Home Blog Page 9

Mohammad Saleh: Kemiskinan Turun, Tetap Butuh Penuntasan Penyelesaian

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mengapresiasi tren penurunan angka kemiskinan di Jateng, namun meminta Pemprov Jateng tetap menggenjot program pengentasan kemiskinan agar tren positif ini dapat terus berlanjut.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jateng pada September 2025 mencapai 3,34 juta orang atau 9,39 persen. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2025 yang berada di angka 9,48 persen, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 21,86 ribu orang.

Jika dibandingkan periode September 2024, angka kemiskinan juga tercatat turun sebanyak 51,52 ribu orang. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Penurunan angka kemiskinan ini patut kita syukuri. Ini menunjukkan upaya pemerintah bersama seluruh pihak mulai membuahkan hasil,” kata Mohammad Saleh.

Adapun, capaian tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Jateng yang mencapai 5,37 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan III 2025. Selain itu, peningkatan produksi padi sebesar 484 ribu ton gabah kering giling (GKG) serta turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,66 persen turut juga berkontribusi.

Ketika ekonomi tumbuh, produksi pertanian meningkat, dan pengangguran menurun, dampaknya tentu dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan,” ujarnya.

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lengah. Ia meminta program pengentasan kemiskinan tetap diperkuat, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, penguatan UMKM, serta perluasan lapangan kerja.

“Program pengentasan kemiskinan harus terus digenjot. Fokusnya tidak hanya bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka bisa mandiri,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jateng tersebut.

Lebih lanjut pihaknya juga mendorong agar program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan menyasar wilayah-wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

“Dengan kerja yang konsisten dan kolaborasi semua pihak, saya optimistis angka kemiskinan di Jawa Tengah bisa terus ditekan,” pungkas Mohammad Saleh.

Berikan Kas Bon Rp3,99 Miliar, Berujung Kriminalisasi Nilai Cek Rp2,8 Miliar: Korban Ditempatkan Kursi Pesakitan

SEMARANG – Seorang investor berinisial ASA melalui kuasa hukumnya melaporkan tindak pidana dugaan penipuan proyek di Polda Jateng, Rabu (4/3). Dalam laporannya ASA sendiri owner PT SPG, yang sebelumnya melaporkan dugaan penipuan proyek di Polres Kendal, menjadi tersangka dalam kasus berbeda yang ditangani Polda Jawa Tengah.

Ketua Tim Chief Legal Officer PT SPG, Dr (HC) Joko Susanto mengatakan kliennya
telah menyetorkan dana kerja sama pengembangan sebuah resort wisata dengan total mencapai Rp12 miliar kepada terlapor berinisial EW, yang diketahui berprofesi sebagai insinyur dan berdomisili di Jakarta.
Menurut Joko, EW sendiri telah berstatus tersangka dalam perkara lain di Polres Kendal

‘Laporan terbaru yang diajukan ke Polda Jateng berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp3,99 miliar” kata Joko saat ditemui di Polda Jateng Rabu 4 Maret 2026.

Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum ASA, Rahdyan Trijoko Pamungkas, antara Desember 2023 hingga Februari 2024 kliennya sudah mentransfer total Rp3.990.000.000 ke rekening atas nama Ir EW di BCA. Transfer dilakukan bertahap sebanyak enam kali melalui sistem perbankan resmi dan dapat dibuktikan melalui mutasi rekening. Dana tersebut diberikan atas permintaan langsung Ir EW dengan alasan kebutuhan kas bon proyek.

Pihaknya juga mengatakan atas hal tersebut kliennya diyakinkan bahwa proyek tersebut memiliki prospek besar dan membutuhkan dukungan dana segera.

“Klien kami disampaikan bahwa proyek ini akan menjadi ikon wisata dan berpotensi viral. Bahkan disebut proyek bisa berhenti jika tidak segera dimaksimalkan,”kata Rahdyan.

Namun, hingga kini tidak ada laporan pertanggungjawaban tertulis, bukti pembayaran vendor, maupun rekap penggunaan dana yang terverifikasi.

Situasi memanas pada 15 Maret 2024 ketika muncul permintaan tambahan dana. Pada pukul 08.53 WIB diminta Rp1.677.500.000, tetapi beberapa jam kemudian jumlah tersebut berubah menjadi Rp2.875.223.020. Dalam rincian disebutkan adanya fee kontraktor 10 persen senilai Rp1.197.723.020 tanpa dasar perjanjian tertulis.

Tim kuasa hukum menilai perubahan nominal dalam waktu singkat itu menimbulkan pertanyaan serius. Untuk itulah kliennya tidak memenuhi karena Ir. EW tidak transparan dan belum ada pertanggungjawaban dana sebelumnya.

