SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk lebih aktif menyerap dan memasarkan produk unggulan desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Menurut Saleh, keberadaan KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak ekonomi desa dengan memberdayakan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi wadah bagi produk-produk unggulan desa agar bisa berkembang dan memiliki nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya di Kota Semarang.

Ia mengatakan, setiap desa di Jawa Tengah memiliki potensi berbeda, mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, hingga produk olahan UMKM yang dapat dikembangkan melalui koperasi.

Karena itu, Saleh meminta pengelolaan KDKMP disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan desa masing-masing agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Berdasarkan data, jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah yang telah beroperasi hingga 16 Mei 2026 mencapai 6.271 unit atau sekitar 73 persen dari target yang ditetapkan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.769 unit telah memiliki bangunan gedung koperasi. Capaian itu menjadikan Jateng sebagai provinsi dengan jumlah gedung dan operasional KDKMP tertinggi secara nasional.

Saleh menilai perkembangan tersebut menjadi modal besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

“Ini menunjukkan antusiasme masyarakat dan pemerintah desa dalam mengembangkan koperasi cukup tinggi. Tinggal bagaimana koperasi ini benar-benar produktif dan memberi manfaat ekonomi,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pendampingan terhadap pengelolaan koperasi, mulai dari manajemen usaha, pemasaran produk, hingga penguatan sumber daya manusia.

Menurutnya, koperasi perlu dikelola secara profesional agar mampu berkembang dan bersaing di tengah dinamika ekonomi saat ini. Selain itu, berharap KDKMP diharapkan dapat menjadi jembatan pemasaran bagi produk lokal sehingga pelaku UMKM desa memiliki akses pasar yang lebih luas.

“Kalau koperasi mampu menyerap dan memasarkan produk lokal secara konsisten, maka ekonomi desa akan ikut bergerak,” kata Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Ia juga menilai keberadaan koperasi dapat membantu memperkuat rantai distribusi produk masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tingkat desa. Saleh berharap pengembangan KDKMP di Jawa Tengah tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga kualitas pengelolaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

SEMARANG – Balai Budaya dan Kebangsaan Omah Srawoeng kembali menghadirkan perhelatan seni dan musik bertajuk Kridha Cilpa & Srawoeng Jazz 2026 yang akan digelar pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Mengusung tema “Bhinneka itu Keren”, festival ini bakal menghadirkan penyanyi Joeniar Arief, vokalis yang dikenal lewat lagu hits Rapuh, serta penampilan spesial dari DAC Band, grup jazz legendaris kebanggaan Kota Semarang.

Acara yang digelar secara gratis ini akan berlangsung di Pelataran Hendra Setyadji, Balai Budaya dan Kebangsaan Omah Srawoeng, Jalan Papandayan II No. 88, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.

Memasuki tahun ketiga sejak pertama kali digelar pada 2024, Kridha Cilpa & Srawoeng Jazz tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga ruang perjumpaan lintas budaya yang mengedepankan semangat kebersamaan dan toleransi.

Festival ini dirancang sebagai wadah “srawung” atau bersosialisasi lintas suku, agama, ras, dan antargolongan melalui medium seni dan musik jazz yang hangat dan inklusif.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Semarang. Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, dijadwalkan hadir sekaligus membuka acara secara resmi.

Nuansa kolaboratif dan gotong royong terasa kuat dalam penyelenggaraan tahun ini. Selain Joeniar Arief dan DAC Band, panggung juga akan diramaikan sejumlah komunitas dan musisi jazz lintas daerah seperti Jazz Ngisoringin, VinAS Ambarawa, Padipi, Flow Percussion, Tjong De Gust, Jazz in Time, hingga Sens Art.

Dukungan penyelenggaraan turut datang dari Komunitas Jazz Indonesia (KJI) yang akan melakukan siaran langsung acara, bersama Komunitas Jazz Ngisoringin Semarang dan Protix.id.

Ketua Umum Balai Budaya dan Kebangsaan Omah Srawoeng sekaligus Ketua Panitia, Tarsisius Wintoro, mengatakan persiapan acara berjalan lancar berkat dukungan banyak pihak.

