Home Blog Page 6

Donasi Komposter dan Edukasi Finansial, AXA Mandiri Perkuat Ekonomi Sirkular

JAKARTA -Dalam rangka memperingati Hari Bumi, PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan sosial dan lingkungan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasamala, Jakarta Selatan. Lebih dari 50 karyawan AXA Mandiri terlibat sebagai relawan dalam kegiatan tersebut.

Pada kegiatan ini, AXA Mandiri mendonasikan komposter untuk mendukung pengelolaan sampah organik sekaligus menggelar coaching clinic olahraga, seperti basket dan futsal, bagi siswa SD MI Al-Husna. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah sejak dini serta mendorong penerapan gaya hidup sehat di masyarakat.

Selain fokus pada isu lingkungan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro perempuan dan para ibu di sekitar RPTRA Rasamala. Program ini bertujuan membekali masyarakat dengan pemahaman dasar pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan keluarga, serta pentingnya perlindungan finansial guna mendukung kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara AXA Mandiri dan Pemprov DKI Jakarta ini juga mendorong penerapan ekonomi sirkular yang mengintegrasikan inovasi, kesadaran lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep ekonomi sirkular mengusung pendekatan 5R, yaitu refuse (menolak), reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang), dan rot (mengompos), dengan fokus pada pencegahan timbulan sampah sejak dari sumbernya.

Chief Communication Officer AXA Mandiri, Atria Rai, mengatakan bahwa kebiasaan memilah dan mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran ekonomi sirkular di masyarakat. Menurutnya, penguatan literasi keuangan, khususnya bagi perempuan, juga menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.

Pengelolaan sampah yang baik dinilai berkontribusi signifikan dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mendukung upaya global dalam menekan jejak karbon. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa timbunan sampah nasional pada 2025 mencapai 25,14 juta ton, dengan 40,76 persen di antaranya berupa sisa makanan.

Atria menambahkan, sampah yang dikelola dan didaur ulang dengan tepat dapat menekan tingkat pencemaran lingkungan. Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat sebagai pupuk. Ia menegaskan, langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dan kolaboratif dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat.***

Ada 360 Calhaj Asal Tegal Berangkat Kloter Pertama 21 April Nanti

SEMARANG – Sebanyak 360 Calon jemaah haji (calhaj) asal Kabupaten Tegal menjadi kelompok terbang (kloter) pertama yang dijadwalkan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Tengah tanggal 21 April 2026.

Kepala Kanwil Kemenhaj Jateng, Fitriyanto mengatakan selain Kabupaten Tegal, tahun ini secara keseluruhan terdapat 81 kloter untuk embarkasi Donohudan Boyolali dan 11 kloter untuk embarkasi Yogyakarta.

“Ada 81 kloter yang dari Solo dan 11 kloter via Yogyakarta. Kloter pertama yang berangkat dari Kabupaten Tegal pada 21 April. Jadi momen keberangkatan jemaah haji perdana untuk semua embarkasi,” kata Fitriyanto, Jumat (17/4).

Pihaknya telah membekali pelatihan bagi 338 petugas pelayanan ibadah haji se-Jawa Tengah di MG Setos Semarang. Petugas pelayanan haji nantinya dibekali keterampilan untuk mendampingi para jemaah lansia.

“Khusus jemaah lansia tahun ini ada kuota tambahan 5 persen dengan total kuotanya yakni 1.712 orang,” ungkapnya.

Para lansia yang dinyatakan layak berangkat haji diantaranya sehat jasmani rohani, berumur minimal 65 tahun dan sudah mendaftar sekurang-kurangnya lima tahun terakhir. Sedangkan ada juga ratusan calon jemaah yang menunda keberangkatan dengan alasan sakit.

“Total ada 300 calon jemaah menunda keberangkatan karena faktor seperti sudah meninggal, sakit dan membatalkan niatan berhaji,” ujarnya.

Terkait dampak perang Iran dan Amerika Serikat yang ada di wilayah Timur Tengah, pihaknya mengklaim proses keberangkatan ibadah haji di Indonesia aman.

