SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menghadiri pembukaan Bazar Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Pasar Rakyat Bangetayu Kulon yang menggabungkan aktivitas ekonomi ratusan pelaku UMKM dengan program pangan murah dari Koperasi Merah Putih, Minggu (8/2/2026).

Kegiatan ini menandai sinergi strategis antara Pasar Rakyat yang telah eksis selama empat tahun dengan koperasi yang baru terbentuk untuk menyediakan sembako terjangkau bagi masyarakat.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada warga Kelurahan Bangetayu Kulon dan Koperasi Merah Putih atas kolaborasi strategis ini. Semoga menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam mengintegrasikan koperasi dengan basis ekonomi kerakyatan,” kata Wali Kota.

Kawasan Bangetayu Kulon yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak kini menjadi pusat pemberdayaan ekonomi lokal yang sangat dinamis. Ratusan pelaku UMKM dari wilayah Genuk dan sekitarnya berpartisipasi menjajakan berbagai produk, mulai dari kuliner hingga kebutuhan rumah tangga.

“Tujuan kami dulu pertama kali membangun adalah mengumpulkan UMKM yang kita berdayakan di satu tempat. Alhamdulillah dari 20 lapak sampai hari ini sudah 250, dan masih ada sekitar 75 pelapak lagi yang mengantre karena keterbatasan tempat. Kami berharap adanya dukungan pengerasan jalan agar pasar ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya,” ujar Ketua Paguyuban Pasar Rakyat, Walid.

Menanggapi aspirasi pedagang, Agustina mendorong percepatan pembangunan fisik di wilayah Genuk, termasuk infrastruktur jalan untuk mendukung aktivitas UMKM. Beliau menekankan bahwa perputaran ekonomi sirkular yang terjadi setiap minggu di pasar rakyat ini sangat efektif untuk menekan angka inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

Pemkot Semarang juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk penanganan banjir di wilayah Genuk guna menjamin kenyamanan kegiatan ekonomi warga.

“Pasar rakyat ini rutin berjalan setiap, berarti ada ekonomi sirkular yang berputar. Masyarakat bisa jalan sehat lalu jajan, ini memastikan inflasi bisa ditekan dan pertumbuhan ekonomi tetap baik. Saya minta Pak Camat segera ajukan usulan pengerasan jalan agar nantinya bisa digunakan maksimal untuk lapak UMKM kita,” tutur Agustina.

Bazar ini juga menawarkan paket sembako serba Rp30.000 dan Rp75.000, serta Minyak Kita seharga Rp15.000-an untuk membantu warga menghadapi fluktuasi harga menjelang Ramadan. 

Agustina mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan jalur air agar aktivitas pasar tidak memicu banjir di kemudian hari.

“Ketika selesai bubaran pasarnya, saya minta para warga itu ikut menyelesaikan sampahnya masing-masing. Juga ikut memungut sampah yang dalam pandangan matanya. Tidak peduli siapa yang buang, kalau berada di dalam pandangannya, tolong dipungut diambil terutama yang berada di jalur air. Karena ini juga untuk kebaikan kita semua,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang resmi membuka Festival Pasar Rakyat Dugderan 2026 di kawasan Alun-alun Masjid Agung Semarang (Kauman), Sabtu (7/2/2026).

Mengusung tema “Bersama dalam Budaya, Toleransi dalam Tradisi,” festival tahunan ini akan berlangsung selama sepuluh hari hingga 16 Februari 2026.

Kemeriahan pembukaan semakin terasa dengan hadirnya panggung hiburan yang menampilkan kesenian lokal dan musik “Dangdut Jadoel” dari Orkes Melayu (OM) Lorenza.

Tidak hanya hiburan modern, nuansa nostalgia juga dihadirkan melalui penggunaan busana tempo dulu oleh jajaran pejabat Pemkot Semarang serta kehadiran mainan ikonik seperti kapal otok-otok, celengan gerabah, hingga kerajinan gerabah yang menjadi memori kolektif warga lintas generasi.

“Ini adalah tradisi yang dilakukan sejak zaman Belanda masih menjajah Indonesia. Tahun ini kita buat lebih ramai. Dengan tema, teknik, kita pakai baju-baju jadul. Mungkin tahun depan temanya apa lagi, yang menarik,” kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng.

Kawasan sepanjang Jalan Ki Narto Sabdo hingga Alun-alun Barat kini disulap menjadi pusat ekonomi kerakyatan dengan zonasi yang tertata rapi. Ratusan pelaku UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan turut berpartisipasi menjajakan produk lokal, kuliner, hingga mainan tradisional.

“Biarlah alun-alun ini kita pakai secara maksimal untuk ruang publik. Dugderan harus menjadi panggung rakyat, semua orang yang pengin jualan biarin aja jualan. Yang penting tertib dan pelaku usaha kecil itu yang menjadi paling utama prioritas,” lanjut Agustina.