“Persiapan sejauh ini berjalan sangat lancar berkat sinergi luar biasa antar-anak bangsa. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Semarang, para donatur, dan energi positif dari para seniman yang ikut merawat kebhinnekaan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk hadir dan menikmati suasana jazz di kawasan perbukitan Gajahmungkur.

“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat, penikmat jazz, dan generasi muda untuk hadir, bersrawung, dan menikmati syahdunya musik jazz di lereng bukit Unggul Semarang. Mari buktikan bersama bahwa Bhinneka itu keren,” tambahnya.

Pengunjung nantinya akan disuguhi suasana khas lereng bukit Gajahmungkur dengan panorama gemerlap lampu Kota Semarang pada malam hari yang dipadukan dengan cahaya puluhan obor.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB melalui berbagai lomba seperti Lomba Band antar-SMP, lomba mewarnai, dan lomba menggambar untuk anak-anak.

Sementara puncak acara Srawoeng Jazz 2026 akan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga 22.00 WIB. Selain pertunjukan musik, pengunjung juga dapat menikmati pameran seni rupa karya siswa kursus Omah Srawoeng serta bazar kuliner rakyat yang tersedia sepanjang acara.***

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh mendukung rencana pengembangan armada bus listrik untuk layanan Trans Jateng sebagai bagian dari modernisasi transportasi massal yang lebih ramah lingkungan.

Menurut Saleh, penggunaan bus listrik menjadi langkah positif dalam mendorong sistem transportasi publik yang lebih efisien, modern, dan rendah emisi di Jawa Tengah.

“Pengembangan bus listrik merupakan langkah yang baik untuk mendukung transportasi massal yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya di Semarang.

Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan 14 unit bus listrik untuk pengembangan koridor baru Trans Jateng dengan rute Temanggung–Kota Magelang–Kabupaten Magelang yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2027 mendatang.

Selain untuk pembukaan koridor baru, sebanyak 14 unit bus listrik juga disiapkan untuk program peremajaan armada Trans Jateng di koridor Bawen–Kota Semarang.

Saleh menilai, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transportasi berkelanjutan sekaligus mengurangi dampak pencemaran udara.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan bus listrik juga harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pendukung agar operasional layanan dapat berjalan optimal.

Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan penunjang, termasuk keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di titik-titik strategis.

“Kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting. Jangan sampai armada sudah tersedia, tetapi fasilitas pendukungnya belum memadai,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut. 

Saleh juga menilai perlu adanya kajian matang terkait skema pengadaan dan operasional bus listrik agar implementasinya berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Saat ini, kedua skema pengembangan tersebut masih dalam tahap kajian untuk menentukan model penerapan yang paling tepat.

Menurut dia, pengembangan transportasi massal berbasis listrik juga dapat menjadi bagian dari upaya menekan kemacetan serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

“Kalau transportasi publik semakin nyaman dan modern, masyarakat tentu akan lebih tertarik menggunakan angkutan umum,” ujar Mohammad Saleh.

Selain aspek lingkungan, dia menilai modernisasi transportasi juga dapat memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Harapannya, transportasi publik di Jawa Tengah semakin maju, nyaman, dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

SEMARANG (lensasemarang.com) -Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 2026 diperketat guna memastikan hewan yang diperdagangkan maupun disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi.

Menurut dia, kesehatan hewan kurban harus menjadi prioritas utama, terutama untuk mengantisipasi potensi penyebaran penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

“Menjelang Iduladha, pengawasan kesehatan hewan kurban harus diperkuat agar masyarakat merasa aman dan hewan yang diperjualbelikan benar-benar sehat,” katanya di Kota Semarang.

Ia mengatakan, mobilitas ternak menjelang Iduladha biasanya meningkat cukup tinggi sehingga perlu pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan. 

Pihaknya meminta pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin di pasar hewan, tempat penjualan ternak, hingga lokasi distribusi hewan kurban.

“Pemeriksaan kesehatan ternak harus dilakukan secara maksimal untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, kebutuhan hewan kurban pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 605.817 ekor.

Jumlah tersebut terdiri atas sapi sebanyak 135.772 ekor, kerbau 3.224 ekor, kambing 336.096 ekor, dan domba 130.725 ekor.

