SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Mohammad Saleh, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu dengan IPK sempurna 4,00 dan predikat Summa Cumlaude.

Pencapaian akademik ini diumumkan dalam sidang terbuka promosi doktor yang digelar pada Sabtu (14/2/2026). Dalam sidang tersebut, ia berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”.

“Alhamdulillah hari ini sidang promosi Doktor Ilmu Hukum saya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan predikat Summa Cumluade IPK 4.0. Tentu saya bersyukur kepada Allah SWT yang melancarkan persiapan dan juga penelitian kami selama ini,” kata dia di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari bimbingan promotor, yakni Rektor Unissula sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Prof. Dr. Gunarto; Dekan Fakultas Hukum Unissula sekaligus Guru Besar Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Jawade Hafidz; serta Guru Besar Ilmu Hukum Unissula Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun.

Sementara itu, kualitas disertasi Saleh diuji oleh tim penguji lintas sektor, yakni Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid selaku Dekan Fakultas Hukum Unnes; Prof. Dr. Mahmutarom selaku Guru Besar Hukum Pidana di Unwahas Semarang; Dr. H. Wihaji selaku Doktor Ilmu Lingkungan yang saat ini menjabat Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN; serta Prof. Atta Abdullati Alsonbati selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Al-Azhar Mesir.

Dalam sidang tersebut, Mohammad Saleh menyampaikan bahwa disertasi ini berangkat dari keprihatinan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan ekologis. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, sosial, dan agraria.

Menggunakan paradigma post positivisme dengan metodologi penulisan yuridis sosiologis, disertasi ini bertujuan untuk mengkaji sekaligus merekonstruksi regulasi PSN agar selaras dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Saleh menekankan, proyek strategis nasional yang dijalankan pemerintah harus berlandaskan keadilan ekologis. Menurut dia, pembangunan memang penting dan perlu, namun tidak boleh berdampak pada lingkungan serta merugikan masyarakat setempat.

“Kita tahu bahwa pembangunan itu hal yang penting dan perlu, tapi tidak melupakan keadilan ekologis, karena itu juga berdampak terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang maupun juga masyarakat kita di masa sekarang,” katanya.

Dalam disertasinya, ia menyoroti masih adanya kelemahan dalam regulasi PSN sehingga diperlukan rekonstruksi aturan. Salah satunya terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai lemah dari sisi substansi hukum karena ketiadaan prinsip keadilan ekologis dan reforma agraria.

Saleh juga merekomendasikan perubahan substansi serta penambahan ayat pada Pasal 3 Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024 agar PSN pemerintah selaras dan memenuhi kaidah pengelolaan lingkungan hidup.

Regulasi lain yang disoroti yakni Pasal 71 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup. Ia mengusulkan penambahan substansi agar terdapat ketentuan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan pengawasan dalam praktik aturan tersebut.

“Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat dan juga ini juga masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait PSN itu supaya nantinya juga bisa membikin aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis itu sendiri,” jelas dia.

Lebih lanjut, Saleh berharap penelitian ini dapat diimplementasikan oleh lembaga eksekutif dan legislatif untuk memasukkan aspek keadilan ekologis dalam setiap produk kebijakan terkait PSN.

Ia juga menyarankan setiap kementerian dan badan usaha, baik milik negara maupun swasta, menjunjung tinggi prinsip keadilan ekologis, reforma agraria, transparansi, perlindungan masyarakat, serta ketaatan terhadap kewajiban dalam melaksanakan PSN.

Selain itu, Saleh mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan regulasi dan pengawasan pelaksanaan PSN secara aktif, terutama terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial maupun ekologis yang harus diberikan secara merata kepada setiap masyarakat terdampak.

Pada sidang terbuka tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting, mulai dari anggota DPR RI Fraksi Golkar, pimpinan DPRD Jateng, jajaran pengurus dan kader Partai Golkar Jateng, serta sejumlah bupati di Jawa Tengah.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah berencana mengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan Dimethyl Ether (DME) untuk keperluan sehari-sehari. Langkah ini diambil selain untuk menekan impor LPG, juga mempertimbangkan dampak lingkungan. 

Mengingat DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 20%. 

Proses penggantian dari LPG ke DME ini akan dimulai tahun ini. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh pun mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pergantian itu karena selama ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan LPG untuk keperluan sehari-hari, khususnya memasak.

“Sosialisasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan karena terjadi perubahan kebiasaan. Seperti sebelumnya ketika LPG hadir menghapus penggunaan minyak tanah,” kata Mohammad Saleh.

Dengan sosialisasi, lanjut politikus Partai Golkar itu, masyarakat bisa mendapatkan manfaat informasi yang jelas tentang perbedaan LPG dan DME. Hal itu akan membuat mereka merasa aman dan tenang ketika menggunakannya.

