SEMARANG – Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan penentuan lokasi KDKMP agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Segala kekurangan yang masih ditemukan perlu segera dibenahi untuk memastikan tujuan utama program benar-benar tercapai.
“Jadi, kedua program tersebut, hal yang dirasa kurang tepat, seperti tata kelola harus dibenahi untuk memastikan MBG dan KDKMP berjalan dengan baik sesuai harapan Presiden Prabowo, yaitu mensejahterakan bangsa,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto, Kamis (9/7).
Dia menyebut bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi menjadi penggerak baru perekonomian desa. 
Kedua program tersebut diyakini dapat menciptakan pemerataan perputaran ekonomi hingga ke tingkat bawah dan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Sebagai contoh, satu dapur MBG dapat melibatkan sekitar 30 relawan dengan insentif rata-rata Rp2 juta per bulan.
“Artinya, terdapat perputaran uang sekitar Rp60 juta setiap bulan yang beredar di masyarakat. Jadi uang itu kemudian dibelanjakan di warung, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan berputar kembali di masyarakat. Efek gandanya cukup besar untuk menggerakkan ekonomi desa,” ungkapnya.
Sedangkan untuk pembangunan KDKMP di berbagai daerah saat ini masih berada pada tahap persiapan sehingga sebagian besar koperasi belum beroperasi secara optimal. Ke depan, koperasi tersebut ditargetkan terintegrasi dengan pelaksanaan Program MBG.
“Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ini memang dirancang untuk menggerakkan perekonomian di tingkat bawah,” ujarnya.
Untuk konsep yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Selain mendongkrak ekonomi lokal, kedua program tersebut juga dinilai berpotensi mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat dan penanganan stunting,” ungkapnya.
Terkait polemik pembangunan gedung KDMP oal keberadaan koperasi dinilai berada di lokasi yang kurang strategis atau berdekatan satu sama lain. Pihaknya belum mengetahui secara rinci dasar pertimbangan penentuan lokasi tersebut.
“Kami justru memantaunya lewat media sosial. Itu di luar kendali kami. Bagaimana proses penentuan lokasinya, termasuk ada koperasi yang saling berhadapan, ternyata karena berada di desa yang berbeda dan hanya dipisahkan oleh jalan. Mungkin lokasi yang dianggap strategis memang ada di situ,” pungkasnya.
