harus terus ditingkatkan.

Dia menunjukkan inflasi Kota Semarang secara year on year (y-on-y) sebesar 2,22 persen, dibandingkan nasional yang mencapai 2,56 persen.

“Inflasi year on year Kota Semarang 2,22, di bawah nasional 2,56, diharapkan bisa menjadi gerakan daulat pangan,” ujarnya

Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri, Inspektorat Jateng Kembangkan Inovasi Teras Awan

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri, Inspektorat Jateng Kembangkan Inovasi Teras Awan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong kepada masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor guna menggenjot Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. 

Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto mengatakan bahwa barang/jasa yang telah memiliki sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) akan memperoleh preferensi dari panitia lelang. 

“Melalui P3DN, kami berharap agar proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri,” katanya di Semarang, Selasa (2/7:2024).

Ia menjelaskan produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Oleh karena itu, produsen dalam negeri ataupun pejabat pengadaan barang dan jasa didorong untuk mengikuti ketentuan TKDN tersebut. Pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa. 

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat membangun sistem kolaborasi pengawasan bersama Tim monitoring dan evaluasi P3DN. 

“Harapannya percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dapat terwujud,” ujar Dhoni.

Pada 2023, ada sebanyak 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan review penggunaan produk impor maupun produk dalam negeri dengan nilai TKDN dibawah 25 persen ke Inspektorat Jateng. Dengan jumlah barang mencapai 1.313 unit. Dari jumlah itu, TKDN lebih dari 25 persen sebesar 148 unit dan Non PDN atau impor sebesar 1.165 unit. 

Pada Januari-April 2024, ada sebanyak 2.162 produk dari pengadaan 21 SKPD yang direview oleh inspektorat. Hasilnya, 454 unit merupakan produk dalam negeri dan 1.711 unit merupkakan produk luar negeri yang tidak ada substitusinya. 

“Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas produk yang digunakan oleh SKPD adalah produk impor yang tidak ada substitusinya,” katanya. 

Dalam melakukan monitoring, butuh sebuah sistem terintegrasi yang dapat membantu pengawasan tersebut. 

Oleh karenanya, Inspektorat Jateng membuat sistem inovasi Sistem Kolaborasi Pengawasan (Teras Awan). Hal ini diwujudkan sebagai penguat sinergi pengawasan untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan inovasi ini diantaranya untuk memberikan informasi mengenai hasil pengawasan, nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi, dan progress realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

Musim Libur Sekolah, Jumlah Penumpang KA Daop 4 Semarang Capai 191.112

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Musim Libur Sekolah, Jumlah Penumpang KA Daop 4 Semarang Capai 191.112

SEMARANG – Jumlah penumpang kereta api di Daop 4 Semarang meningkat pada masa libur sekolah yang dimulai sejak 22 Juni lalu. Kenaikkannya diperkirakan terus terjadi karena musim liburan masih berlangsung hingga 14 Juli 2024.

“Selama sembilan hari periode libur sekolah mulai Sabtu 22 Juni hingga Minggu 30 Juni 2024 penumpang naik menggunakan kereta api 191.112 penumpang atau rata-rata 21.235 penumpang per hari,” kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo, Senin (1/7).

Jumlah tersebut naik 21 persen bila dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya. Pada Sabtu 8 Juni hingga Minggu 16 Juni 2024 dengan jumlah penumpang yang naik sebanyak 157.369 penumpang atau rata-rata 17.485 penumpang per hari.

Selama dua pekan pertama Juli ini, sudah 68.549 tiket kereta api yang sudah terjual. Angka ini masih di 33 persen dari total keseluruhan tempat duduk yang disediakan, yakni 210.356 tempat duduk.

“Jumlah itu masih akan bertambah karena penjualan terus berlangsung,” ungkapnya.

Pada periode libur sekolah, terdapat 33 perjalanan KA per hari dengan keberangkatan awal dari wilayah Daop 4 Semarang dan 49 perjalanan KA per hari yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang.

Selain itu juga terdapat perjalanan kereta api dengan berbagai tujuan mulai dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Cilacap, Solo, Madiun, Lamongan, Malang, Surabaya, Jember hingga Banyuwangi.

