JAKARTA (lensasemarang.com) – DPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 sekaligus dalam rangka memperingati HUT Ke-80 DPR RI.
Dalam momen ini, Puan sempat menyinggung soal demo akhir Agustus 2025.
Rapat paripurna khusus digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Rapat dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Setelah mengheningkan Cipta, Puan membuka rapat paripurna khusus DPR RI hari ini.
“Perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna (Khusus) DPR RI Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024—2025, pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan sambil mengetuk palu tanda pembukaan Rapat Paripurna.
Kemudian, Puan naik ke podium untuk menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna Khusus. Mengawali pidatonya, ia menyinggung aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
“Peristiwa akhir Agustus 2025 yang lalu, mengingatkan kepada kita bahwa ketika aspirasi rakyat ternodai oleh tindak kekerasan dan anarkis, maka bukan saja terjadi kemunduran dalam berdemokrasi, melainkan juga melukai martabat kemanusiaan kita bersama,” kata Puan.
Puan menekankan pentingnya menjaga demokrasi sebagai ruang dialog yang beradab.
“Demokrasi sejati hanya dapat tumbuh dalam ruang dialog yang beradab, bukan dalam bayang-bayang kekerasan. Karena itu, peristiwa tersebut harus menjadi perenungan yang berarti bagi kita; menjaga demokrasi berarti menjaga harkat martabat manusia, melindungi suara rakyat, dan menolak segala bentuk tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga kembali menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sejumlah warga dalam demonstrasi 28–29 Agustus 2025.
“Atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya saudara-saudara kita dalam peristiwa demonstrasi pada tanggal 28–29 Agustus 2025,” ungkap Puan.
“Semoga amal ibadah mereka diterima Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan mengatakan, insiden yang terjadi dalam aksi demontrasi tersebut harus menjadi pelajaran penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia ke depan.
“Momentum itu memang telah berlalu, namun meninggalkan hikmah yang sangat penting bagi demokrasi kita,” sebut Puan.
“Kita harus mawas diri dan bekerja bersama agar insiden serupa tidak terulang. Semoga demokrasi Indonesia tumbuh semakin matang, berlandaskan dialog, penghormatan kemanusiaan, dan semangat gotong royong yang memperkuat bangsa,” tambahnya.
Selain menyinggung aksi demomtrasi tersebut, Puan pun merefleksikan perjalanan panjang lembaga DPR RI sebagai bagian penting sejarah demokrasi Indonesia. Ia mengatakan DPR RI merupakan bagian dari sejarah panjang demokrasi di Indonesia.
“Sidang Paripurna pada hari ini bukanlah sekadar agenda dalam kalender kenegaraan, melainkan sebuah perjalanan sejarah yang hidup. Perjalanan DPR RI bukan hanya mencatat keberadaan sebuah lembaga, melainkan menegaskan bagaimana demokrasi berakar dan tumbuh di tanah air kita,” jelas Puan.
“Perjalanan DPR RI ditempuh melalui jalan yang terjal, berliku, kadang menurun, kadang menanjak; Jalan penuh tantangan yang kita lalui tersebut telah menguji dan semakin meneguhkan setiap langkah kita untuk terus maju dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Puan mencatat bagaimana bangsa Indonesia telah berkembang dari 70 juta jiwa pada 1945 hingga memiliki lebih dari 284 juta jiwa saat ini. Ia menyinggung Indonesia yang telah dipimpin oleh 8 Presiden dan 25 Ketua DPR RI.
Hal ini, kata Puan, sebagai bukti berjalannya estafet kepemimpinan secara demokratis.
“Inilah bukti bahwa demokrasi kita hidup dan tumbuh, kepemimpinan kita terus berlanjut dan rakyat Indonesia selalu mampu menjaga keberlanjutan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Puan.
Usai menyampaikan pidatonya, Puan secara simbolis menyerahkan Buku Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024–2025 kepada sejumlah pemangku kepentingan utama di parlemen. Penyerahan pertama dilakukan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani diikuti oleh Wakil Ketua MPR, dengan prosesi berjabat tangan dan sesi foto bersama yang menunjukkan buku laporan tersebut.
Penyerahan berikutnya ditujukan kepada Ketua Sultan Bachtiar Najamudin dan Wakil Ketua DPD RI, serta kepada para Ketua Fraksi di DPR RI, meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