“Dubes bilang ibadah haji tidak berdampak pelaksanaan ibadah haji. Dua maskapai yang tetap berangkat yaitu dari Garuda dan Saudi Airline,” jelasnya.

Untuk biaya keberangkatan haji tahun ini ditetapkan sebesar Rp87 juta. Jumlah biaya haji mengalami penurunan Rp2 juta karena ada efisiensi anggaran.

“Ini wujud perhatian pemerintah jadi nilai biayanya ditekan terus agar lebih turun lagi,” pungkasnya.

Musda IV Demokrat Jateng, AHY: Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan

SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya konsolidasi menyeluruh dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Jumat (17/4/2026).

Dalam arahannya yang disampaikan melalui telekonferensi, AHY menekankan bahwa Musda IV Demokrat Jateng merupakan momentum strategis untuk memperkuat fondasi partai menuju kemenangan pada Pemilu 2029.

Mengusung tema besar “Konsolidasi Demokrat: Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan”, AHY menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus dijalankan secara terpadu oleh seluruh kader.

Pertama, rapatkan barisan. AHY menekankan bahwa soliditas internal adalah kunci utama keberhasilan partai. Ia mengingatkan agar Musda menjadi ajang pemersatu, bukan sumber perpecahan.

“Tanpa kebersamaan dan kerja bersama, tidak mungkin kita menjadi partai yang sukses. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam politik, tetapi jangan sampai melukai rumah sendiri,” ujarnya.

Kedua, bangun kekuatan. Menurut AHY, kekuatan partai ditentukan oleh kualitas organisasi serta kader yang militan dan kompeten. Ia mendorong seluruh kader untuk tetap tangguh menghadapi dinamika politik.

Ketiga, rebut kemenangan. AHY menyoroti posisi strategis Jawa Tengah sebagai provinsi besar dengan 35 kabupaten/kota dan basis pemilih yang sangat signifikan. Ia menilai kerja kolektif dan penguatan akar rumput menjadi kunci dalam merebut hati dan pikiran rakyat.

“Pastikan bahwa sampai ke desa-desa, sampai kelurahan-kelurahan, bahkan masyarakat yang ada di akar rumput mengetahui bahwa Demokrat tetap eksis dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama melalui kader-kader kita yang diamanahi jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif,” katanya.

“Rebut kemenangan, rebut hati dan pikiran rakyat kita. Mengapa saya menggunakan kata rebut? Karena memang kita harus aktif. Bukan menunggu orang menyukai kita, bukan menunggu agar masyarakat kenal dengan Demokrat agar memilih kita, tapi kitalah yang punya kebutuhan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat kita memenangkan suara mereka Pemilu 2029,” katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, didampingi jajaran pengurus DPP Partai Demokrat. Turut hadir Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti, beserta jajaran, serta para Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Tengah.

DPRD Jateng Bahas Raperda Garis Sempadan, Mohammad Saleh: Jamin Keselamatan Masyarakat

SEMARANG (lensasemarang.com) – DPRD Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi setempat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Garis Sempadan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan menjadi peraturan daerah.

Kesepakatan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh, dan dihadiri Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.

Mohammad Saleh menjelaskan, penyelenggaraan garis sempadan merupakan penetapan batas maya yang mengatur jarak aman minimal antara bangunan gedung dengan berbagai objek vital. Seperti jalan, sungai, pantai, saluran air, jaringan irigasi, jaringan listrik, maupun rel kereta api.

Menurutnya, pengaturan garis sempadan dalam bentuk peraturan daerah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat penegakan aturan di tingkat daerah.

“Tanpa dasar hukum lokal yang kuat, potensi pelanggaran seperti pendirian bangunan di sempadan sungai atau penyempitan jalur hijau jalan akan semakin tinggi,” kata Saleh usai rapat paripurna. 