“KAI juga mengimbau kepada seluruh pelanggan agar mengalokasikan waktu yang cukup saat menuju stasiun keberangkatan. Hal ini sebagai upaya menghindari kemungkinan tertinggal kereta api,” jelasnya.

KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik karena tiket KA pada periode libur sekolah masih tersedia. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket KA untuk periode libur sekolah, dapat segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, dan berbagai mitra penjualan resmi lainnya yang bekerja sama dengan KAI.

“Di masa libur panjang ini, KAI memastikan akan melayani masyarakat dengan tepat waktu, aman serta bebas dari kemacetan. Sehingga momen liburan bersama keluarga dan rekan dapat dinikmati pelanggan dengan nyaman dan menyenangkan,” pungkas Franoto.

Didampingi Keluarga, Mbak Ita Terima Tim Pantarlih Pilkada Semarang 2024

Redaksi Lensa Semarang
-
0
Didampingi Keluarga, Mbak Ita Terima Tim Pantarlih Pilkada Semarang 2024

SEMARANG (lensasemarang.com)- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) bersama KPU Kota Semarang melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu beserta keluarga untuk Pilkada Semarang 2024.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut didampingi suami tercinta Alwin Basri dan putra semata wayangnya Muhammad Farras Razin Pradana. 

“Alhamdulillah hari ini saya kerawuhan Pak Plt Ketua KPU Kota Semarang beserta jajaran PPK dan PPS Sumurboto yang akan melakukan coklit,” kata Mbak Ita di kediamannya Bukit Duta, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senin (1/7/2024). 

Sebenarnya, lanjut Mbak Ita, proses coklit akan dilaksanakan pada 24 Juni 2024 yang lalu. Namun karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ia tinggalkan, sehingga Mbak Ita meminta penggantian waktu. 

“Alhamdulillah, 1 Juli 2024 ini keluarga kami sudah melakukan coklit. Sudah didata ada tiga orang, yaitu mas Alwin Basri selaku kepala keluarga, saya, dan anak saya,” ujarnya.

Mbak Ita menyebut, coklit menjadi tahapan yang penting dalam menyukseskan Pilkada 2024. Pemilih akan didata. Bagi pemilih baru yang belum terdata akan dimasukan sebagai daftar pemilih tambahan. Oleh karena itu, dia pun mengajak masyarakat untuk bersedia dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas pantarlih. 

“Diharapkan, data-data para pemilih untuk Pilkada 2024 bisa valid, terselesaikan dalam waktu satu bulan,” katanya.

Sementara itu, Plt Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini mengatakan, coklit telah dilakukan sejak 24 Juni 2024 dan akan berlangsung hingga 24 Juli 2024. Pihaknya menargetkan, coklit bisa selesai dalam waktu tiga pekan. 

“Kami ada laporan mingguan, harapan kami dalam jangka waktu empat pekan itu sudah kita selesaikan di tiga minggu pertama, sehingga minggu terakhir tinggal laporan, perbaikan dan lain-lain,” ujarnya.

Fungsi coklit, menurutnya, untuk mencari pemilih yang belum terdaftar dan nantinya akan didata dan didaftar. Kemudian bagi yang sudah terdaftar tetapi meninggal atau pindah, akan masuk dalam TMS (Tidak Memenuhi Syarat). “Cuma update datanya belum masuk di KPU,” katanya.

Zaini menyebut, daftar pemilih tetap (DPT) di ibu kota Jateng sebanyak 1,2 juta pemilih. Hingga saat ini, coklit masih terus berjalan. Hanya saja, diakuinya, ada masyarakat yang sempat menolak untuk dilakukan coklit. 

“Kami masih monitoring, tapi sudah kami komunikasikan. Alhamdulillah terselesaikan. Alasannya, data pribadinya tidak mau ditempel seperti nama. Tapi, secara umum data pribadi nama, saya rasa tidak apa-apa, di kelurahan pun akan kami tempel. Tapi kalau NIK, NKK itu data pribadi,” ujarnya.

1...114115116...169Page 115 of 169