Penulis : Anjar Asmara Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Email: anjarasmara@students.undip.ac.id

SEMARANG (lensasemarang.com) – Reformasi birokrasi sudah menjadi agenda strategis sejak era Reformasi tahun 1998 di Indonesia untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Dalam kenyataannya perjalanan reformasi birokrasi ini masih menghadapi tantangan dalam tercapainya birokrasi yang kompeten dan berintegritas. Praktik politisasi birokrasi dalam penempatan pejabat menjadi penghalang utama dalam mewujudkan birokrasi yang kompeten dan berintegritas.

Sebagai warga negara Indonesia tentu saja menginginkan birokrasi yang kompeten dan berintegritas. Bukan tanpa sebab, birokrasi yang kompeten dan berintegritas akan memberkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Politisasi birokrasi yang terjadi dalam penempatan pejabat bukanlah barang baru, di mana pejabat politik dan pejabat publik ditumpangi oleh kepentingan untuk mencapai tujuan mereka masing-masing.

Politisasi birokrasi pada umumnya sering mewarnai proses penempatan pejabat terutama di tingkat pemerintahan daerah. Jika mengacu pada Peters dan Pierre fenomena politisasi muncul dalam diskusi tentang pelayanan publik, pada tingkat yang paling mendasar yang dimaksud dengan politisasi birokrasi adalah menggantikan kriteria berbasis merit dengan kriteria politik dalam seleksi, promosi, penghargaan, dan pendisiplinan anggota pelayanan publik (Peters dan Pierre, 2004).

Umumnya praktik semacam ini terjadi melalui patronase yaitu memberi penghargaan kepada pendukung setia dan keluarga.

Politisasi birokrasi dalam penempatan pejabat bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh pejabat politik maupun pejabat publik. Kembali sedikit mengenai kemelut politisasi birokrasi pernah terjadi dalam penempatan pejabat tahun 2021-2024di Kabupaten Buton Utara . 

Politisasi birokrasi dalam penempatan pejabat tahun 2021-2024 di Kabupaten Buton Utara menjadi salah satu contoh kegagalan reformasi birokrasi. Politisasi birokrasi ini terjadi karena keinginan Bupati untuk mempertahankan kontrol penuh terhadap birokrasi pemerintahannya, PNS/ASN memanfaatkan koneksi politik, politik balas jasa, serta dominasi hubungan familial yang berakibat pada kompetensi adjusment diabaikan, profesionalisme penempatan subyektif, dan dinamika sumber daya manusia sering terjadi pencopotan dan mutasi jabatan (Asmara, 2025).

Tentu saja, untuk mengurangi sebagai langkah untuk mengantisipasi peristiwa tersebut terjadi dalam setiap penempatan pejabat sangat diperlukan adanya kesadaran Kementrian PANRB dan BKN untuk mendeteksi permaslahan tersebut sejak dini secara preventif terlebih KASN telah dibubarkan pada tahun 2024 yang lalu.

Bagi Pemerintah harus segera membentuk lembaga independen yang baru untuk mengawasi sistem merit ASN. Lembaga ini harus dibekali dengan pendidikan secara praktis maupun pendidikan politik dan hukum untuk menghadirkan lembaga pengawas sistem merit ASN yang jauh lebih baik dan sadar akan pentingnya pelayanan publik.

Selain itu Pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang sepadan kepada SDM lembaga pengawas sistem merit ASN agar hasil pengawasannya melahirkan birokrasi yang kompeten dan berintegritas.

Selain lembaga pengawas sistem merit ASN, juga dibutuhkan sebuah partisipasi yang aktif dan bijak dari masyarakat umum untuk memantau jalannya penyelenggaraan penempatan pejabat yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi aktif ini dapat dilakukan dengan cara seperti:

1. Memperkuat pendidikan politik terutama tentang politisasi birokrasi. Pendidikan politik ini dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakt dengan memanfaatkan internet.
2. Memantau dan melaporkan kepada Kementrian PANRB dan BKN atau Ombudsman Republik Indonesia yang bertugas menangani manajemen ASN dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik jika ada dugaan terjadinya politisasi birokrasi dalam penempatan pejabat.
3. Berpartisipasi dalam proses lelang jabatan dengan meberikan masukan tentang rekam jejak calon pejabat.
4. Menggunakan media massa atau media online untuk menyuarakan dugaan terjadinya politisasi birokrasi dalam penempatan pejabat.
5. Bekerjasama dengan LSM untuk memantau jalannya penempatan pejabat. Masyarakat sangat berhak mengawal jalannya penempatan pejabat karena ini bertujuan pada pelayanan publik, jika birokrasi yang tercipta dari hasil penempatan pejabat yang sesuai dengan perturan perundang-undangan tentu saja pelayanan publik akan berjalan dengan baik. Keinginan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat dari segi reformasi birokrasi adalah hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan dengan cara penguatan fungsi lembaga yang bertugas mengawasi sistem merit ASN, pengembangan infrastruktur kepegawaian berbasis teknologi serta peningkatan kompetensi ASN. Selain itu kesadaran juga partisipasi aktif masyarakat mengenai pentingnya memberikan sebuah sumbangsih yang besar melalui perannya tersendiri untuk mengawal penempatan pejabat dengan baik maka reformasi birokrasi akan tercapai dengan lahirnya birokrasi yang kompeten dan berintegritas. Pada akhirnya hal ini tidak hanya menentukan kualitas birokrasi tetapi juga kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Referensi Buku – Peters B. Guy, Pierre Jon. (2004). Politicization of the Civil Service in Comparative Prespective The quest for control, London and New York: Routledge Taylor and Francis Group. Thesis

– Asmara Anjar. (2025). Politisasi Birokrasi di Kabupaten Buton Utara (Studi Tentang Penempatan Pejabat Tahun 2021-2024).

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Mohammad Saleh mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian terhadap pembinaan calon pekerja migran, terutama pada tahap pra-keberangkatan.

Menurut dia, upaya ini sangat penting untuk melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Tengah dan mencegah kasus-kasus pelanggaran atau eksploitasi di negara tujuan.

“Jawa Tengah termasuk daerah pengirim pekerja migran cukup tinggi. Maka sudah semestinya kita memperkuat sistem pembinaan dan pelatihan bagi calon pekerja, mulai dari keterampilan teknis, pemahaman hukum, hingga kesiapan mental,” katanya.

Saleh mengungkapkan, banyak masalah yang menimpa pekerja migran berakar dari minimnya pemahaman akan kontrak kerja, bahasa, serta kondisi sosial dan hukum di negara tujuan.

Oleh sebab itu, dirinya menilai penting adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan agen penyalur resmi untuk memastikan bahwa para calon pekerja migran mendapatkan pembekalan komprehensif.

“Selama ini, kita terlalu fokus pada sisi administratif. Padahal yang dibutuhkan pekerja migran kita adalah pendampingan yang bersifat manusiawi dan edukatif. Jangan hanya dilepas ke luar negeri, tapi tidak tahu hak dan kewajibannya di sana,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Saleh juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja (LPK) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar proses rekrutmen berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik percaloan.

Pihaknya menekankan bahwa upaya perlindungan tidak cukup dilakukan saat pekerja sudah berada di luar negeri, melainkan harus dimulai sejak mereka mendaftar sebagai calon pekerja.

“Pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, harus punya data yang akurat dan terus diperbarui. Jangan sampai ada pekerja ilegal yang lolos tanpa pelatihan resmi. Ini bukan hanya soal keselamatan mereka, tapi juga citra tenaga kerja kita di mata dunia,” kata Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh mendukung konsep aglomerasi wisata yang digagas oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi karena dinilai sebagai langkah strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konsep aglomerasi wisata tersebut, Pemprov Jateng berupaya mengintegrasikan sejumlah destinasi wisata yang berdekatan secara geografis agar saling mendukung dan memperkuat daya tarik kawasan.

Salah satu contoh yang tengah disiapkan adalah pengembangan kawasan wisata terpadu Rawapening-Kopeng-Borobudur. Menurut Saleh, gagasan ini sangat bagus dan perlu didukung bersama.

“Dengan menghubungkan destinasi-destinasi wisata yang memiliki karakteristik berbeda namun saling melengkapi, potensi ekonomi lokal bisa lebih maksimal. Ini bukan hanya soal pariwisata, tapi juga pemerataan pembangunan,” ujar Saleh.

Ia menjelaskan bahwa Rawa Pening di Kabupaten Semarang dikenal dengan wisata air dan keindahan alamnya, sementara Kopeng yang juga berada di Kabupaten Semarang menawarkan panorama pegunungan serta hasil pertanian berkualitas.

Di sisi lain, Candi Borobudur di Kabupaten Magelang adalah ikon wisata dunia yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dengan konsep ini, maka wisatawan di Borobudur bisa juga diarahkan untuk berkunjung di Kopeng maupun Rawa Pening.