Pada hari yang sama pukul 14.53 WIB, atas perminraan Ir. EW, kliennya ASA menerbitkan cek giro Bank BNI senilai Rp2.875.000.000 dengan batas kliring 29 April 2024. Menurut Joko, bahwa cek tersebut diterbitkan sebagai solusi sementara atas permintaan Ir. EW

“Klien kami sudah mentransfer hampir Rp4 miliar sebelumnya. Cek ini diberikan sebagai win-win solution sambil menunggu laporan resmi,” katanya.

Bahwa penerbitan cek bukan bentuk pengingkaran kewajiban, melainkan bagian dari proses permintaan Ir. EW.

Sebelum batas kliring, tepatnya pada 27 April 2024 pukul 22.48 WIB, ASA melalui pesan WhatsApp, kliennya sudah meminta agar cek tidak dicairkan dan diminta dikembalikan. Kliennya bahkan sudah menyampaikan akan mengganti pembayaran setelah ada penyelesaian pertanggungjawaban dana sebelumnya. Namun pada malam yang sama, muncul permintaan agar cek diganti dengan transfer tunai yang nilainya dinaikkan menjadi Rp3.549.217.147.

Menurutnya kenaikan nominal tersebut semakin memperkuat dugaan adanya ketidakjelasan dasar perhitungan. Pasalnya, meski telah diminta untuk tidak dicairkan, cek tetap diajukan kliring pada 6 dan 7 Mei 2024 dan dinyatakan kosong karena dana belum diisi.

“Atas saran pihak bank, klien kami langsung membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) sebagai langkah pengamanan perusahaan. Tentu merupakan tindakan preventif agar instrumen pembayaran tidak disalahgunakan. Namun justru dijadikan dasar laporan pidana,” jelasnya.

Laporan dugaan cek kosong kemudian diproses di Polda Jateng dan ASA ditetapkan sebagai tersangka serta sempat ditahan sebelum penahanannya ditangguhkan. Di sisi lain, laporan ASA atas dugaan penipuan proyek masih ditangani Polres Kendal dan Ir. EW telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pihaknya beranggapan semua laporan perkara tersebut tidak dapat dipisahkan karena berakar pada proyek yang sama. Mereka menyatakan kliennya adalah pihak yang lebih dahulu melapor karena merasa dirugikan secara finansial.

“Kami berharap proses hukum berjalan objektif dan proporsional. Klien kami mencari keadilan, bukan untuk dikriminalisasi,” tandasnya.

Hingga kini, laporan proses hukum tersebut masih berjalan paralel, sementara upaya mediasi belum menghasilkan kesepakatan final antara para pihak.

Wakil Ketua DPRD Jateng Apresiasi Penurunan Kemiskinan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mengapresiasi tren penurunan angka kemiskinan di Jateng, namun meminta Pemprov Jateng tetap menggenjot program pengentasan kemiskinan agar tren positif ini dapat terus berlanjut.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jateng pada September 2025 mencapai 3,34 juta orang atau 9,39 persen. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2025 yang berada di angka 9,48 persen, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 21,86 ribu orang. 

Jika dibandingkan periode September 2024, angka kemiskinan juga tercatat turun sebanyak 51,52 ribu orang. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Penurunan angka kemiskinan ini patut kita syukuri. Ini menunjukkan upaya pemerintah bersama seluruh pihak mulai membuahkan hasil,” kata Mohammad Saleh, Sabtu (7/3/2026).

Adapun, capaian tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Jateng yang mencapai 5,37 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan III 2025. Selain itu, peningkatan produksi padi sebesar 484 ribu ton gabah kering giling (GKG) serta turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,66 persen turut juga berkontribusi.

“Ketika ekonomi tumbuh, produksi pertanian meningkat, dan pengangguran menurun, dampaknya tentu dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan,” ujarnya. 

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lengah. Ia meminta program pengentasan kemiskinan tetap diperkuat, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, penguatan UMKM, serta perluasan lapangan kerja.

“Program pengentasan kemiskinan harus terus digenjot. Fokusnya tidak hanya bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka bisa mandiri,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jateng tersebut. 

Lebih lanjut pihaknya juga mendorong agar program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan menyasar wilayah-wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

“Dengan kerja yang konsisten dan kolaborasi semua pihak, saya optimistis angka kemiskinan di Jawa Tengah bisa terus ditekan,” pungkas Mohammad Saleh.

