SEMARANG (lensasemarang.com) – Ratusan warga yang sebagian besar petani dan lansia kini menghadapi ketidakpastian setelah sertifikat hak milik (SHM) yang mereka pegang selama puluhan tahun terancam dibatalkan melalui putusan pengadilan dalam perkara No. 63/G/2025/PTUN.SMG.

Sebanyak 188 bidang tanah menjadi objek sengketa, dari jumlah tersebut, 35 bidang merupakan SHM milik warga, sementara sisanya merupakan Hak Guna Bangunan (HGB) milik korporasi, yakni PT Guna Adhi Saka.

Sengketa ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh pengembang besar, PT Bukit Semarang Jaya Metro, terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan para pemilik sertifikat.

Bagi warga Bulusan, tanah bukan sekadar aset, tapi merupakan sumber kehidupan, warisan leluhur, sekaligus satu-satunya jaminan masa depan karena banyak dari mereka telah menguasai dan merawat tanah sejak tahun 1990-an, bahkan ada yang mewarisinya turun-temurun dari orang tua dan kakek nenek.

Selama puluhan tahun, warga mengaku telah memenuhi seluruh kewajiban hukum, mulai dari pembayaran pajak hingga penguasaan fisik, berdasarkan sertifikat resmi yang diterbitkan negara melalui BPN.

Salah satu poin yang dipersoalkan warga adalah klaim penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya tumpang tindih lahan pada Juni 2025. 

Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa konflik lahan sudah muncul sejak lama. Pada tahun 2010, telah terjadi korespondensi resmi antara pihak pengembang dan salah satu pemilik SHM, Istika Sari Santoso.

Bahkan, pada tahun 2012 telah dilakukan mediasi resmi di BPN Semarang. Tidak hanya itu, validasi sertifikat pada tahun 2023 juga telah mencatat adanya indikasi tumpang tindih.

Benturan Kepentingan Korporasi, Rakyat Jadi Korban

Warga menilai sengketa ini tidak hanya melibatkan mereka, tetapi juga menjadi arena pertarungan antar pengembang besar. Di tengah konflik tersebut, masyarakat kecil justru menjadi pihak yang paling terdampak.

Putusan pengadilan tingkat pertama disebut hanya mengakui 4 bidang tanah, sementara sekitar 180 bidang lainnya dinyatakan batal. Ironisnya, banyak warga mengaku tidak memahami proses hukum yang berjalan.

Kondisi ini diperparah dengan tekanan psikologis yang dirasakan warga. Isu pengukuran lahan, desas-desus sengketa, hingga ketakutan kalah di pengadilan membuat sebagian warga memilih menjual tanah mereka dengan harga murah.

Beberapa kasus individu memperlihatkan kompleksitas persoalan:

• SHM atas nama Rasyid dinyatakan tidak tumpang tindih dalam SKPT tahun 2026 dan dimenangkan di tingkat pertama, namun tetap digugat banding oleh pengembang.
• SHM atas nama Sakimin, yang merupakan tanah turun-temurun dan tidak pernah diperjualbelikan, justru diklaim masuk dalam HGB milik pengembang.

Warga juga menyoroti adanya ketidaksesuaian data pada sertifikat HGB milik pengembang. Dalam dokumen pelepasan hak (SPH), luas lahan tercatat 228.008 meter persegi, namun saat diterbitkan menjadi HGB No. 2, luasnya berubah menjadi 233.904 meter persegi.

Selisih sekitar 5.824 meter persegi ini dinilai sebagai indikasi cacat administrasi yang seharusnya dapat menjadi dasar pembatalan.

Warga berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 55 UU PTUN terkait batas waktu pengajuan gugatan serta Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa sertifikat yang telah terbit lebih dari lima tahun dan dimiliki dengan itikad baik tidak dapat diganggu gugat, namun realitas di lapangan justru berbanding terbalik.

Di atas tanah yang disengketakan, berdiri rumah, ladang, dan fasilitas sosial. Di sanalah kehidupan berlangsung, anak-anak tumbuh, orang tua menua, dan harapan masa depan dipertaruhkan.

Bagi warga Bulusan, ini bukan sekadar sengketa hukum. Ini adalah pertaruhan hidup.

“Kami tidak meminta tanah orang lain. Kami hanya mempertahankan hak kami sendiri yang sudah disahkan negara,” tegas perwakilan warga.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan fasilitas sanitasi, khususnya jamban sehat, guna mengatasi ketimpangan akses sanitasi di masyarakat.

Menurut Saleh, penyediaan sanitasi dan akses air bersih harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, masih adanya warga yang belum memiliki akses sanitasi layak menunjukkan perlunya langkah yang lebih cepat dan terarah.

“Akses sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar. Pemerintah daerah harus mempercepat pembangunan jamban agar seluruh masyarakat bisa hidup lebih sehat,” ujarnya di Semarang.

Berdasarkan data, sebanyak 21.542 rumah tangga di wilayah Jateng hingga kini belum memiliki jamban atau akses sanitasi dasar yang layak. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan berbagai penyakit berbasis lingkungan.