Ia menambahkan bahwa regulasi ini juga berfungsi untuk menjamin keselamatan masyarakat dengan menetapkan jarak aman antara bangunan dan sumber potensi bahaya seperti jalan raya, rel kereta api, sungai, hingga jaringan utilitas.

“Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban tata ruang agar lingkungan menjadi lebih tertata dan fungsional,” kata Ketua DPD Golkar Jateng tersebut. 

Lebih lanjut, Saleh juga menekankan pentingnya peran aturan ini dalam perlindungan lingkungan, termasuk mencegah erosi, banjir, serta kerusakan ekosistem di kawasan sempadan.

“Regulasi ini juga diharapkan mampu meminimalisir sengketa lahan melalui kejelasan batas kepemilikan dan pemanfaatan ruang. Nantinya juga akan jadi acuan utama dalam proses perizinan bangunan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung,” ujarnya. 

Dengan disepakatinya raperda ini untuk dibahas lebih lanjut, DPRD Jateng berharap regulasi tentang garis sempadan dapat segera disahkan guna mendukung keselamatan masyarakat serta penataan ruang yang lebih baik di Jawa Tengah.

Tingkatkan Produktivitas Peternakan, Mohammad Saleh Dukung Layanan Kesehatan Hewan Gratis Pemprov Jateng

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Tengah yang menghadirkan layanan kesehatan hewan keliling (Healing) gratis bagi masyarakat.

Program itu dinilai sangat membantu, khususnya bagi peternak kecil dalam menjaga kesehatan dan produktivitas ternaknya.

Menurut Saleh, layanan kesehatan hewan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat kareba dengan kondisi ternak yang sehat, produktivitas peternakan dapat meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan peternak.

“Kami mengapresiasi program layanan kesehatan hewan gratis ini. Ini bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya peternak kecil,” kata Saleh.

Melalui program ini, lanjut dia, ternak milik warga mendapatkan berbagai layanan kesehatan secara gratis, mulai dari vaksinasi hingga pemeriksaan kebuntingan.

“Program ini menjadi salah satu upaya Pemprov Jateng dalam memperkuat sektor peternakan sekaligus menjaga produktivitas ternak sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah,” ujarnya.

Saleh menilai program tersebut relevan mengingat besarnya potensi sektor peternakan di Jateng. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, populasi ternak di provinsi ini cukup besar, mulai dari sapi potong yang mencapai lebih dari 1,2 juta ekor hingga ayam kampung hampir 40 juta ekor.

Selain itu, produksi daging, susu, dan telur dari Jawa Tengah juga menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan nasional. Dengan demikian, menjaga kesehatan ternak menjadi hal yang krusial agar produksi tetap stabil.

“Dengan populasi ternak yang besar, layanan kesehatan seperti ini sangat penting untuk menjaga produktivitas sekaligus mencegah potensi wabah penyakit,” kata Saleh.

Dirinya juga menekankan pentingnya pencegahan penyakit hewan melalui pemeriksaan rutin, vaksinasi, serta edukasi kepada peternak mengenai cara perawatan ternak yang baik dan benar.

Selain itu, Saleh mendorong pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah pedesaan dan sentra peternakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh para peternak.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan hewan, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kesehatan ternak sekaligus memperkuat sektor peternakan daerah.

Pihaknya berharap program layanan kesehatan hewan gratis ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga mampu mendukung keberlanjutan sektor peternakan di Jawa Tengah.

“Jika ternak sehat, maka produksi meningkat dan kesejahteraan peternak juga akan ikut naik,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Jateng tersebut.

Ketua Koperasi BMJ Diperiksa di Polda Jateng Terkait Dugaan Pemalsuan Tandatangan

SEMARANG – Ketua Koperasi Bhakti Makmur Jaya (BMJ) Juhara Sulaeman mendatangi Ditreskrimum Polda Jateng untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan dugaan pemalsuan tanda tangan. Laporan tersebut ditujukan kepada Anggota DPRD Kendal sekaligus Bendahara Koperasi BMJ, Mora Sandhy Purwandono.