Mohammad Saleh Apresiasi Gubernur-Wagub Tekan Pemerataan Pembangunan dan Optimalisasi PAD

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin selama satu tahun terakhir. Mohammad Saleh menilai, secara umum, kinerja pemerintahan Jateng menunjukkan hasil positif jika dilihat dari pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun, Saleh, yang juga Ketua DPD Golkar Jateng, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan di seluruh wilayah. Ini yang akan kami dalami lewat rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Mohammad Saleh saat menjadi pembicara dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Satu Tahun Kepemimpinan Luthfi-Yasin” di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dalam forum tersebut, Saleh juga mengingatkan pentingnya penguatan kreativitas birokrasi dalam upaya meningkatkan PAD. Menurutnya, strategi peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bisa mengandalkan pajak daerah, melainkan juga harus didukung dengan pemanfaatan optimal aset milik pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Aset daerah dan BUMD perlu dimaksimalkan agar bisa memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” kata Mohammad Saleh.

Saleh juga menyinggung tentang polemik penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mendapat keberatan dari masyarakat. Menurutnya, respons cepat yang dilakukan oleh Gubernur Ahmad Luthfi dengan memberikan diskon pajak melalui Surat Keputusan Gubernur menunjukkan sifat pemimpin yang aspiratif dan adaptif terhadap dinamika yang ada di lapangan.

“Artinya Pak Luthfi cukup demokratis terkait dengan aspirasi masyarakat yang muncul. Walaupun nanti itu berdampak terhadap indikator dalam RPJMD, yaitu pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Saleh melihat diskon pajak sebagai strategi fiskal yang efektif. Selain meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Bagi masyarakat, diskon memberikan rasa keuntungan. Ada pengurangan beban yang terasa signifikan, sehingga mendorong mereka untuk segera menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.

Selain itu, Saleh memberi catatan terkait pentingnya kehadiran dan komunikasi publik Luthfi-Yasin dalam kepemimpinan mereka. Ia mencontohkan kehadiran Gubernur Luthfi saat meninjau perbaikan jalan dan penanganan bencana sebagai bentuk kepemimpinan yang hadir di tengah masyarakat.

“Kriteria dalam menilai kepemimpinan itu bukan hanya berbasis data, tapi juga ada aspek humanisme. Saya usul, yang seperti itu (mengunggah aktivitas di media sosial-red) walaupun tidak suka harus dilakukan,” saran Mohammad Saleh.

Mohammad Saleh Minta Mitigasi Bencana Jateng Diperkuat

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menyoroti banyaknya kejadian bencana yang melanda berbagai wilayah di Jawa Tengah sepanjang Januari 2026 sehingga meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana guna meminimalkan korban jiwa serta kerugian materiil.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, tercatat sebanyak 45 kejadian bencana terjadi pada periode 1–25 Januari 2026. Jenis bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran, hingga cuaca ekstrem yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Dari rangkaian kejadian tersebut, tercatat tujuh orang meninggal dunia, lima orang mengalami luka-luka, 9.729 orang mengungsi, serta 308.108 orang terdampak. Selain korban jiwa, bencana juga mengakibatkan kerusakan rumah tinggal, fasilitas umum, lahan pertanian, hingga area perikanan.

Mohammad Saleh mengaku prihatin atas banyaknya korban dan kerusakan yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama dalam memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

“Kami turut prihatin atas banyaknya kejadian bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Ini harus menjadi evaluasi bersama agar upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana semakin diperkuat,” kata Saleh.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat sistem peringatan dini, serta memastikan kesiapan logistik dan personel penanggulangan bencana, khususnya di wilayah rawan.

“Langkah antisipasi harus diperkuat, mulai dari pemetaan wilayah rawan bencana, edukasi kepada masyarakat, hingga kesiapan sarana dan prasarana penanganan bencana,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu.

Selain upaya teknis, Saleh juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Ia mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan, termasuk menjaga daerah resapan air dan menghindari aktivitas yang merusak alam.

“Bencana tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga kondisi lingkungan. Karena itu, menjaga alam adalah bagian dari upaya melindungi diri kita dari bencana,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana ke depan.

“Penanganan bencana harus dilakukan bersama. Dengan kesiapsiagaan yang baik, dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkas Mohammad Saleh.

Berbagi Di Bulan Ramadan, Pegadaian Depok Semarang Santuni Anak Yatim

SEMARANG (lensasemarang.com) – Kantor Pegadaian Cabang Depok, Kota Semarang, menyantuni puluhan anak yatim dari Panti Asuhan Al Kahfi pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah sebagai bentuk tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Kegiatan sosial dengan tema “Mengetuk Pintu Langit” ini berlangsung di halaman Kantor Pegadaian Cabang Depok, Kota Semarang, pada Jumat (6/3/2026).