Saleh menegaskan, percepatan pembangunan sanitasi tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus disertai edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

“Selain membangun fasilitas, perlu juga edukasi agar masyarakat terbiasa menjaga kebersihan dan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dalam memperluas jangkauan layanan sanitasi, terutama di wilayah yang masih tertinggal.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, juga perlu diperkuat agar program sanitasi dapat berjalan lebih efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, hasilnya diharapkan lebih maksimal dan merata.

Saleh berharap, dengan percepatan pembangunan dan pendekatan yang komprehensif, persoalan akses sanitasi di Jawa Tengah dapat segera teratasi dan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

“Sanitasi yang baik adalah fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkas Saleh.

Sebelumnya Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengungkapkan, sebanyak 21.542 rumah tangga hingga kini belum memiliki jamban atau akses sanitasi dasar yang layak. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng telah membangun 5.328 unit jamban melalui program jambanisasi. Namun, angka kebutuhan yang masih tersisa menunjukkan bahwa intervensi harus terus diperkuat agar seluruh masyarakat dapat menikmati sanitasi yang layak.

Menurut Taj Yasin, persoalan sanitasi tidak bisa dipandang sebelah mata karena berkaitan langsung dengan berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen atau sekitar 188.533 balita.

Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026)

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh mengapresiasi tingginya angka kunjungan Perpustakaan Daerah Jateng sepanjang tahun 2025 yang mencapai 4,3 orang.

Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator positif meningkatnya minat baca dan literasi masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus), jumlah kunjungan Perpustakaan Daerah Jateng sepanjang 2025 tercatat mencapai 4.377.263 orang. Dari total itu, sebanyak 4.255.124 pengunjung datang langsung ke perpustakaan, sementara 122.139 lainnya memanfaatkan layanan digital melalui platform dan aplikasi iJateng.

Angka kunjungan itu bahkan telah melampaui target yang ditetapkan, yakni 3.120.000 kunjungan. Rata-rata kunjungan bulanan berkisar antara 200.000 hingga 400.000 orang, dengan puncak kunjungan terjadi pada Juli sebanyak 695.428 orang dan Agustus 568.886 orang.

“Ini capaian yang sangat baik dan patut diapresiasi. Tingginya kunjungan menunjukkan bahwa minat literasi masyarakat Jawa Tengah terus meningkat,” ujar Mohammad Saleh.

Meski demikian, dia menekankan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan upaya berkelanjutan untuk semakin menggeliatkan aktivitas literasi di masyarakat. Menurutnya, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang edukasi dan pengembangan kreativitas.

“Perpustakaan harus terus dihidupkan dengan berbagai kegiatan, seperti diskusi, pelatihan, hingga kegiatan kreatif lainnya agar semakin menarik minat masyarakat,” tegas Saleh.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses literasi hingga ke daerah-daerah, termasuk melalui penguatan perpustakaan desa dan layanan digital. Dengan demikian, masyarakat di berbagai wilayah dapat merasakan manfaat yang sama.

Selain itu, Saleh menilai pemanfaatan platform digital seperti iJateng perlu terus dikembangkan untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, budaya literasi di Jawa Tengah dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

“Literasi adalah fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Jika literasi kuat, maka kualitas masyarakat juga akan meningkat,” ucap Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

SEMARANG (lensasemarang.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh, mendorong pemanfaatan hasil perikanan daerah untuk diolah menjadi bagian dari menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan konsumsi protein masyarakat sekaligus menyerap hasil produksi nelayan dan pembudidaya ikan.

Menurut dia, Jateng memiliki potensi besar di sektor perikanan yang perlu dioptimalkan, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengolahan dan distribusinya agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Produksi ikan kita melimpah. Ini harus dimanfaatkan, salah satunya dengan memasukkan olahan ikan ke dalam menu MBG agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ujar Saleh.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan, Jateng mencatat capaian signifikan di sektor perikanan dengan total produksi ikan mencapai 965.555 ton pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, perikanan budidaya menyumbang 554.810 ton, sementara perikanan tangkap mencapai 410.745 ton.

Selain itu, nilai ekonomi dari hasil perikanan tangkap tercatat mencapai Rp6,19 triliun, yang berasal dari pelabuhan perikanan di berbagai daerah, baik milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov, maupun pemerintah kabupaten/kota.

Saleh menilai, tingginya produksi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan sektor hilir, termasuk pengolahan hasil perikanan menjadi produk yang siap konsumsi dan bernilai tambah. Menurutnya, keterlibatan pelaku UMKM dalam pengolahan ikan juga perlu didorong.

“Tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi harus diolah menjadi produk yang lebih variatif dan bernilai ekonomi tinggi,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.

Ia menambahkan, pemanfaatan olahan ikan dalam program MBG juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, karena kandungan protein ikan yang tinggi dan baik untuk pertumbuhan.

Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi membantu menjaga stabilitas harga ikan di tingkat nelayan, karena adanya kepastian pasar dari program pemerintah. Menurutnya, ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

Saleh berharap pemerintah daerah dapat mendorong sinergi antara sektor perikanan, pelaku usaha, dan penyelenggara program MBG agar pemanfaatan hasil perikanan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Jika dikelola dengan baik, sektor perikanan tidak hanya kuat secara produksi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar,” pungkasnya.