Sementara itu, ketersediaan ternak di Jawa Tengah mencapai sekitar 982.149 ekor. Rinciannya meliputi sapi sebanyak 172.172 ekor, kerbau 4.023 ekor, kambing 580.963 ekor, dan domba 224.991 ekor.

Dengan jumlah itu, Jateng dinilai tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hewan kurban di dalam daerah, tetapi juga mendukung distribusi ternak ke berbagai wilayah lain. Kondisi tersebut menjadi potensi ekonomi yang baik bagi peternak lokal.

Lebih lanjut, Saleh juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memberikan edukasi kepada peternak terkait pencegahan penyakit hewan, pola perawatan ternak, hingga pentingnya vaksinasi.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam membeli hewan kurban dan memastikan ternak yang dibeli memiliki kondisi sehat serta dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan.

“Masyarakat juga harus teliti saat membeli hewan kurban. Pastikan hewan dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat,” ujar Mohammad Saleh.

Dia berharap pelaksanaan Iduladha tahun ini dapat berjalan lancar dengan dukungan pengawasan kesehatan hewan yang optimal sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berkurban.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan fasilitas sanitasi, khususnya jamban sehat, guna mengatasi ketimpangan akses sanitasi di masyarakat.

Menurut Saleh, penyediaan sanitasi dan akses air bersih harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Dirinya menilai, masih adanya warga yang belum memiliki akses sanitasi layak menunjukkan perlunya langkah yang lebih cepat dan terarah.

“Akses sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar. Pemerintah daerah harus mempercepat pembangunan jamban agar seluruh masyarakat bisa hidup lebih sehat,” katanya di Semarang.

Berdasarkan data, sebanyak 21.542 rumah tangga di wilayah Jateng hingga kini belum memiliki jamban atau akses sanitasi dasar yang layak.

Menurut dia, kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan berbagai penyakit berbasis lingkungan.

Saleh menegaskan, percepatan pembangunan sanitasi tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus disertai edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

“Selain membangun fasilitas, perlu juga edukasi agar masyarakat terbiasa menjaga kebersihan dan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dalam memperluas jangkauan layanan sanitasi, terutama di wilayah yang masih tertinggal.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, juga perlu diperkuat agar program sanitasi dapat berjalan lebih efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, hasilnya diharapkan lebih maksimal dan merata.

Saleh berharap, dengan percepatan pembangunan dan pendekatan yang komprehensif, persoalan akses sanitasi di Jawa Tengah dapat segera teratasi dan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

“Sanitasi yang baik adalah fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait amblasnya Jalan Jembawan I, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat. 

Penanganan dilakukan secara kolaboratif bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) guna memastikan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan bahwa hasil survei lapangan menunjukkan jika penurunan jalan sepanjang 41 meter tersebut dipicu oleh kondisi talud Sungai Silandak yang mengalami kemiringan dan rembesan. 

Aliran air yang menggerus pondasi talud menyebabkan tanah di bawah badan jalan ikut tertarik, sehingga memicu amblas.

“Penanganan perlu dilakukan secara komprehensif. Sumber persoalan ada pada talud, sehingga perlu ditangani terlebih dahulu agar perbaikan jalan dapat bertahan optimal,” jelasnya.

Dalam survei bersama yang dilaksanakan pada Selasa (5/5/2026), disepakati bahwa penanganan darurat talud akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juana bersama DPU Kota Semarang. 

Sementara itu Disperkim akan melanjutkan dengan perbaikan badan jalan sebagai bagian dari kewenangan penanganan jalan lingkungan.

Murni menegaskan, koordinasi terus dilakukan secara intensif agar proses penanganan dapat segera berjalan. 

“Kami terus berkomunikasi dengan BBWS agar penanganan talud dapat segera dilakukan. Setelah itu, kami siap menindaklanjuti dengan perbaikan aspal jalan demi kenyamanan dan keselamatan warga,” ujarnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, sekaligus memastikan setiap penanganan infrastruktur dilakukan sesuai kewenangan.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai langkah penanganan pengendalian keselamatan jalan di kawasan Jalan Prof. Hamka–Moch. Ichsan atau yang dikenal masyarakat sebagai kawasan Silayur, Kecamatan Ngaliyan.