Manager Bisnis Kantor Pegadaian Cabang Depok, Dian Arri Wibowo, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan di Bulan Suci Ramadan ini bertujuan untuk berbagi dengan puluhan anak Panti Asuhan Al Kahfi.

“Rangkaian acara hari ini adalah berbagi takjil di depan kantor, Tilawatil Quran dan rebana, kemudian kita adakan buka puasa bersama dengan anak Panti Asuhan Al Kahfi yang berjumlah 33 anak,” katanya di sela kegiatan.

Screenshot

Ia menyebut Program “Mengetuk Pintu Langit” sebagai upaya pihaknya mencari keberkahan pada Bulan Suci Ramadan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Ini untuk mencari keberkahan, jadi tidak hanya melulu bisnis, tapi juga ada kerohanian, serta memberikan keberkahan terutama untuk kantor Pegadaian Cabang Depok,” ujarnya.

Selain berbuka puasa bersama, anak-anak yatim piatu juga menerima santunan dan paket sembako.

Wakil Ketua DPRD Jateng Dukung Program Pembuatan Sumur Resapan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mendukung langkah Pemprov Jawa Tengah dalam menggalakkan program pembuatan sumur resapan sebagai upaya pencegahan banjir di berbagai wilayah.

Menurut Ketua DPD Golkar Jateng tersebut, sumur resapan merupakan solusi yang relatif sederhana dan berbiaya murah, namun memiliki dampak luas bagi lingkungan dan mitigasi bencana.

Selain membantu mengurangi genangan dan risiko banjir, keberadaan sumur resapan juga dinilai dapat menjaga daya tahan infrastruktur jalan dari kerusakan akibat limpasan air.

“Sumur resapan adalah solusi yang sederhana dan terjangkau, tetapi manfaatnya besar. Selain mengurangi risiko banjir, juga membantu menjaga kondisi jalan agar tidak cepat rusak karena air yang menggenang,” ujar Saleh, Jumat (6/3/2026).

Ia menilai program tersebut perlu digalakkan secara masif, terutama di kawasan perkotaan dan permukiman padat yang minim daerah resapan air. Meski begitu, pelaksanaannya harus dibarengi dengan edukasi teknis kepada masyarakat agar pembangunan sumur resapan dilakukan sesuai standar.

“Edukasi teknis penting agar masyarakat memahami cara pembuatan yang benar, mulai dari kedalaman, diameter, hingga lokasi yang sesuai. Jangan sampai niatnya baik, tetapi tidak efektif karena tidak sesuai kondisi tanah,” ujarnya.

Saleh juga meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah untuk melakukan pemetaan karakteristik tanah di berbagai wilayah. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan efektivitas pembangunan sumur resapan sesuai dengan kondisi geologi dan daya serap tanah di masing-masing daerah.

“Harapannya program sumur resapan dapat menjadi bagian dari strategi penanganan banjir yang terintegrasi dan mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Minta BUMD Optimalkan Peningkatan Pendapatan Daerah

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Jateng mengoptimalkan dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Hal ini sejalan dengan target fiskal Pemprov Jateng tahun 2026, di mana pendapatan daerah ditargetkan meningkat 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan sebesar 2,79 persen. 

Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar.

Menurut Mohammad Saleh, di tengah upaya peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, BUMD harus mampu menjadi salah satu motor penggerak pendapatan asli daerah (PAD).

“BUMD harus berperan lebih optimal dan mampu berkontribusi nyata bagi pendapatan daerah. Pengembangan model bisnis yang adaptif dan berkelas menjadi keharusan agar mampu bersaing dan menghasilkan keuntungan,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).

Dirinya menilai sejumlah perbaikan performa BUMD sudah mulai terlihat. Salah satunya pembangunan bisnis Rest Area Tol Solo–Semarang KM 445B Tuntang, Kota Salatiga, yang dikelola PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

Selain itu, BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) juga telah memulai operasional pabrik garam industri pada Juni 2025 di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret dalam memperkuat sektor industri berbasis potensi daerah.

Pengembangan bisnis BUMD lainnya juga dilakukan melalui pembangunan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri.

Saleh menegaskan, ke depan BUMD tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Evaluasi kinerja secara berkala perlu dilakukan agar setiap BUMD memiliki target yang jelas dan terukur.

“Manajemen harus profesional dan berbasis kinerja. Dengan tata kelola yang baik, BUMD akan semakin kuat dan mampu menjadi pilar penting dalam memperkuat struktur fiskal daerah,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jateng itu.