“Jadi, ketika program pemerintah itu dijalankan, masyarakat sudah lebih siap menghadapi dan menerima kebijakan energi baru itu serta beradaptasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa konsumsi LPG nasional lebih banyak dibandingkan produksi. 

Saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 10 juta ton metrik ton (MT) per tahun. Namun, produksi LPG dalam negeri baru sekitar 1,6 juta MT ton. Itu artinya Indonesia harus impor 8,4 juta MT ton untuk menuhi kebutuhan dalam negeri sehingga pengeluaran devisa negara cukup besar. 

Untuk mengurangi impor LPG, maka pemerintah mengoptimalkan hilirisasi batu bara dengan memproduksi DME. DME yang berasal batu bara kalori rendah dinilai bersifat ramah lingkungan, tidak merusak ozon, dan bisa menggunakan infrastruktur tabung LPG eksisting. 

“Selain sosialisasi secara masif, untuk menarik perhatian masyarakat agar mau berpindah dari LPG ke DME, maka harga DME diupayakan harus lebih murah dari LPG,” ujar Mohammad Saleh.

Mengutip situs Kementerian ESDM, karakteristik DME memiliki kesamaan baik sifat kimia maupun fisika dengan LPG. Lantaran mirip, DME dapat menggunakan infrastruktur LPG yang ada sekarang, seperti tabung, storage dan handling eksisting. Campuran DME sebesar 20% dan LPG 80% dapat digunakan kompor gas eksisting.

DME memiliki kandungan panas (calorific value) sebesar 7.749 Kcal/Kg, sementara kandungan panas LPG senilai 12.076 Kcal/Kg. Kendati begitu, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi sehingga kalau dalam perbandingan kalori antara DME dengan LPG sekitar 1 berbanding 1,6.

Di samping itu, kualitas nyala api yang dihasilkan DME lebih biru dan stabil, tidak menghasilkan partikulat matter (pm) dan NOx, serta tidak mengandung sulfur.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang memastikan tradisi tahunan Dugderan 2026 akan hadir dengan skala yang lebih megah pada Senin (16/2/2026) mendatang. 

Mengusung tema “Bersama dalam Budaya, Toleransi dalam Tradisi,” karnaval tahun ini menjadi sangat istimewa karena berdekatan dengan perayaan Imlek, yang mempertegas jati diri Semarang sebagai kota paling toleran melalui rute panjang melintasi ikon-ikon religi lintas budaya.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa Dugderan bukan seremonial rutin menjelang Ramadan semata dan ini adalah panggung inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang, bersatu dalam kegembiraan menyambut Bulan Suci Ramadhan.

“Dugderan adalah simbol kebersamaan warga Semarang. Kami ingin tradisi ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya kita sekaligus mempererat persaudaraan. Ini adalah momentum penguatan identitas kota yang inklusif,” katanya.

Untuk menjaga kekhidmatan prosesi, karnaval tahun ini dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama berupa Pawai Budaya Dugder yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan komunitas seni dari Balai Kota menuju kawasan Alun-Alun Kauman.

Selanjutnya pada sesi ke dua, hanya rombongan bus Wali Kota yang melanjutkan perjalanan melalui Jalan Wahid Hasyim menuju Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) tanpa iringan parade.

“Kami sengaja menghadirkan berbagai atraksi, mulai dari seni tari hingga keterlibatan berbagai komunitas dalam Pawai Budaya Dugder, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi merasakan pengalaman budaya yang utuh. Dugderan ini sejatinya adalah milik semua warga,” ujar Agustina.

Tak hanya fokus pada panggung utama, keberlanjutan tradisi ini juga menyasar generasi muda melalui Kirab Dugder Anak yang mengambil rute dari SD Marsudirini menuju Thamrin Square. 

Partisipasi ribuan pelajar dan pegiat seni ini dinilai sebagai bukti bahwa nilai-nilai historis dan spiritual Dugderan tetap relevan di tengah modernisasi kota.

“Jika generasi muda mengenal dan mencintai akar budayanya sejak dini, mereka akan tumbuh dengan rasa bangga terhadap identitas kotanya. Edukasi melalui pengalaman langsung seperti ini sangat penting bagi keberlanjutan warisan leluhur kita,” tegas Agustina.

Perayaan Dugderan 2026 diharapkan mampu menjadi magnet wisata budaya yang menarik kunjungan wisatawan nasional maupun internasional. Dengan integrasi nilai religi, seni, dan toleransi yang kental, festival ini menjadi pernyataan tegas bahwa Semarang adalah rumah bagi keberagaman yang harmonis.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh menyoroti dampak banjir yang merendam ribuan hektare lahan sawah di sejumlah wilayah dan berpotensi menyebabkan gagal panen. 