Kawasan tersebut selama bertahun-tahun memang dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi kendaraan bertonase besar yang melintas dari arah Pantura menuju wilayah Semarang bagian barat.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa kondisi geografis jalan dengan elevasi curam menjadi salah satu faktor utama tingginya risiko kecelakaan di kawasan tersebut.

“Tanjakan Silayur ini memang memiliki karakteristik jalan yang ekstrem. Elevasi tanjakan cukup panjang dan curam sehingga membutuhkan perhatian khusus, terutama untuk kendaraan berat,” ujar Agustina.

Berdasarkan data teknis, ruas Jalan Moch. Ichsan di kawasan Silayur memiliki panjang tanjakan sekitar 649 meter dengan tingkat kelandaian mencapai 9 hingga 13,2 persen. Kondisi tersebut dinilai telah melampaui ambang kelandaian kritis khususnya bagi kendaraan berat, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan performa kendaraan, gangguan pengereman, hingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Selain faktor elevasi dan geometrik jalan, tingginya aktivitas kendaraan logistik dan kendaraan bertonase besar juga menjadi faktor yang memperbesar risiko kecelakaan di kawasan tersebut. 

Pemerintah Kota Semarang menilai kendaraan dengan muatan berlebih maupun kendaraan berat yang tidak sesuai ketentuan operasional menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan di jalur Silayur.

Selain faktor kendaraan dan kondisi jalan, perkembangan kawasan permukiman dan industri di wilayah Semarang Barat juga menyebabkan peningkatan volume lalu lintas secara signifikan.

Kawasan Industri Candi, BSB, serta pertumbuhan kawasan permukiman di sekitar Ngaliyan menjadikan koridor Silayur sebagai jalur utama distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan ruang jalan akibat pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas turut memengaruhi lebar efektif jalan di beberapa titik. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak kendaraan menjadi terbatas dan memperbesar potensi hambatan lalu lintas, terutama ketika kendaraan berat melintas secara bersamaan.

Agustina menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak tinggal diam dan telah melakukan berbagai langkah penanganan secara bertahap melalui lintas OPD bersama instansi terkait.

Sejumlah penanganan teknis telah dilakukan, di antaranya pemasangan perlengkapan jalan, penambahan dan penebalan marka jalan, pemasangan pita kejut, serta penambahan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) dan rambu informasi jam operasional kendaraan berat.

Pemerintah Kota Semarang juga melakukan pemasangan portal pembatas kendaraan berat untuk membatasi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan melintas di kawasan Silayur. 

Selain itu, dilakukan penempatan petugas dan posko portabel guna memperkuat pengawasan lalu lintas di lapangan.

Upaya pengurangan hambatan samping juga dilakukan melalui penutupan sejumlah titik putar balik (u-turn) di kawasan Silayur, termasuk di sekitar Ruko Taman Ngaliyan, kawasan Rumah Sakit Permata Medika hingga Citadel Square.

Dalam penanganan kawasan Silayur, sejumlah OPD dan instansi turut terlibat secara terpadu. Dinas Perhubungan Kota Semarang bertanggung jawab pada manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemasangan perlengkapan jalan, pengaturan operasional kendaraan berat, serta pengawasan lapangan.

Dinas Pekerjaan Umum turut melakukan kajian teknis geometrik jalan dan penanganan infrastruktur pendukung. Sementara Bappeda Kota Semarang terlibat dalam perencanaan kawasan dan sinkronisasi pengembangan wilayah Semarang Barat agar tetap memperhatikan aspek keselamatan transportasi.

Pemerintah Kota Semarang juga terus berkoordinasi dengan kepolisian, serta pihak terkait lainnya dalam pengawasan kendaraan berat dan evaluasi sistem lalu lintas di kawasan tersebut.

“Penanganan Silayur tidak bisa dilakukan secara instan karena menyangkut kondisi topografi, pertumbuhan kawasan, lalu lintas logistik, hingga kebutuhan penataan ruang jalan. Tetapi kami memastikan penanganan terus berjalan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas,” tegas Agustina.

Pemerintah Kota Semarang mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan berat, agar mematuhi aturan tonase, memastikan kondisi kendaraan laik jalan, dan menaati jam operasional yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama.