SEMARANG – Sejumlah guru besar, Civitas, alumni dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ikut bergabung dengan kelompok BEM mahasiswa untuk menyatukan gerakan menyerukan tindakan Presiden Joko Widodo terkait kegelisahan terhadap kondisi politik nasional terkini. Aksi mereka menyoroti masalah etika dan moral dalam berdemokrasi yang digelar di Taman Inspirasi Rektorat Undip Tembalang, Rabu (7/2).
“Kami menyerukan kepada presiden bahwa langkahnya tidak tepat. Karena ketika presiden ikut turun ke lapangan maka situasinya jadi benar-benar repot,” kata dosen ilmu politik FISIP Undip, Dr Nur Hidayat Sardini bersama guru besar FK Undip Prof Zainal Muttaqin, Dr Nur Hidayat Sardini dan sejumlah civitas akademika lainnya, Rabu (7/2).
Banyaknya pergerakan dari para civitas akademik di Undip untuk menyikapi Pemilu 2024 tak lepas dari banyak pelanggaran etika yang dilakukan pemerintah. Banyaknya pelanggaran dianggap bahwa penyelenggara pemilu sudah berulang kali melanggar aturan selama Pemilu 2024.
Mulai dari sikap MK yang melanggar ketentuan hukum atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Belum lama ini Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari juga dinyatakan oleh DKPP melakukan pelanggaran atas keputusannya meloloskan pencalonan Gibran.
“Implikasi dari keputusan DKPP sudah ada pelanggaran etik. Ini sudah berulang-ulang juga. Karena itulah kami bergerak mengekspresikan mengingat kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja. Sistem demokrasi kita juga sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita sedang terancam. Nurani kita ikut prihatin,” ungkapnya.
Terkait aksi ini memang tidak dihadiri Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama, namun aksi tetap berjalan. “Rektor tidak ikut aksi ini hanya mengetahui saja. Tapi untuk kapasitas saya untuk mengkoreksi rektor tidak berani. Itu atasan saya, yang utama kami bergerak bukan atas nama lembaga,” ujarnya.
Pihaknya secara blak-blakan menyatakan gerakan mengecam pemerintah kali ini tidak dimotori para paslon capres 01, 02 maupun 03.
“Kami posisinya tidak berada di semua paslon dan tidak ada kepentingan apapun. Kami mewakili masyarakat kampus yang menganggap demokrasi sedang dalam ancaman. Terutama demokrasi elektoral. Maka semoga masyarakat menilai kondisi kita yang ada saat ini,” jelasnya.
Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, Utami Setyowati mengatakan pernyataan sikap yang disampaikan para guru besar bukan atas nama institusi kampusnya.
“Segala yang berkenaan dengan pernyataan sikap menjadi pendapat pribadi masing-masing. Undip sebagai insitusi negara selalu berusaha menjaga dan menegakkan netralitas dan budaya santun serta damai dalam setiap Pemilu,” kata Utami.
