Oleh: Erdiana Afifah, Mahasiswi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah adalah salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat perkebunan kelapa sawit dalam dua dekade terakhir.

Di wilayah ini, program kemitraan antara perusahaan dan masyarakat diperkenalkan sebagai jalan tengah antara meningkatkan ekonomi korporasi dan kesejahteraan petani.

Model inti-plasma dianggap mampu menciptakan hubungan saling menguntungkan: perusahaan menyediakan modal, bibit, dan teknologi, sementara masyarakat menyediakan lahan dan tenaga kerja.

Namun, realitas di lapangan tidak selalu berjalan dengan mulus serta mengakibatkan skema kemitraan yang semestinya membangun kemandirian ekonomi desa justru melahirkan ketergantungan baru.

Dalam struktur kemitraan, perusahaan inti memegang kendali penuh atas harga tandan buah segar, jadwal panen, hingga pengelolaan dana plasma. Ketika posisi tawar masyarakat lemah dan koperasi tidak memiliki kapasitas manajerial yang memadai, maka prinsip diharapkan adanya saling menguntungkan.

Situasi tersebut mencerminkan apa yang disebut Ralf Dahrendorf sebagai konflik struktural, yaitu pertentangan yang bersumber dari ketimpangan distribusi kekuasaan dalam sistem sosial.

Menurut Dahrendorf, dalam setiap struktur sosial selalu ada dua kelompok: pihak yang berotoritas dan pihak yang berada di bawah otoritas. Ketika satu kelompok mendominasi pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya, konflik menjadi hal yang tidak terelakan.

Penelitian Afifah (2025) memperlihatkan adanya kelompok dominan karena pemegang kendali modal, teknologi, dan jaringan pasar. Sebaliknya, masyarakat plasma bergantung pada kebijakan perusahaan untuk menentukan harga jual dan pembagian keuntungan. Ketika sistem ini berjalan tanpa mekanisme kontrol yang transparan, potensi konflik akan terus muncul, meski sering kali tersembunyi.

Konflik di Kabupaten Lamandau sebagian besar bersifat laten. Ia tidak selalu tampil dalam bentuk demonstrasi atau bentrokan, melainkan dalam bentuk ketidakpercayaan, kekecewaan, dan apatisme terhadap kebijakan kemitraan. 

Masyarakat tahu bahwa posisi mereka lemah, namun tidak memiliki ruang negosiasi untuk memperbaiki keadaan. Dalam teori Dahrendorf, kondisi seperti ini menciptakan stabilitas semu tenang di permukaan, tetapi penuh tekanan di dalamnya.

Ketimpangan dalam kemitraan kelapa sawit bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan politik. Di Kabupaten Lamandau, konflik sering kali meluas ke dalam komunitas. Ada perpecahan antara kelompok masyarakat yang mendukung perusahaan karena alasan pragmatis dan kelompok yang menuntut keadilan pembagian hasil. Ketegangan juga muncul antara masyarakat lokal dan pendatang yang berebut kesempatan ekonomi dari lahan plasma.

Akibatnya, solidaritas sosial yang dulu kuat di desa-desa mulai tergerus. Masyarakat tidak lagi melihat kemitraan sebagai simbol kerja sama, melainkan sumber konflik dan ketidakpastian. 

Dalam banyak kasus, hubungan sosial retak karena ketimpangan manfaat ekonomi dan perbedaan akses informasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan ekonomi selalu membawa konsekuensi sosial yang mendalam.

Secara normatif, kemitraan inti-plasma diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan dan kemitraan perkebunan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kemitraan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Namun dalam praktik pelaksanaannya masih jauh dari harapan.

Adanya perjanjian kemitraan tidak disosialisasikan secara terbuka kepada anggota koperasi. Beberapa koperasi hanya berfungsi administrative mengumpulkan hasil panen dan menyalurkan pembayaran tanpa kapasitas untuk menegosiasikan kebijakan harga atau meninjau kontrak. Pemerintah daerah sebenarnya memiliki peran penting dalam memastikan hubungan kemitraan berjalan adil. 

Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap perusahaan sering kali lemah. Dinas terkait lebih banyak berfokus pada urusan perizinan dan produksi, bukan penguatan kelembagaan atau perlindungan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut laporan BRIN tahun 2022, dari lebih 1.000 kebun plasma di Indonesia, hanya sekitar 35 persen yang beroperasi sesuai dengan pedoman kemitraan pemerintah. Artinya, mayoritas kemitraan masih belum memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.

Di Lamandau, fenomena ini tergambar jelas dalam berbagai temuan lapangan dalam berbagai keluhan masyarakat tentang keterlambatan hasil, tumpang tindih lahan, dan ketidakjelasan kontrak.

Meski berbagai konflik dan ketimpangan terus terjadi, Masyarakat mulai menunjukkan kesadaran baru terhadap hak mereka. Diskusi di tingkat desa, pertemuan koperasi, dan pendampingan dari kelompok masyarakat sipil menjadi titik awal perubahan. Kesadaran ini penting, karena tanpa pemahaman terhadap akar struktural masalah, konflik hanya akan berhenti di balik stabilitas.

Konflik bisa menjadi katalis perubahan sosial jika diarahkan pada pembenahan struktur yang timpang. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Lamandau, konflik kemitraan bisa menjadi momentum untuk menata ulang hubungan antara perusahaan, koperasi, dan masyarakat agar lebih adil dan transparan.

Ke depan, kemitraan sawit di Kabupaten Lamandau harus diarahkan pada tiga aspek penting: transparansi, partisipasi, dan pemberdayaan kelembagaan. Konflik kemitraan sawit di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, mencerminkan dinamika klasik antara kekuasaan dan keadilan dalam masyarakat modern.

Ketimpangan bukan hanya terjadi karena niat buruk individu, tetapi karena struktur sosial-ekonomi yang tidak seimbang. Keadilan sosial bukanlah hasil akhir dari kebijakan, melainkan proses panjang yang menuntut keberanian dan kesadaran kolektif.

Ketika masyarakat berani menuntut transparansi, pemerintah berani bertindak tegas, dan perusahaan berani membuka diri terhadap perubahan, maka cita-cita kemitraan yang berkeadilan tidak lagi menjadi ideal yang sulit diwujudkan.

Referensi

BRIN (2022). Kajian Pola Kemitraan Perkebunan Sawit di Indonesia.

Dahrendorf, R. (1959). Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford University Press.

Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah (2023). Laporan Tahunan Sektor Perkebunan.

Forest Watch Indonesia (2021). Tinjauan Tata Kelola Sawit dan Konflik Agraria.

Kompas & Mongabay (2022–2024). Laporan Khusus Konflik Sawit dan Kemitraan di Kalimantan

Thesis

Erdiana Afifah (2025). Potensi Konflik Pola Kemitraan Pada Program Inti Plasma Kelapa Sawit Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Tesis Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Kasus penipuan daring (online) yang menimpa ratusan pekerja migran asal Indonesia di Kamboja menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja tidak berhenti pada tahap evakuasi.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai, pemerintah perlu memastikan langkah pemulihan yang komprehensif bagi para korban sekaligus menyiapkan solusi lapangan kerja di dalam negeri agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” papar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ia menekankan, reintegrasi korban ke masyarakat harus diiringi kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi.

“Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka,” lanjut Puan yang juga aktif di Komisi I DPR RI.

Menurut Puan, akar persoalan migrasi non-prosedural tidak bisa dilepaskan dari terbatasnya lapangan kerja produktif di dalam negeri. Karena itu, kebijakan pemerintah harus diarahkan pada penciptaan peluang kerja baru, terutama di sektor-sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.

“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi. Karena itu, kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional,” ungkap Politikus Fraksi PDI perjuangan itu.

Menutup pernyataan resminya, Puan memastikan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan agar pemerintah menindak tegas jaringan perekrut ilegal di dalam negeri dan memperluas diplomasi perlindungan bagi pekerja migran.

“Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat. Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang aman, bermartabat, dan memberi harapan. Tugas negara adalah menciptakan ekosistem kerja yang melindungi, bukan mengeksploitasi,” pungkasnya.