Dengan didampingi kuasa hukumnya Abdullah Zaini kedatangannya ke Polda Jawa Tengah untuk memenuhi undangan pemeriksaan dari penyidik.

“Jadi saya ke sini memenuhi undangan pemeriksaan untuk ԁilakukan BAP atas laporan yang saya ajukan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan oleh terduga bendahara koperasi,” kata Juhara Sulaeman, Selasa (14/4).

Dia menyebut, laporan tersebut berkaitan dengan pengelolaan koperasi yang berujung pada tidak kembalinya dana anggota.

“Kasusnya itu tentang ketidak mampuan manajemen koperasi untuk mengembalikan dana anggota yang terhimpun,” ungkapnya.

Dari dari data sementara terdapat puluhan sertifikat tabungan berjangka milik anggota yang belum ԁikembalikan. Meski jumlah tersebut belum seluruhnya nasabah yang terdampak.

“Jadi yang ada di tangan kami itu sekitar 70 sertifikat tabungan berjangka. Kami hitung, nilainya kurang lebih Rp5 miliar lebih. Kalau jumlah nasabah yang ԁirugikan, itu belum masuk ke sana,” ujarnya.

Kuasa hukum Juhara, Abdullah Zaini, menyebut kliennya secara struktural memang menjabat sebagai ketua koperasi. Namun, operasional sehari-hari ԁijalankan oleh bendahara yang merangkap sebagai manajer alias Mora Sandhy.

“Klien kami ini secara struktur sebagai ketua sejak pendirian sampai sekarang. Tapi praktiknya, operasional koperasi ԁijalankan oleh bendahara yang merangkap sebagai manajer,” kata Abdullah.

Saat ini pihaknya tengah menjalani proses pemeriksaan bersama sejumlah saksi dan beberapa nasabah. Terkait keberadaan Mora Sandhy Purwandono, Abdulah mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi yang bersangkutan.

“Keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui. Informasi dari rekannya tidak berada di rumah sejak kasus mencuat Maret sebelum lebaran. Itu pun nasabah yang mencarinya,” jelasnya.

Abdullah menyebut jumlah korban yang telah terdata sementara mencapai belasan orang, dengan nilai simpanan yang bervariasi.

“Yang sudah masuk daftar sementara ada sekitar 17 orang. Nilainya variatif, ada yang sampai Rp1 miliar, ada juga yang Rp20 juta. Memang sempat ada informasi terkait laporan balik, tapi untuk perkembangannya kami belum mengetahui lebih lanjut,” pungkasnya.

Golkar Jateng Dukung Pemerintah Jaga Stabilitas Energi Nasional

SEMARANG (lensasemarang.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Mohammad Saleh mendukung penuh langkah pemerintah yang kini tengah bekerja keras menjaga stabilitas energi nasional. 

Menurutnya, langkah cepat dan kebijakan konsisten Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi potensi krisis energi akibat situasi geopolitik dunia yang tidak menentu. 

“Partai Golkar di daerah siap mendukung setiap kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga keamanan pasokan energi nasional. Kami juga mendorong percepatan transformasi menuju energi baru terbarukan agar Indonesia tidak tergantung pada sumber energi impor,” ujar Mohammad Saleh di Semarang, Rabu (15/4/2026). 

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri bekerja keras memastikan pasokan energi Tanah Air tetap aman di tengah kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian. 

“Kita menghadapi situasi global yang tidak mudah. Konflik geopolitik di Timur Tengah telah memicu guncangan besar pada pasar energi dunia. Dalam kondisi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia benar-benar bekerja keras, bahkan bisa dikatakan banting tulang, untuk memastikan Indonesia tetap aman dari ancaman krisis energi,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026). 

Anggota Komisi VI DPR itu juga menyoroti kegagalan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, yang tak mencapai kesepakatan. Ia menyebut selama masa konflik ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar telah melobi banyak negara untuk mengamankan pasokan energi alternatif. 