Dirinya meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah cepat untuk meminimalkan kerugian petani.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, tercatat sekitar 17 ribu hektare lahan sawah terendam banjir yang tersebar di kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Demak, Pemalang, hingga Purbalingga.

Dari total lahan terdampak, wilayah yang mengalami dampak paling besar adalah Kabupaten Pati dengan 6.726 hektare, disusul Jepara 4.166 hektare, dan Kudus 2.110 hektare lahan sawah terdampak banjir.

Mohammad Saleh menilai bahwa kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu produksi pangan sekaligus memukul perekonomian petani.

“Banjir yang merendam ribuan hektare sawah ini harus menjadi perhatian serius. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa menyebabkan gagal panen dan merugikan petani,” katanya.

Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan pendataan detail terhadap lahan terdampak, termasuk tingkat kerusakan tanaman serta potensi kerugian petani. 

Selain itu, Saleh juga mendorong penyaluran bantuan bagi petani yang terdampak, baik dalam bentuk benih, pupuk, maupun bantuan stimulan lainnya.

“Petani harus mendapat pendampingan dan bantuan agar bisa segera melakukan pemulihan dan kembali menanam. Jangan sampai mereka menanggung kerugian sendirian,” tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya langkah jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa terulang, seperti perbaikan sistem irigasi, normalisasi sungai, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir di kawasan pertanian.

“Perlu solusi jangka panjang, mulai dari penguatan infrastruktur hingga pengelolaan lingkungan yang lebih baik agar lahan pertanian tetap terlindungi,” ujar Ketua DPD Golkar Jateng tersebut. 

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan dampak banjir terhadap sektor pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di Jawa Tengah.

“Pertanian adalah sektor strategis. Ketika petani terlindungi, maka ketahanan pangan daerah juga akan terjaga,” pungkas Mohammad Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Pemerintah Kota Semarang menggelar seremoni pemberian penghargaan kepada K.H. Sholeh Darat sebagai Tokoh Moderasi pada Kamis (12/2/2026). 

Kegiatan ini menjadi rangkaian proses pengusulan K.H. Sholeh Darat sebagai pahlawan nasional, serta bentuk penghormatan atas kontribusi dan warisan intelektual beliau bagi bangsa Indonesia.

Dalam seremoni tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyerahkan Surat Keputusan perubahan nama Jalan Kyai Saleh menjadi Jalan K.H Sholeh Darat. 

Pemberian penghargaan ini menjadi simbol apresiasi terhadap jejak sejarah dan keteladanan beliau sebagai ulama sekaligus guru dari tokoh-tokoh besar yang memiliki peranan penting dalam perkembangan keilmuan Islam di Nusantara.

“Jalan bukan sekadar ruang lalu lintas, tetapi ruang ingatan. Setiap orang yang melintas di jalan tersebut diingatkan bahwa kota ini pernah melahirkan ulama besar yang mengajarkan ilmu dengan kelembutan, dakwah dengan kebijaksanaan, dan Islam dengan semangat moderasi,” ujar Agustina.

Selain perubahan nama jalan, Pemerintah Kota Semarang juga menyerahkan piagam penghargaan kepada K.H. Sholeh Darat sebagai tokoh moderasi yang diterima langsung oleh Dzurriyah sebagai ahli waris.

Pada kesempatan tersebut turut dilakukan penandatanganan pernyataan ahli waris dan pengesahan foto K.H Sholeh Darat sebagai bentuk validitas dokumen serta memastikan kesesuaian data historis yang diajukan.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan menghidupkan kembali warisan intelektual beliau, Tafsir Faidhurrahman turut diserahkan kepada Wali Kota Semarang untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap karya monumental K.H. Sholeh Darat yang menjembatani pemahaman teks keagamaan dengan konteks sosial pada masanya.

Menurut Agustina, pemberian penghargaan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mengangkat kembali tokoh-tokoh lokal yang berjasa besar namun belum banyak dikenal generasi muda.

Dirinya menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai sejarah, budaya, dan keteladanan tokoh bangsa.

“Semarang memiliki banyak figur inspiratif yang kontribusinya melampaui zamannya. Mengangkat kembali sosok seperti KH Sholeh Darat berarti kita sedang menanamkan identitas dan kebanggaan sejarah kepada masyarakat,” tambahnya.

Pemkot Semarang berharap penghargaan ini dapat menjadi momentum penguatan kesadaran sejarah sekaligus mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meneladani semangat keilmuan, kerendahan hati, serta komitmen kebangsaan yang diwariskan KH Sholeh Darat.

Dengan penghargaan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk terus merawat memori kolektif tentang tokoh-tokoh besar daerah sebagai bagian dari fondasi moral dan budaya dalam membangun kota yang berkarakter, religius, dan berkemajuan.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menyoroti banyaknya kejadian bencana yang terjadi di berbagai wilayah sepanjang Januari 2026.