“Bayangkan jika wisatawan dari luar negeri yang datang ke Borobudur bisa diarahkan untuk juga menikmati kesejukan Kopeng dan keindahan danau Rawapening. Mereka tidak hanya berhenti di satu titik, tapi menjelajahi seluruh potensi Jateng. Ini akan menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Jateng itu.

Saleh menegaskan, pihaknya siap memberikan dukungan anggaran maupun regulasi untuk mendukung terwujudnya aglomerasi wisata ini. Ia juga mendorong sinergi lintas kabupaten/kota agar tidak ada ego sektoral yang menghambat integrasi kawasan.

“Semangat kolaborasi antar daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua harus terhubung dan saling menguatkan,” tegasnya.

Selain kawasan Rawa Pening-Kopeng-Borobudur, destinasi wisata lain yang bisa dikembangkan dengan konsep aglomerasi yaitu Solo-Sangiran-Sragen, serta kawasan Karimunjawa-Jepara-Kudus.

“Kami yakin dengan mengintegrasikan wisata satu dengan lainnya, Jawa Tengah bisa menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga pengalaman wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong Pemprov Jawa Tengah untuk memperbanyak penyelenggaraan bursa kerja atau job fair guna membuka peluang yang lebih luas bagi lulusan baru atau fresh graduate.

Menurut dia, keberadaan job fair merupakan salah satu langkah konkret yang dapat menjembatani para pencari kerja dengan dunia industri dan perusahaan, apalagi lulusan perguruan tinggi di Jawa Tengah terus meningkat tiap tahun.

“Pemerintah perlu hadir dengan program nyata, salah satunya memperbanyak job fair, sehingga mereka punya akses langsung terhadap informasi lowongan kerja,” kata dia.

Ia menilai, masih banyak lulusan baru yang kesulitan mendapatkan pekerjaan bukan karena tidak memiliki kompetensi, tetapi karena minimnya akses informasi terkait kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.

Dengan adanya job fair, lanjut dia, para pencari kerja bisa berinteraksi langsung dengan perusahaan, sekaligus mendapatkan gambaran mengenai kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan.

“Job fair tidak hanya mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, tetapi juga menjadi sarana edukasi. Para fresh graduate bisa mengetahui perkembangan pasar tenaga kerja sekaligus menyesuaikan keterampilannya dengan kebutuhan industri,” ujar Saleh.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jateng itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan.

Menurut Saleh, penyelenggaraan job fair bisa dilakukan secara rutin, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan melibatkan perusahaan skala besar maupun UMKM.

“Jika dilakukan secara masif, saya yakin angka pengangguran bisa ditekan. Lebih dari itu, job fair juga akan mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat dan produktif. Kita harus memastikan para lulusan tidak hanya menunggu, tetapi punya kesempatan yang nyata untuk segera bekerja dan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Penulis: Inosensius L. Makus

SEMARANG (lensasemarang.com) – Konsep teori modalitas Bourdieu dalam praktek dinamika politik lokal menjadi sumber daya dalam memperoleh dukungan (Support), mendapatkan legitimacy dari rakyat, kepercayaan (trust), mobilisasi masa pendukung. Masyarakat yang terbentuk dan terintegrasi menjadi bagian pada salah satu kandidat politik dalam pilkada.

Latar belakang sosial-politik politik memberikan konteks yang sangat penting dalam memahami mekanisme kerja modalitas pasangan calon. Dalam konteks pemilihan Kepala Daerah, Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik demografis yang khas, di mana heterogenitas masyarakat terutama keberadaan warga baru Timor-Timur membentuk identitas politik yang berbeda dibandingkan wilayah lain, keberadaan suatu komunitas warga baru dengan populasi banyak dapat menjadi entitas sosial yang memiliki ikatan emosional dan historis yang kuat, sekaligus memiliki orientasi politik yang relatif solid dan mudah dimobilisasi oleh figur yang kerap merepresentasikan identitas kolektif (Yuliani & Ardianto, 2020).

Dalam konteks ini, keberadaan figur yang memiliki kedekatan historis, kultural, dan emosional dengan komunitas tersebut menjadikan kandidat pilkada memiliki modal budaya yang signifikan.

Modalitas politik dari filsuf Pierre Bourdieu dengan konsep modal budaya, modal ekonomi, modal sosial dan modal simbiotik, memiliki ruang dalam meningkatkan dan menciptakan elektabilitas dalam politik lokal khususnya pemilihan kepala daerah. 

Uraian mengenai: Modalitas ini tidak berdiri sendiri, melainkan kemudian dikonversi menjadi daya elektabilitas melalui pembentukan jaringan komunitas, hubungan informal, serta solidaritas kelompok yang terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat.

Pada pilkada Kabupaten Belu tahun 2024, koalisi Partai Demokrat, Gerindra, Nasional Demokrat dan Perindo menjadi salah satu koalisi partai yang mengusung pasangan calon Willybrodus Lay dan Vicente H. Goncalves untuk bertarung dalam kontestasi pilkada Kabupaten Belu.

Keputusan politik dalam membentuk koalisi ini dapat ditarik sebuah jawaban bahwa keterlibatan unsur kultur dalam memilih pasangan sangat penting dalam membentuk kekuatan politik pendukung. Dalam konteks pilkada Belu tahun 2024, secara garis besar dikatakan bahwa Partai Gerindra identik dengan warga baru Timor-timur.

Fenomena ini terbentuk secara lahiriah yang tidak terlepas dari persoalan antara warga Timor-Timur dengan kedekatan bersama Prabowo Subianto ketika bertugas di Timor-Timur. Hubungan emosional yang dibangun, membentuk identitas yang tertanam dalam diri warga Timor-timur dan mengerucut pada orientasi politik warga Timor-timur. Sehingga Partai Gerindra dalam pandangan warga baru Timor-timur di Kabupaten Belu adalah bagian dari identitas mereka.  

Koalisi partai pengusung Willybrodus Lay-Vicente H. Goncalves menjadi sebuah tawaran politik yang berbeda dari kandidat paslon pilkada yang lainnya. Pada umumnya pilkada di Kabupaten Belu cenderung memilih pasangan wakil dari latar belakang warga lokal sendiri, hal ini nampak dalam masing-masing kandidat yang telah diuraikan sebelumnya bahwa memilih warga Belu menjadi sebuah pola modal yang dapat mengarahkan masa pendukung pada kandidat tersebut. 

Kendati demikian, pada pilkada Belu tahun 2024, melalui koalisi partai politik terdapat rekrutmen tokoh warga baru Timor-timur yang menjadi representasi dari komunitas besar warga yaitu warga baru Timor-timur.

Vicente H. Goncalves adalah jawaban dari modalitas sebuah tawaran politik yang berbeda akan tetapi memiliki sumber daya dalam mobilisasi masa.

Menjadi penting karena mampu mengintegrasikan seluruh bentuk modalitas tersebut ke dalam sebuah analisis yang utuh dan sistematis. Urgensi topik ini tidak hanya bersandar pada fenomena kemenangan pasangan Lay–Goncalves itu sendiri, tetapi juga pada perlunya pemahaman teoritis mengenai bagaimana modal-modal politik bekerja secara kontekstual dalam ruang sosial tertentu.

Dengan menggunakan teori modal Bourdieu, dapat ini mengisi celah dalam kajian politik lokal Indonesia, terutama dalam menghubungkan teori modalitas dengan dinamika Pilkada yang sejauh ini lebih banyak dianalisis dari perspektif perilaku pemilih, strategi kampanye, atau konflik elite (Ramadhan & Ridwan, 2020).

Dalam dinamika politik lokal, eletabilitas dari modalitas dapat dideskripsikan melalui modal budaya. Kasus pilkada Kabupaten Belu, modal budaya tercermin dalam kesamaan latar belakang sebagai bagian dari warga baru Timor-timur dan persamaan senasib perjuangan yang kemudian mengarah pada legitimasi, mewakili kelompok masyarakat yang besar dalam kontestasi pilkada Belu tahun 2024. 

Vicente adalah representasi modal budaya warga baru Timor-timur di Kabupaten Belu, potensi inilah yang menjadi sebuah tawaran politik berbeda yang dimiliki antara pasangan

​Modal simbolik juga menjadi dimensi yang sangat relevan dalam kemenangan pasangan kandidat di kontestasi pilkada. Melalui rekam jejak kandidat yang dikenal masyarakat, kandidat memiliki legitimasi simbolik yang kuat, terutama terkait citra kepemimpinan, kedekatan dengan masyarakat, dan kemampuan menyelesaikan persoalan daerah selama masa jabatan sebelumnya.

Pasangan ini memperoleh keuntungan dari “recognition” dan reputasi aspek yang dalam teori Bourdieu termasuk dalam “symbolic capital” yang mampu meningkatkan dominasi sosial dalam sebuah “field” politik lokal (Bourdieu, 1986; Sari et al., 2018).

Pendekatan seperti ini telah digunakan untuk menjelaskan bagaimana kandidat dari kelompok minoritas dapat memenangkan Pilkada, melalui konversi modal sosial, budaya, dan simbolik ke dalam dukungan elektoral (Yuliani & Ardianto, 2020).

​Pilkada Kabupaten Belu tahun 2024 menjadi awal bagi keterlibatan warga baru Timor-timur dalam pilkada, kondisi inilah menjadi modalitas pembeda yang menempatkan pasangan Willy-Vicente mampu mengarahkan dan memobilisasi masa dengan sumber daya modal sosial dan modal budaya yang tercermin dalam Figur Vicente H. Goncalves.

Deskripsi dari modalitas meningkatkan elektabilitas dapat didilihat pada pilkada Kabupaten Belu tahun 2024, dengan perolehan suara sebagai berikut: 1.Willy-Vicente:46.173 suara, 2. Agus-Yulianus: 34.132 suara, 3. Servas-Pius 4.388 suara, 4. Roni- Theodorus 16.062 suara. 

Perbandingan dari perolehan suara dalam pilkada di Kabupaten Belu, menjadi gambaran bahwa modalitas sebagai salah satu strategi dalam peningkatan elektabilitas politik lokal.

Bertolak dari teori modalitas Bourdieu, mengacu pada berbagai jenis modal yang dimiliki individu untuk memperoleh kekuasaan dalam suatu arena sosial politik (Bourdieu,1983:20) maka menjadi rujukan bagi setiap partai politik dan aktor politik dalam menentukan pasangan calon.

Dinamika politik dalam pilkada adalah membaca situasi politik, potensi-potensi yang mampu menciptakan modalitas dalam kontestasi pemilihan umum. Figur kandidat mengkolaborasikan modalitas dari keunggulan masing-masing figur dalam koalisi partai yang ideal dengan memperhatikan potensi.

Koalisi partai dan penetapan calon kandidat dengan melihat representasi dari modal sosial, modal budaya mengarahkan keterlibatan legitimasi masyarakat dalam kontestasi dan keunggulan modalitas dari pasangan kandidat lainnya dalam dinamika politik lokal.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh menyerukan agar seluruh perpustakaan daerah di Jateng segera melakukan transformasi digital.

Menurutnya, perpustakaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap menjadi sumber pengetahuan yang relevan bagi masyarakat di era modern.

“Perpustakaan tidak cukup hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Saat ini masyarakat, terutama generasi muda, lebih dekat dengan dunia digital. Karena itu, layanan perpustakaan harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman,” kata Saleh.

Ia menilai, penerapan sistem e-library atau perpustakaan digital menjadi langkah penting dalam memperluas akses informasi. Dengan sistem daring, masyarakat bisa membaca buku dan mencari referensi kapan saja tanpa harus datang langsung ke gedung perpustakaan.

“Digitalisasi perpustakaan akan memperluas jangkauan literasi dan memudahkan masyarakat untuk belajar dari mana saja. Ini sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Selain itu, Saleh juga menekankan pentingnya fasilitas ramah anak agar perpustakaan dapat menjadi ruang belajar yang inklusif.

Dirinya mendorong pengelola perpustakaan untuk menyediakan area khusus anak dengan desain yang menarik, serta kegiatan edukatif seperti mendongeng, membaca bersama, atau lomba literasi.

“Kebiasaan membaca perlu dibangun sejak dini. Kalau perpustakaan dibuat menarik dan nyaman, anak-anak akan tumbuh dengan kecintaan terhadap buku,” katanya.

Saleh juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi perpustakaan. Menurutnya, peningkatan sarana, koleksi buku, serta kompetensi pustakawan perlu menjadi perhatian serius.

“Perpustakaan adalah pusat literasi dan pengetahuan masyarakat. Pemerintah harus memastikan fasilitas dan SDM-nya memadai agar bisa menjadi ruang belajar publik yang modern,” ujar pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu.

Ia menegaskan, penguatan literasi merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

“Kalau budaya membaca tumbuh, kualitas intelektual masyarakat juga meningkat. Itu akan mendorong kemajuan Jawa Tengah, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara pengetahuan,” katanya.