“Dalam situasi normal saja mencari sumber pasokan energi alternatif bukan hal mudah. Apalagi dalam kondisi global seperti sekarang, ketika banyak negara juga berebut sumber energi yang sama. Karena itu, langkah cepat pemerintah menjadi sangat krusial,” jelas Sarmuji. 

“Menteri ESDM bahkan harus melobi banyak negara, mulai dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika hingga negara-negara Afrika, termasuk Rusia, untuk mengamankan stok energi nasional,” sambungnya. 

Sarmuji menegaskan, Fraksi Partai Golkar DPR akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional, termasuk mendorong diversifikasi dan kemandirian energi dalam negeri.

Pengangguran Jateng Tembus 1 Juta Orang, Mohammad Saleh Soroti Mismatch Kompetensi dan Kebutuhan Industri

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menyoroti masih tingginya angka pengangguran yang dinilai menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah dan menilai salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri atau mismatch.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Jateng pada Agustus 2025 tercatat mencapai 1,04 juta orang. Angka itu hanya mengalami penurunan tipis sekitar 7.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran belum tertangani secara optimal. Penurunan yang sangat kecil ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Mohammad Saleh.

Menurut dia, tingginya angka pengangguran tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, tapi juga karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri.

“Mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor utama. Banyak lulusan yang belum siap masuk ke dunia kerja karena keterampilannya belum sesuai,” ujarnya.

Saleh menilai, kondisi tersebut perlu direspons melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang lebih terarah. Program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil industri agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan.

Dirinya juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum berbasis kebutuhan industri. Hal ini penting agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang siap pakai.

Selain itu, Saleh menekankan pentingnya penguatan program penempatan tenaga kerja serta peningkatan akses informasi lowongan kerja bagi masyarakat. Pihaknya berharap, dengan langkah yang tepat dan terkoordinasi, angka pengangguran di Jateng dapat ditekan secara signifikan ke depan.

“Kita perlu solusi yang komprehensif dan berkelanjutan agar persoalan pengangguran ini bisa teratasi,” pungkas Ketua DPD Partai Golkar Jateng tersebut.

Ombudsman Jateng Sebut Penyelenggara Pelayanan Publik Integritasnya Masih Rendah

SEMARANG – Ombudsman RI Jawa Tengah mengungkap integritas penyelenggara publik di Provinsi Jateng masing tergolong rendah. Hal tersebut diperoleh dari hasil penilaian terdapat empat indikator yang dinilai langsung oleh masyarakat, yakni keandalan, responsivitas, keadilan, dan integritas.

“Dari semua indikator kepercayaan masyarakat, yang paling rendah nilainya adalah di integritas. Jadi masyarakat masih meragukan integritas penyelenggara pelayanan publik,” kata Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida, Kamis (9/4).

Dia menyebut cara melakukan penilaian dengan mengombinasikan persepsi masyarakat untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Jateng pada 2025.

Selain Pemprov Jateng, terdapat 15 pemerintah kabupaten/kota di Jateng yang turut dinilai oleh lembaganya. Mereka mencakup Kabupaten Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Karanganyar, Pemalang, Semarang, Sukoharjo, Tegal, Wonogiri, Wonosobo, Pekalongan, Salatiga, serta Kota Salatiga dan Surakarta.

Pada tahun-tahun sebelumnya, lokus penilaian Ombudsman Jateng hanya pada proses pelayanan publik oleh pihak penyelenggara. Namun pada 2025, Ombudsman Jateng menerapkan metode baru, yakni dengan menginput hasil penilaian atau survei langsung kepada masyarakat selaku pengguna layanan.

Dalam proses penilaian oleh masyarakat, pihak Ombudsman menyiapkan kuesioner yang bisa diakses dan diisi secara digital. Semua itu dilakukan untuk aspek keandalan, responsivitas, dan keadilan, nilai yang dihasilkan terbilang baik.

“Masyarakat, ketika diberikan pertanyaan itu yang paling tidak dipercaya soal integritasnya,” ucapnya.

Sebab integritas merupakan fondasi dasar pelayanan publik. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat untuk penilaian integritas pelayanan publik adalah apakah mereka yakin penyelenggara layanan, dalam konteks ini adalah pegawai pemerintahan, akan menolak jika diberikan sejumlah uang atau imbalan.

“Jawabannya banyak yang tidak yakin,” ujarnya.

Ada juga mempertanyakan apakah kalau menggunakan layanan tanpa mengeluarkan sejumlah uang ekstra atau mungkin tidak punya kedekatan ekstra, apakah akan dilayani dengan baik?

“Jawabannya ya ini masih ada gap,” jelasnya.

Saat ditanya apakah hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pungutan liar masih marak dalam pelayanan publik di Jateng, Farida masih enggan menyimpulkan demikian.

“Tapi kami bilang itu pungli masih terjadi,” ujarnya.

Terkait kesenjangan atau gap pada menurunnya nilai pelayanan publik di pemerintah daerah Jateng. Adapun sebelum 2025, nilai terendah penyelenggaraan pelayanan publik di Jateng dapat menembus 95-98.

“Tapi ketika kami masukkan penilaian masyarakat, itu rata-rata jumlahnya hanya maksimal 88. Ada gap dua digit, 10 persen lebih,” ujarnya.

Ada empat empat pemerintah daerah yang menempati posisi terbaik penyelenggaraan pelayanan publik, yakni Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Demak, dan Kota Surakarta. Sedangkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2025, Wonogiri dan Demak turut termasuk dalam kategori hijau atau potensi korupsi rendah.

Pada penilaian tahun-tahun mendatang, Ombudsman Jateng akan turut menyertakan hasil survei persepsi masyarakat soal penyelenggaraan pelayanan publik. “Harapan kita inilah yang paling mencerminkan terkait dengan pelayanan publik,” tandasnya.

Regenerasi Petani, Wakil Ketua DPRD Jateng Dukung Program Sigma Pangan HMI

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Mohammad Saleh mendukung pelaksanaan Program Smart Integrated Gerakan Muda Agripreneur Pangan (Sigma Pangan) yang digagas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri Silaturahmi Akbar dan Malam Puncak Dies Natalis HMI ke-79 yang digelar di Gedung BPSDM Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum peluncuran Sigma Pangan sebagai respons atas krisis regenerasi petani di Indonesia.

Menurut Saleh, inisiatif yang dihadirkan HMI menunjukkan semangat baru generasi muda dalam menjawab tantangan di sektor ketahanan pangan.

“Gerakan semacam ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga bertindak solutif. DPRD Jawa Tengah tentu membuka ruang kolaborasi dengan pemuda dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Program Sigma Pangan sendiri diinisiasi oleh Badan Koordinasi HMI se-Pulau Jawa. Ketua Umum Badko HMI Jateng-DIY, Wiradrana Wasistha, menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan mencetak agripreneur dari kalangan generasi muda, khususnya Gen Z.

Ia menyebut, salah satu instrumen yang disiapkan adalah “Brigadir Pangan HMI”, yakni kader yang akan diterjunkan sebagai agro-task force untuk mendampingi petani melalui digitalisasi lahan dan sistem monitoring berbasis data.

“Kami ingin melahirkan Agripreneur Gen Z. Ada keresahan terkait minimnya pemanfaatan teknologi dalam manajemen pangan, dan itu yang coba kami jawab melalui Sigma Pangan,” kata Wiradrana.

Selain Saleh, kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menilai organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting sebagai energi tambahan dalam pembangunan bangsa. Hal senada disampaikan Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol. Latif Usman, yang menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga stabilitas nasional melalui inovasi di berbagai sektor, termasuk pangan.

Silaturahmi akbar ini turut dihadiri pimpinan Badko HMI se-Jawa, di antaranya Yusfan Firdaus (Jawa Timur), Fachri Muhammad (Jabodetabeka-Banten), serta Ketua Panitia Bayu Wahid Ali Unsa.