Ia meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana guna meminimalkan korban jiwa maupun kerugian materiil.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, tercatat 45 kejadian bencana terjadi pada periode 1–25 Januari 2026. Meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran, hingga cuaca ekstrem, yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Dari kejadian itu, bencana berdampak pada 7 orang meninggal dunia, 5 orang luka-luka, 9.729 orang mengungsi, serta 308.108 orang terdampak. Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan pada rumah tinggal, fasilitas umum, lahan pertanian, hingga lahan perikanan.

Mohammad Saleh merasa prihatin atas banyaknya korban dan kerusakan yang terjadi. Ia menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya dalam memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

“Kami turut prihatin atas banyaknya kejadian bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Ini harus menjadi evaluasi bersama agar upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana semakin diperkuat,” ujarnya di Semarang, Kamis (12/2/2026).

Ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat sistem peringatan dini, serta memastikan kesiapan logistik dan personel penanggulangan bencana di daerah rawan.

“Langkah antisipasi harus diperkuat, mulai dari pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, hingga kesiapan sarana prasarana penanganan bencana,” tegas Saleh.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan sekitar, termasuk menjaga daerah resapan air dan tidak melakukan aktivitas yang merusak alam.

“Bencana tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga kondisi lingkungan. Karena itu, menjaga alam adalah bagian dari upaya melindungi diri kita dari bencana,” ujar Ketua DPD Golkar Jateng tersebut. 

Lebih lanjut dirinya berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana ke depan.

“Penanganan bencana harus dilakukan bersama. Dengan kesiapsiagaan yang baik, dampak bencana bisa ditekan semaksimal mungkin,” pungkas Mohammad Saleh.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meninjau langsung lokasi terjadinya pergerakan tanah di wilayah RT 7 RW 1, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang pada Rabu (11/2/2026) sore.

Sebanyak 15 rumah dilaporkan terdampak, dengan dua rumah di antaranya terpaksa dibongkar karena mengalami kerusakan parah dan berisiko roboh.

Usai tinjauan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan peristiwa tanah gerak ini bukan kali pertama terjadi di Kota Semarang. Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi di wilayah Jomblang.

“Terkait relokasi, tentu harus ditemukan tempat yang cukup. Ada yang setuju relokasi, ada yang menolak. Nanti akan didata dulu, mana yang mau dan mana yang tidak,” ujar Agustina.

Menurutnya, Pemkot Semarang telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi relokasi. Namun, untuk jangka pendek, langkah darurat yang dilakukan adalah memastikan keselamatan warga terdampak.

“Yang paling penting anak-anak yang sekolah harus tetap bisa sekolah. Untuk sementara saya sarankan sebagian warga mengungsi dulu ke sanak saudara,” katanya.

Ia juga telah meminta camat dan lurah setempat untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk memasang pengeras suara sebagai sistem peringatan dini karena lokasi tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Terkait anggaran relokasi maupun penanganan di lokasi terdampak, Pemkot Semarang masih melakukan pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua RT 7 RW 1 Jangli, Joko Sudaryono, mengatakan warga saat ini melakukan gotong royong dan kerja bakti membongkar rumah yang dinilai membahayakan guna mengamankan material bangunan.

“Total ada 15 rumah terdampak. Hari ini yang dibongkar dua rumah yang kondisinya paling parah, milik Bapak Slamet Riyadi dan Bapak Budi Darminto. Sebelumnya ada satu rumah yang roboh sendiri, milik Bapak Supriadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, satu rumah lainnya milik warga bernama Supardi mengalami pergeseran cukup parah sehingga harus dikosongkan.

Untuk sementara, warga yang rumahnya masih layak huni tetap bertahan dengan meningkatkan kewaspadaan. Setiap malam, warga memberlakukan ronda dan pemantauan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kalau yang rumahnya berisiko tinggi, kami imbau untuk waspada. Saat ini BPBD juga telah mendirikan tenda pengungsian yang diperuntukkan bagi warga terdampak,” katanya.

Pergerakan tanah di Jalan Jangli, dilaporkan terus bertambah. Sejak tadi malam hingga pagi hari, tanah bergerak sekitar dua meter, sehingga lebar retakan kini mencapai kurang lebih lima meter dan tidak bisa lagi dilalui kendaraan, termasuk sepeda motor.

“Radius terdampak kurang lebih 70 meter. Tapi masih di wilayah RT 7 RW 1,” tambah Joko.

Warga berharap adanya relokasi ke lokasi yang lebih aman, namun masih berada di sekitar tanah yang sama. Menurut Joko, masih terdapat lahan yang memungkinkan untuk relokasi sekitar 15 rumah terdampak, meski luasnya terbatas.