JAKARTA (lensasemarang.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 bukan sekadar momen historis untuk mengenang ikrar kebangsaan pada 28 Oktober 1928.

Menurutnya, Sumpah Pemuda merupakan refleksi kolektif tentang posisi dan tanggung jawab generasi muda dalam mengawal masa depan demokrasi Indonesia.

Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun yang bertajuk ‘Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu’ ini, Puan menilai semangat kebersamaan dan kolaborasi lintas generasi menjadi kunci untuk menjaga arah perjalanan bangsa di tengah perubahan sosial, politik, dan digital yang begitu cepat.

“Sejarah membuktikan, dari Sumpah Pemuda hingga Reformasi, perubahan besar bangsa ini selalu dimulai oleh keberanian anak muda,” kata Puan, Selasa (28/10/2025).

“Kini, tantangannya bukan lagi perjuangan melawan penjajahan fisik, melainkan perjuangan menjaga akal sehat, etika digital, dan moralitas publik dalam kehidupan demokrasi,” sambungnya.

Puan memandang, generasi muda memiliki peran strategis yang bukan hanya sebagai penerus, tetapi juga penggerak moral dan intelektual demokrasi sekaligus juga menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda sehingga anak muda Indonesia tumbuh dengan budi pekerti dan etika yang baik.

“Dalam era keterbukaan informasi dan teknologi, keterlibatan pemuda di ruang publik harus diarahkan pada penguatan nilai kebangsaan, kepedulian sosial, serta kontrol terhadap kebijakan negara agar tetap berpihak kepada rakyat,” sebut Puan.

Puan juga mengingatkan perlunya negara memastikan hak-hak generasi muda terpenuhi, termasuk hak dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, jaminan mendapat pekerjaan hingga memperoleh berbagai perlindungan.

“Betapa pentingnya perlindungan bagi pemuda untuk hidup bebas, namun tetap bertanggung jawab. Lebih penting lagi, pemuda harus terbebas dari praktik judi online, bebas dari segala praktik kekerasan, dan bebas dari diskriminasi,” kata mantan Menko PMK itu.

Puan pun menekankan bahwa DPR dan generasi muda adalah mitra dalam menjaga masa depan bangsa. DPR sebagai lembaga representasi rakyat dipastikan membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam proses legislasi, pengawasan, dan pembangunan nasional.

“Bersama pemuda, DPR RI memiliki semangat untuk mengawal demokrasi dan bersama menjaga masa depan bangsa,” tegas Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, hal tersebut menjadi refleksi kesadaran bahwa demokrasi hanya akan tumbuh sehat jika disertai partisipasi aktif, dan kritis.

Serta, kata Puan, dengan sikap beretika dari generasi muda.

“Anak muda harus berani bersuara, tetapi juga bertanggung jawab. Kritik yang cerdas, partisipasi yang berintegritas, dan aksi sosial yang solutif adalah bentuk nyata dari nasionalisme masa kini,” ujar cucu Bung Karno tersebut.

Dalam konteks pembangunan nasional, Puan juga mengingatkan pemuda Indonesia tidak boleh menjadi penonton di tengah transformasi bangsa. Ia menegaskan bahwa inovasi, riset, wirausaha, dan kepemimpinan sosial adalah ruang aktualisasi bagi generasi muda untuk menjawab tantangan zaman.

“Mulai dari perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga ketimpangan sosial,” imbuh Puan.

Lebih lanjut, Puan menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang memberi ruang bagi pemberdayaan pemuda.

Seperti perluasan akses pendidikan, dukungan terhadap ekonomi kreatif dan digital, serta kebijakan yang melindungi hak-hak generasi muda dalam ruang digital dan dunia kerja.

“DPR RI dan pemuda harus berjalan beriringan. Kita tidak hanya mengenang sumpah yang diucapkan pada 1928, tetapi menegaskannya kembali dalam bentuk aksi-aksi nyata hari ini,” paparnya.

“Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 bagi seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Mari bersama kita menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta membangun masa depan bangsa yang berdaulat, adil, dan berkemajuan,” tutup Puan.