Antusiasme pedagang kuliner tampak dari ramainya lapak yang berjajar di sepanjang koridor Jalan Ki Narto Sabdo hingga area Alun-alun. Salah satu pedagang, Lis, mengaku senang karena dagangannya sempat dicicipi langsung oleh Agustina saat peninjauan lokasi.

“Senang, suka, katanya enak gitu. Ke depannya harapan saya bisa berjalan lancar, bisa langgeng. Ini kuliner bisa berjalan terus, tambah ramai pedagangnya gitu, tambah ramai pengunjungnya,” ujar Lis.

Selain sebagai ajang hiburan, Pemerintah Kota Semarang kini tengah memperjuangkan Festival Dugderan agar mendapatkan pengakuan yang lebih kuat sebagai Warisan Budaya Indonesia. Langkah ini diambil agar nilai sejarah dan identitas kota tetap terjaga.

“Sekarang kita sedang berjuang pasar Dugderan ini menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Doakan ya, kalau ini menjadi warisan budaya siapapun wali kotanya itu wajib mengadakan pasar Dugderan,” lanjut wali kota.

Agustina juga menegaskan koordinasi lintas sektor antara Disdag, Dishub, Satpol PP, hingga aparat keamanan juga telah disiapkan untuk memastikan rekayasa lalu lintas dan kebersihan kawasan tetap terjaga selama sepuluh hari ke depan.

“Mudah-mudahan ini tetap ramai sampai dengan tanggal 16 ya. Nanti kita akan akhiri dengan arak-arakan Dugderan dari Balaikota ke Masjid Kauman,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng melakukan terobosan besar dalam manajemen birokrasi dengan melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi Tim Komite Talenta.

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Lokakrida, Gedung Balai Kota Semarang, Jumat (6/2) ini, menempatkan Kota Semarang sebagai pionir di Jawa Tengah dalam penerapan sistem meritokrasi yang telah mendapat izin resmi dari pemerintah pusat.

Wali Kota yang akrab disapa Agustina tersebut menegaskan bahwa pengisian jabatan kali ini murni berbasis pada kompetensi, rekam jejak, dan data objektif, bukan faktor subjektivitas. 

“Seluruhnya melalui tahapan seleksi oleh Tim Komite Talenta. Ini adalah hal baru di Jawa Tengah, dan baru Kota Semarang yang mendapatkan izin untuk itu. Kita mendorong birokrasi bekerja dengan prinsip meritokrasi yang berbasis data,” ujarnya.

Langkah progresif ini selaras dengan prestasi yang diraih Pemerintah Kota Semarang pada awal tahun ini. Pada 8 Januari 2026 lalu, Pemerintah Kota Semarang sukses memboyong Anugerah Meritokrasi dengan predikat “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penghargaan tersebut menjadi landasan kuat bagi Agustina untuk memastikan bahwa standar penempatan pejabat di lingkungannya telah melampaui cara-cara konvensional.

“Sistem manajemen ini sangat canggih dan ketat sehingga tidak bisa ditembus. Tidak bisa kemudian seenak-enaknya saya menaikkan orang karena kedekatan atau tim sukses. Ada aturan yang sangat luar biasa ketat untuk menjaga stabilitas, kinerja, dan kemajuan di pemerintahan kita,” katanya.

Selain penguatan sistem, Wali Kota memberikan penekanan khusus pada aspek integritas. Di tengah isu miring yang berkembang, dia secara terbuka menyatakan perang terhadap praktik suap-menyuap dan gratifikasi dalam pengisian jabatan.

“Jika ada orang yang datang dan minta sejumlah uang setelah pelantikan ini, saya tidak segan-segan mengirim kalian ke proses hukum. Saya ingin menjaga wajah pemerintahan ini agar tetap bersih sampai ke akar-akarnya,” tegas Agustina.

Dia meminta para pejabat baru untuk segera menerjemahkan visi “Semarang Bersih, Sehat, Cerdas, Makmur dan Tangguh” ke dalam aksi nyata. Dirinya menekankan pula bahwa jabatan adalah amanah yang harus bermuara pada kesejahteraan warga, bukan menggugurkan kewajiban secara administratif.

“Ukuran keberhasilan panjenengan bukan pada jabatan, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan oleh warga masyarakat. Mari kita gaspol untuk Kota Semarang; bekerja dengan ilmu, melayani dengan hati, dan menjaga amanah dengan integritas setinggi-tingginya,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta masyarakat tidak panik menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat yang menonaktifkan 98.545 jiwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang bersumber dari APBN per 1 Februari 2026.

Dia menegaskan, Pemerintah Kota Semarang tidak akan membiarkan warganya kehilangan akses layanan kesehatan akibat perubahan status tersebut.

“Saya sampaikan kepada seluruh warga Semarang, jangan khawatir. Prinsip kami jelas, masyarakat Kota Semarang harus tetap bisa berobat dan mendapatkan layanan kesehatan. Jangan sampai ada warga yang tidak tertangani hanya karena persoalan administrasi kepesertaan,” ujarnya.

Agustina menjelaskan bahwa bagi warga yang kepesertaannya saat ini nonaktif dan membutuhkan layanan kesehatan, Pemkot Semarang telah menyiapkan skema pengalihan ke Universal Health Coverage (UHC).

Dalam teknis pelaksanaannya, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran di Puskesmas untuk proaktif membantu warga yang terdampak. Petugas kesehatan di lapangan diminta memfasilitasi proses pelayanan sekaligus membantu langkah-langkah administratif yang diperlukan oleh warga.

“Petugas puskesmas kami sudah siap membantu proses pelayanan di lapangan. Mereka juga akan memfasilitasi langkah-langkah yang diperlukan, termasuk mendampingi proses pengajuan reaktivasi kepesertaan bagi warga yang statusnya nonaktif,” katanya.

Saat ini, selain memastikan pelayanan berjalan, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan tengah melakukan koordinasi intensif untuk mengusulkan reaktivasi kembali peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Wali Kota berharap langkah ini menjadi jaring pengaman agar tidak ada warga Semarang yang kesulitan berobat.

“Koordinasi terus berjalan agar hak layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Intinya, layanan kesehatan di Kota Semarang harus tetap terjaga dan inklusif serta memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meresmikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Bugen yang berlokasi di Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan pada Kamis (5/2/2026).

TPS ini berbeda dari TPS-TPS lainnya di mana TPS Bugen dirancang tidak hanya sebagai lokasi penampungan sampah sementara, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan gerakan sadar lingkungan bagi masyarakat setempat.

“TPS Tlogosari Wetan bukan sekadar fasilitas, tetapi simbol kebersamaan kita. Dengan TPS ini, warga dapat memilah sampah dari sumbernya sehingga volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dikurangi,” kata Agustina.

Acara peresmian yang berlangsung di tengah antusiasme warga ini menandai komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Agustina juga menyoroti persoalan klasik penempatan TPS yang kerap ditolak masyarakat.

“Kalau TPS di pinggir jalan dibilang jelek. Di tengah permukiman juga diprotes. Tapi setiap orang menghasilkan sampah. Mau dibuang ke mana kalau tidak ada TPS?” ujarnya.

Karena itu, TPS Bugen disebut sebagai satu dari sedikit TPS yang dibangun tanpa penolakan warga, dan akan dijadikan pilot project TPS percontohan Kota Semarang.

Agustina juga menegaskan bahwa TPS Bugen disiapkan lebih dari sekadar titik buang sampah. Lokasi ini akan dikembangkan menjadi pusat budidaya maggot (larva Black Soldier Fly) untuk mengolah sampah organik, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan jejaring lingkungan hidup serta akademisi.

Sebagai bagian dari ekosistem pengolahan organik, Agustina juga mendorong koordinasi dengan dapur-dapur produksi makanan seperti SPPG/MBG agar sampah organik dipilah dan disalurkan sebagai pakan maggot.

“Kalau kita ingin perubahan dalam budaya bersih kota, prosesnya memang harus dimulai dari TPS. TPS ini harus hidup secara ekonomi, memberi manfaat bagi yang mengelola, dan berdampak bagi lingkungan,” katanya.

Berdasarkan data profil pengelolaan limbah perkotaan, total timbulan sampah di Semarang mencapai lebih dari 1.200 ton per hari, dan hanya sebagian yang dikelola dengan prinsip 3R atau melalui pengumpulan formal.

Selain itu, sampah yang menyumbat saluran air dan sungai sering menjadi penyebab genangan saat musim hujan di kawasan timur kota, termasuk di wilayah sekitar Tlogosari. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sampah yang sistematis dari tingkat RT/RW hingga kota.

Kelurahan Tlogosari Wetan, dengan luas wilayah sekitar 1,25 km² dan struktur permukiman padat, menghadapi tantangan kolektif dalam mengelola sampah rumah tangga secara efisien. 

Musim hujan dan dataran rendah di beberapa bagian wilayah menyebabkan bahan organik dan plastik yang dibuang sembarangan mudah terbawa oleh aliran air permukaan, memperparah permasalahan lingkungan.

Dengan diresmikannya TPS ini, diharapkan partisipasi aktif warga dalam pemilahan, pengurangan dan pemanfaatan ulang sampah akan meningkat.

Wilayah setempat bahkan telah dikenal turut menjalankan program bank sampah yang memberi nilai ekonomi terhadap sampah yang dikumpulkan, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan.

Agustina menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengawal pengoperasian TPS ini dengan program pendampingan dan sosialisasi. “Program ini harus menjadi inspirasi lintas kelurahan, karena kota bersih dimulai dari rumah kita sendiri,” ujarnya.

Peresmian TPS Tlogosari Wetan disambut baik oleh tokoh masyarakat dan kader lingkungan. Sejumlah warga menyampaikan optimisme bahwa fasilitas ini akan meningkatkan kebersihan lingkungan serta membuka peluang ekonomi dari pemanfaatan sampah terpilah.