Saleh berharap optimalisasi peran BUMD dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD sekaligus membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Kasus Pengeroyokan Mahasiswa Undip, Polisi Naikkan Status Perkara Ke Penyidikan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menaikkan status perkara dugaan pengeroyokan puluhan mahasiswa Universitas Diponegoro terhadap seorang mahasiswa bernama Arnendo hingga menderita luka-luka.

“Untuk status perkara sendiri ini sudah kita naikkan ke tahap penyidikan,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena di Semarang, Kamis (5/3/2026).

Ia mengungkapkan, peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada 15 November 2025 dan satu hari setelahnya, Polrestabes Semarang menerima laporan resmi dari korban.

Menurut dia, korban saat itu dihubungi salah satu temannya untuk datang ke sebuah kos di kawasan Tembalang dan sesampainya di sana, korban justru diinterogasi oleh sejumlah mahasiswa.

“Korban dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap salah satu mahasiswi. Tuduhan itu dibantah oleh korban, tapi dari situlah diduga jadi pemicu pengeroyokan,” ujarnya.

Terkait dengan penanganan kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan ini, penyidik kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi.

Selain itu, hasil visum korban juga sudah diterima penyidik dan dikoordinasikan dengan dokter yang mengeluarkannya.

“Hasil visum ada beberapa lecet dan juga lebam pada tubuh korban,” kata Andika.

Dalam proses penyelidikan sebelumnya, korban hanya menyebut nama para terlapor dengan inisial, namun penyidik kemudian menelusuri identitas lengkap mereka untuk kepentingan pemanggilan pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi juga sempat berkoordinasi dengan pihak kampus untuk memastikan identitas para mahasiswa yang diduga terlibat agar proses hukum bisa berjalan lebih jelas.

“Karena statusnya mahasiswa, kami juga koordinasi dengan pihak universitas untuk memperjelas identitas masing-masing,” ujarnya.

Sebelumnya, Zainal Petir selaku kuasa hukum Arnendo, menyebut kliennya merupakan mahasiswa antropologi sosial Undip, diduga dikeroyok sekitar 30 mahasiswa dan merupakan anak pedagang kaki lima penjual nasi goreng dari Desa Jambu, Kabupaten Semarang.

Akibat kejadian pengeroyolam, Arnendo mengalami patah tulang hidung, gegar otak, dan gangguan saraf mata kiri. 

Wakil Ketua DPRD Jateng Imbau Pemudik Lebaran 2026 Utamakan Keselamatan-Ketertiban

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Mohammad Saleh mengimbau masyarakat Jateng yang merantau di berbagai daerah untuk mempersiapkan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan matang, mengutamakan keselamatan, serta tetap menjaga ketertiban.

Menurut dia, tradisi mudik bukan hanya sekadar perjalanan pulang kampung, tapi juga merupakan momentum untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat ikatan sosial di kampung halaman.

“Mudik adalah tradisi yang sangat baik. Kami mengimbau seluruh warga Jawa Tengah yang merantau agar merencanakan perjalanan dengan baik, menjaga kesehatan, dan selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan,” ujar Saleh di Semarang, Jumat (5/3/2026).

Saleh juga mengingatkan para pemudik untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima jika menggunakan kendaraan pribadi.

Bagi yang menggunakan transportasi umum, ia meminta masyarakat membeli tiket melalui jalur resmi serta mematuhi aturan yang berlaku.

“Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, dan jika menggunakan transportasi umum, pastikan membeli tiket di jalur resmi. Semua demi kelancaran dan kenyamanan perjalanan,” katanya.

Selain itu, Saleh mengajak pemudik untuk tidak memaksakan diri jika merasa lelah di perjalanan. Ia menyarankan agar pemudik memanfaatkan rest area yang telah disediakan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Jangan memaksakan diri mengemudi saat lelah. Istirahatlah yang cukup. Keselamatan adalah yang utama. Lebih baik sampai sedikit terlambat daripada mengambil risiko,” tegasnya.

Tak hanya keselamatan di jalan, Saleh juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan rumah yang ditinggalkan. Pastikan listrik dan kompor dalam kondisi aman, serta melapor kepada ketua RT atau tetangga terdekat.

Dirinya berharap arus mudik dan balik tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia juga mengapresiasi kesiapan aparat kepolisian, dinas perhubungan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan arus mudik di Jawa Tengah.

“Kami berharap mudik tahun 2026 ini berjalan lancar, aman, dan membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga di Jawa Tengah,” pungkasnya.